Connect with us

Sosial Budaya

Bertahan di Negeri Bencana

Published

on

[Kepala BNPB Mendampingi Presiden RI ke Lombok Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi]
tabulanews.id – Setelah Lombok dan Palu dilanda bencana Gempa dan Likuifaksi, sekitar pukul 23: 17 pada Kamis 14/11/2019, Maluku Utara diguncang gempa bermagnitudo 7,1. Tidak hanya di Maluku, Bali juga diguncang gempa bermagnitodo 5,1 pada Kamis sore. Bencana gempa yang acap kali terjadi di Indonesia membuat kita bertanya, bagaimana sesungguhnya potensi dan resiko bencana yang kita miliki?. Tulisan ini akan mengurai potensi dan resiko bencana geologis yang kita miliki. Sementara itu, terkait dengan resiko bencana hidrometeorologis akan diuraikan pada tulisan selanjutnya.

Berdasarkan data yang dihimpun dalam Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)-BNPB, telah terjadi lebih dari `1.800 bencana di Indonesia dalam kurun waktu 2005-2015. 78 persen bencana yang terjadi adalah bencana hidrometeorology dan 22 persen bencana yang terjadi adalah bencana geologi. Bencana yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi yakni bencana banjir, gelombang ekstrim, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, dan cuaca esktrim. Sementara itu, yang termasuk dalam bencana geologi yakni geologi yang sering terjadi adalah gempabumi, tsunami, letusan gunungapi, dan tanah longsor. Hasil kajian BNPB juga menunjukkan kecenderungan dua jenis bencana ini terus meningkat. Sementara itu, dari dua jenis bencana itu, dampak bencana hidrometeorologis lebih signifikan dibandingkan dengan dampak bencana geologis.

Berbicara lebih jauh tentang dampak, dampak bencana geologis seperti gempa bumi dan tsunami sebenarnya juga memberikan dampak yang besar baik dari sisi korban maupun dampak ekonomi. Akan tetapi, bencana hidrometeorologis berdampak lebi besar karena frekuensi kejadian yang banyak sehingga ekonomi dan lingkungan terdampak besar. BNPB juga mengklaim bahwa perubahan iklim juga menjadi salah satu yang berkontribusi meningkatkan intensitas dan dampak dari bencana hidrometeorologi ini.

Resiko Bencana

  1. Gempa Bumi

Berdasarkan data penelitian Kramer, 1996 yang dikutip dalam kajian BNPB, potensi terjadinya gempa bumi di seluruh wilayah Indonesia sangat tinggi. Berdasarkan lokasi geografis, Indonesia berada pada rangkaian cincin api yang membentang sepanjang lempeng pasifik yang merupakan lempeng tektonik paling aktif di dunia. Zona ini dapat kontribusi sebesar hampir 90% dari kejadian gempa di bumi dan hampir semuanya merupakan gempa besar di dunia.

BNPB melaporkan kejadian gempa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah memberikan dampak besar kerugian secara ekonomi. Dampak bencana ini sejak tahun 2004-2010 telah membuat kita merugi 39 juta dolar sampai 4,7 miliar dolar dan telah menelan korban hingga 200.000 jiwa. Sementara itu, tingginya intensitas gempa juga menjadi penyebab banyaknya kerugian. Sejak 1900-2009 saja, telah terjadi kurang lebih 8.000 kejadian gempa dengan magnitude 5.0. data-data tersebut menunjukkan betapa mitigasi bencana sangat kita perlukan.

  1. Tsunami

Bencana ini merupakan ancaman bagi seluruh wilayah pesisir di Indonesia. Bencana ini bisa terjadi karena adanya gempa bumi di laut dan letusan gunung Merapi. Berdasarkan penelitian Latief, dkk. Tahun 2000 yang menjadi rujukan BNPB, sejak tahun 1600 sampai dengan tahun 2007, Indonesia telah mengalami beberapa kali tsunami besar dan hampir 90% kejadiannya disebabkan oleh gempa bumi di laut, 9% diakibatkan oleh letusan gunung api dan 1% karena tanah longsor bawah laut. Dalam kurun waktu tersebut tercatat lebih kurang 172 tsunami telah terjadi di Indonesia. Dari rentang waktu tersebut, tercatat bahwa lebih dari 40% kejadian tsunami terjadi di kawasan timur Indonesia, dimana pusat gempa berada di kawasan Laut Maluku.

Baca Juga: Sembalun dan Mitigasi Bencana melalui Kearifan Lokal

Penelitian Shaw pada 2006 yang menjadi rujukan BNPB menyebut bencana tsunami tanggal 26 Desember 2004 di Aceh berpusat di perairan Samudera Hindia (255 km terhadap Kota Banda Aceh), dengan magnitud 9,2 pada kedalaman pusat gempa (focal depth) sebesar 30 km. Penjalaran gelombang tsunami mencapai sepuluh negara yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Srilangka, Maladewa, Bangladesh, India, Kenya, Somalia, dan Tanzania.

Banyaknya korban jiwa jika dilihat berdasarkan penelitian Lemura pada 2006 dan menjadi rujukan BNPB, bencana tsunami Aceh yaitu tercatat lebih dari 200.000 jiwa. Bencana tsunami ini menyebabkan korban meninggal di keseluruhan kawasan tersebut mencapai 283.100 jiwa. Sementara korban meninggal di Indonesia mencapai 108.100 jiwa, dan 127.700 jiwa telah hilang.

  1. Letusan Gunungapi

Indonesia memiliki jumlah gunungapi yang sangat banyak. Jumlah gunungapi yang kita miliki saat ini adalah 127 gunungapi aktif di Indonesia. Jumlah tersebut merupaka 13 persen dari jumlah gunungapi yang ada di seluruh dunia. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi pemilik gunungapi terbanyak di dunia.

Laporan BNPB tentang kajian bencana memberikan definisi dan keriteria gunungapi sebagai berikut: Gunungapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Material yang dierupsikan ke permukaan bumi umumnya membentuk kerucut terpancung. Gunungapi diklasifikasikan ke dalam empat sumber erupsi, yaitu erupsi pusat, erupsi samping, erupsi celah dan erupsi eksentrik. (1) Erupsi pusat merupakan erupsi keluar melalui kawah utama. (2) Erupsi samping merupakan erupsi keluar dari lereng tubuhnya. (3) Erupsi celah merupakan erupsi yang muncul pada retakan / sesar dapat memanjang sampai beberapa kilometer. (4) Erupsi eksentrik merupakan erupsi samping tetapi magma yang keluar bukan dari kepundan pusat yang menyimpang ke samping melainkan langsung dari dapur magma melalui kepundan tersendiri.

Bagaimana dengan resiko yang telah kita tanggung atas bencana gunungapi?. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana yang disusun oleh BNPB pada tahun 2015, terlihat bahwa jumlah jiwa terpapar risiko bencana erupsi gunungapi banyak tersebar pulau Jawa, Bali dan Nusatengara dengan total seluruh Indonesia melebihi 3 juta jiwa.

Berdasarkan data yang ada, potensi dan resiko bencana di Indonesia sangat tinggi sehingga dibutuhkan cara untuk menghadapi dan mengelola potensi dan resiko tersebut. Jika tidak mampu memahami, mengelola dan menghadapi bencana, maka bagaiamnakah kita akan bertahan di negeri bencana?. Sebagai catatan, hampir semua data yang ada dalam tulisan ini merupakan olahan dari Data Informasi Bencana Indonesia yang dibuat BNPB pada tahun 2016.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Sosial Budaya

Tanah Pecatu Desa Leming Diduga Dijual Oknum Masyarakat

Published

on

By

[Foto: Tanah Pecatu Desa Leming yang Terletak di Embung Kandong. Tanah Berupa Sawah ini Diduga Dijual oleh Oknum Masyarakat Setempat dengan Sepengetahuan Pemerintah Desa]
tabulanews.id – Tanah pecatu Desa Leming yang terletak di Dusun Wise diduga dijual oleh oknum masyarakat setempat. Tanah pecatu yang menjadi aset desa tersebut berjumlah 41 are. Sementara luas tanah pecatu yang sudah dijual oknum seluas 7 are. Berdasarkan dokumen jual beli yang diterima tabulanews.id , tanah seluas 7 are tersebut dijual seharga Rp 60.000.000.

Di dalam dokumen jual beli antara oknum dengan pembeli juga ikut menandatangani Kepala Desa Leming, Ketua BPD Leming, dan Kepala Kewilayahan Wisa sebagai pihak yang mengetahui. Ini menarik mengingat pemerintah desa adalah pihak yang seharusnya mempertahankan tanah tersebut sebagai aset desa.

Subawai, Ketua BPD desa Leming yang diminta konfirmasi terkait dugaan penjualan tanah desa tersebut tidak menjawab ketika dihubungi melalui aplikasi WhatsApp (WA) pada Selasa (16-2-21). Subawai hanya membaca pesan yang disampaikan tabulanews.id, tapi tidak memberikan komentar terkait penjualan tanah. Sementara itu, Camat Terara, Husnuddu’a, SP yang diminta pendapat masalah transaksi tanah pecatu justru mempertanyakan status tanah dimaksud.

“Kalau masalah tanah pecatu, yang Kami pegang adalah (data) yang ada di aset pemda. Sedangkan yang tidak ada di aset pemda, maka Kami tidak berani mengklaim sebagai pecatu,” ungkapnya. Ketika ditanya apakah Pemerintah Desa Leming pernah konsultasi ke pihak kecamatan terkait masalah status tanah sebelum mengesahkan transaksi jual beli, Husnuddu’a tidak memberikan jawaban tegas. Camat hanya memberikan penjelasan tambahan  masalah status tanah.

“Mungkin statusnya adalah tanah GG (Government Grant). Kalau masalah status, tetap harus koordinasi dengan (dinas pengelolaan) aset. Kalau bukan ada tercatat di aset, maka kami juga tidak bisa intervensi,” jawabnya diplomatis.

Sementara itu masyarakat yang mengetahui tanah pecatu milik desa dijual tidak tinggal diam. Samsul Hadi, salah satu tokoh pemuda Desa Leming menyatakan persoalan ini harus jadi atensi masyarakat dan pemerintah karena menyangkut kepentingan umum.

“Kalau benar telah terjadi penjualan tanah pecatu, maka ini harus diungkap karena sangat merugikan masyarakat. kami minta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait untuk turun ke lapangan mengawal persoalan ini,” pungkasnya.

“Pemerintah desa dan BPD juga harus menjelaskan ke masyarakat supaya duduk perkara dugaan jual beli aset desa ini jelas,” tambah Moh. Ali Imran, tokoh pemuda desa Leming lainnya.

Continue Reading

Sosial Budaya

New Normal di Pantai Lawata, Nasib Pedagang Belum Membaik

Published

on

By

[Foto: Suasana Pantai Lawata]
tabulanews.id – Keberadaan pandemi Covid-19 membuat banyak pedagang yang kehilangan mata pencaharian, terutama pedagang yang ada di Pantai Lawata. Penutupan lokasi Pantai Lawata yang berimbas pada sepinya pengunjung menjadi pemicu utama banyak pedagang terpaksa berhenti berjualan.

Menurut pengakuan pegawai Dinas Pariwisata Kota Bima yang bertugas di pantai Lawata, pada saat new normal Pantai Lawata menerapkan kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Misalnya, pengunjung wajib menggunakan masker dan kami dari dinas pariwisata menyediakan alat tes suhu tubuh dan pemerintah mengambil kebijakan menaikkan tiket masuk dari Rp3000 menjadi Rp8000 untuk mengurangi padatnya pengunjung.

Memang, adanya Covid-19 pendapatan pedagang menurun drastis. Meskipun new normal sudah diberlakukan, tidak ada perubahan signifikan, jumlah pengunjung pun belum meningkat. Padahal, pemerintah Kota Bima sudah menetapkan waktu berkunjung di kawasana Pantai Lawaata mulai pukul 10.00-22.00 wita.

Selama masa pendemi destinasi Pantai Lawata ditutup selama kurang lebih tiga bulan dan baru dibuka baru-baru ini. Selama tiga bulan di masa pandemi, pemerintah daerah setempat melarang warga untuk berjualan di kawasan tersebut. Itulah yang menyebabkan para pedagang kaki lima merasakan beban yang berat, yang masih terasa sampai sekarang, walaupun new normal sudah diterapkan.

Nurlaila, salah seorang pedagang warung kopi di Pantai Lawata, mengeluhkan hal ini. Sehari-hari, biasanya, wanita berusia 40 tahun ini menjajakan berbagai macam minuman. Namun, sejak Covid-19 mewabah, yang menyebabkan ditutupnya Pantai Lawata, ia terpaksa beralih profesi menjadi penjual es batu di rumahnya.

“Saya tidak pernah lagi jualan minuman di Pantai Lawata semenjak korona. Saat ini saya hanya jualan es batu. Suami saya kebetulan di Kalimantan, tapi kan sudah nggak bisa pulang sudah lima bulan,” tutur Nurlaila.

Nasib serupa dialami oleh Parjo pedagang asal Jawa yang biasa berjualan di Pantai Lawata. Sejak pandemi ini, ia mengaku tidak punya pendapatan karena ia tidak punya jenis jualan lain selain bakso. “Saya berharap korona cepat berlalu agar masyarakat ramai berkunjung di Pantai Lawata,” harapnya. Dengan diterapkan new normal oleh pemerintah, ia pun berharap masyarakat yang berkunjung ke Pantai Lawata bisa normal seperti biasanya.

Memang, kerinduan untuk berkunjung ke pantai tidak bisa dipungkiri. Seperti yang dirasakan Warningsi, salah satu pengunjung di Pantai Lawata.  “Yah, kita tidak bersikap seperti sebelum pandemi. Setelah ini, kesadaran akan kesehatan semakin tinggi. Kalau saya berpikir secara logis, saya takut akan adanya Covid-19 ini, tapi yah mau gimana lagi? Saya  sudah sangat bosan di rumah,” ungkapnya. Sebagai masyarakat biasa, ia berharap korona cepat berlalu dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sediakala.

Penulis:

Muhammad Najammudin; Nurahmawati; Sandi Rahmawati; Sri Wardani; Yeni Rahmawari

Editor: Ahmad Sirulhaq

 

Continue Reading

Sosial Budaya

Anak Terpapar Covid-19 Tertinggi Kedua Nasional, Ombudsman Minta Pemda NTB Lebih Serius

Published

on

By

[Foto: ombudsman.go.id]
tabulanews.id – Jumlah pasien anak yang dinyatakan positif terpapar Covid-19 di wilayah NTB mencapai hampir 90 orang. Hal ini mengindikasikan pentingnya upaya khusus dan lebih serius bagi pencegahan penularan Covid-19 pada anak.

“Pemerintah harus lebih semaksimal lagi melakukan pencegahan sebaran atau peningkatan anak penderita Covid-19,” ujar Asisten Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, M. Rosyid Rido, Kamis (4/6).

Diketahui dari 90 anak yang terpapar Covid 19 di NTB, bahkan 3 orang diantaranya meninggal dunia dan bahkan usianya dibawah 1 tahun. Dalam catatan Ombudsman RI Perwakilan NTB sendiri, jumlah pasien anak ini merupakan terbanyak kedua secara nasional setelah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan catatan yang diperoleh, terpaparnya sejumlah anak-anak lebih dikarenakan kecerobohan sistem sosial, karena hampir tidak terdapat riwayat kasus carier dari orang tua maupun keluarga si anak. “Artinya potensi sebaran lokal yang mendominasi,” kata Ridho.

Karena itu Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penanganan yang lebih maksimal untuk menangani penyebaran virus Covid-19 kepada anak-anak dengan memaksimalkan protokol atau panduan penanganan anak-anak terhadap Covid -19 yang dikeluarkan Gugus Tugas maupun kementerian atau lembaga.

“Dari pengamatan lapangan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan NTB, kurang baiknya kesadaran sejumlah orang tua dalam menjaga potensi sebaran Covid-19, dapat diminimalisir dengan upaya pencegahan yang masiv dari pemda,” katanya.

Menurut Rido, pola sosialisasi yang lebih khusus dalam pencegahan sebaran dengan menggunakan konsep komunikasi yang ramah anak dan mudah dimengerti para orang tua sangat penting dilakukan. Hal ini perlu dilakukan disejumlah titik, antara lain pusat-pusat keramaian dan ibadah, area pendidikan dan bahkan area kesehatan.

“Ini yang masih minim kami lihat di lapangan,” kata Rosyid Rido.

Pemerintah juga harus secara ketat mengawasi pusat-pusat keramaian, seperti mall dan pusat hiburan agar memajang himbauan khusus bagi keselamatan anak-anak. Karena ternyata tidak hanya cukup meminta masyarakat mematuhi himbauan untuk melaksanakan social distancing dan physical distancing saja yang sulit dipahami sebagain orang.

“Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB juga mendorong agar tim gugus tugas memperkuat data untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 terus bertambah menjangkiti anak-anak,” serunya.

Terakhir disampaikan Rido, bahwa Pemerintah daerah juga penting untuk melakukan analisa yang mendalam untuk memulai aktifitas layanan pendidikan di sekolah. Proses belajar mengajar jarak jauh tetap dilakukan evaluasi secara berkala agar tidak mengurangi kualitas pendidikan.

“Termasuk dalam proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di area sekolah-sekolah dan di area penanganan kesehatan, seperti rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan lainnya dengan memperhatikan secara ketat protokol atau panduan penanganan anak-anak terhadap Covid -19 yang dikeluarkan Gugus Tugas maupun kementerian atau lembaga. Selain itu perlu dibangun satu sistim Reaksi Cepat yang secara khusus bagi penanganan laporan masyarakat terkait anak-anak korban Covid-19,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending