Connect with us

Pendidikan

Adilkah Menghukum Siswa karena Konten di Media Sosial?

Published

on

[Foto: Ahmad Aprillah]
tabulanews.id – Seorang siswi kelas II SMA di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu berinisial MS (19) dikeluarkan dari sekolah atau drop out (DO) karena mengunggah umpatan yang dianggap melecehkan bangsa Palestina.

Kasus siswa dikeluarkan dari sekolah karena konten media sosial bukan pertama kali terjadi. pada tahun 2014, Reksa Dirgantara Putra (17), siswa kelas XI SMA Negeri Bungaraya, Siak, dikeluarkan oleh pihak sekolah karena status Facebook. Dalam status Facebook-nya, Reksa mengkritik kedisplinan guru-guru di sekolahnya yang kerap datang terlambat.

Sebelum reksa,  Aljalilu Salmadin, 17 tahun, terpaksa dikeluarkan dari sekolahnya. Guru-guru, terutama Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Galesong Utara, Kabupaten Takalar, berang dengan tulisan bernada menyindir yang diunggah oleh siswa kelas XII IPS. Peristiwa ini terjadi tahun 2012.

Data Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2013-2014 menyebutkan sekitar 476 siswa terkena kasus penghukuman, bahkan terancam dikeluarkan oleh sekolah karena masalah di media sosial. Data-data ini menunjukkan konten media sosial jadi salah satu problem dunia pendidikan di era digital. Lalu, bagaimana mestinya sekolah menyikapi “kenakalan siswa” di media sosial? Apakah cukup adil mengeluarkan siswa hanya karena konten?

Ahmad Aprillah, M.Ed., Pakar pendidikan dari Universitas Nahdlatul Ulama NTB menyoroti fenomena ini secara kritis. Menurut Aprillah, kasus di Bengkulu menjadi momentum sekolah agar memberi perhatian terhadap literasi media di kalangan siswa. Terlebih jika kontennya dianggap melanggar norma di sekolah maupun di masyarakat.

“Sekolah tidak boleh gegabah menghukum siswa karena konten media sosial seperti yang terjadi di Bengkulu kemarin. Kasus di Bengkulu itu jadi contoh menarik bagaimana meletakkan akar permasalahan pada tempatnya. Kita asumsikan saja itu terjadi (baca: pembuatan konten menghina Palestina) di luar jam sekolah karena sedang libur. Maka, bukan wewenang sekolah untuk menghukum, seharusnya orang tua yang bertindak kepada anak, bukan sekolah,” ungkapnya.

Lebih lanjut pakar pendidikan lulusan The University of Adelaide Australia ini menggarisbawahi sekolah yang tunduk pada tekanan pihak luar dalam kasus siswa dikeluarkan karena konten media sosial di Bengkulu.

“Jika memang terjadi di luar jam sekolah, intervensi sekolah justru untuk memastikan bahwa anak itu merasa aman ke sekolah dengan kondisi ini. Bukan sebaliknya, Namun dalam kasus ini kan sebaliknya, sekolah mengambil tindakan dengan mengeluarkan yang bersangkutan. Ini sebuah bentuk kesewenang-wenangan dari pihak sekolah. Sekali lagi ini bukan tentang Palestina, ini tentang bagaimana institusi pendidikan merespon kasus-kasus seperti ini. Kasus seperti ini akan sangat lumrah dijumpai pihak sekolah sekarang ini termasuk di dalamnya cyber bullying terhadap atau oleh siswa,” ujarnya.

Menurut Aprillah, sekolah harus mulai berpikir bagaimana memasukkan kurikulum literasi media ke sekolah supaya siswa bisa bijak menggunakan media sosial ketika di sekolah maupun di luar sekolah karena menghukum siswa atas dasar konten semata merupakan tindakan kurang tepat.

“Bahaya kalau sekolah diberikan wewenang menghukum tindakan siswa mereka ketika itu terjadi di luar jam sekolah. Sekalipun kasus ini terjadi ketika jam sekolah, sekolah seharusnya bukan menghukum tapi mengajar siswa bagaimana semestinya menggunakan sosial media yang bijak. Bisa saja si anak disuruh melakukan kampanye baik daring maupun luring tentang bahaya tindakan yang dia lakukan. Bisa juga diminta mengumpulkan materi-materi tentang literasi media. Kan itu lebih edukatif daripada harus dikeluarkan dari sekolah,” tegasnya.

Aprillah memberi penekanan tindakan menghukum siswa karena konten media sosial hanya akan membuat peserta didik menjadi tidak berkembang secara mental dan pemikiran.

“Kasian anak-anak sekolah ini. Kegiatan daring mereka (sosial media) sudah dipantau oleh reserse cybercrime Polri plus reserse cyber crime sekolah. Padahal, harusnya anak-anak disiapkan agar bijak bermedia sosial oleh sekolah sehingga mereka dewasa dan bijak bermedia sosial. Dengan begitu mereka mampu mengawasi diri mereka sendiri,” tutupnya.

 

 

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Pendidikan

Disdik Luluskan Semua Siswa di Mataram Karena Corona

Published

on

By

[Foto: Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H L Fatwir Uzali]
tabulanews.id – Selain memperpanjang masa belajar mandiri siswa akibat mewabahnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Mataram pada bulan Maret lalu. Pemerintah kota Mataram melalui Dinas Pendidikan Kota Mataram meluluskan semua peserta ujian nasional untuk siswa-siswi di Mataram. Baik untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SD-SMP)

Batalnya pekasanaan UNKB di Mataram akibat pandemi Covid-19, semua siswa-siswi di Mataram yang akan melaksanakan Ujian Nasional secara otomatis diluluskan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H L Fatwir Uzali mengatakan, semua siswa yang duduk di bangku kelas VI SD dan kelas III SMP di Mataram diluluskan akibat virus Covid-19. Kebijakan itu diambil, untuk memudahkan siswa dan orang tua siswa di Mataram.

Fatwir menyebut, selama proses belajar dari rumah, semua siswa memang telah memenuhi kriteria kelulusan. Juga, akibat pembatalan pelaksanaan UNBK untuk SMP dan UN untuk SD karena Covid-19, semua siswa wajib mengikuti ujian sekolah di rumah masing-masing. “Ada beberapa orang tua siswa di Mataram juga mempertanyakan itu,” pungkasnya, Senin (13/4).

Baca Juga: Rektor Unram Minta Dosen Tak Berikan Tugas Berlebihan Ke Mahasiswa

Kondisi tersebut jelas Fatwir, dengan tahapan belajar siswa di rumah masing-masing, tidak ada siswa SD maupun SMP di Mataram yang tidak lulus UN. “Semua kita luluskan secara otomatis. Asal namanya terdaftar dalam peserta UN,” katanya.

Dari data yang dihimpun tabulanews.id, jumlah peserta ujian nasional TA (tahun ajaran) 2019/2020 sebanyak 7.790 siswa yang berasal dari semua SMP negeri/swasta dan MTs negeri/swata dinyatakan lulus. “Untuk siswa SD datanya belum kita rekap. Yang jelas semua kita luluskan secara otomatis,” tuturnya.

Selain itu, akibat wabah Covid-19 ini, beberapa orang tua siswa di Mataram sebut Fatwir mulai mempertanyakan waktu belajar secara tatap muka di sekolah. Namun jelas Fatwir, sesuai dengan kebijakan pusat, masa belajar dari rumah untuk semua siswa yang tak mengikuti UN telah diperpanjang hingga 13 Mei mendatang

Continue Reading

Pendidikan

Rektor Unram Minta Dosen Tak Berikan Tugas Berlebihan ke Mahasiswa

Published

on

By

[Foto: Prof. Dr. Lalu Husni, SH. M.Hum] sumber: unram.ac.id
tabulanews.id – Wabar SARS-CoV-2 atau sering disebut Covid-19 bukan hanya menyebabkan banyak penduduk Nusantara meninggal. Namun membuat sistem sosial, ekonomi dan pendidikan banyak berubah akibat Covid-19.

Sejak ditetapkannya, melalui surat edaran Kemendikbud beberapa waktu lalu. Semua Universitas di Indonesia diminta untuk tidak mengadakan kelas tatap muka antara mahasiswa dan dosen. Hal itu dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di kalangan kampus.

Untuk mengganti perkuliahan seperti biasanya. Kemendikbud meminta, semua jajaran civitas akademika se Indonesia untuk menerapkan perkuliahan secara online.

Dalam video pendek, Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Lalu Husni, SH. M.Hum meminta kepada semua dosen pengampu mata kuliah, tidak memberatkan mahasiswa di Unram. Pasalnya dari beberapa pengakuan mahasiswa Unram, perkuliahan online disinyalir memberatkan mahasiswa.

“Banyak tugas yang harus dikerjakan. Apalagi jika ambil 22 SKS. Masing-masing Mata Kuliah memiliki 2 tugas secara bersamaan,” ucap Sindy, salah satu Mahasiswi Prodi Pendidikan Sosiologi FKIP, Unram, Senin (13/4).

Baca Juga: Screening Pengendara di Pintu Masuk Mataram Tak Efektif

Sindy menyebutkan, perkuliahan online memang memangkas jarak antar rumah menuju kampus. Namun, kata mahasiswi asal Gerung ini, perkuliahan online tak begitu efektif. Karena, saat presentasi di aplikasi zoom atau Whatsapp grup. Banyak di kalangan teman kelasnya tak menaggapi secara serius.

“Jadi ada main-main. Ada yang tanya inilah itulah. Padahal itu di luar materi kuliah,” katanya.

Bukan hanya memberatkan Ucap Sindy, perkuliahan online juga menghilangkan sistem penilaian dari keaktifan mahasiswa saat bertanya, menyanggah dan menanggapi audiens pada perkuliahan tatap muka.

“Tatap muka itu kan ada penilaiannya. Jadi bagaimana dosen akan menilai jika hanya isi nama di whatsapp grup sudah dianggap hadir?. Ini kan seperti fiktif,” tanya Sindy.

Selain banyak tugas yang harus dikerjakan, Sindy juga kerap kewalahan mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Karena, dari beberapa mata kuliah yang diambil Sindy, rata-rata tugas yang diberikan lebih dari tiga tugas.

“Itu berat. Benar memang ini kuliah online. Saking banyak tugasnya, kita tidak pernah offline kerjain (tugasnya, red),” keluhnya.

Dalam video yang berdurasi sekitar 27 detik itu, Rektor Unram pun angkat bicara. Agar, semua dosen tak memberikan tugas berlebihan kepada semua mahasiswa Unram.

“Demi kebaikan bersama agar semua dosen memudahkan mahasiswa di Unram dalam menghadapi wabah Covid-19,” jelasnya.

Husni pun berharap, agar semua dosen pengampu mata kuliah tidak memberikan nilai akhir (yang buruk) kepada mahasiswa Unram agar tak merasa dirugikan di tengah wabah Covid-19. “Kita semua berdoa agar wabah ini cepat berlalu,” pungkasnya

Continue Reading

Pendidikan

Usia 42 Tahun, Kurniawan Jadi Professor Termuda di Unram

Published

on

By

[Foto: Kurniawan]
tabulanews.id – Akademisi Fakultas Hukum, Universitas Mataram (Unram), Kurniawan resmi menyandang status guru besar (professor) di bidang disiplin ilmu hukum, setelah Surat Keputusan (SK) pengangkatannya diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

Keputusan Surat Keputusan (SK) dengan nomor 152795/MPK/KP/2019, tentang kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, ditandatangani Mendikbud RI, Nadiem Anwar Makarim per tanggal 29 Desember 2019 lalu.

Dalam SK itu Kurniawan dinyatakan telah memenuhi syarat berdasarkan penetapan angka kredit kum sebesar 859 dari Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk diberikan kenaikan jabatan sebagai Guru Besar.

Baca Juga: Mas Menteri Nadiem Mengapa Harus Mengubah Kurikulum? (bagian 1)

SK pengangkatan Kurniawan sebagai perofessor Hukum itu telah diterimanya, Minggu (23/2). “Alhamdulillah, SK-nya baru kami terima hari ini,” ujarnya kepada Wartawan.

Dengan telah ditetapkannya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum, praktis Kurniawan pecahkan rekor baru sebagai Guru Besar termuda dukungan Universitas Mataram. Karena ia menyandang gelar guru besar itu dalam usianya yang relatif sangat muda. Pada bulan Februari 2020 ini, Kurniawan berusia 42 tahun 9 bulan.

Selain pencapaian puncak tertinggi yang diraih dalam karir fungsional sebagi akademisi itu. Kurniawan yang kelahiran Ranggagata, Lombok Tengah, tahun1977 silam itu. Ternyata juga tercatat memiliki karir pada jabatan struktural di lingkungan Universitas Mataram yang cukup baik.

Ia tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum selama dua periode. Sedangkan saat ini ia masih menjabat sebagai Wakil Rektor II Universitas Mataram, setelah berhasil lolos dalam seleksi terbuka. Semua jabatan struktural itupun dicapainya dalam usia masih sangat muda.

Akan tetapi raihan paripurna dalam kasus fungsional akademiknya itu, tak lantas membuat Kurniawan tinggi hati. Ia tetap menjadi pribadi yang santun dan rendah hati. Menurutnya apa yang telah dicapainya itu akan ia persembahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Continue Reading

Trending