Connect with us

Politik

DPRD NTB Kritik Zero Waste Hanya Hebat di atas Kertas

Published

on

[Foto: Humas Pemerintah Provinsi NTB]
tabulanew.id – Sudah satu tahun lebih Gubernur Provinsi NTB, Zulkieflimansyah menjabat. Akan tetapi salah satu program prioritasnya yakni Zero Waste, sampai dengan saat ini belum memperlihatkan hasil yang nyata. Sampah masih saja terlihat tak terurus disejumlah titik, bahkan di Mataram sendiri sebagai ibu kota Provinsi, dampah dengan mudah kita temui berserakan tak terurus disejumlah sudut kota.

Melihat belum ada progresnya, program zero waste kemudian mendapat kritikan dari para Wakil rakyat di DPRD NTB. Mereka menilai kehebatan program zero waste tersebut hanya terbatas pada retorika saja, tapi miskin aksi nyata. Tidak berlebihan jika jika wakil rakyat menyebutnya zero waste hanya hebat diatas kertas saja.

“Pemerintah telah mencanangkan gerakan NTB zero waste atau bebas sampah. Namun menurut catatan Fraksi PKB, program tersebut hanyalah hebat di atas kertas saja,” ungkap anggota DPRD NTB dari Fraksi PKB, Akhdiansyah, Senin (25/11).

Dikatakan Akhdiansyah, program zero waste sudah dilengkapi dan didukung dengan berbagai infrastruktur pendukung, seperti regulasi dan juga anggaran. Namun aksinya untuk membersihkan sampah masih jalan ditempat.

Baca Juga: 97,92 Hektare Kawasan Kumuh di Mataram Belum Bisa Ditangani Pemkot

Diketahui Pemprov NTB telah menggelontorkan anggaran untuk program zero waste tersebut dalam APBD murni 2019 sebesar Rp 13 milyar. Pada APBD 2020, alokasi anggaran program zero waste kembali ditingkatkan dua kali lipat lebih, yakni Rp 30 milyar lebih.

“Namun pada kenyataannya hari ini masih kita temukan tata kelola sampah yang belum berjalan dengan baik, dan terkesan jalan di tempat,” sebutnya.

Pada dasarnya pengelolaan sampah menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Sementara Pemprov hanya memiliki wewenang mengelola sampah regional. Karena menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota, maka mestinya Pemprov NTB membangun sinergi yang kuat dengan daerah Kabupaten/Kota, sebab merekalah yang akan melaksanakan eksekusi langsung dilapangan.

Akan tetapi, wakil rakyat dari dapil VI (Bima, Dompu dan Kota Bima) itu melihat bahwa koordinasi dan sinergitas antara Pemprov dengan Kabupaten/Kota tidak berjalan dengan baik. “Sehingga Fraksi PKB mengharapkan pemerintah melakukan koordinasi dan sosialisasi, yang lebih kuat lagi” cetusnya.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Madani Mukarrom tidak menampik jika program  zero waste masih belum memperlihatkan hasilnya. Karena itu iapun tidak membantah kritikan dewan yang menyebut program zero waste hanya hebat diatas kertas saja.

“Kami sedang berproses dengan waktu kerja baru 10 bulan. Pernyataan (Akhdiansyah zero waste hanya hebat di atas kertas) itu ada benarnya, karena kami sedang berproses, karena yang berat adalah merubah mindset masyarakat,” katanya.

Selama 10 bulan ini, pihak sudah berhasil membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah dengan sejumlah capaian dalam mensuskeskan NTB Zero Waste antara lain, mengoperasikan tempat pembuangan akhir regional (TPAR) Kebun Kongok, sosialisasi di 250 sekolah dan membangun kesepahaman dengan kabupaten/kota.

Selanjutnya jelas Madani, membentuk 124 bank sampah, menginisiasi terbentuknya 239 bank sampah dikelola Bumdes di Kabupaten Lombok Timur. Kemudian aksi clean up dengan berbagai komunitas dan hampir setiap hari di berbagai media dibahas tentang program zero waste. “Virus zero waste sudah masuk ke berbagai kalangan,” klaimnya.

Sebagai salah satu bukti bahwa program zero waste tersebut benar-benar belum terimplementasi dengan baik, ditemui sendiri oleh Gubernur, Zulkieflimansyah saat dia melintas dijalan Gajah Mada, Pengesangan. Dimana dia menemukan tumpukan sampah berserakan tidak terurus dipinggir jalan.

Melihat pemandangan itu, Dr. Zul sapaan akrab Gubernur, terpaksa berhenti dan turun kelokasi. Lantas mengambil gambar ia sedang berdiri ditengah tumpukan sampah tersebut, dan kemudian mengunggahnya kelaman akun Facebook milik pribadinya. Lewat media sosial ia menyampaikan kritik kepada masyarakat soal prilaku membuang sampah di kota Mataram masih terjadi, juga sekaligus menegur Pemkot Mataram untuk segera membersihkannya. Dan selang beberapa jam setelah postingan Gubernur Zulkieflimansyah itu, baru Pemkot Mataram menurunkan armadanya untuk membersihkan sampah dijalan Gajah Mada tersebut.

Continue Reading
4 Comments

4 Comments

  1. Pingback: Jabatan Presiden Tiga Periode dan Dipilih MPR Dinilai sebagai Kemunduran Demokrasi - tabulanews.id

  2. Pingback: Dulu Terburuk, Sekarang Pelayanan Publik Lobar Jadi yang Terbaik - tabulanews.id

  3. Pingback: Komisi V DPRD NTB Usir Kabid Dikbud Saat RDP - tabulanews.id

  4. Pingback: Takut Terjangkit Corona, Anggota DPRD NTB Batalkan Kunker ke Luar Negeri - tabulanews.id

Komentar

Politik

Sumbawa dan Bima Masuk Zona Merah Kerawanan Pilkada 2020

Published

on

By

[Foto: ntb.bawaslu.go.id]
tabulanews.id – Bawaslu RI mengeluarkan hasil pemetaan indeks kerawanan Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di 270 daerah seluruh Indonesia. Di Provinsi NTB sendiri dari tujuh daerah Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada, dua daerah masuk dalam zona merah daerah kerawanan tinggi.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid membenarkan dua daerah di NTB tersebut jadi zona merah kerawanan pilkada 2020. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. “Kita ada dua Kabupaten yang masuk klaster kerawanan tinggi, Sumbawa dan Bima. Lima daerah lainnya kategorinya sedang,” ungkap Khuwailid.

Kerawanan di Pilkada Sumbawa masuk dalam dimensi sosial, dengan skor mencapai 61,11. Kemudian Bima masuk pada dimensi kerawanan politik dengan skor 62,26. “Kalau angkanya 60 keatas itu masuk kerawanan tinggi, sedangkan 60 kebawah itu sedang. Nah lima daerah itu berada pada angka 60 kebawah skornya,” jelas Khuwailid.

Dengan pemetaan indeks kerawanan dalam pelaksanaan pilkada itu. Bawaslu kemudian merancang strategi pengawasannya untuk dua daerah tersebut. Sehingga potensi-potensi timbulnya gesekan ditengah pelaksanaan pilkada bisa diminimalisir.

“Dengan adanya indeks kerawanan ini, ada yang masuk kategori sedang dan tinggi, maka dari sana kita buat pemetaan setrategi pengawasan yang tepat, harus diukur dari indeks kerawanan itu,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Khuwailid, karena pilkada serentak 2020 digelar ditengah pandemi Covid-19. Maka Bawaslu juga memasukkan indikator pandemi sebagai penilaian dalam penyusunan indeks kerawanan. “Pada dimensi Pandemi Covid-19 ini, kita masuk rawan sedang, skornya antara 34-53,” sebutnya.

Kondisi infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi, yakni jaringan internet juga ikut dipotret Bawaslu. Dari 732 dewasa di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 itu. Terdapat 202 desa yang memiliki masalah terkait dengan jaringan internet.

“Jadi ada 202 Desa yang mengalami gangguan jaringan internet, ya tidak bagus. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana proses pilkada yang berakses, lebih-lebih ditengah pandemi ini, koordinasi banyak menggunakan jaringan internet,” ujarnya.

Continue Reading

Politik

Musda Golkar NTB Kembali Ditunda yang Ketiga Kalinya

Published

on

By

Pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD I Partai Golkar diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.
tabulanews.id – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar NTB kembali diundur lagi untuk yang ketiga kalinya. Pelaksanaan Musda diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.

Ketua Panitia Musda Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi, kemarin membenarkan perihal penundaan kembali pelaksanaan Musda Golkar NTB dari tanggal 22 menjadi tanggal 28 Maret. “Ya benar ditunda jadi tanggal 28,” unjarnya singkat menjawab wartawan.

Dari informasi yang beredar bahwa selain Musda diundur lagi sampai tanggal 28, lokasi Musda yang semula akan digelar di Kota Mataram. Informasi yang diserap tabulanews.id, lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali.

Isvie yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaku tak mengetahui jika lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali. Karana sampai sejauh ini ia mengaku belum mendapatkan konfirmasi terkait dengan lokasi Musda. Ia hanya baru mendapatkan pemberitahuan tentang waktu pelaksanaan Musda yang kembali diundur. “Nah kalau soal lokasi saya belum tahu,” katanya.

Baca Juga: Pimpin Golkar NTB, Ahyar Pastikan Tak Ada Perombakan Pimpinan DPRD

Ketika ditanya lebih lanjutnya terkait alasan dibalik penundaan Musda Golkar NTB tersebut sampai dilakukan sebanyak tiga kali. Apakah penundaan tersebut kaitannya dengan belum solidnya pemilik suara pemilih ketua DPD I Golkar NTB supaya dilakukan secara aklamasi, sesuai dengan arahan dari DPP Golkar. Namun oleh Isvie nggan untuk memberikan jawaban terkait hal itu, ia beralasan penundaan itu menjadi ranah kewenangan DPP.

Namun demikian, seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa penundaan Musda Golkar NTB tersebut tidak lepas dari tingginya dinamika politik yang terjadi dalam internal partai beringin tersebut, terutama dalam hal kaitannya dengan pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB. Diketahui ada dua kandidat yang tengah bersaing sengit yakni Bupati Lombok Tengah, H. Suhali FT dan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Diketahui DPP Golkar menginginkan bahwa proses Musda Golkar NTB dapat berlangsung secara aklamasi. Namun sampai saat ini belum ada tercapai kesepakatan diantara para pemilik suara siapa yang disepakati untuk diaklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar NTB.

Karena itu, DPP Golkar pun memanggil Ketua DPD I Golkar NTB dan 10 Ketua DPD II, dan organisasi saya pendiiri dan yang didirikan. Selain itu para kandidat calon Ketua DPD juga ikut dipanggil ke DPP untuk memutuskan sekenario aklamasi dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB.

Akan tetapi dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Azis Syamsuddin itu tidak mendapai kesepakatan untuk dilakukan aklamasi. Karena keinginan DPP berbeda dengan keinginan dari mayoritas DPD II. DPP menginginkan Ahyar Abduh untuk diaklamasikan sebagai Ketua Golkar, akan tetapi delapan DPD II masih menginginkan Suhaili kembali memimpin Golkar NTB.

“Artinya apa, Musda ini ditunda karena suara ini belum bulat untuk aklamasi ke Ahyar Abduh, jujur saja kita sampaikan, supaya berita ini jangan bias, ini DPP yang bicara,” ungkap Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi.

Continue Reading

Politik

Patuhi Larangan Pengumpulan Massa, Pasangan Joda Akbar Tunda Deklarasi

Published

on

By

[Foto: Pasangan Djohan Sjamsu - Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini]
tabulanews.id – Ancaman mewabah virus corona atau covid-19 juga ikut mempengaruhi tahapan Pilkada, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh partai politik dalam proses menentukan dukungan pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilkada serentak 2020.

Pasangan Djohan Sjamsu – Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini.

Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto mengungkapkan, menyikapi situasi dan kondisi yang tengah berkembang terkait ancaman penularan virus corona itu membuat paket Joda Akbar memilih menunda deklarasi sedia akan digelar akhir Maret. “Deklarasi paket Joda Akbar akhir Maret ini kita tunda,” katanya.

Dalam pertemuan bersama paket Joda Akbar dan parpol koalisi, diambil keputusan terkait penundaan deklarasi paket Joda Akbar di Pilkada KLU. Hal itu sesuai arahan dan himbauan dari pemerintah agar tidak ada aktivitas maupun kegiatan dilakukan masyarakat dengan melibatkan banyak peserta hingga akhir Maret.

Baca Juga: Penentuan Wakil, Najmul Dalam Tekanan Parpol

Ditegaskan, paket Joda Akbar sedia sudah siap menggelar deklarasi akhir Maret. Berbagai persiapan dan langkah untuk deklarasi sudah dilakukan. Tetapi apa yang terjadi dengan mewabah virus korona tersebut, tentu diluar apa perkiraan pihaknya. “Tentu ini diluar dugaan kami,” terang Anggota DPRD NTB dapil Lobar – KLU tersebut.

Namun demikian, Pihaknya belum memutuskan kapan deklarasi paket Joda Akbar akan dijadwalkan ulang. Pasalnya, Pihaknya tentu harus melihat dan mencermati kondisi dan situasi di daerah kedepan dengan ada ancaman mewabah virus corona tersebut. “Kapan deklarasi kita jadwalkan kembali. Tentu kami lihat situasi daerah ke depan,” terangnya.

Walau demikian. Dia memastikan pembentukan tim pemenangan dari parpol koalisi dan relawan paket Joda Akbar terus berjalan. Bahkan, Pihaknya berencana dalam pekan ini akan melantik dan mengukuhkan tim relawan pemenangan paket Joda Akbar di sejumlah kecamatan di KLU.

Tetapi tentunya, kata dia, kegiatan itu akan tetap mengacu dan mengikuti arahan dari Pemerintah terkait larangan mengumpulkan banyak orang dalam satu lokasi. Sehingga pihaknya tentu akan menyesuaikan hal itu dengan arahan dan petunjuk pemerintah daerah.

“Pengungkuhan tim relawan di sejumlah kecamatan kita lakukan skala kecil saja. Sesuai arahan dari pemerintah terkait ancaman virus corona ini,” imbuhnya.

Dia memastikan paket Joda Akbar sudah final didukung dan diusung koalisi empat partai yakni Gerindra, PKB, PKS dan PDIP. Direncanakan SK rekom dukungan misalnya dari DPP Gerindra akan diterbitkan serentak awal April. Begitu juga dengan parpol lain kemungkinan terbit April mendatang. “April ini SK rekom untuk paket Joda Akbar terbit,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending