Connect with us

Hukum

Diduga Telantarkan Anak, Bupati Sumbawa Dilaporkan ke Polda NTB

Published

on

[Foto: RM bersama anaknya didampingi pengacara laporkan Bupati Sumbawa, Husni Djibril ke Polda NTB terkait kasus penelantaran anak]
tabulanews.id – Bupati Kabupaten Sumbawa, Husni Djibril dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) NTB dengan dugaan kasus penelantaran anak, oleh seorang perempuan yang bernama inisial RM, selaku ibu kandung dari anak yang ditelantarkan, pada Selasa (25/2).

Melalui kuasa hukumnya Dr. Ainuddin menjelaskan kronologis pengaduannya bermula pada saat RM mengetahui dirinya tengah hamil dari hasil hubungan asmaranya dengan Husni sekitar tahun 1989. Pada saat itu juga RM kemudian mencari Husni untuk dimintai pertanggungjawaban.

Akan tetapi berbagai upaya yang dilakukan oleh RM untuk meminta pertanggungjawaban Husni tak mendapatkan hasil apapun, karena Husni selalu menghindar. Sampai kemudian RM melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diberikan nama, dengan inisial MH. Husni tetap nggan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya untuk menikahi RM.

Baca Juga: Tak Calonkan Husni Djibril, PDI-P Minta Maaf ke Masyarakat Sumbawa

“Pada saat melahirkan itu, pengadu hanya dibantu oleh seorang dukun beranak. Kita bisa bayangkan betapa pedihnya penderitaan pengadu kala itu, lebih-lebih pada saat ini pengadu ini sudah tidak punya orang tua, dia anak yatim piatu,” tutur Ainuddin.

Lanjut Ainuddin, penderitaan yang dialami RM belum usai, setelah dia melahirkan, anaknya sempat diculik yang diduga kuat pelakunya adalah atas perintah Husni. Dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan bukti dari perbuatannya. Namun karena kehendak Tuhan, anak bayi tersebut dapat ditemukan kembali.

“Dari sana pengadu membawa anaknya ke Lombok, dan anak tersebut kemudian dibesarkan oleh tetangga RM, sekaligus sebagai bapak angkatnya anak ini. Pada saat bapak angkat MH ini meninggal dunia, barulah ibu angkatnya menceritakan semuanya kepada MH, bahwa dia punya orang tua kandung,” tutur Ainuddin.

Dari sanalah kemudian MH mulai mencari ibu kandungnya dan juga bapak kandungnya. Dalam upaya pencariannya, MH pada akhirnya dapat bertemu dengan ibu kandungnya RM yang saat itu sudah tinggal menetap di Surabaya. Pada saat itulah RM kemudian menceritakan siapa bapak kandung MH, dan disebutkan nama Husni Djibril yang kini sedang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Sumbawa.

“Dari sanalah MH kemudian berusaha untuk mencari ayah kandungnya, ini meminta pertanggungjawaban hukum agar dia diakui sebagai anaknya Husni. Tapi usaha MH gagal untuk bertemu dengan Husni” katanya.

MH tidak putus harapan, ia lantas mencari orang yang bernama inisial DJ, yang diketahui merupakan kakak kandung dari Husni yang dinilai mengetahui dengan baik peristiwa tersebut, dan membenarkan bahwa MH adalah merupakan anak dari hasil hubungan antara RM dengan adiknya Husni.

“Tapi pada saat MH mendapatkan kejelasan siapa bapak kandungnya. MH kemudian mendapatkan intimidasi. Karena merasa ketakutan, akhirnya MH memutuskan untuk menerima, mengikhlaskan dan berhenti untuk mencari tahu ayah kandungnya. Padahal niat dari MH untuk mencari tahu siapa ayah kandungnya, hanya untuk mendapatkan setatus yang jelas terkait siapa ayah biologisnya. Tidak pernah ada niat sedikitpun untuk meminta harta kekayaan dengan jalan meminta pengakuan dari teradu,” sambungnya.

Sampai pada ditengah keputusasaannya, MH kemudian memberanikan diri untuk membawa permasalahan ini kejalur hukum, dengan melaporkan teradu ke Polda NTB dan didampingi oleh kantor pengacara AN Law Office Dr. Ainuddin & Partner.

“Dari serangkaian kronologis kejadian tadi, bahwa teradu telah diduga melakukan perbuatan penelantaran anak sebagai mana dimaksud dalam pasal 76B Jo pasal 77 UU nomor 32/2014 tentang perubahan atas UU perlindungan anak. Pengadu memohon kepada kepolisian untuk dilakukan tes DNA antara anak pengadu, MH dengan teradu untuk mendapatkan kepastian hukum,” tegas Ainudin.

“Tapi ini baru sampai tahap bengaduan, sampai akan dibuat Berita Acara introgasi (BAI) oleh pihak kepolisian, baru kemudian sampai kemudian laporan dan Jadi BAP (Berita Acara Pemeriksaan),” tambahnya.

Sementara itu, pengakuan RM selaku pengadu menegaskan dan memastikan bahwa Husni itu adalah bapak kandung biologis dari anaknya. Bahkan pada saat anaknya mulai berusaha mencari bapak kandungnya, sekitar tahun 2012 lalu. Ia sempat dihubungi oleh Husni via telpon.

“Saya lagi kerja di pabrik, tiba-tiba Husni ini nelpon saya, dia marah-marah dan memaki-maki saya karena menceritakan kejadian itu pada anak saya. Saya bingung dari mana dia dapat nomor telpon saya,” tuturnya.

Sementara itu, Dirreskrimum Polda NTB AKBP Hari Brata mengatakan, dia belum menerima laporan itu. Sebelumnya, RM dan penasihat hukumnya hanya bersilaturahmi dan diskusi mengenai dugaan penelantaran anak oleh Bupati Sumbawa.

“Tidak ada melapor. Hanya diskusi, belum masukkan laporan. Polisi masih menunggu laporan. Jika ada, akan kita tindak lanjuti laporan itu,” katanya.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Hukum

Dugaan Pungli Dana Covid Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang

Published

on

By

[Foto: Aksi masyarakat saat menuntut transparansi dan covid di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Lombok Tengah]
tabulanews.id – Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020 masyarakat di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang beramai-ramai mendatangi kantor Kepala Desa Montong Gamang. Masyarakat menuntut Kadus Dusun Gonjong untuk melepaskan jabatannya sebagai Kadus Dusun Gonjong. Tuntutan tersebut diduga berlandaskan adanya pungli yang dilakukan oleh Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang.

Zainal Arifin salah satu masyarakat yang ikut aksi dalam penuntutan tersebut mengatakan hak masyarakat diambil. Bantuan dana covid dari pemerintah tidak semuanya diterima oleh masyarakat, terdapat potongan yang diminta oleh Kadus dengan motif sedekah seikhlasnya, tetapi Zainal tetap menganggap hal tersebut adalah pungli.

“Ada banyak masyarakat yang mengeluh karena bantuan yang diterima selalui dimintai potongan oleh Kadus dengan beralasan sedekah seikhlasnya, solawat lah bahasanya itu, tapi tetap itu adalah pungli. Masyarakat harus sadar dan harus berani bersuara” ungkapnya.

Selain itu, Zainal juga menuntut supaya Kadus Dusun Gonjong untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai seorang Kadus karena dianggap tidak layak menduduki posisi tersebut. “segera mundur lah dari posisinya sebagai seorang Kadus, berikan orang yang lebih berkompeten untuk duduk di posisi itu, selesai perkara dan tak ada lagi aksi” pungkasnya.

Pada aksi itu juga, Mukti Ali sebagai koordinator aksi menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat desa, menurutnya tidak hanya pendistribusian dana covid saja yang bermasalah tetapi juga transparansi anggaran dana covid desa Montong Gamang yang dianggap bermasalah. “selain pendistribusian dana covid yang bermasalah, transparansi juga bermasalah. Kita kan tidak tau kisaran harga sabun berapa, kisaran harga masker berapa. Ya jadi selain pendistribusiannya yang bermasalah, transparansi anggaran juga bermasalah” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, kepala Desa Montong Gamang H.M. Amin Abdullah membantah adanya ketidaktransparansian dana covid yang bersumber dari dana desa. Menurutnya dana covid yang bersumber dari dana desa sudah sesuai prosedur karena sudah melalui musyawarah dusun untuk mendapatkan warga yang layak mendapatkan bantuan covid, proses penyaluran sudah digodok dari tingkat bawah.

“Kalau dana covid yang kita berikan dari dana desa itu saya rasa sudah sesuai prosedur, lalu kemudian musdus (musyawarah dusun) di tingkat dusun untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan, jadi saya rasa ini tidak bermasalah karena sudah digodok pada tingkat bawah” tutupnya.

 

Continue Reading

Hukum

Provokator Perusakan Gedung UIN Mataram Terdeteksi

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polisi mendalami para pelaku perusakan gedung Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Pelaku pelemparan kaca gedung disinyalir orang suruhan. Mereka sengaja dihasut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mataram AKP Joko Tamtomo pihaknya sudah mengidentifikasi pelakunya. “Sampai saat ini yang kita temukan pelaku pelemparannya ada dua orang,” kata Joko menjawab konfirmasi, Selasa (3/3/2020).

Pelaku pelemparan diduga digerakkan provokator. Pelaku pelemparan diidentifikasi dengan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Provokator dikenali dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Baca Juga: Aksi Perusakan Kampus UIN Mataram Dilaporkan ke APH

“Nanti kalau sudah kita tangkap 170-nya pasti dia ngomong 160-nya. Kalau sudah tertangkap nanti akan bicara semua,” jelas Joko.

Sebelumnya diberitakan, gedung baru UIN Mataram Kampus II dirusak sejumlah orang tak dikenal pada Minggu Dini hari sekira pukul 00.20 Wita. Terdapat 10 titik rusak yang didominasi kaca yang kerugiannya sampai Rp1 miliar. Perusakan itu ditengarai imbas dari perusahaan outsourcing security PT Rajawali yang memutus kontrak petugas keamanan UIN Mataram.

Continue Reading

Hukum

Polisi Rem Kasus Bakal Calon Kepala Daerah

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polda NTB menurunkan laju penyelidikan dugaan korupsi yang diduga melibatkan bakal calon kepala daerah. Diketahui, saat ini sedang diselidiki dua kasus yang diduga melibatkan anggaran rumah dinas Bupati dan Bupati Lombok Utara, dan anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018.

Kasus itu masih tahap penyelidikan. Penyidik Subdit III Tipikor masih mencari indikasi perbuatan melawan hukumnya. Begitu juga dengan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan.

Baca Juga: Pakai Mahar Politik, Parpol dan Calon Terancam Didiskualifikasi

Dirkrimsus Polda NTB Kombes Pol Gusti Putu Gede Ekawana menerangkan bahwa penanganan hanya direm saja. Belum dihentikan. “Kita ndak bisa masuk,” ungkapnya, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, Polri tidak ingin dialati lewat laporan-laporan tersebut. Apalagi penanganan kasus itu malah membuat suasana Pilkada 2020 nanti makin gaduh.

Namun Eka memastikan bahwa kasus itu akan dibuka lagi setelah Pilkada usai. Dua kasus yang ditangani itu kini tahapan penanganannya masih penyelidikan. Penyidik masih mencari minimal dua alat bukti yang cukup.

Untuk kasus sewa rumah dinas Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara, Polda NTB menyelidiki penggunaan anggarannya yang sebesar Rp2,4 miliar. Biaya item sewa rumah dinas per tahunnya Rp90 juta.

Item lainnya berupa anggaran pemeliharaan rutin rumah jabatan untuk bupati sebesar Rp437,7 juta, Belanja jasa kantor Rp408 juta. Belanja makan minum tamu termasuk harian pegawai yang sampai Rp1,43 miliar. Untuk wabup belanja makanan dan minuman mencapai Rp938 juta untuk satu tahun anggaran.

Kemudian, kasus anggaran KONI se-NTB tahun 2018. Di Polda NTB yang diusut yakni anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018 sebesar Rp8 miliar. Sumber anggaran dari hibah APBD Kota Mataram.

Continue Reading

Trending