Connect with us

Sosial Budaya

Covid-19 Hantam APBD NTB 2020 Defisit Rp 412 Miliar

Published

on

[Foto: Ketua Komisi III DPRD NTB bidang urusan keuangan dan perbankan, Sembirang Ahmadi.
tabulanews.id – Wabah Covid-19 tidak hanya menjadi soal di sektor kesehatan, tetapi juga menghantam perekonomian dengan sangat parah. Akibat kelesuan ekonomi, asumsi pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB tahun 2020 ini, dipastikan mengalami defisit Rp 412 miliar lebih.

“Covid-19 ini luar biasa. Tidak saja meredupkan aktivitas perekonomian masyarakat. Tapi juga menggerus target pendapatan semua daerah. Termasuk, APBD NTB 2020 pun kini sudah terdampak. Pendapatan daerah mengalami defisit sebesar Rp412 Miliar lebih atau 7,55 persen,” ujar Ketua Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan keuangan dan perbankan, Sembirang Ahmadi.

Instruksi pemerintah pusat dalam bentuk Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Mendagri Nomor 177/KMK.07/2020 memaksa daerah untuk melakukan penyesuaian APBD 2020 demi penanganan Covid-19 dan pengamanan daya beli masyarakat. Telah mempengaruhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sulit dicapai, seiring dengan menurunnya kegiatan perekonomian masyarakat akibat kebijakan pembatasan sosial, stay at home, work from home, dalam waktu yang cukup lama dan tak menentu kapan berakhir.

Baca Juga: Anggaran Kunker dan Renovasi Rumdis Ketua DPRD NTB Dialihkan Tangani Covid-19

“Ini resiko yang tidak bisa dihindari. Begitu juga pendapatan transfer dari pusat mengalami penyesuaian karena perekonomian nasional dan pendapatan negara juga ikut terpukul. Karena itu, belanja daerah juga harus disesuaikan,” jelasnya.

Menurut politisi PKS itu, sesuai instruksi pemerintah pusat, belanja barang/jasa dan belanja modal harus dirasionalisasi sekurang-kurangnya 50 persen dan dialihkan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 dan pemulihan dampak sosial ekonominya. Jika instruksi ini tidak segera dipatuhi, daerah mendapatkan sanksi penundaan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Tentu ini posisi yang sangat sulit bagi kita di NTB karena APBD kita masih sangat tergantung pada dana transfer pusat. Tahun lalu kontribusi pusat terhadap total APBD masih sekitar 65 persen,” terang anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (Dapil) V Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat tersebut.

Dari informasi yang diterimanya berdasarkan hasil rekap sementara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk target PAD menurun menjadi Rp1,67 Triliun dari sebelumnya ditargetkan Rp1,84 Triliun atau berkurang sebesar 8,99 persen.

Selanjutnya, Dana Perimbangan menurun menjadi Rp 3,32 Triliun dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 3,55 Triliun atau berkurang sebesar 6,37 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga ikut menurun menjadi Rp 43,3 Miliar dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 63,5 Miliar atau berkurang sebesar 31,77 persen. “Dengan demikian kita mengalami defisit pendapatan daerah sekitar Rp 412 Miliar dari sebelumnya Rp5,46 Triliun menjadi Rp5,04 Triliun atau defisit 7,55 persen,” sebutnya.

Akibat terjadi penyesuaian pendapatan tersebut, kata Sambirang, maka konsekuensinya terjadi juga penyesuaian belanja untuk menutup defisit. Mengingat, tantangannya sekarang yakni bagaimana menyesuaikan belanja sesuai dengan target pendapatan yang telah terkoreksi? “Tentu ada yang harus tergeser sasaran dan peruntukannya sesuai arahan pemerintah pusat tentang refokusing dan realokasi anggaran untuk Covid-19,” imbuhnya.

Karena itu, pihaknya berharap Pemerintah Provinsi NTB cerdas menyikapi ini. Termasuk, aspirasi DPRD juga harus diperhatikan sepanjang itu memiliki fungsi penanganan dampak sosial ekonomi, yaitu mengurangi pengangguran, mempertahankan daya beli dan pemberdayaan masyarakat. “Untuk mendalami rincian pendapatan daerah yang banyak terkoreksi akibat Covid-19 ini. Komisi III akan memanggil Bappenda dan BPKAD dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Sosial Budaya

Tanah Pecatu Desa Leming Diduga Dijual Oknum Masyarakat

Published

on

By

[Foto: Tanah Pecatu Desa Leming yang Terletak di Embung Kandong. Tanah Berupa Sawah ini Diduga Dijual oleh Oknum Masyarakat Setempat dengan Sepengetahuan Pemerintah Desa]
tabulanews.id – Tanah pecatu Desa Leming yang terletak di Dusun Wise diduga dijual oleh oknum masyarakat setempat. Tanah pecatu yang menjadi aset desa tersebut berjumlah 41 are. Sementara luas tanah pecatu yang sudah dijual oknum seluas 7 are. Berdasarkan dokumen jual beli yang diterima tabulanews.id , tanah seluas 7 are tersebut dijual seharga Rp 60.000.000.

Di dalam dokumen jual beli antara oknum dengan pembeli juga ikut menandatangani Kepala Desa Leming, Ketua BPD Leming, dan Kepala Kewilayahan Wisa sebagai pihak yang mengetahui. Ini menarik mengingat pemerintah desa adalah pihak yang seharusnya mempertahankan tanah tersebut sebagai aset desa.

Subawai, Ketua BPD desa Leming yang diminta konfirmasi terkait dugaan penjualan tanah desa tersebut tidak menjawab ketika dihubungi melalui aplikasi WhatsApp (WA) pada Selasa (16-2-21). Subawai hanya membaca pesan yang disampaikan tabulanews.id, tapi tidak memberikan komentar terkait penjualan tanah. Sementara itu, Camat Terara, Husnuddu’a, SP yang diminta pendapat masalah transaksi tanah pecatu justru mempertanyakan status tanah dimaksud.

“Kalau masalah tanah pecatu, yang Kami pegang adalah (data) yang ada di aset pemda. Sedangkan yang tidak ada di aset pemda, maka Kami tidak berani mengklaim sebagai pecatu,” ungkapnya. Ketika ditanya apakah Pemerintah Desa Leming pernah konsultasi ke pihak kecamatan terkait masalah status tanah sebelum mengesahkan transaksi jual beli, Husnuddu’a tidak memberikan jawaban tegas. Camat hanya memberikan penjelasan tambahan  masalah status tanah.

“Mungkin statusnya adalah tanah GG (Government Grant). Kalau masalah status, tetap harus koordinasi dengan (dinas pengelolaan) aset. Kalau bukan ada tercatat di aset, maka kami juga tidak bisa intervensi,” jawabnya diplomatis.

Sementara itu masyarakat yang mengetahui tanah pecatu milik desa dijual tidak tinggal diam. Samsul Hadi, salah satu tokoh pemuda Desa Leming menyatakan persoalan ini harus jadi atensi masyarakat dan pemerintah karena menyangkut kepentingan umum.

“Kalau benar telah terjadi penjualan tanah pecatu, maka ini harus diungkap karena sangat merugikan masyarakat. kami minta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait untuk turun ke lapangan mengawal persoalan ini,” pungkasnya.

“Pemerintah desa dan BPD juga harus menjelaskan ke masyarakat supaya duduk perkara dugaan jual beli aset desa ini jelas,” tambah Moh. Ali Imran, tokoh pemuda desa Leming lainnya.

Continue Reading

Sosial Budaya

New Normal di Pantai Lawata, Nasib Pedagang Belum Membaik

Published

on

By

[Foto: Suasana Pantai Lawata]
tabulanews.id – Keberadaan pandemi Covid-19 membuat banyak pedagang yang kehilangan mata pencaharian, terutama pedagang yang ada di Pantai Lawata. Penutupan lokasi Pantai Lawata yang berimbas pada sepinya pengunjung menjadi pemicu utama banyak pedagang terpaksa berhenti berjualan.

Menurut pengakuan pegawai Dinas Pariwisata Kota Bima yang bertugas di pantai Lawata, pada saat new normal Pantai Lawata menerapkan kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Misalnya, pengunjung wajib menggunakan masker dan kami dari dinas pariwisata menyediakan alat tes suhu tubuh dan pemerintah mengambil kebijakan menaikkan tiket masuk dari Rp3000 menjadi Rp8000 untuk mengurangi padatnya pengunjung.

Memang, adanya Covid-19 pendapatan pedagang menurun drastis. Meskipun new normal sudah diberlakukan, tidak ada perubahan signifikan, jumlah pengunjung pun belum meningkat. Padahal, pemerintah Kota Bima sudah menetapkan waktu berkunjung di kawasana Pantai Lawaata mulai pukul 10.00-22.00 wita.

Selama masa pendemi destinasi Pantai Lawata ditutup selama kurang lebih tiga bulan dan baru dibuka baru-baru ini. Selama tiga bulan di masa pandemi, pemerintah daerah setempat melarang warga untuk berjualan di kawasan tersebut. Itulah yang menyebabkan para pedagang kaki lima merasakan beban yang berat, yang masih terasa sampai sekarang, walaupun new normal sudah diterapkan.

Nurlaila, salah seorang pedagang warung kopi di Pantai Lawata, mengeluhkan hal ini. Sehari-hari, biasanya, wanita berusia 40 tahun ini menjajakan berbagai macam minuman. Namun, sejak Covid-19 mewabah, yang menyebabkan ditutupnya Pantai Lawata, ia terpaksa beralih profesi menjadi penjual es batu di rumahnya.

“Saya tidak pernah lagi jualan minuman di Pantai Lawata semenjak korona. Saat ini saya hanya jualan es batu. Suami saya kebetulan di Kalimantan, tapi kan sudah nggak bisa pulang sudah lima bulan,” tutur Nurlaila.

Nasib serupa dialami oleh Parjo pedagang asal Jawa yang biasa berjualan di Pantai Lawata. Sejak pandemi ini, ia mengaku tidak punya pendapatan karena ia tidak punya jenis jualan lain selain bakso. “Saya berharap korona cepat berlalu agar masyarakat ramai berkunjung di Pantai Lawata,” harapnya. Dengan diterapkan new normal oleh pemerintah, ia pun berharap masyarakat yang berkunjung ke Pantai Lawata bisa normal seperti biasanya.

Memang, kerinduan untuk berkunjung ke pantai tidak bisa dipungkiri. Seperti yang dirasakan Warningsi, salah satu pengunjung di Pantai Lawata.  “Yah, kita tidak bersikap seperti sebelum pandemi. Setelah ini, kesadaran akan kesehatan semakin tinggi. Kalau saya berpikir secara logis, saya takut akan adanya Covid-19 ini, tapi yah mau gimana lagi? Saya  sudah sangat bosan di rumah,” ungkapnya. Sebagai masyarakat biasa, ia berharap korona cepat berlalu dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sediakala.

Penulis:

Muhammad Najammudin; Nurahmawati; Sandi Rahmawati; Sri Wardani; Yeni Rahmawari

Editor: Ahmad Sirulhaq

 

Continue Reading

Sosial Budaya

Anak Terpapar Covid-19 Tertinggi Kedua Nasional, Ombudsman Minta Pemda NTB Lebih Serius

Published

on

By

[Foto: ombudsman.go.id]
tabulanews.id – Jumlah pasien anak yang dinyatakan positif terpapar Covid-19 di wilayah NTB mencapai hampir 90 orang. Hal ini mengindikasikan pentingnya upaya khusus dan lebih serius bagi pencegahan penularan Covid-19 pada anak.

“Pemerintah harus lebih semaksimal lagi melakukan pencegahan sebaran atau peningkatan anak penderita Covid-19,” ujar Asisten Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, M. Rosyid Rido, Kamis (4/6).

Diketahui dari 90 anak yang terpapar Covid 19 di NTB, bahkan 3 orang diantaranya meninggal dunia dan bahkan usianya dibawah 1 tahun. Dalam catatan Ombudsman RI Perwakilan NTB sendiri, jumlah pasien anak ini merupakan terbanyak kedua secara nasional setelah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan catatan yang diperoleh, terpaparnya sejumlah anak-anak lebih dikarenakan kecerobohan sistem sosial, karena hampir tidak terdapat riwayat kasus carier dari orang tua maupun keluarga si anak. “Artinya potensi sebaran lokal yang mendominasi,” kata Ridho.

Karena itu Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penanganan yang lebih maksimal untuk menangani penyebaran virus Covid-19 kepada anak-anak dengan memaksimalkan protokol atau panduan penanganan anak-anak terhadap Covid -19 yang dikeluarkan Gugus Tugas maupun kementerian atau lembaga.

“Dari pengamatan lapangan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan NTB, kurang baiknya kesadaran sejumlah orang tua dalam menjaga potensi sebaran Covid-19, dapat diminimalisir dengan upaya pencegahan yang masiv dari pemda,” katanya.

Menurut Rido, pola sosialisasi yang lebih khusus dalam pencegahan sebaran dengan menggunakan konsep komunikasi yang ramah anak dan mudah dimengerti para orang tua sangat penting dilakukan. Hal ini perlu dilakukan disejumlah titik, antara lain pusat-pusat keramaian dan ibadah, area pendidikan dan bahkan area kesehatan.

“Ini yang masih minim kami lihat di lapangan,” kata Rosyid Rido.

Pemerintah juga harus secara ketat mengawasi pusat-pusat keramaian, seperti mall dan pusat hiburan agar memajang himbauan khusus bagi keselamatan anak-anak. Karena ternyata tidak hanya cukup meminta masyarakat mematuhi himbauan untuk melaksanakan social distancing dan physical distancing saja yang sulit dipahami sebagain orang.

“Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB juga mendorong agar tim gugus tugas memperkuat data untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 terus bertambah menjangkiti anak-anak,” serunya.

Terakhir disampaikan Rido, bahwa Pemerintah daerah juga penting untuk melakukan analisa yang mendalam untuk memulai aktifitas layanan pendidikan di sekolah. Proses belajar mengajar jarak jauh tetap dilakukan evaluasi secara berkala agar tidak mengurangi kualitas pendidikan.

“Termasuk dalam proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di area sekolah-sekolah dan di area penanganan kesehatan, seperti rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan lainnya dengan memperhatikan secara ketat protokol atau panduan penanganan anak-anak terhadap Covid -19 yang dikeluarkan Gugus Tugas maupun kementerian atau lembaga. Selain itu perlu dibangun satu sistim Reaksi Cepat yang secara khusus bagi penanganan laporan masyarakat terkait anak-anak korban Covid-19,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending