Connect with us

Sosial Budaya

Darurat Corona, Mendikbud Tiadakan UN 2020

Published

on

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, menyampaikan bahwa setelah mempertimbangkan dan juga mendiskusikan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta instansi-instansi kementerian lain. Pemerintah telah memutuskan untuk membatalkan Ujian Nasional (UN) di tahun 2020 ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Mendikbud saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas (ratas) mengenai Kebijakan UN Tahun 2020 melalui Konferensi Video, Selasa (24/3). Mendikbud juga menyampaikan alasan pembatalan sebagai berikut: Satu, prinsip dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terpenting itu adalah keamanan dan kesehatan siswa-siswa dan tentunya juga keamanan keluarga siswa-siswa tersebut.

Kalaupun melaksanakan Ujian Nasional di dalam tempat-tempat pengujian yang harus dikumpulkan, menurut Mendikbud, itu bisa menimbulkan risiko kesehatan yang sangat besar, bukan hanya untuk siswa-siswanya tapi juga keluarganya karena jumlahnya begitu besar, 8 juta siswa yang yang akan dites UN.

“Jadinya kita mengikuti prinsip nomor 1, tidak ada yang lebih penting lagi daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya. Jadi karena itu, UN itu dibatalkan untuk 2020,” ujar Nadiem yang dikutip dalam laman setkab.go.id.

Kedua, sebenarnya UN itu bukan menjadi syarat kelulusan ataupun seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. ”Jadinya setelah kami timbang pro dan kontranya ini kami rasa di Kemendikbud bahwa lebih banyak risikonya daripada benefit-nya untuk melanjutkan UN,” imbuh Mendikbud.

Hal lain yang perlu diumumkan, menurut Mendikbud, terkait UN adalah sebagai berikut: Poin pertama, Ujian Sekolah itu masih bisa dilakukan oleh masing-masing sekolah ujian kelulusan sekolah, tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan tes tatap muka yang mengumpulkan siswa dalam ruangan kelas, sehingga ujian sekolah bisa diadministrasi.

”Ada beberapa macam opsi, sekolah bisa melaksanakan ujian sekolah misalnya melalui online kalau mau, ataupun dengan angka dari nilai 5 semester terakhir. Itu adalah opsi yang bisa ditentukan oleh masing-masing sekolah,” ujarnya.

Ujian sekolah tersebut, menurut Mendikbud, tidak dipaksa untuk mengukur ketuntasan seluruh capaian kurikulum bahkan sampai terakhir mungkin banyak sekali sekolah-sekolah yang dengan online tapi sekarang belum optimal.

”Jadi kami tidak memaksakan bahwa Ujian Sekolah itu harus mengukur ketuntasan capaian kurikulum sampai semester terakhir ini yang tertampak oleh bencana Covid-19 dan terdisrupsi pembelajarannya,” kata Nadiem.

Poin kedua, untuk PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), Mendikbud memberikan penekanan bahwa 70 persen penerimaan siswa sudah zonasi, sehingga sudah seharusnya itu berdasarkan area yang sisanya jalur prestasi, dan itu menggunakan dua opsi.

Baca Juga: Kesehatan Pasien Positif Corona di NTB Makin Membaik

”Akumulasi nilai rapor siswa tersebut selama 5 semester terakhir atau prestasi akademik dan non akademik di luar rapor sekolah. Menang-menang lomba-lomba, partisipasi dalam berbagai macam aktivitas dan lain-lain. Jadi itu penting bahwa pembatalan UN ini tidak harusnya tidak berdampak pada penerimaan peserta didik baru untuk baik untuk SMP maupun SMA,” urai Nadiem.

Pada kesempatan itu, Nadiem juga menganjurkan bagi daerah-daerah yang sudah melaksanakan belajar dari rumah untuk dipastikan agar gurunya juga belajar dari rumah untuk menjaga keamanan guru. Ia juga menekankan bahwa walaupun banyak sekolah sekarang melakukan belajar dari rumah bukan berarti gurunya hanya memberikan pekerjaan saja kepada muridnya tapi juga ikut berinteraksi dan berkomunikasi membantu muridnya dalam mengerjakan tugasnya.

“Kami mendengar banyak keluhan dari berbagai macam orang tua karena siswa yang hanya diberikan pekerjaan yang begitu berat tetapi tidak dibimbing. Jadi ini mohon siswa-siswa kita walaupun bekerja dari rumah bahwa guru itu juga benar-benar mengajar dari rumah dan membantu membimbing siswa-siswanya,” imbuhnya.

Pada bagian akhir keterangannya, Mendikbud mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk serius dalam mengikuti arahan sosial distancing dan physical, distancing terutama bagi yang tinggal dengan orang tua di atas umur 60.

”Mohon dipisahkan, mohon tidak menyentuh orang tua yang paling rentan dalam waspada Covid-19 ini. Itu merupakan hal yang luar biasa tentunya bahwa semua warga, semua anak muda untuk memastikan menjaga jarak dari pada orang yang lanjut usia umur 60 ke atas karena mereka yang paling rentan,” pungkasnya.

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Terlacak 44 Orang Pernah Kontak Dengan Pasien Positif Corona di NTB - tabulanews.id

Komentar

Sosial Budaya

Tanah Pecatu Desa Leming Diduga Dijual Oknum Masyarakat

Published

on

By

[Foto: Tanah Pecatu Desa Leming yang Terletak di Embung Kandong. Tanah Berupa Sawah ini Diduga Dijual oleh Oknum Masyarakat Setempat dengan Sepengetahuan Pemerintah Desa]
tabulanews.id – Tanah pecatu Desa Leming yang terletak di Dusun Wise diduga dijual oleh oknum masyarakat setempat. Tanah pecatu yang menjadi aset desa tersebut berjumlah 41 are. Sementara luas tanah pecatu yang sudah dijual oknum seluas 7 are. Berdasarkan dokumen jual beli yang diterima tabulanews.id , tanah seluas 7 are tersebut dijual seharga Rp 60.000.000.

Di dalam dokumen jual beli antara oknum dengan pembeli juga ikut menandatangani Kepala Desa Leming, Ketua BPD Leming, dan Kepala Kewilayahan Wisa sebagai pihak yang mengetahui. Ini menarik mengingat pemerintah desa adalah pihak yang seharusnya mempertahankan tanah tersebut sebagai aset desa.

Subawai, Ketua BPD desa Leming yang diminta konfirmasi terkait dugaan penjualan tanah desa tersebut tidak menjawab ketika dihubungi melalui aplikasi WhatsApp (WA) pada Selasa (16-2-21). Subawai hanya membaca pesan yang disampaikan tabulanews.id, tapi tidak memberikan komentar terkait penjualan tanah. Sementara itu, Camat Terara, Husnuddu’a, SP yang diminta pendapat masalah transaksi tanah pecatu justru mempertanyakan status tanah dimaksud.

“Kalau masalah tanah pecatu, yang Kami pegang adalah (data) yang ada di aset pemda. Sedangkan yang tidak ada di aset pemda, maka Kami tidak berani mengklaim sebagai pecatu,” ungkapnya. Ketika ditanya apakah Pemerintah Desa Leming pernah konsultasi ke pihak kecamatan terkait masalah status tanah sebelum mengesahkan transaksi jual beli, Husnuddu’a tidak memberikan jawaban tegas. Camat hanya memberikan penjelasan tambahan  masalah status tanah.

“Mungkin statusnya adalah tanah GG (Government Grant). Kalau masalah status, tetap harus koordinasi dengan (dinas pengelolaan) aset. Kalau bukan ada tercatat di aset, maka kami juga tidak bisa intervensi,” jawabnya diplomatis.

Sementara itu masyarakat yang mengetahui tanah pecatu milik desa dijual tidak tinggal diam. Samsul Hadi, salah satu tokoh pemuda Desa Leming menyatakan persoalan ini harus jadi atensi masyarakat dan pemerintah karena menyangkut kepentingan umum.

“Kalau benar telah terjadi penjualan tanah pecatu, maka ini harus diungkap karena sangat merugikan masyarakat. kami minta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait untuk turun ke lapangan mengawal persoalan ini,” pungkasnya.

“Pemerintah desa dan BPD juga harus menjelaskan ke masyarakat supaya duduk perkara dugaan jual beli aset desa ini jelas,” tambah Moh. Ali Imran, tokoh pemuda desa Leming lainnya.

Continue Reading

Sosial Budaya

New Normal di Pantai Lawata, Nasib Pedagang Belum Membaik

Published

on

By

[Foto: Suasana Pantai Lawata]
tabulanews.id – Keberadaan pandemi Covid-19 membuat banyak pedagang yang kehilangan mata pencaharian, terutama pedagang yang ada di Pantai Lawata. Penutupan lokasi Pantai Lawata yang berimbas pada sepinya pengunjung menjadi pemicu utama banyak pedagang terpaksa berhenti berjualan.

Menurut pengakuan pegawai Dinas Pariwisata Kota Bima yang bertugas di pantai Lawata, pada saat new normal Pantai Lawata menerapkan kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Misalnya, pengunjung wajib menggunakan masker dan kami dari dinas pariwisata menyediakan alat tes suhu tubuh dan pemerintah mengambil kebijakan menaikkan tiket masuk dari Rp3000 menjadi Rp8000 untuk mengurangi padatnya pengunjung.

Memang, adanya Covid-19 pendapatan pedagang menurun drastis. Meskipun new normal sudah diberlakukan, tidak ada perubahan signifikan, jumlah pengunjung pun belum meningkat. Padahal, pemerintah Kota Bima sudah menetapkan waktu berkunjung di kawasana Pantai Lawaata mulai pukul 10.00-22.00 wita.

Selama masa pendemi destinasi Pantai Lawata ditutup selama kurang lebih tiga bulan dan baru dibuka baru-baru ini. Selama tiga bulan di masa pandemi, pemerintah daerah setempat melarang warga untuk berjualan di kawasan tersebut. Itulah yang menyebabkan para pedagang kaki lima merasakan beban yang berat, yang masih terasa sampai sekarang, walaupun new normal sudah diterapkan.

Nurlaila, salah seorang pedagang warung kopi di Pantai Lawata, mengeluhkan hal ini. Sehari-hari, biasanya, wanita berusia 40 tahun ini menjajakan berbagai macam minuman. Namun, sejak Covid-19 mewabah, yang menyebabkan ditutupnya Pantai Lawata, ia terpaksa beralih profesi menjadi penjual es batu di rumahnya.

“Saya tidak pernah lagi jualan minuman di Pantai Lawata semenjak korona. Saat ini saya hanya jualan es batu. Suami saya kebetulan di Kalimantan, tapi kan sudah nggak bisa pulang sudah lima bulan,” tutur Nurlaila.

Nasib serupa dialami oleh Parjo pedagang asal Jawa yang biasa berjualan di Pantai Lawata. Sejak pandemi ini, ia mengaku tidak punya pendapatan karena ia tidak punya jenis jualan lain selain bakso. “Saya berharap korona cepat berlalu agar masyarakat ramai berkunjung di Pantai Lawata,” harapnya. Dengan diterapkan new normal oleh pemerintah, ia pun berharap masyarakat yang berkunjung ke Pantai Lawata bisa normal seperti biasanya.

Memang, kerinduan untuk berkunjung ke pantai tidak bisa dipungkiri. Seperti yang dirasakan Warningsi, salah satu pengunjung di Pantai Lawata.  “Yah, kita tidak bersikap seperti sebelum pandemi. Setelah ini, kesadaran akan kesehatan semakin tinggi. Kalau saya berpikir secara logis, saya takut akan adanya Covid-19 ini, tapi yah mau gimana lagi? Saya  sudah sangat bosan di rumah,” ungkapnya. Sebagai masyarakat biasa, ia berharap korona cepat berlalu dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sediakala.

Penulis:

Muhammad Najammudin; Nurahmawati; Sandi Rahmawati; Sri Wardani; Yeni Rahmawari

Editor: Ahmad Sirulhaq

 

Continue Reading

Sosial Budaya

Anak Terpapar Covid-19 Tertinggi Kedua Nasional, Ombudsman Minta Pemda NTB Lebih Serius

Published

on

By

[Foto: ombudsman.go.id]
tabulanews.id – Jumlah pasien anak yang dinyatakan positif terpapar Covid-19 di wilayah NTB mencapai hampir 90 orang. Hal ini mengindikasikan pentingnya upaya khusus dan lebih serius bagi pencegahan penularan Covid-19 pada anak.

“Pemerintah harus lebih semaksimal lagi melakukan pencegahan sebaran atau peningkatan anak penderita Covid-19,” ujar Asisten Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, M. Rosyid Rido, Kamis (4/6).

Diketahui dari 90 anak yang terpapar Covid 19 di NTB, bahkan 3 orang diantaranya meninggal dunia dan bahkan usianya dibawah 1 tahun. Dalam catatan Ombudsman RI Perwakilan NTB sendiri, jumlah pasien anak ini merupakan terbanyak kedua secara nasional setelah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan catatan yang diperoleh, terpaparnya sejumlah anak-anak lebih dikarenakan kecerobohan sistem sosial, karena hampir tidak terdapat riwayat kasus carier dari orang tua maupun keluarga si anak. “Artinya potensi sebaran lokal yang mendominasi,” kata Ridho.

Karena itu Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penanganan yang lebih maksimal untuk menangani penyebaran virus Covid-19 kepada anak-anak dengan memaksimalkan protokol atau panduan penanganan anak-anak terhadap Covid -19 yang dikeluarkan Gugus Tugas maupun kementerian atau lembaga.

“Dari pengamatan lapangan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan NTB, kurang baiknya kesadaran sejumlah orang tua dalam menjaga potensi sebaran Covid-19, dapat diminimalisir dengan upaya pencegahan yang masiv dari pemda,” katanya.

Menurut Rido, pola sosialisasi yang lebih khusus dalam pencegahan sebaran dengan menggunakan konsep komunikasi yang ramah anak dan mudah dimengerti para orang tua sangat penting dilakukan. Hal ini perlu dilakukan disejumlah titik, antara lain pusat-pusat keramaian dan ibadah, area pendidikan dan bahkan area kesehatan.

“Ini yang masih minim kami lihat di lapangan,” kata Rosyid Rido.

Pemerintah juga harus secara ketat mengawasi pusat-pusat keramaian, seperti mall dan pusat hiburan agar memajang himbauan khusus bagi keselamatan anak-anak. Karena ternyata tidak hanya cukup meminta masyarakat mematuhi himbauan untuk melaksanakan social distancing dan physical distancing saja yang sulit dipahami sebagain orang.

“Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB juga mendorong agar tim gugus tugas memperkuat data untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 terus bertambah menjangkiti anak-anak,” serunya.

Terakhir disampaikan Rido, bahwa Pemerintah daerah juga penting untuk melakukan analisa yang mendalam untuk memulai aktifitas layanan pendidikan di sekolah. Proses belajar mengajar jarak jauh tetap dilakukan evaluasi secara berkala agar tidak mengurangi kualitas pendidikan.

“Termasuk dalam proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di area sekolah-sekolah dan di area penanganan kesehatan, seperti rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan lainnya dengan memperhatikan secara ketat protokol atau panduan penanganan anak-anak terhadap Covid -19 yang dikeluarkan Gugus Tugas maupun kementerian atau lembaga. Selain itu perlu dibangun satu sistim Reaksi Cepat yang secara khusus bagi penanganan laporan masyarakat terkait anak-anak korban Covid-19,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending