Connect with us

Opini

Di Hari-Hari Penuh Kecemasan, Media pun Ikut Meruntuhkan Hampir Segalanya

Published

on

[Foto: Ahmad Sirulhaq]
tabulanews.id – Saya sendiri sebenarnya kurang menangkap maksud dari tema diskusi “Entitas dan Implementasi Mahasiswa dalam Menerima Media Mainstream”, yang dihajatkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa “MEDIA” Universitas Mataram. Tapi, karena isunya tentang media (baik mainstream atau bukan), maka selalu menarik perhatian saya secara pribadi. Alasan lain – maaf ini lebih bersifat sangat sentimental – karena Lembaga Pers Mahasiswa (terutama MEDIA) adalah rumah kedua saya di kampus waktu itu, tempat saya banyak berguru.

Lepas dari terjangkau dan tidaknya tema yang diberikan itu, ada beberapa persoalan dan pertanyaan yang serius terkait dengan tema diksusi kali ini, yang kalau saya tidak keliru mengartikan sebagai, kira-kira: di mana mahasiswa harus berdiri dalam menghadapi media mainstream (arus utama) saat ini? Kata “saat ini”, tentu bisa berarti sangat luas, tapi kata saat ini pun bisa dengan mudah dialamatkan pada konteks keindonesiaan hari ini.

Mula-mula saya tidak ingin menulis, apalagi terkait dengan isu media kekinian, tapi selalu ada alasan yang tidak bisa diduga mengapa dorongan untuk menulis terkadang datang mengganggu, seperti sebuah hantu dalam mimpi buruk. Kali ini hantunya datang dari Lembaga Pers Mahasiswa MEDIA, Universitas Mataram.

Lagi pula, adakah mimpi yang lebih mengganggu hari ini selain mimpi tentang media itu sendiri? Dan bagaimana dengan media arus utama? Apakah media arus utama masih pantas dijadikan kiblat untuk mencari kebenaran atas realitas kekinian pada saat lebih dari dua ratus juta penduduk menyandarkan harapannya pada mereka?

Pertanyaan ini terlihat sangat sepele tetapi memikul cukup banyak beban, untuk tidak menyebutnya sangat “complicated”. Mengapa demikian? Pertama, rasa-rasanya bukan hanya anak persma “MEDIA” yang tengah mempertanyakan ini hari ini, tapi juga seolah menjadi pertanyaan kita bersama akhir-akhir ini.

Berikutnya, karena pertanyaan ini langsung menuju titik jantung persoalan kebangsaan di tahun politik yang tengah terjadi saat ini. Dan yang terakhir, karena alasan-alasan yang lebih bersifat filosofis: media tidak akan pernah mempu menangkap realitas secara utuh, bahkan ketika dalam konteks ini kita coba mengesampingkan media-media pemburu pantat Search Engine Opitimization (SEO).

Kita mulai dengan pertanyaan, apakah media masih bisa dipercaya saat ini?

Media arus utama boleh-boleh saja berjalan dengan kaki tegak lurus dan membusungkan dada di tengah-tengah arus disrupsi informasi ketika kambing hitam selalu disematkan kepada manusia-manusia polos yang dengan enteng mengikuti irama hatinya menulis begitu saja apa yang ada di dalam kepalanya, sedemikian rupa, sehingga kotoran dan isi tidak terlalu jelas bedanya. Tapi, pernahkah Kau mendengar sebuah cerita dari mantan editor-in-chief Guardian, Alan Rusbridger, dalam tulisannya “Who Broken the News” yang ditulis di laman “theguardian.com” (32/08/2018) ketika ia menceritakan tentang suatu masa dua dekade yang mengubah jurnalis untuk selamanya?

Sedikit saja menukil tulisan itu, saat itu, Maret 2003 – tiga tahun sebelum peluncuran Twitter dan pembuatan “feed berita” Facebook, sebelum runtuhnya model ekonomi yang telah menopang jurnalisme selama satu abad. Pada saat itu, Alan Rusbridger masih merasa beruntung karena medianya masih dipercaya oleh 13% -18% pembaca. Apa arti angka itu, setelah kurang lebih 16 tahun? Kita tentu tidak begitu kesulitan menjawabnya.

Selain itu, dalam tulisan itu, Alan menceritakan pengalaman pribadinya dalam momen ketika ia menjadi pemateri di hadapan publik. Pada kesempatan itu, Alan mengaku untuk menghindari kontak mata dengan rekan-rekannya yang duduk di hadapannya, yang tabloidnya paling banyak laku dijual sekaligus paling tidak dipercaya.

Dalam kesempatan itu, Alan menyinggung bahwa kita bisa sampai pada suatu titik dalam samudera informasi yang terus bergolak, ada berita yang benar, ada berita yang salah, ada berita yang palsu, tidak tersedia cukup berita yang bisa diandalkan. Mungkin, kata Alan, akan datang suatu saat di mana ada komunitas tanpa berita, atau tanpa berita yang bisa mereka percaya. Apakah di Indonesia, keresahan Alan itu menemukan relevansinya?

Jika kita menengok laporan 2018 Edelman Tust Barometer, terlihat bahwa dari 28 negara yang disurvei, hanya enam yang memiliki tingkat kepercayaan terhadap media di atas 50%. Yang mengejutkan (atau mungkin juga menggembirakan), Indonesia masuk dalam urutan kedua yang di atas 50% tersebut.

Namun, di sini, ada semacam pertanyaan yang mengganjal: bagaimana bisa negara yang medianya dipercaya lebih dari 50% masyarakatnya bisa bertanya-tanya, di mana mereka bisa menemukan informasi yang cukup untuk dijadikan sandaran? Kejutan lain dari survei tersebut adalah Tingkok menempati posisi pertama dalam hal tingkat kepercayaan publik paling tinggi terhadap media, mencapai 71%.

Posisi tersebut terlihat cukup fantastis, tapi dunia media juga merupakan dunia yang penuh dengan paradoks. Pernyataan ini cukup beralasana mengingat posisi Indeks Kemerdekaan Pers Tiongkok, sebagaiman dilaporkan Reporter Without Border (RWB) pada tahun 2018 dan 2019 berada pada peringkat 176-177 (dalam situasi serius atau kritis) dari 180 negara, sementara posisi Indonesia berada pada 124 (dalam situasi yang sulit). Kita tahu RWB merupakan lembaga kredibel yang setiap tahun melakukan pemeringkatan terhadap Indeks Kemerdekaan Pers di dunia, selain pemeringkatan yang dilakukan oleh Freedom House, dan lembaga kredibel lainnya.

Dari sini kita bisa mendapat gambaran, bagaimana bisa Indeks Kemerdekaan Pers tidak berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik terhadap media? Apakah, dengan demikian, kita akan membuat hipotesis bahwa, pada negara-negara dengan indeks kemerdekaan persnya rendah, tingkat kepercayaan publik terhadap medianya tinggi? Sebaliknya, pada negera-negara dengan tingkat kemerdekaan persnya tinggi, tingkat kepercayaan publik terhadap medianya rendah? Atau bagaimana sebaiknya kita menformulasikan situasi ini? Gambaran lain yang bisa kita lihat dari keadaan ini adalah benang kusut media sudah terlihat bahkan sebelum kita mulai membicarakannya.

Bagaimana dengan situasi di Indonesia? Indeks kemerdekaan pers di Indonesia menempati posisi sedang dalam tiga tahun terakhir survei yang dilakukan oleh Dewan Pers bekerjasama dengan perguruan tinggi hampir di setiap provinsi di Indonesia. Ini adalah paradoks lain dalam dunia media. Di dunia peringkat Indonesia berada pada posisi sulit (ditandai merah), sementara di Indonesia posisinya berada pada situasi sedang.

Apakah dunia punya standar yang berbeda terhadap cita rasa kebebasan berekspresi (bermedia) dibanding kita? Butuh penelaahan lebih lanjut mengenai hal ini, ataukah metode kita yang belum tepat untuk memotret gambaran sebenarnya mengeni realitas media di Indonesia. Tetapi, beberapa kali, mengapa bisa posisi Indonesia bisa lebih rendah dengan Malaysia dan Timor Leste? Selalu ada pertanyaan lain yang muncul tentang survie-survei ini.

Sampai di sini kita terus saja mendapatkan kesulitan, apa sih sebenarnya yang terjadi? Karena itu, mari kita bahas tentang agenda setting, framing, dan ideologi. Sertai bagaimana semua itu bekerja.

Sebenarnya, saya merasa bukanlah orang yang tepat untuk diajak berdiskusi cukup dalam mengenai masalah ini. Pertama, karena setelah mahasiswa dunia saya tidak begitu banyak bersentuhan dengan dunia media walau pun saya mengajar mata kuliah Jurnalistik. Lepas dari itu, bidang ilmu yang saya geluti (analisis wacana), mau tidak mau membuat saya selalu memperhatikan bagaimana media mengemas dan menyampaikan pesan-pesannya kepada publik, melalui pilihan kata dan struktur kalimat yang digunakan.

Bukan hanya itu, berbekal ilmu bahasa, seperti sering dikatakan para linguis, linguis memiliki cara pandang tertentu dalam hal melihat dunia, dan pandangan ini, dalam redaksi yang berbeda, kompatibel dengan salah satu teori linguistik yang sudah berkembang sejak lama yang disebut dengan teori “determinisme” dan “relativisme” Whorf-Sapir.

Determinisme maksudnya, struktur suatu bahasa mempengaruhi cara individu mempersepsi dan menalar dunia. Relativisme maksudnya, perbedaan sturktur bahasa searah dengan perbedaan kognitif nonbahasa. Dengan kata lain, struktur kognisi manusia mengikuti pola struktur yang ada dalam bahasa, atau dalam bahasa kita bisa menemukan apa yang ada dalam kognisi manusia.

Dalam konteks ini, pada media arus utama, memang jarang sekali kita temukan berita-berita yang mengandung content hoax. Tapi, pada saat yang sama, media arus utama bekerja menurut prinsip-prinsip apa yang dinamakan dengan “agenda setting” dan juga “framing”. Agenda setting (mengenai apa yang harus dan tidak harus diberitakan atau ditekankan) biasanya sudah dibahas dalam rapat redaksi atau semacamnya, sementara framing adalah bagaimana agenda setting itu kemudian dikemas dalam sebuah berita, dalam hal ini melalui pilihan kosa kata dan struktur kebahasaan.

Jika dalam keseharian Anda jarang mendengar berita-berita terkait korupsi, hal itu bukan berarti bahwa tidak ada korupsi di tengah-tengah kita. Malainkan, hal ini karena media tidak membuat agenda setting terkait dengan berita-berita korupsi. Kadang, bisa jadi, pemilik media memang tidak sedang happy untuk mengangkat isu tersebut, atau sengaja menunda-nunda untuk tujuan-tujuan tertentu. Jika media lebih memilih sudut pandang tertentu dan kosa kata tertentu dalam menulis berita, berarti media itu tengah melakukan framing.

Maka, jangan terkejut kalau Kau pernah mendengar cerita kurang lebih tiga tahun lalu, ada orang penting di daerah ini “yang hilang” dalam arti sebenarnya, juga “hilang dalam berita”. Tidak ada agenda setting untuk itu. Jangan terkejut pula jika Anda tiba-tiba membaca laporan majalah TEMPO (media nasional) tentang dugaan korupsi suatu pejabat pemerintahan di daerah ini sementara kita melihat wartawan lokal setiap hari bergaul dengan pejabat yang bersangkutan, selama bertahun-tahun.

Terdapat berbagai macam kepentingan yang menyelimuti media arus utama yang memaksa mereka sepertinya lebih memilih untuk “survive” daripada mengedepankan hak publik untuk memperoleh informasi yang memang benar, berimbang, dan dibutuhkan. Di antara kepentingan-kepentingan itu, kekuatan ekonomi dan politik sepertinya bisa ditempatkan pada posisi pertama mengapa media berlaku demikian.

Apakah implikasi-implikasi dari kepentingan tersebut? Pemberitaan kadang menjadi berat sebelah. Akhirnya kita pun dengan mudah untuk bisa memetakan, dalam setiap kali kontestasi politik, kita dapat melihat dengan mudah media mana yang berpihak kepada siapa, media mana yang tidak berpihak kepada siapa (kebetulan saya masih menyimpan hasil riset 2004 dan 2010, tentang keberpihakan media tertentu kepada kandidat tertentu dalam pilkada Gubenur dan pilkada Walikota di NTB).

Kondisi ini membuat kita menjadi jemu, bahkan terkadang muak, media-media yang selama ini membusungkan dada, yang dipandang sebagai nabi terakhir penjaga kebenaran, penjaga demokrasi, malah menjadi media partisan, yang tidak henti-hentinya membombardir kita dengan berita-berita yang diframing sedemikian rupa sesuai dengan selara atau ideologi pemiliknya.

Ideologi bersifat subtil, jarang sekali orang bisa menangkapnya. Pada saat yang sama, jurtru karena itu, para awak media, tidak tahu cara menyembunyikan ideologinya sehingga dapat dengan mudah ditebak. Terdapat perbedaan ideologi yang mencolok antara media-media yang menggunakan istilah “gunman” atau “orang bersenjata” dengan media-media yang menggunakan “teroris” tatkala memberitakan penembakan di New Zealand. Orang-orang yang tidak terbiasa memperhatikan ini akan melihat setiap peristiwa yang disampaikan oleh media tanpa maksud dan tujuan.

Kebetulan, saya memperhatikan ini ketika orang-orang berdebat dengan pelarangan penyebaran aksi tersebut di media sosial. Pada saat itu saya melihat ada media yang langsung menggunakan istilah “teroris” untuk pelaku penembakan tersebut; ada juga media yang pada hari pertama peristiwa tersebut menggunakan istilah “orang bersenjata”, kemudian pada hari berikutnya menggunakan istilah “teroris”, mungkin media itu tidak enak merasa sendirian. Hal ini berlaku pada media-media internasional dan media-media yang ada di Indonesia. Apakah ini tampak sebagai suatu kebetulan?

Memang, ideologi yang tersembunyi di balik kosa kata relatif lebih mudah dikenali, namun tidak dengan ideologi yang bersembunyi di balik struktur kalimat. Orang tidak akan mudah mengidentifikasi mengapa media tertentu menggunakan kalimat “seorang anak di bawah umur tertembak pada aksi 22 Mei”. Hampir semua media menggunakan struktur pasif dengan awalan “ter-“ (tertembak) dalam memberitakan kasus ini, yang berarti ‘tidak sengaja’.

Lepas dari siapa pelaku penembakan itu, apakah memang ada orang seiseng itu tidak sengaja melepaskan tembakan yang menyebabkan nyawa bocah-bocah melayang? Satu dua media menggunakan afiks “di-“ (ditembak). Penggunaan kata “ditembak” tampak lebih berani walaupun dalam konstruksi pasif, tetap saja aktor penembakan selalu bisa “disembunyikan”.

Sampai di sini kita tidak melihat ada hoax dalam media arus utama tapi agenda setting, framing, dan ideologi, dalam media arus utama tersebut terus-menerus bergerak setiap saat dan silih berganti dalam tiap-tiap berita yang mereka tampilkan.

Dalam kondisi seperti ini, pertanyaan yang paling mendasar bagi kita ialah, jika media arus utama sudah “terpapar ideologi politik” yang cukup parah, apakah kita masih perlu bergantung padanya? Pertanyaan ini kurang lebih juga menjadi pertanyaan panitia yang menyelenggarakan diskusi ini. Apakah, dengan demikian, orang boleh bergantung pada hoax?

Rasa-rasanya kurang bijak untuk mempertentangkan framing yang dilakukan media arus utama dengan justifikasi atas hoax. Hoax adalah hoax, fakta adalah fakta. Tapi kenyataan bahwa hoax salah satunya dipicu oleh kepercayaan publik yang rendah terhadap media arus utama, boleh jadi demikian adanya. Lantas, di antara keduanya mana yang paling berbahaya? Kedua pilihan ini adalah pilihan negatif, susah dan bahkan tidak bisa untuk diambil salah satunya.

Tapi jika Anda bertanya, mana yang lebih mudah dikenali dan ditangkal antara “hoax” dan “framing media”, tentu jawabannya sudah hampir pasti: hoax, untuk suatu alasan yang sangat sederhana: terlalu banyak informasi untuk terlalu sedikit sikap kritis. Lalu, kita bertanya lagi, mana yang lebih berbahaya sesuatu yang tersembunyi atau sesuatu yang nyata? Silakan Anda dijawab sendiri!

Kita sampai pada pertanyaan semula, bagaimana kita menyikapi berita-berita arus utama?

Saya tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Tapi yang saya lakukan ialah, mengikuti setiap dinamika yang disampaikan oleh media, baik media arus utama atau “new-media” (sosial media). Pada saat yang sama, saya tidak lantas menelan semuanya mentah-mentah, terutama terkait berita politik. Kita harus mengunyahnya pelan-pelan, sembari membuang duri dan batu yang menempel di dalamnya.

Preferensi politik juga menentukan cara kita menerima pesan-pesan yang disampaikan dalam media. Sehingga, mungkin, cara lain yang bisa ditempuh oleh mahasiswa (atau kita) ialah dengan berdiri sedikit ke tengah dalam setiap kontestasi politik. Ke tengah tidak harus berarti menjadi golput. Dalam situasi politik hari ini, hal ini bukan tanpa risiko, karena berpotensi untuk dikutuk oleh dua golongan “orang paling benar” sekaligus: golongan “kelelawar” dan “amfibi”.

Ke tengah adalah selalu berada di depan atau di “jalanan” untuk setiap jenis kebijakan yang tidak pro-rakyat, kapan pun dan siapa pun pemimpinnya, baik dalam konteks lokal maupun nasional. Ke tengah tidak harus membabi buta mengutuk pemerintah ataupun oposisi, karena baik pemerintah maupun oposisi tidak selalu salah dan tidak selalu benar. Siapa yang menjamin, kelompok-kelompok yang paling keras berteriak menentang pemerintah dan oposisi hari ini, kelak tidak akan menelan ludahnya kembali? Elite-elite partai politik telah mencontohkan ini dengan baik. Hanya perkara waktu.

Ke tengah juga akan memberikan mahasiswa jalan pulang yang mudah dan juga indah: jika suatu saat oposisi berkuasa, mereka tidak segera pulang ke kampus tapi tetap berdiri di “jalanan” tempat oroknya pertama kali ditanam dan diberi nama “agen perubahan” itu. Ke tengah dalam konteks media adalah tetap kritis dalam menerima konten-konten media partisan (baca: arus utama).

Tapi, sekali lagi, hal ini bukan tanpa risiko, sebab bahaya lain yang mengintai mereka yang berdiri di tengah ini ialah semacam kutukan yang jauh lebih sadis, sebagaimana yang dikatakan Dante, yang dikutip oleh Dan Brown dalam novel Inferno, bahwa “tempat tergelap di neraka memang telah disiapkan bagi orang-orang yang tetap bersikap netral di saat krisis moral tengah terjadi.”

*) Mantan aktivis pers mahasiswa; koordinator peneliti Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia wilayah Provinsi NTB tahun 2017 dan 2018.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Opini

Gubernur dan Pengharapan yang Suram

Published

on

By

[Facebook: Bang Zul Zulkieflimansyah]
tabulanews.id – Serupa bintang iklan, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) memang terlihat sangat artistik, selalu ada momen sebagai bahan untuk disampaikan ke publik, apalagi tempat-tempat yang berbau wisata dan memiliki nilai popularitas tinggi.

Sebagai  seorang Gubernur yang mengidentikkan dirinya sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat, akun media sosialnya tak jarang memposting kunjungan Gubernur ke Desa-desa, bercengkrama dengan warga desa, dan memperlihatkan Gubernur sampai di pelosok-pelosok. Pada situasi normal, hal itu sah-sah saja, namun kunjungan beberapa hari terakhir ini justru mendapatkan tanggapan dari publik, bahkan menjadi perbincangan di media nasional.

Salah satunya adalah kunjungan Gubernur di Desa Bayan pada 31 Januari lalu, menjadi perhatian publik, karena Gubernur sendiri seakan-akan melanggar protokol kesehatan. Kita tahu bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja, ada bencana non-alam yang sedang mengancam, di tengah situasi itu justru Gubernur mempertontonkan kepada publik bahwa Gubernur bersama para Pejabat pemerintahan Provinsi NTB sedang beramai-ramai berendam di kolam renang, tanpa jarak, dan seperti tidak ada kehawatiran atas penyebaran corona.

Tanggapan Gubernur yang mengatakan “itu terjadi secara spontan” memperlihatkan dirinya gagal dalam memaknai diri sebagai teladan, memperlihatkan diri tanpa kendali, mestinya Ia menyadari bahwa kondisi dalam darurat dan ada batasan-batasan dalam berkegiatan.  Penulis hanya mengingatkan, di NTB ada Pergub No 13 tahun 2020 tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 yang ditetapkan Gubernur pada bulan juni 2020 lalu, di dalamnya mengatur protokol dan batasan-batasan dalam berkegiatan. Jika Gubernur tidak mampu menyampaikan isi Pergub itu secara utuh pada publik, setidaknya Gubernur bersikap sesuai aturan yang sudah ditetapkannya. Menjadi teladan!

Publik bisa membaca yang ingin dilakukan Gubernur adalah membantu untuk mempromosikan tempat-tempat wisata, tapi dalam penyampaian justru membuat hati rakyat terpukul. Pesan-pesan yang disampaikan justru menunjukkan perilaku yang dapat menimbulkan terjadinya penularan covid-19. Berjuta rakyat yang sudah mencoba menahan diri membatasi aktivitas, ribuan pedagang harus menutup sementara atau membatasi jualannya dengan harapan corona segera berlalu, namun semua pupus ketika pemimpinnya sendiri terlihat tidak serius!

Bukan kali ini saja, beberapa kali dalam postingan di akun media sosialnya sering terlihat tidak mengindahkan protokol kesehatan, kadang berkerumun tanpa mengenakan masker dan tanpa sekat, sebut saja kunjungannya di Pulau sumbawa menjelang pemilu 2020 lalu. Sebagai seorang Gubernur, sah saja melakukan kunjungan dan meninjau situasi daerahnya sampai ke pelosok, menginap di rumah warga, semuanya tidak masalah dalam kerangka pendekatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Namun, di saat situasi sedang darurat, di saat kondisi kasus corona terus meningkat, bahkan angka kematian di atas rata-rata nasioanal, Gubernur dituntut untuk memiliki visi dalam penanganan bencana.

Rupanya Gubernur memang ingin lebih fokus pada menjaga kestabilan ekonomi daripada pencegahan penyebaran virus, sebetulnya dua hal itu seperti dua mata pisau yang sama pentingnya. Gubernur tidak bisa abai atas penyebaran covid yang terus meningkat, dan menjaga kestabilan ekonomi juga menjadi keharusan. Jika timpang pada salah satunya, maka kita akan menghadapi situasia yang disebut dengan mati massal. Jika kita unggul mempertahankan ekonomi kemudian virus bebas merayap ke tubuh kita, maka kita akan mati sia-sia, begitu juga, tatkala kita berhasil mencegah penyebaran virus tapi ekonomi kita anjlok, maka kita akan mati kelaparan.

Sedari awal memang Gubernur tidak terlalu fokus memutus rantai penyebaran covid ini, terlihat ketika angka penyebaran kasus mulai muncul di NTB pada maret 2020 lalu, sikap Gubernur justru mempromosikan tempat-tempat wisata yang siap dikunjungi, bukan merumuskan strategi dalam membentuk ketahanan daerah menahan virus. Sikap ini memperlihatkan kegagalan Gubernur menangkap resiko atas bencana yang melanda.

Kita memang sangat lemah dalam memitigasi setiap bencana sehingga kita selalu gagap dalam menyelesaikan masalah yang menimpa. Tingginya kasus terkonfirmasi positif adalah bukti di mana kita gagap merumuskan strategi penanganan, angka kasus positif tembus 8.188 pada 7 februari lalu, lantas apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita hanya bisa menghitung angka, angka penambahan kasus dan angka kematian.

Lonjakan kasus yang sangat tinggi adalah akibat dari lemahnya komitmen pemerintah daerah. Wujud komitmen itu adalah dari kebijakan, regulasi, dan implementasi. Gubernur sendiri sudah mengeluarkan Pergub Penanggulangan dan penanganan covid-19, namun Gubernur sendiri kerap kali melanggarnya. Apalagi yang diharapkan dari sikap kepemimpinan yang lebih akrobatik, poto sana-sini, dan mengedepankan popularitas daripada substansi ini?

Kinerja Gubernur memang sangat mengecewakan, komitmen dalam pencegahan sangat rendah, Lombok Post edisi 27 Januari lalu mengulas lemahnya penelusuran yang dilakukan petugas terhadap kontak erat pasien positif. Berdasarkan standar WHO, 1 pasien positif minimal penelusuran dilakukan 30 kontak erat, nyatanya di NTB dari 1 pasien positif hanya dilakukan penelusuran terhadap 7 orang kontak erat. Jika memang serius mau melakukan pencegahan, mestinya penelusuran terhadap kontak erat ini lebih massif lagi.

Dalam ulasan Lombok Post pada edisi yang sama, dari 7.234 akumulasi pasien yang tercatat pada 21 januari hanya dilakukan penelusuran terhadap 49.672 orang kontak erat, jika mengikuti standar WHO harusnya yang ditelusuri sebanyak 217.020 orang, berarti yang belum ditelusuri sebanyak 167.348 orang

Sekali lagi, Gubernur seperti pengharapan yang diselimuti kabut tebal dan nampak kehilangan arah. Tidak terlihat visi dalam pembangunan daerah ini kedepan, yang ada hanya usaha untuk membangun popularitas.

Meminjam istilah Yudi Latif sangatlah relevan untuk mendefinisikan situasi saat ini, Ia menuliskan “Indonesia ibarat kapal besar yang limbung; terperangkap dalam pusaran gelombang hari ini; tanpa jangkar kuat ke masa lalu, tanpa arah jelas ke masa depan”.

Dalam kerangka yang lebih kecil, daerah ini sedang terperangkap dalam pusaran gelombang dan nahkodanya tanpa arah yang jelas.

 

Jumaidi

Mantan Ketua GMNI Cabang Mataram 2013-2015

 

Continue Reading

Opini

Selamat Datang Tahun Baru, Panjang Umur Orde (paling) Baru

Published

on

[Foto: Ahmad Sirulhaq]
tabulanews.id – “Agar negara kuat, rakyat harus lemah. Tapi, saya tidak mau mengatakan, agar rakyat kuat, negara harus lemah. Aku hanya menginginkan tawar-menawar yang seimbang” (Cak Nun).

Saya lupa kiranya kapan tepatnya Cak Nun menulis itu, dan dalam buku apa. Mungkin juga saya lupa, yang menulis itu juga bukan Cak Nun, saya tidak ingat betul. Yang saya ingat, saya membacanya di Perpustakaan Daerah ketika saya menjadi mahasiswa baru, tahun 1999, satu tahun setelah reformasi bergulir.  Dugaanku waktu itu, pernyataan itu pasti ditujukan untuk rezim otoriter Orde Baru, yang pada saat itu baru saja tenggelam ke dalam lubang kubur yang digali dari palu godam reformasi.

Agar negara kuat, rakyat harus lemah”? Barangkali, hikayat ini masih bisa diperbaiki: “agar negara kuat dan rakyat lemah, jangan ada oposisi”. Lebih dari dua puluh tahun sejak runtuhnya Orde Baru, saat ini, kredo ini tak pernah bisa menjadi lebih benar, kecuali dalam satu hal, tinggalkan satu partai saja untuk berteriak dengan putus asa: Partai Keadilan Sejahtera, biar tidak terlalu kentara. Toh ia partai kecil. Lagi pula, setelah ditinggal yatim piatu oleh Gerindra dan PAN, suaranya tidak akan bisa mengubah keadaan. Kehadirannya pun tidak akan bisa genap mencapai 20 persen presidential threshold untuk mengamankan satu kandidat saja di Pemilu Presiden 2024. Di samping itu, setelah para dedengkotnya eksodus dan membangun permukiman baru di bawah naungan Gelora, PKS bisa apa? Biarkan “tokoh kita” Mardani Ali Sera berkoar-koar suka-suka. Bila perlu, biarkan dia buat tagar baru mulai mulai sekarang, #2024GantiPresiden, tak akan ada yang mendengar. Bukankah jagoannya di DKI-dua juga dengan mudah dilumpuhkan oleh kawan lamanya sendiri?—Gerindra.

Lalu, bagaimana kabar “tokoh kita” yang lain, Amien Rais? Amien Rais sudah tua, di usianya yang semakin senja, partainya pun sudah “porak poranda”. Dalam kondisi tubuh yang sudah tak akan sanggup lagi memekikkan “people power”, ia justru—secara perlahan-lahan—dimakan oleh anak ideologisnya sendiri: Partai Amanat Nasional, sisa hasil keringatnya di zaman reformasi. Kali ini, di bawah kendali Zulkifli Hasan, PAN sepertinya ingin sejenak merasakan nikmatnya kue kekuasaan. Jika terlalu lama menahan lapar, apa salahnya? Bukankah, ia pun, dalam Pemilu, calonnya kalah terus-menerus? Barangkali, PAN juga sudah jemu diajak Amien Rais “berperang” di medan yang sama sekali tidak tepat: Perang Badar di antara Makkah dan Madinah, sementara musuhnya tidak jauh-jauh dari Monas. Musuhnya pun tidak sepadan. Bagaimana mungkin ia akan bisa menang terhadap musuh yang dijuluki Partai Setan?, sementara setan sendiri tidak pernah kelihatan? Dengan google map sekalipun, titik koordinat setan tidak terlalu mudah ditemukan.

Baca Juga: Greta Thunberg, Undang-Undang  Cilaka, dan Invasi atas Bumi Manusia

Namun, saat negara semakin kuat, PAN bukan satu-satunya partai yang memakan bapak kandungnya.  Nasib sial yang serupa juga terjadi di tempat lain. Tommy Soeharto, yang mencoba mencari nostalgia dengan berupaya membangkitkan “arwah” Sang Bapak Pembangunan lewat Partai Berkarya langsung tersingkir dari partai yang ia buat sendiri, pada saat partai itu masih baru berumur jagung.  Di luar itu, kita pun tahu, Partai Demokrat—secara berangsur-angsur—ditinggalkan oleh para pemain lamanya. SBY memang tidak dimakan oleh Demokrat, namun selama ini ia banyak menumpuk “anak-anak durhaka”, yang mudah pergi meninggalkan rumah satu-persatu, mulai dari Si Poltak Raja Minyak, Roy Suryo pengamat IT paling jeli,  TGB Zainul Majdi, dan banyak lagi. Mungkin, mereka melihat gelagat bahwa Demokrat tidak akan mampu jadi juru selamat sehingga mereka pun minggat. Dua anak biologis SBY juga susah payah didongkrak lewat sisa-sisa kharisma yang ada dari Sang Ayah. Mereka tak bisa bertengger di atas aras tabulasi data survei untuk masa empat tahun mendatang. Radar pemilu presiden 2024 tak mampu menjangkaunya. Rupanya, dalam demokrasi, tidak semua orang beruntung membangun dinasti; tidak semua yang berdarah biru bisa melenggang dengan mulus dalam pemilu.

Bagaimana dengan “tokoh kita” yang lain, Prabowo Subianto?  Bukan hanya suaranya yang lenyap, tapi juga orangnya. Kesatria padang pasir itu sudah paling awal meninggalkan arena pertempuran yang digariskan. Sebelum luka para pendukungnya sembuh, ia tiba-tiba bersemayam dalam tubuh kekuasaan, memanen buah untuk sesuatu yang tidak pernah ia perjuangkan—demikian menurut Irma Chaniago, ketika Sandi menyusul Sang Mentor satu tahunan kemudian. Sesungguhnya, nasib Prabowo masih bisa akan jauh lebih baik, andaikata anak angkat yang kemudian disebutnya diambil “from the gutter” tidak kadung tersandung benih benur.  Dalam tiga kali pemilu berdara-darah, satu menjadi calon wapres dan dua calon presiden, tak satu pun kemenangan dapat dipetik Gerindra. Ini tentu sangat melelahkan. Logistik pun tentu sudah semakin menipis. Walapuan nama Prabowo masih berkibar di lingkaran survei, bagaimana Anda bisa yakin akan mampu mengamankan kemenangan dengan mengandalkan tangan kosong? Itu konyol. Tanpa biaya, tidak ada partai yang bisa apa-apa. Gerindra pun tak setangguh PDIP dalam hal puasa berturut-turut tanpa “Hari Raya”. Prabowo pun bukan pula Alexander the Great, yang sanggup melampaui berbagai medan pertempuran sampai titik darah penghabisan.

Lain demokrasi, lain monarki. Ini demokrasi, Bung. Demokrasi butuh biaya, dan—asal Kau tahu—itu tidak murah. One man one vote; vox populi vox dei. Betul, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi,  jika suatu saat ada suara Tuhan tidak bisa ditekuk dengan bantuan hantu-hantu komunis Amien Rais dan hantu-hantu radikal Denny Siregar, maka logistik itu sangat dibutuhkan di waktu “fajar”, tentunya sebelum ayam mulai berkokok. Tak boleh terlalu cepat, tak boleh terlalu lambat. Sebab, begitu azan sudah mengetuk pintu subuh, Tuhan bisa saja curiga: suara-Nya diam-diam sedang ditukar dengan uang, beras, mie, dan tepung terigu. Kotak suara boleh saja dari kardus, tapi kredibilitas dan kesakralan demokrasi harus segera dibungkus; harus sebaik mungkin dijaga dan diamankan, bahkan dari pandangan Tuhan.  Selebihnya, jika Anda mau ganti suara-suara Tuhan itu di tengah jalan atau di tikungan menuju penghitungan, itu soal lain. Tuhan—mungkin—dalam hal ini tak terlalu keberatan.

Dalam demokrasi, logistik juga tidak hanya dibutuhkan untuk pasangan yang terlalu lemah, tapi juga untuk pasangan yang terlalu kuat. Ada kalanya musuh Anda terlalu lemah kemudian Anda bisa terancam melawan kotak kosong. Melawan kotak kosong tidak hanya melukai “adat demokrasi”, tapi juga merupakan semacam bentuk pertarungan yang berat.  Kenangan akan kekalahan Walikota Makassar 2018 melawan kotak kosong adalah bukti bahwa hal itu bukan omong kosong. Jadi, Anda harus menyiapkan logistik, dalam hal ini,  untuk menemukan lawan yang tidak sepadan.

Tapi, jika rakyat lemah dan negara kuat, rencana untuk menatap jauh pada pemilu presiden 2024 bisa semakin mantap. Makin banyak koalisi, rencana akan makin jadi; makin sedikit oposisi, makin mudah mengelola dinasti. Selain dapat meratakan jalan dalam pembahasan dan pengesahan undang-undang, ini adalah kesempatan untuk menaikkan biji pion-pion di posisi garis-lintang raja-musuh di atas papan catur, agar siap dijadikan benteng, kuda, atau luncur. Dengan demikian, apalagi yang perlu dirisaukan?—semua sudah diatur.  Kemenangan berikutnya sudah menunggu di ambang mata. Di luar sana, LSI Denny JA sudah siap menanti momen untuk memecahkan rekor barunya sendiri—lepas dari kenyataan bahwa upayanya untuk merebut jabatan komisaris keburu habis. Apalagi, bagi Denny JA, dinasti itu bukan dosa. Bagaimana jika yang terpilih nanti adalah anak, atau menantu, atau cucu, dari mereka-mereka yang hanya punya darah biru? Apa kata orang-orang? Tidak apa-apa, itu pilihan Tuhan. Vox populi vox dei. Walaupun banyak terdengar narasi Tuhan, demokrasi tidak pernah terlalu sakral dan tidak pula terlalu profan. Tapi, menolak pilihan Tuhan kedengarannya tidak terlalu sopan.

Tapi ingat, walaupun kekuatan sudah tersusun dengan rapi, dalam politik Anda tidak boleh berjudi dengan cara main api, apalagi masih ada FPI. Ia adalah salah satu yang tersisa dari remah-remah oposisi. Pemimpin besarnya pun sudah kembali, jangan-jangan ia nanti akan pimpin revolusi. Tapi, tragedi tiba-tiba terjadi. Bermula dari kerumunan itu, ribuan pengikutnya melumpuhkan bandara Soekarno-Hatta. Para pendukungnya mengabaikan protokol kesehatan, sementara keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka Rizieq harus diselidik. Kurang apa lagi ancaman korona di Indonesia, grafiknya konsisten mengawang di bawah menteri Terawan. Itu pun dengan bantuan Lord yang paling banyak pekerjaan. Tapi, Rizieq tiba-tiba datang memperburuk keadaan. Karena itu, ia harus segera diawasi. Kesalahanya bukan cuma satu: melanggar protokol covid dan menghasut, demikian bunyi pasal itu. Ia masih beruntung, tidak bermimpi bertemu nabi. Selanjutnya, kita pun tahu, di KM 50, apa yang terjadi, terjadilah. Dalam koridor tindakan tegas dan terukur, enam nyawa “orang radikal” pengawal Riziek langsung hilang karena melawan. Dalam demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi toleransi, kehilangan nyawa orang-orang “in-toleransi” mudah ditoleransi, tentu dalam maklumat keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.  Tak lama setelah itu, secara de jure, FPI pun mati ketika pemimpinnya masih berdiri di balik jeruji besi.

Ketika negara kuat, dan rakyat lemah, tidak ada oposisi yang terlalu susah untuk dihadapi, tidak pula FPI. Tapi, orang radikal sebenarnya tak harus dihabisi, jika kita mengingat pesan Trumbo, penulis-skenario Amerika berhaluan ultra-kiri masa Kennedy. Menurut Trumbo, “sebenarnya orang radikal dan orang kaya bisa membuat kombinasi sempurna: orang radikal bisa berjuang dengan kemurnian Tuhan, yang kaya menang dengan tipu daya setan.”  Dari kacamata Trumbo ini, beberapa jenis anomali-anomali dalam demokrasi terlihat lebih mudah dicerna dalam hati. Serta, kenyataan bahwa radikal tidak melulu berarti menjual lewat mimbar  melainkan juga membeli saat fajar, adalah benar. Persoalannya, jika hantu-hantu radikal sudah terasa hambar, dan hantu-hantu komunis sudah tidak lagi laris, dalam tiap pemilihan, rakyat sudah tidak lagi punya hiburan. Sebaliknya, segala jenis hiburan serta-merta berubah menjadi ketakutan, jika apa yang sudah bersemayam dalam kematiannya yang panjang, tiba-tiba bangkit dari kuburan.

 

Ahmad Sirulhaq

Dosen Bidang Linguistik, Universitas Mataram

Peneliti Lembaga Riset Kebudayaan dan Arus Komunikasi (LITERASI NTB)

Editor Tabulanews.id

Continue Reading

Opini

Catatan Akhir Tahun Pendidikan Indonesia Sebelum dan Ketika Pandemi: Aksi dan Obsesi

Published

on

[Foto: Ahmad Junaidi]
tabukanews.id – Baru-baru ini, tiga peneliti dari Bank Dunia mengeluarkan hasil kajian mereka tentang kondisi pendidikan Indonesia di masa pandemi. Dengan metode tertentu, mereka mengeluarkan kesimpulan bahwa siswa-siswi Indonesia hanya berhasil mendapatkan 33% ‘efektivitas’ belajar dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ),  bila dibandingkan dengan kegiatan tatap muka. Dengan klaim hilangnya kesempatan belajar sebanyak 67% ini, mereka lalu memproyeksikan bahwa siswa Indonesia akan kehilangan 22 poin di tes PISA, dan ketika dewasa dan bekerja, mereka akan mendapatkan gaji tahunan lebih rendah sampai dengan tujuh juta rupiah jika dibandingkan dengan yang seharusnya didapatkan jika belajar seperti biasa dengan mekanisme tatap muka. [1]

Saya kagum dengan kemampuan meneliti dan memprediksi kawan-kawan Bank Dunia ini. Simulasinya teruji. Namun pada saat yang sama, saya merasa ingin muntah. Sedih. Seolah-olah penurunan angka PISA dan pendapatan itu hanya akan dialami oleh Indonesia, dan seolah-olah ekonomi dunia akan tetap berjalan seperti biasa, melindas dan menyeleksi mereka yang tak mampu ikut laju pasar bebas.

Data tadi adalah data tahun 2020. Untuk merespon itu, kita harus tahu dulu kinerja kita di tahun-tahun sebelumnya agar perbandingan lebih adil dan berempati pada keadaan. Kita akan menengok ke tahun 2018, 2019, dan 2020. Setelah itu, kajian Bank Dunia itu kita bisa sikapi sebagai bekal menuju 2021.

Catatan Tiga Tahun Terakhir

Pada 2018, Pendidikan Dasar dan Menengah masih bercerai dengan Perguruan Tinggi. Pendidikan Indonesia di bawah Muhadjir Effendy dan Muhammad Natsir tak banyak menyita perhatian publik. Siapa yang peduli berita pendidikan di tengah dominasi berita Pilpres Cebong VS Kampret? Letupan berita pendidikan hanya diisi kisah klasik perjuangan anak SD di pedalaman yang berangkat sekolah menyeberangi sungai atau bergelantungan di jembatan, gaji guru honor yang tak manusiawi, ranking buruk PISA Indonesia, dan hal trivial seperti musisi-musisi beken Indonesia menyanyi lagu #SemuaGuruSemuaMurid di perayaan Hardiknas. Di kampus-kampus sesekali terdengar berita rektor sibuk seminar pencegahan radikalisme. Mulai merebak juga berita kekhawatiran masuknya perguruan tinggi asing dan impor dosen dari luar negeri.

Pada 2019 anggaran naik 11% dari tahun sebelumnya. [2] Boom! Kenaikan itu sendiri bisa dipakai mendobelkan dana perguruan tinggi tahun itu. Bahkan anggaran sekolah vokasi naik hampir tiga kali lipat [3] sesuai arah industrialisasi Indonesia. Cukup menggembirakan, walaupun tentu itu masih jauh panggang dari api. 2019 juga diwarnai dengan urusan PPDB dan zonasi yang membelah insan pendidikan Indonesia menjadi dua kubu, setuju dan tak setuju. Perdebatan berakhir dengan revisi kuota jalur prestasi, yang merupakan bukti bahwa demonstrasi ibu-ibu anti zonasi membuahkan hasil.

Akhir Oktober 2019, Perguruan tinggi kembali ke pangkuan Kemendikbud dengan seorang Nadiem Makarim sebagai kaptennya. Begitu banyak kritik dan suara sumbang. Tak hanya para begawan kampus penuh gelar yang merasa terpinggirkan. Mereka yang progresif pun penuh ragu. Nadiem melenggang saja bersama kawanan muda penuh semangat di kabinet baru Jokowi-Ma’ruf. Dengan meminjam istilah-istilah pendidikan dari kawan-kawannya sesama anak muda, Nadiem melambungkan dua program dengan tajuk Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

Tahun 2020, seperti seorang anak muda inovatif dari kota yang ingin membawa perubahan di sebuah sekolah di desa, Nadiem menarasikan optimisme. “Kejar ketertinggalan. Keluar dari pola pikir lama”. Tapi, belum sempat membuktikan apa-apa, datanglah gelombang pandemi. Buyar semua rencana. Pendidikan menjadi salah satu dimensi kehidupan terdampak Covid-19. Empat menteri memerintahkan penutupan sekolah. Rumah-rumah berubah menjadi sekolah darurat dengan orang tua sebagai tutor dadakan yang tak terlatih. Beban psikososial menyeruak. Berita anak naik pohon naik bukit mencari sinyal internet pun mengglobal masuk New York Times. [4] Sementara itu kampus milik asing pertama di Indonesia telah dibuka di Jakarta. [4a]

Fluktuasi Kinerja dalam Angka

Apakah di 2020 kita mengalami krisis besar di dunia pendidikan kita? Sekilas semua terlihat terjun bebas. Tapi, sebelum menyimpulkan itu, mari kita lihat dulu angka-angka berikut.

Pada 2018, dana pendidikan mencapai 444 Triliun yang kemudian naik drastis sebanyak 48 Triliun menjadi 492 Triliun pada 2019. Pada 2020, walau naik, kenaikannya tak cukup mengesankan, yaitu hanya 13 Triliun menjadi 505 Triliun. [5] [6] [7] Kenaikan ini berbanding terbalik dengan perbaikan fasilitas. Pada 2018 dan 2019, 50% ruang kelas dikategorikan rusak di semua jenjang pendidikan. Pada 2020, angka kelas rusak malah naik menjadi 70%. Fokus 2020 sepertinya memang bukan untuk memperbaiki ruang kelas. [5] [6] [7]

Kita bisa juga melihat kinerja Pendidikan Anak Usia Dini sebagai jenjang yang menjalankan peran penting dalam upaya mempersiapkan literasi anak Indonesia. Angka partisipasi kasar (APK) siswa di PAUD turun dari tahun 2018 yaitu 37,9% menjadi 36,9% pada 2019. Angka naik lagi pada 2020 yaitu 37,5%, namun tetap lebih rendah dari tahun 2018. [5] [6] [7]

Angka partisipasi di SD mencatatkan hasil gemilang. Pemerintah mengklaim angka partisipasi kasar (APK) pada 2018, 2019, dan 2020 di SD bahkan melebihi 100%. Artinya, ada warga di luar usia 7-12 tahun yang mengambil program setara SD. [5] [6] [7]. Di samping itu, Angka melek huruf warga usia 15 sd 59 tahun dilaporkan 98,07% pada 2018. Naik 0,24% pada 2019. Sayangnya, pada 2020, turun menjadi 96%. [5] [6] [7]

Angka penting lainnya adalah rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun. Pada 2018, angka tersebut berada pada 8,58 tahun. Pada 2019, naik menjadi 8,75 tahun. Ketika ramai muncul berita anak berhenti sekolah ketika PJJ, laporan 2020 malah mencatatkan sebaliknya. Ada kenaikan angka rata-rata lama sekolah menjadi 8,90 tahun. [5] [6] [7]

Penetrasi internet penting untuk dilihat. Akses internet oleh penduduk usia 5 sd 24 tahun naik konsisten dari 45% pada 2018, 53% pada 2019, dan 59% pada 2020. [5] [6] [7]. Hal ini berbanding terbalik dengan angka lulusan SMA sederajat yang melanjutkan kuliah. Nyatanya, setelah landai pada 2018 dan 2019 di angka 36,7%, angka malah turun menjadi 30,85% di 2020. [5] [6] [7]

Di kampus Indonesia yang begitu mendewakan angka publikasi, bersyukurlah bahwa sejak 2018, kita merajai Scopus Asia Tenggara setelah sebelumnya bercokol di peringkat 4 dan 5. Pada 2019, publikasi naik drastis [8], bahkan sampai ada klaim sampai dengan naik 400%! [9] Sayangnya belum ada data yang keluar untuk 2020.

Secara umum, ada yang naik dan turun pada 2019 jika 2018 adalah patokannya. Ada juga yang turun dan naik pada 2020 jika patokannya adalah 2019. Bertambahnya angka rata-rata lama sekolah pada 2020 adalah prestasi tersendiri dan penurunan angka partisipasi di perguruan tinggi harus disikapi di 2021. Bertambahnya angka ruang kelas rusak bisa disebabkan kriteria yang berubah atau memang karena ada perubahan fokus anggaran.

Lalu, bagaimana Kinerja Nadiem?

Dalam menilai kinerja menteri, hal pertama yang harus dilakukan adalah memilah mana hal yang menjadi tanggung jawab menteri, mana yang tergantung situasi dan arah kebijakan penguasa negara. Tidak ada menteri yang bisa mengambil keputusan sendiri dalam masa ini.

Memastikan kampus melakukan rekonstruksi kurikulum sesuai cita-cita Kampus Merdeka adalah tugas Nadiem. Namun, membuka sekolah di Januari 2021 bukanlah sesuatu yang Nadiem bisa putuskan sendiri. Memastikan program organisasi penggerak (POP) tidak didikte ormas feodal adalah tugas Nadiem, tapi menaikkan angka jumlah siswa yang melanjutkan ke bangku kuliah bukanlah sesuatu yang bisa dia kontrol semua variabelnya. Bagaimana dengan larangan demonstrasi untuk mahasiswa? Ini inisiatif Nadiem atau menteri yang lebih kuat dari Nadiem?

Menghapus Ujian Nasional dan menggantinya menjadi assessment nasional adalah prestasi terbesar Nadiem. Federasi Guru Seluruh Indonesia (FGSI) mengamini ini. Kebijakan Kurikulum Darurat juga dinilai cukup responsif. Selebihnya, prestasi Nadiem dianggap tak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Merdeka Belajar, Guru Penggerak, relaksasi dana BOS, pembelajaran jarak jauh, serta pelaksanaan Program Organisasi Penggerak dianggap kurang bahkan tidak memuaskan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai Kampus Merdeka sarat potensi komersialisasi, liberalisasi, dan komodifikasi pendidikan. Kelompok akademisi dan aktivis bahkan menuding Kampus Merdeka memiliki ikatan mesra tersembunyi dengan Omnibus Law. Belum lagi ketika ada edaran dilarang demo menentang Omnibus Law.

Tapi, selain kritik-kritik ini, saya kira kita harus bersepakat bahwa Nadiem banyak melakukan perbaikan. Penghapusan UN adalah cita-cita lama para guru besar Indonesia [10]. Nadiem bertahan dari gempuran pihak yang memaksakan pembukaan sekolah tapi juga perlahan mengorganisir persiapan untuk itu. Kampus Merdeka masih dalam tahap rekonstruksi kurikulum di perguruan tinggi. Sejauh ini, kampus-kampus menggeliat. Nadiem berhasil menata sistem informasi yang lebih baik di kementerian dengan semakin mudahnya akses data atau informasi. Banyak hal bagus yang sudah dilakukan. Tapi juga banyak pekerjaan rumah yang menunggu solusi.

Terlepas dari beragamnya penilaian terhadap Nadiem, menjadikan kinerja Nadiem sebagai ukuran atas kinerja pendidikan Indonesia sama dengan mereduksi makna sistem pendidikan nasional. Ada banyak kementerian dan lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab atas kerja-kerja peningkatan kualitas pendidikan. Tuntutan-tuntutan perubahan itu harus ditujukan pada banyak pihak. Dan tentu saja, juga tidak adil mengukur kinerja sistem pendidikan ini dengan hanya mengukur kinerja mereka di 2020, tahun penuh kejutan dan ketidakpastian. Dampak pandemi belum berakhir. Keputusan-keputusan baru akan muncul dengan Nadiem sebagai komunikatornya. Ada baiknya sekarang Nadiem berlomba dengan statistik negeri sendiri dan melihat progress relatif terhadap tantangan pandemi.

Menuju 2021

Kajian tiga peneliti Bank Dunia di atas memang patut dijadikan pertimbangan. Di satu sisi, kita tahu guru dan interaksi manusia tak akan bisa tergantikan setidaknya sampai satu dekade ke depan.  Namun, pertimbangan itu tidak boleh mengalahkan prinsip dasar hak anak dan hak siswa. Jika benar hanya 33% efektivitas dari Pembelajaran Jarak Jauh, bolehkah itu dijadikan alasan memperparah kondisi pandemi dan mengorbankan nyawa kelompok rentan? Kita tahu negara kita mengaburkan angka kematian Covid-19 sampai dengan 17% [11]. Laporan nasional berbeda dengan data daerah dengan selisih sekitar 400 Jiwa. Zona Hijau adalah Zona Merah yang menyamar. Rasio testing kita adalah salah satu yang paling buruk di dunia. Nadiem harus melihat ini. Dia harus memimpin dan menghadirkan pandangan yang jelas kepada Presiden sebagai komandan perang melawan Covid-19. Ada baiknya juga saat ini dia menunda obsesi terhadap angka PISA yang selalu disebut-sebutnya itu dan fokus pada memberikan kebebasan dan bimbingan bagi sekolah untuk melaksanakan PJJ dengan baik secara mandiri dan jika memungkinkan tatap muka, protokol kesehatan harus menjadi hukum dengan pelaksanaan yang jelas. Khawatir anak kita kehilangan 7 juta per tahun ketika dewasa? Lebih khawatirlah jika Indonesia kehilangan ratusan dokternya.

2021 harus menjadi persiapan kebangkitan pendidikan nasional. Program Guru Penggerak tak cukup hanya melatih 2000an guru per angkatan. Apa langkah nyata untuk perbaikan LPTK dan program-program turunannya? Apa kabar relaksasi BOS yang mengakibatkan pemerintah daerah merasa tak bertanggung jawab terhadap guru honorer bergaji tak manusiawi [12]? Apakah tahun depan kelas rusak kita akan naik menjadi 80%? Kemerdekaan berfikir masihkah dilindungi di kampus ataukah kita jatuh pada pemenjaraan intelektual baru [13]? Apa kabar dukungan untuk kontekstualisasi pendidikan di masyarakat adat [14]?

Anggaran pendidikan untuk 2021 telah disetujui sebanyak 550 T [15], naik 45 T dari sebelumnya. Pertanyaannya, berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan dengan uang segitu melalui pendidikan masa pandemi yang lebih melindungi? Pembukaan sekolah sudah diterbitkan peraturannya. Dan hanya kepatuhan terhadap aturan itu yang dapat mengukur literasi kita. Taat pada anjuran ilmu pengetahuan dan peraturan penting ini lah yang merupakan pengejawantahan nilai PISA yang sebenarnya.

Publikasi ilmiah Indonesia juga naik sebanyak 400%. Pertanyaannya, apakah angka ini berbanding lurus dengan peningkatan tingkat literasi dan kepercayaan pada ilmu pengetahuan dari kelas menengah terdidiknya? Apakah artikel-artikel yang terbit itu pernah dikomunikasikan dalam bahasa yang lebih bisa diterima?

Mari kita jawab bersama di 2021 dengan langkah-langkah kemanusiaan berlandaskan ilmu pengetahuan yang nyata, bukan sekedar obsesi terhadap angka.

 

Ahmad Junaidi

(Dosen Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mataram; Kandidat Doktor Bidang Pendidikan di Monash University, Australia; Pembina Yayasan Jage Kastare, Lombok Tengah)

Continue Reading

Trending