Connect with us

Hukum

Anggota DPRD Kota Mataram Korupsi Dana Rehabilitasi Gempa Lombok Divonis Penjara 2 Tahun

Published

on

tabulanews.id – Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun terhadap Anggota DPRD Kota Mataram H Muhir. Hakim menilai politisi Golkar ini terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menerima hadiah atau janji dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H Sudenom. Muhir tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Kejari Mataram terkait korupsi anggaran rehabilitasi gempa Lombok tahun 2018.

Muhir masih berkeyakinan dirinya dijebak. Perjalanannya ke sel tahanan menurutnya direkayasa. Air mata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mataram mengucur. Tangis juga saling bersambut diantara para pendukungnya yang menyesaki ruang persidangan.

“Bahwa ini jelas-jelas kriminalisasi. Bahwa tidak ada barang bukti uang itu di saya. Ini salah satu kezaliman. Kenapa Sudenom dan Totok yang menyuap kami tidak diseret juga. Ini ketidakadilan,” kata Muhir usai persidangan.

Ucapannya itu menanggapi vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dalam persidangan Jumat (1/3). Sidang dipimpin ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif dengan hakim anggota Ferdinand Marcus Leander dan Abadi.

“Menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan sesuai dakwaan alternatif ketiga pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ucap Isnurul.

“Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa H Muhir selama 2 tahun dan denda sebesar Rp50 juta. Apabila tidak dibayar maka terdakwa H Muhir wajib menggantinya dengan pidana kurungan selama dua bulan,” jelasnya.

Vonis Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa. Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Muhir dengan penjara selama 8 tahun dan denda Rp250 juta subsidair 6 bulan penjara.

Hakim menimbang, hal yang memberatkan Muhir antara lain bahwa sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Mataram, terdakwa semestinya memberikan contoh dengan perbuatan baik sesuai dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi.

“Perbuatan terdakwa dilakukan di saat masyarakat sedang berduka akibat dilanda bencana gempa bumi,” kata Isnurul menambahkan perihal sebab yang memberatkan Muhir.

Muhir terbukti menerima uang sebesar Rp31 juta dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom, melalui mantan Kasi Sarpras Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Mataram Tjatur Totok Hadianto.

Uang sejumlah tersebut diterima Muhir dalam dua kali transaksi. Transaksi pertama sebesar Rp1 juta ketika terdakwa bertemu Sudenom dan Totok di sebuah rumah makan di kawasan Sayang-sayang, Cakranegara, Mataram, Kamis 13 September 2018.

Kemudian, terdakwa tertangkap tangan melalui OTT pada Jumat 14 September 2018 di sebuah rumah makan di Cakranegara Selatan, Cakranegara, Mataram. Pagi hari naas itu, terdakwa Muhir bersama Sudenom dan Totok sedang makan pagi. Muhir kepergok menerima amplop cokelat yang berisi uang tunai Rp30 juta.

Meski dalam fakta persidangan, uang tersebut tidak jadi berada dalam penguasaan Muhir sebab langsung dikembalikan ketika jaksa menerobos masuk.

“Perbuatan pidana terdakwa menerima uang sebesar Rp30 juta di dalam amplop cokelat sudah selesai. Walaupun uang itu dikembalikan. Bahwa pengembalian bukan karena kehendak terdakwa tetapi karena ada petugas kejaksaan yang datang,” kata hakim Ferdinand menjelaskan.

Jaksa dan Terdakwa Belum Berpikir untuk Ajukan Banding

Menanggapi vonis tersebut, penasihat hukum Muhir, Achmad Ernadi mengaku masih pikir-pikir. Demikian juga jaksa penuntut umum Ida Ayu Putu Camundi Dewi. “Kami pikir-pikir dulu yang mulia,” kata Camundi menjawab pertanyaan hakim.

Uang komitmen atau fee proyek tersebut terkait anggaran sebesar Rp4,29 miliar yang sedang dibahas di dewan untuk perbaikan 21 SD negeri, 5 SMP negeri, dan tiga PAUD/TK negeri terdampak gempa Lombok tahun 2018.

Sejumlah fasilitas pendidikan tersebut terdampak parah saat rangkaian gempa M=6,4 pada 29 Juli, M=7,0 pada 5 Agustus, dan M=6,9 pada 19 Agustus lalu melanda Lombok dan Sumbawa.

Anggaran tersebut baru selesai dibahas dalam APBD Perubahan Kota Mataram tahun 2018. Dalam rancangannya, dana bakal dipergunakan untuk membeli tenda, rehabilitasi gedung, dan trauma healing.

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Pemkot Meminta ke Pusat, Sisa Dana Gempa Rp 21 Miliar Dihibahkan - tabulanews.id

Komentar

Hukum

Dugaan Pungli Dana Covid Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang

Published

on

By

[Foto: Aksi masyarakat saat menuntut transparansi dan covid di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Lombok Tengah]
tabulanews.id – Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020 masyarakat di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang beramai-ramai mendatangi kantor Kepala Desa Montong Gamang. Masyarakat menuntut Kadus Dusun Gonjong untuk melepaskan jabatannya sebagai Kadus Dusun Gonjong. Tuntutan tersebut diduga berlandaskan adanya pungli yang dilakukan oleh Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang.

Zainal Arifin salah satu masyarakat yang ikut aksi dalam penuntutan tersebut mengatakan hak masyarakat diambil. Bantuan dana covid dari pemerintah tidak semuanya diterima oleh masyarakat, terdapat potongan yang diminta oleh Kadus dengan motif sedekah seikhlasnya, tetapi Zainal tetap menganggap hal tersebut adalah pungli.

“Ada banyak masyarakat yang mengeluh karena bantuan yang diterima selalui dimintai potongan oleh Kadus dengan beralasan sedekah seikhlasnya, solawat lah bahasanya itu, tapi tetap itu adalah pungli. Masyarakat harus sadar dan harus berani bersuara” ungkapnya.

Selain itu, Zainal juga menuntut supaya Kadus Dusun Gonjong untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai seorang Kadus karena dianggap tidak layak menduduki posisi tersebut. “segera mundur lah dari posisinya sebagai seorang Kadus, berikan orang yang lebih berkompeten untuk duduk di posisi itu, selesai perkara dan tak ada lagi aksi” pungkasnya.

Pada aksi itu juga, Mukti Ali sebagai koordinator aksi menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat desa, menurutnya tidak hanya pendistribusian dana covid saja yang bermasalah tetapi juga transparansi anggaran dana covid desa Montong Gamang yang dianggap bermasalah. “selain pendistribusian dana covid yang bermasalah, transparansi juga bermasalah. Kita kan tidak tau kisaran harga sabun berapa, kisaran harga masker berapa. Ya jadi selain pendistribusiannya yang bermasalah, transparansi anggaran juga bermasalah” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, kepala Desa Montong Gamang H.M. Amin Abdullah membantah adanya ketidaktransparansian dana covid yang bersumber dari dana desa. Menurutnya dana covid yang bersumber dari dana desa sudah sesuai prosedur karena sudah melalui musyawarah dusun untuk mendapatkan warga yang layak mendapatkan bantuan covid, proses penyaluran sudah digodok dari tingkat bawah.

“Kalau dana covid yang kita berikan dari dana desa itu saya rasa sudah sesuai prosedur, lalu kemudian musdus (musyawarah dusun) di tingkat dusun untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan, jadi saya rasa ini tidak bermasalah karena sudah digodok pada tingkat bawah” tutupnya.

 

Continue Reading

Hukum

Provokator Perusakan Gedung UIN Mataram Terdeteksi

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polisi mendalami para pelaku perusakan gedung Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Pelaku pelemparan kaca gedung disinyalir orang suruhan. Mereka sengaja dihasut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mataram AKP Joko Tamtomo pihaknya sudah mengidentifikasi pelakunya. “Sampai saat ini yang kita temukan pelaku pelemparannya ada dua orang,” kata Joko menjawab konfirmasi, Selasa (3/3/2020).

Pelaku pelemparan diduga digerakkan provokator. Pelaku pelemparan diidentifikasi dengan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Provokator dikenali dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Baca Juga: Aksi Perusakan Kampus UIN Mataram Dilaporkan ke APH

“Nanti kalau sudah kita tangkap 170-nya pasti dia ngomong 160-nya. Kalau sudah tertangkap nanti akan bicara semua,” jelas Joko.

Sebelumnya diberitakan, gedung baru UIN Mataram Kampus II dirusak sejumlah orang tak dikenal pada Minggu Dini hari sekira pukul 00.20 Wita. Terdapat 10 titik rusak yang didominasi kaca yang kerugiannya sampai Rp1 miliar. Perusakan itu ditengarai imbas dari perusahaan outsourcing security PT Rajawali yang memutus kontrak petugas keamanan UIN Mataram.

Continue Reading

Hukum

Polisi Rem Kasus Bakal Calon Kepala Daerah

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polda NTB menurunkan laju penyelidikan dugaan korupsi yang diduga melibatkan bakal calon kepala daerah. Diketahui, saat ini sedang diselidiki dua kasus yang diduga melibatkan anggaran rumah dinas Bupati dan Bupati Lombok Utara, dan anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018.

Kasus itu masih tahap penyelidikan. Penyidik Subdit III Tipikor masih mencari indikasi perbuatan melawan hukumnya. Begitu juga dengan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan.

Baca Juga: Pakai Mahar Politik, Parpol dan Calon Terancam Didiskualifikasi

Dirkrimsus Polda NTB Kombes Pol Gusti Putu Gede Ekawana menerangkan bahwa penanganan hanya direm saja. Belum dihentikan. “Kita ndak bisa masuk,” ungkapnya, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, Polri tidak ingin dialati lewat laporan-laporan tersebut. Apalagi penanganan kasus itu malah membuat suasana Pilkada 2020 nanti makin gaduh.

Namun Eka memastikan bahwa kasus itu akan dibuka lagi setelah Pilkada usai. Dua kasus yang ditangani itu kini tahapan penanganannya masih penyelidikan. Penyidik masih mencari minimal dua alat bukti yang cukup.

Untuk kasus sewa rumah dinas Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara, Polda NTB menyelidiki penggunaan anggarannya yang sebesar Rp2,4 miliar. Biaya item sewa rumah dinas per tahunnya Rp90 juta.

Item lainnya berupa anggaran pemeliharaan rutin rumah jabatan untuk bupati sebesar Rp437,7 juta, Belanja jasa kantor Rp408 juta. Belanja makan minum tamu termasuk harian pegawai yang sampai Rp1,43 miliar. Untuk wabup belanja makanan dan minuman mencapai Rp938 juta untuk satu tahun anggaran.

Kemudian, kasus anggaran KONI se-NTB tahun 2018. Di Polda NTB yang diusut yakni anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018 sebesar Rp8 miliar. Sumber anggaran dari hibah APBD Kota Mataram.

Continue Reading

Trending