Connect with us

Hukum

Eksekusi Putusan MA Kasus ITE Nuril Bisa Ditunda

Published

on

tabulanews.id – Jaksa penuntut umum menyiapkan eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) RI pada kasus ITE yang menjerat Baiq Nuril Maknun. Menurut standar prosedur operasional jaksa, eksekusi bisa dilakukan paling lambat satu bulan sejak putusan inkrah.

“Jaksa yang menangani (perkara itu) akan memanggil yang bersangkutan untuk pelaksanaan eksekusinya,” ucap Kepala Kejari Mataram, I Ketut Sumedana dikonfirmasi Senin (12/11/2018).

Jaksa penuntut umum sudah menerima pemberitahuan putusan Mahkamah Agung RI dari Pengadilan Negeri Mataram. 

Sumedana menambahkan, secara nomatif jaksa penuntut umum baru bisa mengeksekusi setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
“Setelah inkrah, menurut SOP maksimal satu bulan,” terangnya.

Meski demikian, jaksa tidak gegabah untuk langsung mengeksekusi, melainkan melihat apakah ada upaya hukum lanjutan dari terdakwa.

Sumedana mengaku belum menerima surat permohonan penundaan eksekusi dari pihak penasihat hukum terdakwa.
“Penundaan bisa saja untuk alasan hukum,” ujarnya.

Nuril Siapkan Pengajuan Kembali

Terpisah, ketua tim penasihat hukum Nuril, Joko Jumadi menyebut sudah mempertimbangkan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI.

“Ada keterangan saksi, teman-teman Nuril yang diperdalam soal pihak yang menyebarkan rekaman itu,” ujarnya dihubungi lewat telepon.

Menurutnya, Nuril merupakan korban kriminalisasi sebab setelah rekaman menyebar, H. Muslim dimutasi dari jabatan kepala sekolah.

Mahkamah Agung memvonis Nuril bersalah menyebarkan konten elektronik mengandung kesusilaan. Hakim agung menghukum Nuril dengan penjara enam bulan dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Baiq Nuril Maknun sebelumnya dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Mataram pada 27 April 2017 lalu. Jaksa lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Dalam persidangan itu, terungkap Nuril merekam pembicaraan telepon dirinya dengan mantan Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim pada bulan Desember 2014.

Nuril yang bekerja sebagai staf tata usaha di sekolah itu dilecehkan secara verbal dalam percakapan telepon tersebut, yang inti isinya mengenai gaya-gaya dalam berhubungan intim.

Pelecehan itu bukan yang pertama dilakukan oleh atasannya kepada Nuril. Apalagi ada rumor berkembang mengatakan Nuril memiliki hubungan khusus dengan atasannya.

Olehkarena itu, nuril berinisiatif merekam pelecehan yang dilakukan oleh Muslim untuk membuktikan isu itu tidak benar . selain itu Nuril juga sudah muak jadi obyek pelecehan atasannya.

Kawan kerja Nuril, Imam Mudawin kemudian meminta rekaman pembicaraan telepon tersebut untuk dilaporkan ke pihak dinas. Dengan persetujuan Nuril, rekaman digandakan ke laptop Imam Mudawin. Rekaman ini kemudian menyebar di kalangan guru dan pegawai.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Hukum

Dugaan Pungli Dana Covid Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang

Published

on

By

[Foto: Aksi masyarakat saat menuntut transparansi dan covid di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Lombok Tengah]
tabulanews.id – Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020 masyarakat di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang beramai-ramai mendatangi kantor Kepala Desa Montong Gamang. Masyarakat menuntut Kadus Dusun Gonjong untuk melepaskan jabatannya sebagai Kadus Dusun Gonjong. Tuntutan tersebut diduga berlandaskan adanya pungli yang dilakukan oleh Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang.

Zainal Arifin salah satu masyarakat yang ikut aksi dalam penuntutan tersebut mengatakan hak masyarakat diambil. Bantuan dana covid dari pemerintah tidak semuanya diterima oleh masyarakat, terdapat potongan yang diminta oleh Kadus dengan motif sedekah seikhlasnya, tetapi Zainal tetap menganggap hal tersebut adalah pungli.

“Ada banyak masyarakat yang mengeluh karena bantuan yang diterima selalui dimintai potongan oleh Kadus dengan beralasan sedekah seikhlasnya, solawat lah bahasanya itu, tapi tetap itu adalah pungli. Masyarakat harus sadar dan harus berani bersuara” ungkapnya.

Selain itu, Zainal juga menuntut supaya Kadus Dusun Gonjong untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai seorang Kadus karena dianggap tidak layak menduduki posisi tersebut. “segera mundur lah dari posisinya sebagai seorang Kadus, berikan orang yang lebih berkompeten untuk duduk di posisi itu, selesai perkara dan tak ada lagi aksi” pungkasnya.

Pada aksi itu juga, Mukti Ali sebagai koordinator aksi menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat desa, menurutnya tidak hanya pendistribusian dana covid saja yang bermasalah tetapi juga transparansi anggaran dana covid desa Montong Gamang yang dianggap bermasalah. “selain pendistribusian dana covid yang bermasalah, transparansi juga bermasalah. Kita kan tidak tau kisaran harga sabun berapa, kisaran harga masker berapa. Ya jadi selain pendistribusiannya yang bermasalah, transparansi anggaran juga bermasalah” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, kepala Desa Montong Gamang H.M. Amin Abdullah membantah adanya ketidaktransparansian dana covid yang bersumber dari dana desa. Menurutnya dana covid yang bersumber dari dana desa sudah sesuai prosedur karena sudah melalui musyawarah dusun untuk mendapatkan warga yang layak mendapatkan bantuan covid, proses penyaluran sudah digodok dari tingkat bawah.

“Kalau dana covid yang kita berikan dari dana desa itu saya rasa sudah sesuai prosedur, lalu kemudian musdus (musyawarah dusun) di tingkat dusun untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan, jadi saya rasa ini tidak bermasalah karena sudah digodok pada tingkat bawah” tutupnya.

 

Continue Reading

Hukum

Provokator Perusakan Gedung UIN Mataram Terdeteksi

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polisi mendalami para pelaku perusakan gedung Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Pelaku pelemparan kaca gedung disinyalir orang suruhan. Mereka sengaja dihasut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mataram AKP Joko Tamtomo pihaknya sudah mengidentifikasi pelakunya. “Sampai saat ini yang kita temukan pelaku pelemparannya ada dua orang,” kata Joko menjawab konfirmasi, Selasa (3/3/2020).

Pelaku pelemparan diduga digerakkan provokator. Pelaku pelemparan diidentifikasi dengan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Provokator dikenali dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Baca Juga: Aksi Perusakan Kampus UIN Mataram Dilaporkan ke APH

“Nanti kalau sudah kita tangkap 170-nya pasti dia ngomong 160-nya. Kalau sudah tertangkap nanti akan bicara semua,” jelas Joko.

Sebelumnya diberitakan, gedung baru UIN Mataram Kampus II dirusak sejumlah orang tak dikenal pada Minggu Dini hari sekira pukul 00.20 Wita. Terdapat 10 titik rusak yang didominasi kaca yang kerugiannya sampai Rp1 miliar. Perusakan itu ditengarai imbas dari perusahaan outsourcing security PT Rajawali yang memutus kontrak petugas keamanan UIN Mataram.

Continue Reading

Hukum

Polisi Rem Kasus Bakal Calon Kepala Daerah

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polda NTB menurunkan laju penyelidikan dugaan korupsi yang diduga melibatkan bakal calon kepala daerah. Diketahui, saat ini sedang diselidiki dua kasus yang diduga melibatkan anggaran rumah dinas Bupati dan Bupati Lombok Utara, dan anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018.

Kasus itu masih tahap penyelidikan. Penyidik Subdit III Tipikor masih mencari indikasi perbuatan melawan hukumnya. Begitu juga dengan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan.

Baca Juga: Pakai Mahar Politik, Parpol dan Calon Terancam Didiskualifikasi

Dirkrimsus Polda NTB Kombes Pol Gusti Putu Gede Ekawana menerangkan bahwa penanganan hanya direm saja. Belum dihentikan. “Kita ndak bisa masuk,” ungkapnya, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, Polri tidak ingin dialati lewat laporan-laporan tersebut. Apalagi penanganan kasus itu malah membuat suasana Pilkada 2020 nanti makin gaduh.

Namun Eka memastikan bahwa kasus itu akan dibuka lagi setelah Pilkada usai. Dua kasus yang ditangani itu kini tahapan penanganannya masih penyelidikan. Penyidik masih mencari minimal dua alat bukti yang cukup.

Untuk kasus sewa rumah dinas Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara, Polda NTB menyelidiki penggunaan anggarannya yang sebesar Rp2,4 miliar. Biaya item sewa rumah dinas per tahunnya Rp90 juta.

Item lainnya berupa anggaran pemeliharaan rutin rumah jabatan untuk bupati sebesar Rp437,7 juta, Belanja jasa kantor Rp408 juta. Belanja makan minum tamu termasuk harian pegawai yang sampai Rp1,43 miliar. Untuk wabup belanja makanan dan minuman mencapai Rp938 juta untuk satu tahun anggaran.

Kemudian, kasus anggaran KONI se-NTB tahun 2018. Di Polda NTB yang diusut yakni anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018 sebesar Rp8 miliar. Sumber anggaran dari hibah APBD Kota Mataram.

Continue Reading

Trending