Connect with us

Hukum

Anggota DPRD Kota Mataram H Muhir OTT Dana Gempa Dituntut Penjara Delapan Tahun

Published

on

tabulanews.id – Anggota DPRD Kota Mataram, H Muhir dituntut jaksa untuk dihukum penjara selama delapan tahun. Mantan politisi partai Golkar ini, menurut jaksa, terbukti meminta duit fee proyek rehabilitasi pascabencana sekolah terdampak gempa Lombok sebesar Rp30 juta. Terdakwa sebelumnya tertangkap dalam Operasi tangkap tangan (OTT).

Jaksa penuntut umum, Anak Agung Gde Putra mendasarkan tuntutannya pada pembuktian unsur pasal 12e UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H Muhir dengan pidana penjara selama delapan tahun,” ucapnya Kamis (17/1/2018).

Sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram ini dipimpin majelis dengan hakim ketua, Isnurul Syamsul Arif, serta hakim anggota Ferdinand M Leander, dan Abadi.

Selain itu jaksa juga menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp250 juta, apabila tidak dibayarkan maka wajib diganti dengan kurungan selama enam bulan. Sementara barang bukti uang tunai sejumlah Rp30 juta dirampas untuk negara.

Menurut jaksa, terdakwa Muhir terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota DPRD untuk memaksa mantan Kadisdik Kota Mataram, H Sudenom untuk menyetor sebagian uang dari proyek perbaikan sekolah terdampak bencana.

Hal yang memberatkan, kata Putra, yakni terdakwa memanfaatkan jabatannya untuk melakukan korupsi, berbelit-belit selama persidangan. “Terdakwa melakukan korupsi pada saat terjadinya bencana alam,” sebutnya.

Sementara terdakwa Muhir masih yakin dirinya tidak bersalah. “Bukti uang tidak pernah ada di saya,” ucapnya usai persidangan.

Jikapun nanti dia dihukum, Muhir bahkan dengan tegas enggan masuk penjara sendirian. Dia minta jaksa penuntut umum obyektif menggarap kasus.

“Ini harus dijalani bersama antara saya, Pak Haji Sudenom, dengan Totok. Supaya jaksa obyektif. Ini harus jadi pembelajaran penegakan hukum di NTB,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram ini.

Penasihat hukum Muhir, Burhanudin mengatakan akan mengurai kekeliuran jaksa dalam menilai perkara yang menjerat kliennya.

“Saya kaget karena di persidangan tidak ada fakta bahwa Muhir ini memaksa Sudenom menyerahkan uang. Yang aktif meminta bertemu kan Sudenom. Nanti akan kita ungkap semuanya di nota pembelaan,” paparnya.

Muhir didakwa memeras Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram sebesar Rp31 juta. Terkait proyek pascabencana gempa Lombok pada APBD-P 2018 sebesar Rp4,29 miliar.

Anggota Banggar DPRD Kota Mataram ini tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Jumat (14/9/2018) lalu di sebuah warung di Cakranegara Barat, Cakranegara, Mataram.

Barang buktinya uang tunai Rp30 juta. Saat di-OTT, serah terima uang dilakukan PNS bawahan Sudenom, Tjatur Totok Hadianto dengan Muhir.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Hukum

Dugaan Pungli Dana Covid Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang

Published

on

By

[Foto: Aksi masyarakat saat menuntut transparansi dan covid di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Lombok Tengah]
tabulanews.id – Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020 masyarakat di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang beramai-ramai mendatangi kantor Kepala Desa Montong Gamang. Masyarakat menuntut Kadus Dusun Gonjong untuk melepaskan jabatannya sebagai Kadus Dusun Gonjong. Tuntutan tersebut diduga berlandaskan adanya pungli yang dilakukan oleh Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang.

Zainal Arifin salah satu masyarakat yang ikut aksi dalam penuntutan tersebut mengatakan hak masyarakat diambil. Bantuan dana covid dari pemerintah tidak semuanya diterima oleh masyarakat, terdapat potongan yang diminta oleh Kadus dengan motif sedekah seikhlasnya, tetapi Zainal tetap menganggap hal tersebut adalah pungli.

“Ada banyak masyarakat yang mengeluh karena bantuan yang diterima selalui dimintai potongan oleh Kadus dengan beralasan sedekah seikhlasnya, solawat lah bahasanya itu, tapi tetap itu adalah pungli. Masyarakat harus sadar dan harus berani bersuara” ungkapnya.

Selain itu, Zainal juga menuntut supaya Kadus Dusun Gonjong untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai seorang Kadus karena dianggap tidak layak menduduki posisi tersebut. “segera mundur lah dari posisinya sebagai seorang Kadus, berikan orang yang lebih berkompeten untuk duduk di posisi itu, selesai perkara dan tak ada lagi aksi” pungkasnya.

Pada aksi itu juga, Mukti Ali sebagai koordinator aksi menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat desa, menurutnya tidak hanya pendistribusian dana covid saja yang bermasalah tetapi juga transparansi anggaran dana covid desa Montong Gamang yang dianggap bermasalah. “selain pendistribusian dana covid yang bermasalah, transparansi juga bermasalah. Kita kan tidak tau kisaran harga sabun berapa, kisaran harga masker berapa. Ya jadi selain pendistribusiannya yang bermasalah, transparansi anggaran juga bermasalah” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, kepala Desa Montong Gamang H.M. Amin Abdullah membantah adanya ketidaktransparansian dana covid yang bersumber dari dana desa. Menurutnya dana covid yang bersumber dari dana desa sudah sesuai prosedur karena sudah melalui musyawarah dusun untuk mendapatkan warga yang layak mendapatkan bantuan covid, proses penyaluran sudah digodok dari tingkat bawah.

“Kalau dana covid yang kita berikan dari dana desa itu saya rasa sudah sesuai prosedur, lalu kemudian musdus (musyawarah dusun) di tingkat dusun untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan, jadi saya rasa ini tidak bermasalah karena sudah digodok pada tingkat bawah” tutupnya.

 

Continue Reading

Hukum

Provokator Perusakan Gedung UIN Mataram Terdeteksi

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polisi mendalami para pelaku perusakan gedung Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Pelaku pelemparan kaca gedung disinyalir orang suruhan. Mereka sengaja dihasut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mataram AKP Joko Tamtomo pihaknya sudah mengidentifikasi pelakunya. “Sampai saat ini yang kita temukan pelaku pelemparannya ada dua orang,” kata Joko menjawab konfirmasi, Selasa (3/3/2020).

Pelaku pelemparan diduga digerakkan provokator. Pelaku pelemparan diidentifikasi dengan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Provokator dikenali dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Baca Juga: Aksi Perusakan Kampus UIN Mataram Dilaporkan ke APH

“Nanti kalau sudah kita tangkap 170-nya pasti dia ngomong 160-nya. Kalau sudah tertangkap nanti akan bicara semua,” jelas Joko.

Sebelumnya diberitakan, gedung baru UIN Mataram Kampus II dirusak sejumlah orang tak dikenal pada Minggu Dini hari sekira pukul 00.20 Wita. Terdapat 10 titik rusak yang didominasi kaca yang kerugiannya sampai Rp1 miliar. Perusakan itu ditengarai imbas dari perusahaan outsourcing security PT Rajawali yang memutus kontrak petugas keamanan UIN Mataram.

Continue Reading

Hukum

Polisi Rem Kasus Bakal Calon Kepala Daerah

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polda NTB menurunkan laju penyelidikan dugaan korupsi yang diduga melibatkan bakal calon kepala daerah. Diketahui, saat ini sedang diselidiki dua kasus yang diduga melibatkan anggaran rumah dinas Bupati dan Bupati Lombok Utara, dan anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018.

Kasus itu masih tahap penyelidikan. Penyidik Subdit III Tipikor masih mencari indikasi perbuatan melawan hukumnya. Begitu juga dengan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan.

Baca Juga: Pakai Mahar Politik, Parpol dan Calon Terancam Didiskualifikasi

Dirkrimsus Polda NTB Kombes Pol Gusti Putu Gede Ekawana menerangkan bahwa penanganan hanya direm saja. Belum dihentikan. “Kita ndak bisa masuk,” ungkapnya, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, Polri tidak ingin dialati lewat laporan-laporan tersebut. Apalagi penanganan kasus itu malah membuat suasana Pilkada 2020 nanti makin gaduh.

Namun Eka memastikan bahwa kasus itu akan dibuka lagi setelah Pilkada usai. Dua kasus yang ditangani itu kini tahapan penanganannya masih penyelidikan. Penyidik masih mencari minimal dua alat bukti yang cukup.

Untuk kasus sewa rumah dinas Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara, Polda NTB menyelidiki penggunaan anggarannya yang sebesar Rp2,4 miliar. Biaya item sewa rumah dinas per tahunnya Rp90 juta.

Item lainnya berupa anggaran pemeliharaan rutin rumah jabatan untuk bupati sebesar Rp437,7 juta, Belanja jasa kantor Rp408 juta. Belanja makan minum tamu termasuk harian pegawai yang sampai Rp1,43 miliar. Untuk wabup belanja makanan dan minuman mencapai Rp938 juta untuk satu tahun anggaran.

Kemudian, kasus anggaran KONI se-NTB tahun 2018. Di Polda NTB yang diusut yakni anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018 sebesar Rp8 miliar. Sumber anggaran dari hibah APBD Kota Mataram.

Continue Reading

Trending