Connect with us

Politik

Catatan Demonstrasi Hari Ini: Tragedi, Komedi, dan Parodi

Published

on

tabulanews.id – Tidak ada yang abadi, kecuali Wiranto. Begitulah salah satu spanduk dan meme yang viral dalam gelombang aksi mahasiswa hari ini. Jika Anda adalah eksponen demonstran ’98, boleh jadi anak Anda ikut berada di parlemen jalanan hari ini untuk berhadapan dengan musuh bapaknya yang dulu, 21 tahun yang lalu, Wiranto. Demikian kira-kira pesan yang ingin disampaikan mahasiswa dalam meme itu.

Tapi, yang menarik dari aksi hari ini bukanlah soal keabadian atau bukan abadi, tapi bagaimana mahasiswa yang selama ini dituduh hilang dari jalanan, tiba-tiba keluar dari oroknya dan mengobarkan api perlawanan pada pemerintah sekaligus oposisi, dengan cara yang berbeda pada pendahulunya: aksi bukan melulu soal strategi dan tragedi, tapi ia bisa saja tentang komedi dan juga parodi. Serta, dari pengalaman ini, kita bisa belajar banyak.

Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya, kata orang-orang. Jika hari ini mahasiswa menemukan masanya, sudah barang tentu karena merekalah orangnya, bukan kita, bukan siapa-siapa yang lain. “Tapi, ini adalah orang yang sama yang suka menumpang dalam kegelapan, Bung,” celoteh nyinyir orang-orang yang kemudian berseliweran sana-sini, “mereka tak lebih dari para bandit yang ditunggangi kepentingan khilafah yang hendak merongrong kekuasaan yang sah”. Sebentar!

Bagaimana bisa penunggang menunggangi dirinya, jika pemerintah koalisi dan juga oposisi bersanding begitu mesra di suatu tepi di peron MRT, tidak begitu lama setelah pengibaran bendera putih “pascaperang-dingin” yang diakhiri oleh palu godam MK di atas sidang pemilu presiden 2019 itu?. Semangkok “nasi goreng mejik” buatan Megawati yang tersaji manis pada Macan Tropis yang selama ini dipuja, bukan hanya melumpuhkan segalanya, tapi juga bisa bercerita banyak hal tentang kredo-kredo lawas dalam politik: tak ada musuh dan kawan abadi; hanya kepentinganlah yang abadi; hari ini, kredo itu bertambah satu: hanya Wiranto yang abadi, selainnya tidak.

Lagi pula, kecuali Berita Satu yang langsung menembakkan jarum framing pada #GejayanMemanggil agar roda perlawanan itu segera gembos, media-media mainstream yang lain, mencoba lebih bijak dalam mencari angle dan narasumber untuk menu berita aksinya kali ini. Sekelas Jakarta Post pun tidak terlihat tergoda untuk membingkai aksi hari ini bahwa di belakang semua ini banyak alumni Monas(h) (University).

Di NTB, salah satu media tak sabar melihat mahasiswa untuk berbaris di Udayana, hingga menurunkan berita yang langsung mengecoh dengan menulis judul berita “Mahasiswa Indonesia Kompak Demo Tolak RUU KUHP, Unram Demo Minta AC dan Wi-fi”. Tak lama, viral di medsos, “Mahasiswa Unram (Universitas Mataram), Hari Kamis (26/09/2019) Kuliah di Udayana”. Rektor bergeming: lebih baik diskusi ketimbang aksi, kami siap memfasilitasi. Apa daya, mahasiswa sudah terlanjur sakit hati.

Kalau begitu, apakah yang mempersatukan mahasiswa? Apakah harim-harim kece dan ukhti-ukhti cantik itu?

Baiklah! Aku cerita sedikit. Dulu, setidaknya aku pernah berada di tengah barisan para demonstran, takut di depan, tak bisa beretorika, aku bukan orator. Tapi jika disuruh berpuisi, aku hobi. Jangan salah, selain kubaca pada aksi demonstrasi, puisi adalah satu-satunya senjataku untuk menundukkan perasaan perempuan pujaan hati.
Pernah juga, tengah malam kawan-kawan singa jalanan dari organ mahasiswa lain membangunkanku malam-malam di sekretariat Lembaga Pers Mahasiswa. Di atas gedung yang sekarang ini banyak diisi anak-anak marching band itu, mereka bilang kau harus jadi sutradara aksi esok hari, ada Megawati yang mau datang di hotel Grand Legi.

Dari pengalaman yang sedikit itu, sedikit yang kutahu dari aksi demonstran ialah, setidaknya waktu itu, mungkin juga sampai hari ini, jangan terlalu banyak berdrama dan bercerita, simpanlah itu jika momentumnya sudah tepat. Presiden mau datang, apalagi yang harus ditunggu? mari bersuara! Waktu itu, aku sendiri tidak tahu apa yang menjadi kesalahan presiden, selain menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Tarif Dasar Telephon (TDT), kalau aku tidak keliru. Sebagai mahasiswa, kebijakan itu kuanggap dosa. Lalu, yang benar bagaimana? Yang benar ya jangan naik, jangan terlalu berfilsafat.

Singkatnya, mahasiswa punya standar moral tersendiri. Patokannya jika bukan Soe Hok Gie, ya Che Guevara. “Jika hatimu bergetar melihat ketidakadilan, maka kita adalah saudara, kawan”; “Tunduk tertindas, atau maju melawan, ya adalah ya, tidak adalah tidak, karena ragu-ragu adalah penghianatan.” Standar moralnya cukup terang, walaupun itu-itu saja. Aku sendiri punya jargon perlawanan favorit sendiri waktu itu – yang kutulis di belakang kaosku sebagai baju resmi panitia sembilan perancang Pemilu Raya mahasiswa Unram sistem kepartaian – “Aku bukan peluru dengan bedil, aku adalah kata-kata dan pena, berbicara atas nama cinta dan juga ayat-ayat Tuhan”. So, begitulah! Jangan terlalu banyak cerita.

Maka, jika ada gelagat yang tidak beres dari pemerintah dan juga legislatif, hati seorang mahasiswa jalanan akan lebih mudah menangkap aroma tak sedap daripada otak laboratoran yang terus berada di laboratorium penguji. Empati lebih mudah menggerakkan kaki daripada narasi. Apa boleh buat. Itulah mahasiswa itu, ia nyata, jas almamater dan benderanya juga terang sekalipun tidak pernah dicuci, bukan jas almamater grosiran tak berrmerek yang sekali pakai langsung dikumpulkan kembali di hari itu lalu dibawa langsung ke laundry. Jadi, maklumi saja, tatkala Yasonna menembak langsung para ketua BEM di acara ILC, retorika mahasiswa itu terkesan kurang rapi, tapi empatinya mudah diresapi. Lagipula, tidak mudah mendebat para pejabat politisi yang sudah berkarat dan mendapat “kartu pe-en-es” di senayan.

Oh, satu lagi. Sampai sejauh ini, jika dibaca secara cermat, kita tidak melihat ada tendensi untuk menurunkan presiden. Dari parameter ini saja, mereka masih “on the track”. Lalu, mengapa mereka begitu marah? Bukankah RUU KUHP, yang di antaranya mengatur tentang gelandangan dan selangkangan, tidak jauh-jauh amat dari KUHP buatan kolonial itu? Bukankah pasal penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden juga tidak jauh-jauh amat dari UU ITE tentang penghinaan dan pencemaran nama baik? Di samping itu, bukankah presiden sudah berkata dengan cukup jelas, RUU KUHP ditunda untuk sementara waktu, untuk dilimpahkan pembahasannya pada periode DPR selanjutnya? Sek-sek.

Kawan, aku mau tanya: apakah kau punya ayam? pastikan ia terus berada di dalam kandangnya, bila perlu kasi ia peringatan jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum RUU KUHP disahkan, jangan sampai ayammu ceroboh keluar jalan-jalan ke pekarangan orang, apalagi pada saat kau tidak sedang punya uang. Satu lagi pesanku, jika kau sudah menikah, jangan suka memperkosa istri biarpun kebelet sekali!. Titik. Yah, undang-undang semacam ini terasa lebih nusantara(is) ketimbang undang-undang gaya kolonial. Itu sudah ketinggalan zaman, HAM melarangnya.

Tapi, amarah itu tidak hanya datang dari RUU KUHP, bahkan lebih dalam lagi, tentang RUU KPK yang telah disahkan dengan cara terburu, mahasiswa sepertinya menyimpan dendam karena telah kecolongan. “Kau diam, maka RUU KPK kusahkan,”; “Kau berteriak, maka RUU KUHP kutunda sementara,” kira-kira filosofinya begitu. Maka, hari ini, kita menyaksikan mahasiswa melawannya. Diamnya mahasiswa selama ini, ternyata tak lebih menggetarkan daripada nyaringnya suara Fahri di ILC. Mereka bangkit, dan anak-anak SMK pun menguntit.

Selebihnya, banyak palajaran sebenarnya yang bisa dipetik dari sebuah aksi, lebih-lebih pada aksi kali ini. Di antaranya, selain tentang mahasiswa yang lebih memakai perasaan (empatinya) daripada akalnya tadi, juga tentang aksi gaya millenial yang berhasil menarik banyak simpati. Kalau tidak percaya, baca saja panflet di aksi-aksi itu: “Jangan Matikan Keadilan, Matikan Saja Mantanku”; “Cukup Cintaku yang Kandas, KPK Jangan”; “Itu DPR Apa Lagunya Rossa, Kok Tega, Perempuan Bukan Milik Pemeritnah”; “Kirain Hubungan Kita Aja yang Gak Jelas, DPR Lebih Gak Jelas”; “I Have Seen the Smarter Cabinet in IKEA.” Bagaimana perasaanmu, kawan, apakah kau masih mati rasa?

Jadi, lebih dari sekadar cara ekspresi perasaan, jenis aksi kali ini telah melampaui gaya aksi senior-senior mereka terdahulu, yang tidak begitu mempertimbangkan aspek rasa dan selera, ‘taste’. Sebab, jangan salah, kekuasaan yang otoriter itu tragedi. Untuk melawannya, selain dengan strategi dan aksi, perlu sedikit komedi. Supaya, selain mereka hanya bisa terus menertawakan kita, sesekali mereka juga bisa menertawakan diri sendiri.

Dari tragedi ke tragedi, dari komedi ke komedi, saya hanya ingin mengatakan pada mahasiswa, kalian benar: “demokrasi telah dikorupsi”. Nasib terbaik adalah mereka yang tidak pernah terlahir sama sekali, kata Gie. Bahkan, Dewa Yunani pun sesekali cemburu pada manusia, justru karena manusia itu fana, kata Achilles pada kekasih rampasan perangnya. Jadi, mau abadi atau tidak, seperti Wiranto, itu bukan soal. Mau jadi pahlawan atau tidak, seperti Fahri dan Fadli, itu tidak penting. Mau dikenang atau tidak, seperti Budiman dan Adian, jangan baperan, sebab di tengah-tengah tragedi dan komedi, selalu ada parodi.

Lihat saja nanti, atau hari ini. Hanya persoalan waktu, sejarah akan mencatat apa saja, termasuk akan mencatat hari ini, siapa-siapa yang pahlawan dan siapa-siapa yang pecundang. Lagi pula, apa gunanya jadi pahlawan jika ada jenis nasib terbaik yang lain, selain tidak pernah terlahir sama sekali – yaitu tidak terlahir seperti mereka-mereka yang jadi pahlawan kemudian diberikan keberkahan umur yang cukup panjang, hanya untuk menyaksikan dirinya yang masih gagah berdiri, yang dalam tempo dua puluh satu tahun lebih beberapa hari sejak reformasi, segera berubah menjadi bandit yang cukup disegani.

*Mantan_demonstran_baris_tengah*

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Politik

Sumbawa dan Bima Masuk Zona Merah Kerawanan Pilkada 2020

Published

on

By

[Foto: ntb.bawaslu.go.id]
tabulanews.id – Bawaslu RI mengeluarkan hasil pemetaan indeks kerawanan Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di 270 daerah seluruh Indonesia. Di Provinsi NTB sendiri dari tujuh daerah Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada, dua daerah masuk dalam zona merah daerah kerawanan tinggi.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid membenarkan dua daerah di NTB tersebut jadi zona merah kerawanan pilkada 2020. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. “Kita ada dua Kabupaten yang masuk klaster kerawanan tinggi, Sumbawa dan Bima. Lima daerah lainnya kategorinya sedang,” ungkap Khuwailid.

Kerawanan di Pilkada Sumbawa masuk dalam dimensi sosial, dengan skor mencapai 61,11. Kemudian Bima masuk pada dimensi kerawanan politik dengan skor 62,26. “Kalau angkanya 60 keatas itu masuk kerawanan tinggi, sedangkan 60 kebawah itu sedang. Nah lima daerah itu berada pada angka 60 kebawah skornya,” jelas Khuwailid.

Dengan pemetaan indeks kerawanan dalam pelaksanaan pilkada itu. Bawaslu kemudian merancang strategi pengawasannya untuk dua daerah tersebut. Sehingga potensi-potensi timbulnya gesekan ditengah pelaksanaan pilkada bisa diminimalisir.

“Dengan adanya indeks kerawanan ini, ada yang masuk kategori sedang dan tinggi, maka dari sana kita buat pemetaan setrategi pengawasan yang tepat, harus diukur dari indeks kerawanan itu,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Khuwailid, karena pilkada serentak 2020 digelar ditengah pandemi Covid-19. Maka Bawaslu juga memasukkan indikator pandemi sebagai penilaian dalam penyusunan indeks kerawanan. “Pada dimensi Pandemi Covid-19 ini, kita masuk rawan sedang, skornya antara 34-53,” sebutnya.

Kondisi infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi, yakni jaringan internet juga ikut dipotret Bawaslu. Dari 732 dewasa di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 itu. Terdapat 202 desa yang memiliki masalah terkait dengan jaringan internet.

“Jadi ada 202 Desa yang mengalami gangguan jaringan internet, ya tidak bagus. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana proses pilkada yang berakses, lebih-lebih ditengah pandemi ini, koordinasi banyak menggunakan jaringan internet,” ujarnya.

Continue Reading

Politik

Musda Golkar NTB Kembali Ditunda yang Ketiga Kalinya

Published

on

By

Pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD I Partai Golkar diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.
tabulanews.id – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar NTB kembali diundur lagi untuk yang ketiga kalinya. Pelaksanaan Musda diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.

Ketua Panitia Musda Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi, kemarin membenarkan perihal penundaan kembali pelaksanaan Musda Golkar NTB dari tanggal 22 menjadi tanggal 28 Maret. “Ya benar ditunda jadi tanggal 28,” unjarnya singkat menjawab wartawan.

Dari informasi yang beredar bahwa selain Musda diundur lagi sampai tanggal 28, lokasi Musda yang semula akan digelar di Kota Mataram. Informasi yang diserap tabulanews.id, lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali.

Isvie yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaku tak mengetahui jika lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali. Karana sampai sejauh ini ia mengaku belum mendapatkan konfirmasi terkait dengan lokasi Musda. Ia hanya baru mendapatkan pemberitahuan tentang waktu pelaksanaan Musda yang kembali diundur. “Nah kalau soal lokasi saya belum tahu,” katanya.

Baca Juga: Pimpin Golkar NTB, Ahyar Pastikan Tak Ada Perombakan Pimpinan DPRD

Ketika ditanya lebih lanjutnya terkait alasan dibalik penundaan Musda Golkar NTB tersebut sampai dilakukan sebanyak tiga kali. Apakah penundaan tersebut kaitannya dengan belum solidnya pemilik suara pemilih ketua DPD I Golkar NTB supaya dilakukan secara aklamasi, sesuai dengan arahan dari DPP Golkar. Namun oleh Isvie nggan untuk memberikan jawaban terkait hal itu, ia beralasan penundaan itu menjadi ranah kewenangan DPP.

Namun demikian, seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa penundaan Musda Golkar NTB tersebut tidak lepas dari tingginya dinamika politik yang terjadi dalam internal partai beringin tersebut, terutama dalam hal kaitannya dengan pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB. Diketahui ada dua kandidat yang tengah bersaing sengit yakni Bupati Lombok Tengah, H. Suhali FT dan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Diketahui DPP Golkar menginginkan bahwa proses Musda Golkar NTB dapat berlangsung secara aklamasi. Namun sampai saat ini belum ada tercapai kesepakatan diantara para pemilik suara siapa yang disepakati untuk diaklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar NTB.

Karena itu, DPP Golkar pun memanggil Ketua DPD I Golkar NTB dan 10 Ketua DPD II, dan organisasi saya pendiiri dan yang didirikan. Selain itu para kandidat calon Ketua DPD juga ikut dipanggil ke DPP untuk memutuskan sekenario aklamasi dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB.

Akan tetapi dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Azis Syamsuddin itu tidak mendapai kesepakatan untuk dilakukan aklamasi. Karena keinginan DPP berbeda dengan keinginan dari mayoritas DPD II. DPP menginginkan Ahyar Abduh untuk diaklamasikan sebagai Ketua Golkar, akan tetapi delapan DPD II masih menginginkan Suhaili kembali memimpin Golkar NTB.

“Artinya apa, Musda ini ditunda karena suara ini belum bulat untuk aklamasi ke Ahyar Abduh, jujur saja kita sampaikan, supaya berita ini jangan bias, ini DPP yang bicara,” ungkap Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi.

Continue Reading

Politik

Patuhi Larangan Pengumpulan Massa, Pasangan Joda Akbar Tunda Deklarasi

Published

on

By

[Foto: Pasangan Djohan Sjamsu - Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini]
tabulanews.id – Ancaman mewabah virus corona atau covid-19 juga ikut mempengaruhi tahapan Pilkada, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh partai politik dalam proses menentukan dukungan pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilkada serentak 2020.

Pasangan Djohan Sjamsu – Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini.

Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto mengungkapkan, menyikapi situasi dan kondisi yang tengah berkembang terkait ancaman penularan virus corona itu membuat paket Joda Akbar memilih menunda deklarasi sedia akan digelar akhir Maret. “Deklarasi paket Joda Akbar akhir Maret ini kita tunda,” katanya.

Dalam pertemuan bersama paket Joda Akbar dan parpol koalisi, diambil keputusan terkait penundaan deklarasi paket Joda Akbar di Pilkada KLU. Hal itu sesuai arahan dan himbauan dari pemerintah agar tidak ada aktivitas maupun kegiatan dilakukan masyarakat dengan melibatkan banyak peserta hingga akhir Maret.

Baca Juga: Penentuan Wakil, Najmul Dalam Tekanan Parpol

Ditegaskan, paket Joda Akbar sedia sudah siap menggelar deklarasi akhir Maret. Berbagai persiapan dan langkah untuk deklarasi sudah dilakukan. Tetapi apa yang terjadi dengan mewabah virus korona tersebut, tentu diluar apa perkiraan pihaknya. “Tentu ini diluar dugaan kami,” terang Anggota DPRD NTB dapil Lobar – KLU tersebut.

Namun demikian, Pihaknya belum memutuskan kapan deklarasi paket Joda Akbar akan dijadwalkan ulang. Pasalnya, Pihaknya tentu harus melihat dan mencermati kondisi dan situasi di daerah kedepan dengan ada ancaman mewabah virus corona tersebut. “Kapan deklarasi kita jadwalkan kembali. Tentu kami lihat situasi daerah ke depan,” terangnya.

Walau demikian. Dia memastikan pembentukan tim pemenangan dari parpol koalisi dan relawan paket Joda Akbar terus berjalan. Bahkan, Pihaknya berencana dalam pekan ini akan melantik dan mengukuhkan tim relawan pemenangan paket Joda Akbar di sejumlah kecamatan di KLU.

Tetapi tentunya, kata dia, kegiatan itu akan tetap mengacu dan mengikuti arahan dari Pemerintah terkait larangan mengumpulkan banyak orang dalam satu lokasi. Sehingga pihaknya tentu akan menyesuaikan hal itu dengan arahan dan petunjuk pemerintah daerah.

“Pengungkuhan tim relawan di sejumlah kecamatan kita lakukan skala kecil saja. Sesuai arahan dari pemerintah terkait ancaman virus corona ini,” imbuhnya.

Dia memastikan paket Joda Akbar sudah final didukung dan diusung koalisi empat partai yakni Gerindra, PKB, PKS dan PDIP. Direncanakan SK rekom dukungan misalnya dari DPP Gerindra akan diterbitkan serentak awal April. Begitu juga dengan parpol lain kemungkinan terbit April mendatang. “April ini SK rekom untuk paket Joda Akbar terbit,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending