Connect with us

Hukum

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019, Terdapat 745 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di NTB

Published

on

[Foto: komnasperempuan.go.id]
tabulanews.id – Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, catatan tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber, yakni dari berbagai mitra ataupun kasus-kasus yang diadukan korban secara langsung ke Komnas Perempuan. Kasus-kasus yang dicatat oleh Komnas Perempuan tersebar di hampir semua Provinsi di Indonesia, dan di NTB terdapat 745 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh tim tabulanews.id, Catahu 2018 mencatat hanya 32 kasus kekerasan terhadap perempuan. Walaupun demikian, perbedaan angka yang cukup signifikan dari Catahu 2018 ke Catahu 2019 tidak dapat menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di NTB meningkat, melainkan Komnas Perempuan memprediksi peningkatan tersebut justru menunjukkan semakin banyaknya korban yang berani melapor.

Baca Juga: Menjadi Minoritas dalam Narasi Dominan “Perempuan”

Catahu 2019 ini menggambarkan beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2018 (kasus selama tahun 2019 akan diuraikan pada Catahu 2020 yang diprediksi akan rilis pada pertengahan tahun 2020). Beberapa kasus yang menjadi soroton khusus di Provinsi NTB di antaranya adalah; Pelecehan Seksual Non Fisik dan Perendahan Martabat, Kekerasan di Area Publik Pada Saat Bencana, dan Kebebasan Beragama/Berkepercayaan, Intoleransi, dan Kebebasan Berekspresi.

Pelecehan Seksual Non Fisik dan Perendahan Martabat

Kasus kekerasan terhadap perempuan secara non fisik dan merendahkan martabat perempuan dialami oleh BN seorang tenaga honorer administrasi di sebuah sekolah negeri di Mataram, pelakunya adalah mantan kepala sekolah di tempat BN bekerja, yang berinisial M dan kini menjabat sebagai Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram. Berdasarkan Catahu Komnas Perempuan 2019, BN merupakan korban yang dikriminalisasi dan dijerat UU ITE.

Dikutip dari Catahu Komnas Perempuan 2019, BN sering sekali dirayu dan diceritakan fantasi seksual si kepala sekolah, M. BN juga pernah dilecehkan secara verbal serta diajak ke hotel untuk menemani pelaku bersama staf administrasi lainnya, dengan alasan untuk menyelesaikan pekerjaan. Tidak nyaman dengan kejadian yang terus menerus ini, BN berinisiatif untuk merekam pembicaraannya dengan M melalui handphone. Dalam rekaman tersebut, M menceritakan fantasi seksualnya kepada BN. Dua tahun setelah BN menyimpan rekaman, rekan kerja BN meminjam dan mengambil rekaman dan kemudian disebar ke lingkungan sekolah dan Dinas Pendidikan. Kejadian ini berujung pada dimutasinya si kepala sekolah, M.

Tidak terima dengan pemutasiannya, M melaporkan BN melakukan tindak pidana UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena membuat informasi/dokumen elektronik yang bermuatan asusila. Dalam putusan inkrah, Majelis Hakim Agung Perkara No. 574K/PID.SUS/2018 telah menjatuhkan pidana 6 bulan penjara dan denda 500.000.000 subsider 3 bulan kurungan terhadap BN.

Pada dasarnya, tindak pelecehan seksual non fisik tidak ada dalam KUHP. Bab kejahatan kesusilaan dan kesopanan hanya mengenal zina, cabul, dan pemerkosaan secara fisik. Sementara dalam RUU Kekerasan Seksual menyebut tindak pidana pelecehan seksual mencakup pelecehan fisik dan non fisik. Sehingga dalam Catahu Komnas Perempuan 2019 terdapat unsur desakan untuk segera mengesahkan RUU Kekerasan Seksual tersebut.

Kekerasan di Area Publik Pada Saat Bencana

Pada tahun 2018, rentetan gempa di Lombok telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan material yang sangat parah. Tidak hanya satu dua kali, gempa susulannya terjadi beberapa kali dan terbilang besar. Trauma dan stres tumbuh subur dalam benak para korban, tidak terkecuali pada korban perempuan. Dikutip dari Catahu Komnas Perempuan 2019, perempuan pada semua peristiwa bencana, selain seringkali menjadi korban jiwa terbanyak juga sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual serta ketimpangan dalam menerima manfaat saat pasca bencana. Sebenarnya, peraturan BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang “Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana” telah mengatur pemenuhan yang setara perempuan dan laki-laki dalam situasi bencana alam. Namun, kebijakan tersebut masih sulit diterapkan terkait pengetahuan dan pemahaman pemerintah. Konstruksi gender yang masih melekat dan kuat mengakar dalam masyarakat dan pemerintah mendorong kesenjangan dalam penanggulangan bencana.

Baca Juga: Barista: Tak Lagi Sebagai Profesi Stereotip Gender

Komnas Perempuan juga mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh perempuan dan anak pasca bencana: 1) Saat kedaruratan sulit memenuhi kebutuhan dasar untuk bayi, ibu hamil, dan ibu melahirkan; 2) Masa transisi, perempuan sulit mengakses pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan reproduksinya. Misalnya, perempuan, teramasuk lansia dan disabilitas sulit mengakses sumber daya air dan fasilitas sanitasi, juga akses terhadap alat kontrasepsi. Kondisi MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang terbatas, gelap, dan jauh mendorong perempuan seringkali “diintip”, “dicolek-colek” saat antrian panjang; 3) Tenda-tenda pengungsian yang menampung kapasitas orang banyak dan terbuka tanpa ada ruang terpisah bagi perempuan hamil dan melahirkan, serta pemenuhan seksual pasangan suami istri. Akibatnya, perempuan dan anak perempuan rentan mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Kebebasan Beragama/Berkepercayaan, Intoleransi, dan Kebebasan Berekspresi

Komnas Perempuan mencatat pada tanggal 11 Mei 2018, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), di Desa Montongtani, Kabupaten Lombok Timur mengalami pengusiran. Pada kejadian tesebut, sejumlah perempuan menjadi korban, di antaranya adalah seorang perempuan hamil empat bulan. Pada kejadian tersebut, massa mengancam menghabisi nyawa JAI ketika menerima panggilan ke Kantor Kepala Desa. Selain itu juga, seorang perempuan diancam oleh keluarga untuk membatalkan pernikahannya karena pasangannya merupakan anggota JAI.

Tidak hanya terjadi di satu desa saja, pengerusakan dan penjarahan juga terjadi di Desa Greneng, Kabupaten Lombok Timur dan di Kecamatan Sakra Timur dusun Grepek, Dusun Lauqeat, Dusun Repok Gabe, dan Dusun Penimbung. Akibat dari perusakan dan penjarahan ini, membuat perempuan dan anak perempuan luka fisik dan trauma psikis. Terdapat 24 perempuan, termasuk anak perempuan dan lansia yang mengalami ketakutan dan trauma. Pada saat itu juga, ditemukan oleh Komnas Perempuan, perempuan melahirkan di tempat pengungsian dengan kondisi yang memperihatinkan.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Hukum

Dugaan Pungli Dana Covid Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang

Published

on

By

[Foto: Aksi masyarakat saat menuntut transparansi dan covid di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Lombok Tengah]
tabulanews.id – Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020 masyarakat di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang beramai-ramai mendatangi kantor Kepala Desa Montong Gamang. Masyarakat menuntut Kadus Dusun Gonjong untuk melepaskan jabatannya sebagai Kadus Dusun Gonjong. Tuntutan tersebut diduga berlandaskan adanya pungli yang dilakukan oleh Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang.

Zainal Arifin salah satu masyarakat yang ikut aksi dalam penuntutan tersebut mengatakan hak masyarakat diambil. Bantuan dana covid dari pemerintah tidak semuanya diterima oleh masyarakat, terdapat potongan yang diminta oleh Kadus dengan motif sedekah seikhlasnya, tetapi Zainal tetap menganggap hal tersebut adalah pungli.

“Ada banyak masyarakat yang mengeluh karena bantuan yang diterima selalui dimintai potongan oleh Kadus dengan beralasan sedekah seikhlasnya, solawat lah bahasanya itu, tapi tetap itu adalah pungli. Masyarakat harus sadar dan harus berani bersuara” ungkapnya.

Selain itu, Zainal juga menuntut supaya Kadus Dusun Gonjong untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai seorang Kadus karena dianggap tidak layak menduduki posisi tersebut. “segera mundur lah dari posisinya sebagai seorang Kadus, berikan orang yang lebih berkompeten untuk duduk di posisi itu, selesai perkara dan tak ada lagi aksi” pungkasnya.

Pada aksi itu juga, Mukti Ali sebagai koordinator aksi menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat desa, menurutnya tidak hanya pendistribusian dana covid saja yang bermasalah tetapi juga transparansi anggaran dana covid desa Montong Gamang yang dianggap bermasalah. “selain pendistribusian dana covid yang bermasalah, transparansi juga bermasalah. Kita kan tidak tau kisaran harga sabun berapa, kisaran harga masker berapa. Ya jadi selain pendistribusiannya yang bermasalah, transparansi anggaran juga bermasalah” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, kepala Desa Montong Gamang H.M. Amin Abdullah membantah adanya ketidaktransparansian dana covid yang bersumber dari dana desa. Menurutnya dana covid yang bersumber dari dana desa sudah sesuai prosedur karena sudah melalui musyawarah dusun untuk mendapatkan warga yang layak mendapatkan bantuan covid, proses penyaluran sudah digodok dari tingkat bawah.

“Kalau dana covid yang kita berikan dari dana desa itu saya rasa sudah sesuai prosedur, lalu kemudian musdus (musyawarah dusun) di tingkat dusun untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan, jadi saya rasa ini tidak bermasalah karena sudah digodok pada tingkat bawah” tutupnya.

 

Continue Reading

Hukum

Provokator Perusakan Gedung UIN Mataram Terdeteksi

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polisi mendalami para pelaku perusakan gedung Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Pelaku pelemparan kaca gedung disinyalir orang suruhan. Mereka sengaja dihasut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mataram AKP Joko Tamtomo pihaknya sudah mengidentifikasi pelakunya. “Sampai saat ini yang kita temukan pelaku pelemparannya ada dua orang,” kata Joko menjawab konfirmasi, Selasa (3/3/2020).

Pelaku pelemparan diduga digerakkan provokator. Pelaku pelemparan diidentifikasi dengan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Provokator dikenali dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Baca Juga: Aksi Perusakan Kampus UIN Mataram Dilaporkan ke APH

“Nanti kalau sudah kita tangkap 170-nya pasti dia ngomong 160-nya. Kalau sudah tertangkap nanti akan bicara semua,” jelas Joko.

Sebelumnya diberitakan, gedung baru UIN Mataram Kampus II dirusak sejumlah orang tak dikenal pada Minggu Dini hari sekira pukul 00.20 Wita. Terdapat 10 titik rusak yang didominasi kaca yang kerugiannya sampai Rp1 miliar. Perusakan itu ditengarai imbas dari perusahaan outsourcing security PT Rajawali yang memutus kontrak petugas keamanan UIN Mataram.

Continue Reading

Hukum

Polisi Rem Kasus Bakal Calon Kepala Daerah

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polda NTB menurunkan laju penyelidikan dugaan korupsi yang diduga melibatkan bakal calon kepala daerah. Diketahui, saat ini sedang diselidiki dua kasus yang diduga melibatkan anggaran rumah dinas Bupati dan Bupati Lombok Utara, dan anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018.

Kasus itu masih tahap penyelidikan. Penyidik Subdit III Tipikor masih mencari indikasi perbuatan melawan hukumnya. Begitu juga dengan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan.

Baca Juga: Pakai Mahar Politik, Parpol dan Calon Terancam Didiskualifikasi

Dirkrimsus Polda NTB Kombes Pol Gusti Putu Gede Ekawana menerangkan bahwa penanganan hanya direm saja. Belum dihentikan. “Kita ndak bisa masuk,” ungkapnya, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, Polri tidak ingin dialati lewat laporan-laporan tersebut. Apalagi penanganan kasus itu malah membuat suasana Pilkada 2020 nanti makin gaduh.

Namun Eka memastikan bahwa kasus itu akan dibuka lagi setelah Pilkada usai. Dua kasus yang ditangani itu kini tahapan penanganannya masih penyelidikan. Penyidik masih mencari minimal dua alat bukti yang cukup.

Untuk kasus sewa rumah dinas Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara, Polda NTB menyelidiki penggunaan anggarannya yang sebesar Rp2,4 miliar. Biaya item sewa rumah dinas per tahunnya Rp90 juta.

Item lainnya berupa anggaran pemeliharaan rutin rumah jabatan untuk bupati sebesar Rp437,7 juta, Belanja jasa kantor Rp408 juta. Belanja makan minum tamu termasuk harian pegawai yang sampai Rp1,43 miliar. Untuk wabup belanja makanan dan minuman mencapai Rp938 juta untuk satu tahun anggaran.

Kemudian, kasus anggaran KONI se-NTB tahun 2018. Di Polda NTB yang diusut yakni anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018 sebesar Rp8 miliar. Sumber anggaran dari hibah APBD Kota Mataram.

Continue Reading

Trending