Connect with us

Politik

Fokus Dampingi Ani Yudhoyono, SBY Tugasi AHY Pimpin Kampanye Pemilu 2019

Published

on

Ani Yudhoyono bersama AHY dan SBY/facebook Agus Harimurti Yudhoyono

tabulanews.id – Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan diri tidak bisa turun langsung memimpin pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilu 2019. Lantaran ia harus menemani sang istri Ibu Ani Yudhoyono menjalani perawatan di Singapura.

SBY kemudian melalui sepucuk surat, ia menugaskan anak sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Komandan Kogasma DPP Partai Demokrat untuk menggantikan posisi dirinya memimpin pelaksanaan kampanye disisa masa waktu satu bulan setengah ini.

“Komandan Kogasma Sdr. Agus Harimurti Yudhoyono, dan para koordinator wilayah kampanye Sdr. Soekarwo dan Sdr. Nachrowi Ramli, adalah pemimpin dan kader Demokrat yang tangguh, berkualitas dan memiliki kemampuan tinggi untuk memimpin pelaksanaan kampanye terpadu di seluruh wilayah tanah air,” tulis SBY dalam suratnya, tertanggal 27 Februari 2019.

Dalam suratnya, SBY juga menegaskan agar para kader senior partai Demokrat untuk mendampingi AHY secara penuh memimpin kampanye, seperti, EE Mangindaan, Amir Syamsuddin, Vence Rumangkang, Syarief Hassan, Cornel Simbolon, Djoko Udjianto, Nurhayati Ali Assegaf, M. Jafar Hafsah, Pramono Edhie Wibowo, Indrawati Sukadis, Melani Leimena Suharli, Sri Sumaryanti Budhisantoso, Johnny Allen Marbun, Max Sopacua, Fadjar Sampurno dan Ahmad Yahya. Serta Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, dan Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Edhie Baskoro Yudhoyono.

Didalam suratnya, SBY meminta Hinca Pandjaitan, untuk menyampaikan beberapa hal kepada para kader Demokrat di seluruh tanah air terkait kondisi terkini dirinya yang tengah mendampingi sang istri Ani Yudhoyono menjalani perawatan di Singapura.

SBY menulis “Pertama, dengan tidak dapatnya saya berjuang secara fisik bersama caleg dan kader Demokrat dalam kampanye lanjutan Pemilu 2019 ini, saya harap semangat para caleg Demokrat tidak berkurang. Pada hakikatnya, hati saya tetap bersama kader dan caleg Demokrat dalam perjuangan yang penting ini.”

“Saya pribadi, juga Ibu Ani yang tengah menjalani pengobatan dan perawatan kesehatan, tetap berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga perjuangan mulia para kader dan caleg Demokrat berhasil dengan baik. Saya tahu, dua bulan ke depan, adalah saat yang menentukan bagi partai dan caleg Demokrat,” tulisnya.

“Seperti yang selama ini saya lakukan bersama Ibu Ani, sebenarnya saya sangat ingin untuk secara fisik berada di lapangan, berjuang bersama kader dan caleg Demokrat sekalian. Namun, Allah tidak mengijinkan, karena saya harus mendampingi pengobatan dan perawatan kesehatan Ibu Ani yang dilakukan secara intensif saat ini.

“Pesan dan harapan saya, teruslah berjuang dengan gigih dan lakukan perjuangan itu dengan cara-cara yang baik, cerdas dan tepat. Dengarkan harapan dan aspirasi rakyat, kemudian perjuangkanlah dalam Pemilu 2019 ini,” imbuh Presiden RI keenam ini.

Lanjut SBY, jika kelak para Caleg terpilih menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota, agar mewujudkan dan membuktikan semua yang dikampanyekan itu.

Poin kedua, SBY mengatalan meskipun secara fisik dirinya tidak bisa aktif dalam kampanye di lapangan, namun dia percaya bahwa Partai Demokrat tetap memiliki peluang besar untuk meraih suara yang telah ditargetkan. SBY sangat yakin, instruksi yang dia keluarkan kepada jajaran partai untuk meningkatkan intensitas dan efektivitas kampanye pemenangan pemilu akan dapat dijalankan dengan baik.

“Saya juga yakin bahwa dengan strategi dan taktik pemenangan pemilu yang telah dibekalkan kepada para caleg, dan yang kini tengah dilaksanakan, sukses akan dapat diraih. Disamping itu, 14 prioritas yang ditawarkan kepada rakyat dan akan
diperjuangkan oleh Partai Demokrat untuk dilaksanakan oleh Presiden mendatang beserta pemerintahan yang dipilihnya adalah jawaban dari apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia,” katanya.

Karenanya, sekali lagi saya yakin Partai Demokrat bukan hanya siap memenangkan Pemilu 2019 ini, tetapi dengan ijin dan pertolongan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Partai Demokrat akan sukses dengan gemilang. Demokrat tidak hanya pandai berjanji, tetapi pernah memberi bukti ketika berada di pemerintahan. Kedepan, jajaran kepemimpinan dan kader-kader Demokrat akan meraih sukses yang sama, karena semua kebijakan dan program yang dilakukan
merupakan aspirasi dan harapan rakyat kita. Juga jawaban dan solusi atas semua persoalan yang mereka hadapi,” sambungnya.

Persaingan Pilpres yang Keras

Didalam suratnya SBY juga menyinggung soal konstelasi pilpres. Dikatakan SBY, dalam pengamatannya Pemilihan Presiden tahun 2019 ini, jauh lebih keras dibandingkan dengan pilpres-pilpres di era reformasi sebelumnya. Polarisasi nampak lebih tajam, disertai hubungan antar identitas yang makin berjarak. Jika situasi ini berkembang makin jauh dan melampaui batas kepatutannya, SBY khawatir kerukunan dan keutuhan sebagai bangsa akan retak. Hal itulah yang harus dicegah untuk tidak terjadi di negeri tercinta ini.

“Oleh karena itu, saya berpesan kepada jajaran Partai Demokrat untuk ikut berperan secara aktif agar keseluruhan rangkaian Pemilu 2019 ini berlangsung secara aman dan damai. Ikutlah pula memastikan agar pemilu ini juga berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Pemilu memang keras, tapi tak sepatutnya menimbulkan perpecahan dan disintegrasi. Diperlukan tanggung jawab dan jiwa besar kita semua, utamanya para elit dan pemimpin bangsa,” katanya.

“Dalam pilpres-pilpres sebelumnya, saudara-saudara kita rakyat Indonesia, pemegang kedaulatan yang sejati, menunjukan kearifan dan kematangannya dalam pelaksanaan pemilu sehingga semuanya berlangsung secara damai, tertib dan lancar. Tidak terjadi pula benturan fisik di lapangan yang sangat tidak kita hendaki. Semoga praktek berdemokrasi yang baik seperti itu dapat dijaga dan dilaksanakan kembali dalam pemilu tahun 2019 ini,” lanjutnya.

Terakhir, SBY berpesan kepada kepada segenap kader partai bintang mercy, melalui Sekjen Hinca Pandjaitan, untuk menyampaikan salam hangat dan sayang dari SBY dan Ibu Ani kepada seluruh kader dan caleg Demokrat, serta kepada seluruh rakyat Indonesia.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Politik

Sumbawa dan Bima Masuk Zona Merah Kerawanan Pilkada 2020

Published

on

By

[Foto: ntb.bawaslu.go.id]
tabulanews.id – Bawaslu RI mengeluarkan hasil pemetaan indeks kerawanan Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di 270 daerah seluruh Indonesia. Di Provinsi NTB sendiri dari tujuh daerah Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada, dua daerah masuk dalam zona merah daerah kerawanan tinggi.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid membenarkan dua daerah di NTB tersebut jadi zona merah kerawanan pilkada 2020. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. “Kita ada dua Kabupaten yang masuk klaster kerawanan tinggi, Sumbawa dan Bima. Lima daerah lainnya kategorinya sedang,” ungkap Khuwailid.

Kerawanan di Pilkada Sumbawa masuk dalam dimensi sosial, dengan skor mencapai 61,11. Kemudian Bima masuk pada dimensi kerawanan politik dengan skor 62,26. “Kalau angkanya 60 keatas itu masuk kerawanan tinggi, sedangkan 60 kebawah itu sedang. Nah lima daerah itu berada pada angka 60 kebawah skornya,” jelas Khuwailid.

Dengan pemetaan indeks kerawanan dalam pelaksanaan pilkada itu. Bawaslu kemudian merancang strategi pengawasannya untuk dua daerah tersebut. Sehingga potensi-potensi timbulnya gesekan ditengah pelaksanaan pilkada bisa diminimalisir.

“Dengan adanya indeks kerawanan ini, ada yang masuk kategori sedang dan tinggi, maka dari sana kita buat pemetaan setrategi pengawasan yang tepat, harus diukur dari indeks kerawanan itu,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Khuwailid, karena pilkada serentak 2020 digelar ditengah pandemi Covid-19. Maka Bawaslu juga memasukkan indikator pandemi sebagai penilaian dalam penyusunan indeks kerawanan. “Pada dimensi Pandemi Covid-19 ini, kita masuk rawan sedang, skornya antara 34-53,” sebutnya.

Kondisi infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi, yakni jaringan internet juga ikut dipotret Bawaslu. Dari 732 dewasa di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 itu. Terdapat 202 desa yang memiliki masalah terkait dengan jaringan internet.

“Jadi ada 202 Desa yang mengalami gangguan jaringan internet, ya tidak bagus. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana proses pilkada yang berakses, lebih-lebih ditengah pandemi ini, koordinasi banyak menggunakan jaringan internet,” ujarnya.

Continue Reading

Politik

Musda Golkar NTB Kembali Ditunda yang Ketiga Kalinya

Published

on

By

Pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD I Partai Golkar diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.
tabulanews.id – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar NTB kembali diundur lagi untuk yang ketiga kalinya. Pelaksanaan Musda diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.

Ketua Panitia Musda Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi, kemarin membenarkan perihal penundaan kembali pelaksanaan Musda Golkar NTB dari tanggal 22 menjadi tanggal 28 Maret. “Ya benar ditunda jadi tanggal 28,” unjarnya singkat menjawab wartawan.

Dari informasi yang beredar bahwa selain Musda diundur lagi sampai tanggal 28, lokasi Musda yang semula akan digelar di Kota Mataram. Informasi yang diserap tabulanews.id, lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali.

Isvie yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaku tak mengetahui jika lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali. Karana sampai sejauh ini ia mengaku belum mendapatkan konfirmasi terkait dengan lokasi Musda. Ia hanya baru mendapatkan pemberitahuan tentang waktu pelaksanaan Musda yang kembali diundur. “Nah kalau soal lokasi saya belum tahu,” katanya.

Baca Juga: Pimpin Golkar NTB, Ahyar Pastikan Tak Ada Perombakan Pimpinan DPRD

Ketika ditanya lebih lanjutnya terkait alasan dibalik penundaan Musda Golkar NTB tersebut sampai dilakukan sebanyak tiga kali. Apakah penundaan tersebut kaitannya dengan belum solidnya pemilik suara pemilih ketua DPD I Golkar NTB supaya dilakukan secara aklamasi, sesuai dengan arahan dari DPP Golkar. Namun oleh Isvie nggan untuk memberikan jawaban terkait hal itu, ia beralasan penundaan itu menjadi ranah kewenangan DPP.

Namun demikian, seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa penundaan Musda Golkar NTB tersebut tidak lepas dari tingginya dinamika politik yang terjadi dalam internal partai beringin tersebut, terutama dalam hal kaitannya dengan pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB. Diketahui ada dua kandidat yang tengah bersaing sengit yakni Bupati Lombok Tengah, H. Suhali FT dan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Diketahui DPP Golkar menginginkan bahwa proses Musda Golkar NTB dapat berlangsung secara aklamasi. Namun sampai saat ini belum ada tercapai kesepakatan diantara para pemilik suara siapa yang disepakati untuk diaklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar NTB.

Karena itu, DPP Golkar pun memanggil Ketua DPD I Golkar NTB dan 10 Ketua DPD II, dan organisasi saya pendiiri dan yang didirikan. Selain itu para kandidat calon Ketua DPD juga ikut dipanggil ke DPP untuk memutuskan sekenario aklamasi dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB.

Akan tetapi dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Azis Syamsuddin itu tidak mendapai kesepakatan untuk dilakukan aklamasi. Karena keinginan DPP berbeda dengan keinginan dari mayoritas DPD II. DPP menginginkan Ahyar Abduh untuk diaklamasikan sebagai Ketua Golkar, akan tetapi delapan DPD II masih menginginkan Suhaili kembali memimpin Golkar NTB.

“Artinya apa, Musda ini ditunda karena suara ini belum bulat untuk aklamasi ke Ahyar Abduh, jujur saja kita sampaikan, supaya berita ini jangan bias, ini DPP yang bicara,” ungkap Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi.

Continue Reading

Politik

Patuhi Larangan Pengumpulan Massa, Pasangan Joda Akbar Tunda Deklarasi

Published

on

By

[Foto: Pasangan Djohan Sjamsu - Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini]
tabulanews.id – Ancaman mewabah virus corona atau covid-19 juga ikut mempengaruhi tahapan Pilkada, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh partai politik dalam proses menentukan dukungan pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilkada serentak 2020.

Pasangan Djohan Sjamsu – Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini.

Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto mengungkapkan, menyikapi situasi dan kondisi yang tengah berkembang terkait ancaman penularan virus corona itu membuat paket Joda Akbar memilih menunda deklarasi sedia akan digelar akhir Maret. “Deklarasi paket Joda Akbar akhir Maret ini kita tunda,” katanya.

Dalam pertemuan bersama paket Joda Akbar dan parpol koalisi, diambil keputusan terkait penundaan deklarasi paket Joda Akbar di Pilkada KLU. Hal itu sesuai arahan dan himbauan dari pemerintah agar tidak ada aktivitas maupun kegiatan dilakukan masyarakat dengan melibatkan banyak peserta hingga akhir Maret.

Baca Juga: Penentuan Wakil, Najmul Dalam Tekanan Parpol

Ditegaskan, paket Joda Akbar sedia sudah siap menggelar deklarasi akhir Maret. Berbagai persiapan dan langkah untuk deklarasi sudah dilakukan. Tetapi apa yang terjadi dengan mewabah virus korona tersebut, tentu diluar apa perkiraan pihaknya. “Tentu ini diluar dugaan kami,” terang Anggota DPRD NTB dapil Lobar – KLU tersebut.

Namun demikian, Pihaknya belum memutuskan kapan deklarasi paket Joda Akbar akan dijadwalkan ulang. Pasalnya, Pihaknya tentu harus melihat dan mencermati kondisi dan situasi di daerah kedepan dengan ada ancaman mewabah virus corona tersebut. “Kapan deklarasi kita jadwalkan kembali. Tentu kami lihat situasi daerah ke depan,” terangnya.

Walau demikian. Dia memastikan pembentukan tim pemenangan dari parpol koalisi dan relawan paket Joda Akbar terus berjalan. Bahkan, Pihaknya berencana dalam pekan ini akan melantik dan mengukuhkan tim relawan pemenangan paket Joda Akbar di sejumlah kecamatan di KLU.

Tetapi tentunya, kata dia, kegiatan itu akan tetap mengacu dan mengikuti arahan dari Pemerintah terkait larangan mengumpulkan banyak orang dalam satu lokasi. Sehingga pihaknya tentu akan menyesuaikan hal itu dengan arahan dan petunjuk pemerintah daerah.

“Pengungkuhan tim relawan di sejumlah kecamatan kita lakukan skala kecil saja. Sesuai arahan dari pemerintah terkait ancaman virus corona ini,” imbuhnya.

Dia memastikan paket Joda Akbar sudah final didukung dan diusung koalisi empat partai yakni Gerindra, PKB, PKS dan PDIP. Direncanakan SK rekom dukungan misalnya dari DPP Gerindra akan diterbitkan serentak awal April. Begitu juga dengan parpol lain kemungkinan terbit April mendatang. “April ini SK rekom untuk paket Joda Akbar terbit,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending