Connect with us

Politik

Diduga Berpolitik Praktis, Selly Diundang Bawaslu Lakukan Klarifikasi

Published

on

[Foto: Ketua DPC PDI-P kota Mataram Made Slamet hadiri undangan Bawaslu]
tabulanews.id – Melalui surat pernyataan kesepakatan berkoalisi antara partai politik PDI perjuangan dan PKS kota Mataram yang mengusung bakal calon walikota dan wakil walikota Mataram tahun 2020, Bawaslu kota Mataram mengundang salah satu kandidat kuat bakal calon walikota Mataram, Putu Selly Andayani (PSA). Pasalnya, PSA diduga sudah melanggar ketentuan sebagai ASN masuk dan ikut politik praktis.

Saat ini status PSA masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Pada surat kesepatakan berkoalisi tersebut, secara gamblang PDIP dan PKS berkoalisi menyatakan sarat dukungan kepada PSA. Surat kesepakatan tersebut, ditandatangi langsung oleh ketua DPC PDIP kota Mataram Made Slamet beserta sekertaris Nyanyu Ernawati. Tak hanya itu, surat kesepakatan itu juga ditandatangi oleh Ketua Tim Pemenangan Pemilu Daerah PKS kota Mataram, Muhammad Ahyar dan sekertaris Zamroni.

“Semua sudah kami undang, ini kan undangan klarifikasi terhadap dugaan ASN yang main politik praktis di Pilkada Mataram. Kami sudah melayankan surat undangan ke smua pihak, baik Parpol pengusung, BKD Provinsi, ASN itu sendiri, kepala Biro kepegawaian Unram. Sampai saat ini hanya yang belum datang adalah, ASN atas nama Putu Selly Andayani,” kata Ketua Baawaslu Kota Mataram, Hasan Basri, S.Pdi, Jumat (17/1) Kemarin.

Baca Juga: Paket Selly-Manan Masih Belum Jelas

Pada prinsipnya kata Hasan, semua ASN yang diduga masuk dalam ranah politik praktis pada Pilkada Mataram sudah mendapat undangan klarifikasi dari Bawaslu. Dua ASN sebelumya juga sudah diundang oleh Bawaslu Kota Mataram yaitu Ahsanul Khalik dan Ahada. Karena, pada dasarnya dari peraturan yang dilayankan Kemenpan-RB, setiap ASN yang masuk dalam poltik harus melepas jabatannya atau keluar sebagai ASN.

“Ini kan dugaan, melalui surat dan beberapa bukti lain kami lakukan sama semuanya kepada yang terpanggil untuk meyampaikan undangan klarifikasi. Namanya undangan iya boleh datang boleh tidak. Tapi tetap, kami bisa kaji karena banyak yang diundang kan. ASN kita Undang, Parpol terkait kita undang,” tegas Hasan.

Mengadiri undangan Bawaslu, Ketua DPC PDI-P Kota Mataram, Made Slamet, mengatakatan, undangan Bawaslu hanya klarifikasi mengenai dugaan penjaringan ASN sebagai calon kepala daerah dalam hal ini pasangan Selly-Manan.

Mengklarifikasi pertanyaan wartawan, Slamet bersumpah, bahwa dalam hal ini PSA tidak pernah mendaftar di PDI-P. Baik sebagai calon walikota atau wakil walikota. “Apalagi TGH Abdul Manan juga tidak pernah mendaftar di PKS. Selama ini kan kami hanya melakukan survei internal di tingkat partai, terkait dengan calon yang diusung. Kita menang di PDIP selalu target menang,” jawabnya.

Selama ini, PDIP melihat semua potensi yang dianggap punya pengaruh dan elektabilitas untuk maju pada Pilkada Mataram. Dari hasil survei itu juga, PDI-P juga sudah melakukan survei kepada semua ASN, baik yang di Lobar. “Karena sering disebut masyarakat, juga kami survei, di Lotim juga, bahkan ASN di Provinsi dan Kota Mataram survei. Dan kami tidak pernah menghubungi orang-orang tersebut,” kelitnya Slamet.

“Seperti internal kami, dalam survei itu kan kalau anda milih ini, kira-kira seperti apa hasilnya,” tandasnya. Ketua DPC partai banteng ini pun mengakui, selama ini, ia selalu berkoordinasi dengan partai lain. Kerena jika PDI-P mau mencalonkan wakilnya, dibutuhkan empat parpol yang akan diusung.

“Sehingga kami sasar juga yang notabene calonnya religius, kami kan selalu pada garis nasionlais. Bahwa nama tokoh agama, muda milenial dan kami juga sudah simulasikan ternyata begini yang dibutuhkan PDI-P,” paparnya.

Pada hasil survei yang sudah dilakukan DPC PDI-P kota Mataram, melahirkan rekomendasi hasil surveil pada pasangan Selly-Manan. Kata Slamet, pasangan Selly-Manan ialah hasil survei dan hasil kesepaktan pada rekomendasi awal. Ini. “Kalau mau menang seperti ini lo figurnya. Intinya itu yang ditanyakan. Yang jelas, di DPC memastikan, Selly tidak pernah mendaftar dan tidak didaftarkan. Tapi kita tidak tahu apakah nanti dia mendaftar atau tidak kan,” paparnya.

Senada dengan itu, Ketua Tim Pemenangan Pemilu Daerah PKS kota Mataram, Muhammad Ahyar, membenarkan surat kesepakatan tersebut memang dibuat untuk sepakat merekomendasikan mengusung paket Selly-Manan. “Secara umum memang arahnya ke sana, (Selly-Manan). Tapi saya pastikan, Selly tidak pernah mendaftar di PKS,” jelas Ahyar.

“Ini kan masih punya cukup waktu sebenarnya. Pilhan yang ada hari ini, selalu muncul nama itu, ada kesepakatan untuk layak ini diproses lebih lanjut, sampai kita lakukan langkah-langkah teknis lanjutan,” jelasnya. Dalam internal PKS sendiri setiap calon harus menyampaikan visi-misi.

Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Penyelesaian Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Dewi Asmawardhani, SH.,MH, menjelaskan, sampai saat ini, belum ada konfirmasi dari beliau (PSA). Jika PSA tidak datang, Bawaslu diperbolehkan mengundang kembali.

Prosesnya mengundang kembali tersebut kata Dewi terhitung dalam jangka waktu sampai tiga kali undangan. Kendati tidak mengahdiri undangan, Bawaslu kota Mataram tetap akan melakukan kajian. “Tanpa hadirnya pihak terundang pun kami punya hak untuk melakukan kajian. Klarifikasi ini adalah langkah memberi peluang kepada PSA untuk memperjelas. Persoalannya apa sih sebenarnya,” katanya.

Jika PSA tidak hadir selema tiga kali diundanga, Bawaslu kota Mataram akan tetap melakukan kajian untuk bahan yang akan dijadikan pleno. Dari pleno tersebut, dugaan ini akan mengarah ke KASN atau tidak.

“Saat ini memang Bawaslu sudah memegang bukti, minimal dua alat bukti. Dari hasil penelusuran kami ada dua bukti, surat pernyataan yang beredar di Medsos dan dari keterangan klarifikasi dari undangan,” katanya. Ada pun dari hasil undangan pihak terkait, Bawaslu kota Mataram belum bisa mengekspose karena harus diklarifikasi oleh terundang.

“Kita beri kesempatan untuk terundang, setelah itu kami akan lakukan kajian tanpa hadirnya terundang pun akan tetap kami lakukan,” paparnya. Sampai pukul, 17:00 Wita, Jumat (17/1) kemarin, PSA mangkir dari undangan yang dilanyangkan Bawaslu Kota Mataram.(ris)

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Politik

Sumbawa dan Bima Masuk Zona Merah Kerawanan Pilkada 2020

Published

on

By

[Foto: ntb.bawaslu.go.id]
tabulanews.id – Bawaslu RI mengeluarkan hasil pemetaan indeks kerawanan Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di 270 daerah seluruh Indonesia. Di Provinsi NTB sendiri dari tujuh daerah Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada, dua daerah masuk dalam zona merah daerah kerawanan tinggi.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid membenarkan dua daerah di NTB tersebut jadi zona merah kerawanan pilkada 2020. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. “Kita ada dua Kabupaten yang masuk klaster kerawanan tinggi, Sumbawa dan Bima. Lima daerah lainnya kategorinya sedang,” ungkap Khuwailid.

Kerawanan di Pilkada Sumbawa masuk dalam dimensi sosial, dengan skor mencapai 61,11. Kemudian Bima masuk pada dimensi kerawanan politik dengan skor 62,26. “Kalau angkanya 60 keatas itu masuk kerawanan tinggi, sedangkan 60 kebawah itu sedang. Nah lima daerah itu berada pada angka 60 kebawah skornya,” jelas Khuwailid.

Dengan pemetaan indeks kerawanan dalam pelaksanaan pilkada itu. Bawaslu kemudian merancang strategi pengawasannya untuk dua daerah tersebut. Sehingga potensi-potensi timbulnya gesekan ditengah pelaksanaan pilkada bisa diminimalisir.

“Dengan adanya indeks kerawanan ini, ada yang masuk kategori sedang dan tinggi, maka dari sana kita buat pemetaan setrategi pengawasan yang tepat, harus diukur dari indeks kerawanan itu,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Khuwailid, karena pilkada serentak 2020 digelar ditengah pandemi Covid-19. Maka Bawaslu juga memasukkan indikator pandemi sebagai penilaian dalam penyusunan indeks kerawanan. “Pada dimensi Pandemi Covid-19 ini, kita masuk rawan sedang, skornya antara 34-53,” sebutnya.

Kondisi infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi, yakni jaringan internet juga ikut dipotret Bawaslu. Dari 732 dewasa di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 itu. Terdapat 202 desa yang memiliki masalah terkait dengan jaringan internet.

“Jadi ada 202 Desa yang mengalami gangguan jaringan internet, ya tidak bagus. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana proses pilkada yang berakses, lebih-lebih ditengah pandemi ini, koordinasi banyak menggunakan jaringan internet,” ujarnya.

Continue Reading

Politik

Musda Golkar NTB Kembali Ditunda yang Ketiga Kalinya

Published

on

By

Pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD I Partai Golkar diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.
tabulanews.id – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar NTB kembali diundur lagi untuk yang ketiga kalinya. Pelaksanaan Musda diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.

Ketua Panitia Musda Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi, kemarin membenarkan perihal penundaan kembali pelaksanaan Musda Golkar NTB dari tanggal 22 menjadi tanggal 28 Maret. “Ya benar ditunda jadi tanggal 28,” unjarnya singkat menjawab wartawan.

Dari informasi yang beredar bahwa selain Musda diundur lagi sampai tanggal 28, lokasi Musda yang semula akan digelar di Kota Mataram. Informasi yang diserap tabulanews.id, lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali.

Isvie yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaku tak mengetahui jika lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali. Karana sampai sejauh ini ia mengaku belum mendapatkan konfirmasi terkait dengan lokasi Musda. Ia hanya baru mendapatkan pemberitahuan tentang waktu pelaksanaan Musda yang kembali diundur. “Nah kalau soal lokasi saya belum tahu,” katanya.

Baca Juga: Pimpin Golkar NTB, Ahyar Pastikan Tak Ada Perombakan Pimpinan DPRD

Ketika ditanya lebih lanjutnya terkait alasan dibalik penundaan Musda Golkar NTB tersebut sampai dilakukan sebanyak tiga kali. Apakah penundaan tersebut kaitannya dengan belum solidnya pemilik suara pemilih ketua DPD I Golkar NTB supaya dilakukan secara aklamasi, sesuai dengan arahan dari DPP Golkar. Namun oleh Isvie nggan untuk memberikan jawaban terkait hal itu, ia beralasan penundaan itu menjadi ranah kewenangan DPP.

Namun demikian, seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa penundaan Musda Golkar NTB tersebut tidak lepas dari tingginya dinamika politik yang terjadi dalam internal partai beringin tersebut, terutama dalam hal kaitannya dengan pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB. Diketahui ada dua kandidat yang tengah bersaing sengit yakni Bupati Lombok Tengah, H. Suhali FT dan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Diketahui DPP Golkar menginginkan bahwa proses Musda Golkar NTB dapat berlangsung secara aklamasi. Namun sampai saat ini belum ada tercapai kesepakatan diantara para pemilik suara siapa yang disepakati untuk diaklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar NTB.

Karena itu, DPP Golkar pun memanggil Ketua DPD I Golkar NTB dan 10 Ketua DPD II, dan organisasi saya pendiiri dan yang didirikan. Selain itu para kandidat calon Ketua DPD juga ikut dipanggil ke DPP untuk memutuskan sekenario aklamasi dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB.

Akan tetapi dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Azis Syamsuddin itu tidak mendapai kesepakatan untuk dilakukan aklamasi. Karena keinginan DPP berbeda dengan keinginan dari mayoritas DPD II. DPP menginginkan Ahyar Abduh untuk diaklamasikan sebagai Ketua Golkar, akan tetapi delapan DPD II masih menginginkan Suhaili kembali memimpin Golkar NTB.

“Artinya apa, Musda ini ditunda karena suara ini belum bulat untuk aklamasi ke Ahyar Abduh, jujur saja kita sampaikan, supaya berita ini jangan bias, ini DPP yang bicara,” ungkap Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi.

Continue Reading

Politik

Patuhi Larangan Pengumpulan Massa, Pasangan Joda Akbar Tunda Deklarasi

Published

on

By

[Foto: Pasangan Djohan Sjamsu - Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini]
tabulanews.id – Ancaman mewabah virus corona atau covid-19 juga ikut mempengaruhi tahapan Pilkada, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh partai politik dalam proses menentukan dukungan pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilkada serentak 2020.

Pasangan Djohan Sjamsu – Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini.

Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto mengungkapkan, menyikapi situasi dan kondisi yang tengah berkembang terkait ancaman penularan virus corona itu membuat paket Joda Akbar memilih menunda deklarasi sedia akan digelar akhir Maret. “Deklarasi paket Joda Akbar akhir Maret ini kita tunda,” katanya.

Dalam pertemuan bersama paket Joda Akbar dan parpol koalisi, diambil keputusan terkait penundaan deklarasi paket Joda Akbar di Pilkada KLU. Hal itu sesuai arahan dan himbauan dari pemerintah agar tidak ada aktivitas maupun kegiatan dilakukan masyarakat dengan melibatkan banyak peserta hingga akhir Maret.

Baca Juga: Penentuan Wakil, Najmul Dalam Tekanan Parpol

Ditegaskan, paket Joda Akbar sedia sudah siap menggelar deklarasi akhir Maret. Berbagai persiapan dan langkah untuk deklarasi sudah dilakukan. Tetapi apa yang terjadi dengan mewabah virus korona tersebut, tentu diluar apa perkiraan pihaknya. “Tentu ini diluar dugaan kami,” terang Anggota DPRD NTB dapil Lobar – KLU tersebut.

Namun demikian, Pihaknya belum memutuskan kapan deklarasi paket Joda Akbar akan dijadwalkan ulang. Pasalnya, Pihaknya tentu harus melihat dan mencermati kondisi dan situasi di daerah kedepan dengan ada ancaman mewabah virus corona tersebut. “Kapan deklarasi kita jadwalkan kembali. Tentu kami lihat situasi daerah ke depan,” terangnya.

Walau demikian. Dia memastikan pembentukan tim pemenangan dari parpol koalisi dan relawan paket Joda Akbar terus berjalan. Bahkan, Pihaknya berencana dalam pekan ini akan melantik dan mengukuhkan tim relawan pemenangan paket Joda Akbar di sejumlah kecamatan di KLU.

Tetapi tentunya, kata dia, kegiatan itu akan tetap mengacu dan mengikuti arahan dari Pemerintah terkait larangan mengumpulkan banyak orang dalam satu lokasi. Sehingga pihaknya tentu akan menyesuaikan hal itu dengan arahan dan petunjuk pemerintah daerah.

“Pengungkuhan tim relawan di sejumlah kecamatan kita lakukan skala kecil saja. Sesuai arahan dari pemerintah terkait ancaman virus corona ini,” imbuhnya.

Dia memastikan paket Joda Akbar sudah final didukung dan diusung koalisi empat partai yakni Gerindra, PKB, PKS dan PDIP. Direncanakan SK rekom dukungan misalnya dari DPP Gerindra akan diterbitkan serentak awal April. Begitu juga dengan parpol lain kemungkinan terbit April mendatang. “April ini SK rekom untuk paket Joda Akbar terbit,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending