Connect with us

Sosial Budaya

Habib Rizieq Serukan Massa Aksi Bela Tauhid Bersiap Kepung Istana

Published

on


tabulanews.id – Kontroversi pembakaran bendera diduga milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Banser NU berbuntut panjang. Sejumlah aksi bertajuk bela tauhid sebagai respon atas pembakaran bendera dilakukan di sejumlah tempat di Indonesia. Mulai dari Jakarta, Solo, Aceh, Mataram, dan berbagai tempat lainnya.

Aksi bela tauhid sepertinya akan semakin besar karena mendapat dukungan langsung dari tokoh Front Pembela Islam, Rizieq Sihab.
Rizieq yang kini masih berada di Arab Saudi melalui akun twitternya menyerukan kepada FPI khususnya dan umat Islam umumnya agar mengobarkan bendera tauhid.

“Cabang FPI di seluruh Indonesia, wajib mengibarkan bendera dan panji rasulullah SAW di posko-posko FPI. Himbauan juga untuk simpatisan FPI dan mujahid-mujahidah 212, umumnya umat Islam Indonesia untuk pasang dan mengibarkan bendera serta panji Rasulullah SAW,” imbau Rizieq.


Himbauan Rizieq seakan menjadi persiapan menuju aksi puncak bela tauhid yang akan dilaksanakan pada jumat (2/11/18). Massa aksi bela tauhid menurut rencana akan mengadakan long march dari Istiqlal ke istana.


“Ayo hadiri aksi puncak bela tauhid 211. Jum’at, 2 Nopember 2018. Salat Jum’at di Istiqlal, dilanjutkan dengan long march ke istana,” seru Rizieq. Belum jelas apa yang menjadi tuntutan oleh aksi ini sehingga membidik istana sebagai tujuan aksinya. Tidak jelas juga apa hubungan istana dengan peristiwa pembakaran sehingga istana menjadi sasaran aksi.


Aksi bela tauhid adalah respon terhadap respon pembakaran bendera diduga HTI oleh Banser pada peringatan Hari Santri 2018 di Garut. Pembakaran ini menjadi viral di media sosial dan menjadi kontroversi karena ada isu menyatakan yang dibakar bukan bendera HTI, tetapi bendera panji Rasulullah bertuliskan kalimat tauhid.


Di beberapa daerah, pembakaran itu direspon dengan aksi bertajuk bela tauhid. Salah satunya terjadi di mataram. Massa yang menamakan diri Aliansi Umat Islam NTB melakukan aksi bela kalimat tauhid pada Jumat (26/10/18).


Aksi semacam ini memutar kembali memori publik pada aksi bela islam berjilid-jilid dalam kasus penistaan agama oleh Ahok jelang Pilkada DKI 2017. Seperti diketahui, aksi tersebut tidak hanya dilakukan di Jakarta, tapi juga menjalar ke daerah-derah di seluruh Indonesia.


Kini, intensitas aksi yang sama tidak menutup kemungkinan terjadi lagi. Apalagi aksi bela tauhid juga mendapat dukungan penuh dari Rizieq Sihab yang digadang-gadang menjadi imam besar oleh pendukungnya.


Kesuksesan aksi bela Islam dalam kasus Ahok jelas tidak bisa lepas dari kemampuan Rizieq Sihab menggalang kekuatan elemen umat Islam. Oleh karena itu, dukungan Rizieq terhadap aksi bela tauhid berarti besar secara moral untuk melihat ke mana muara arah gerakan ini.


Perayaan Identitas

Pasca peristiwa pembakaran bendera diduga HTI, permintaan pasar terhadap berbagai atribut pernak-pernik meningkat pesat. Mulai dari bendera, kaos, topi, dan lain sebagainya. Mendadak muncul gelombang dorongan di kalangan sebagian umat Islam untuk mengartikulasikan identitas keislamannya.


Sebagian umat Islam merasa perlu membuat garis demarkasi antara kelompoknya dengan kelompok lain, bahkan kelompok yang masih seagama dengannya dalam hal tingkat militansi terhadap agama. Tingginya permintaan tehadap aksesoris berkalimat tauhid tidak bisa dikategorikan untuk membuktikan siapa yang lebih islami, tetapi lebih kepada peristiwa upaya membangun identitas kelompok.


Identitas menurut Barker (2000) dapat dimaknai melalui tanda-tanda selera kepercayaan sikap dan gaya hidup. Identitas bukanlah sebuah entitas yang tetap, namun merupakan sebuah konstruksi diskursif yang berubah maknanya menurut ruang dan waktu pemakaian.


Identitas dianggap personal sekaligus sosial dan menandai bahwa kita sama atau berbeda dengan orang lain. Dalam peristiwa aksi bela tauhid dapat dimaknai sedang terjadi upaya membangun dan merayakan identitas kolektif sebuah kelompok. Ke mana muara perayaan identitas ini kemudian? Kita patut menunggu apa yang akan terjadi pada Jumat pekan depan.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Sosial Budaya

Tanah Pecatu Desa Leming Diduga Dijual Oknum Masyarakat

Published

on

By

[Foto: Tanah Pecatu Desa Leming yang Terletak di Embung Kandong. Tanah Berupa Sawah ini Diduga Dijual oleh Oknum Masyarakat Setempat dengan Sepengetahuan Pemerintah Desa]
tabulanews.id – Tanah pecatu Desa Leming yang terletak di Dusun Wise diduga dijual oleh oknum masyarakat setempat. Tanah pecatu yang menjadi aset desa tersebut berjumlah 41 are. Sementara luas tanah pecatu yang sudah dijual oknum seluas 7 are. Berdasarkan dokumen jual beli yang diterima tabulanews.id , tanah seluas 7 are tersebut dijual seharga Rp 60.000.000.

Di dalam dokumen jual beli antara oknum dengan pembeli juga ikut menandatangani Kepala Desa Leming, Ketua BPD Leming, dan Kepala Kewilayahan Wisa sebagai pihak yang mengetahui. Ini menarik mengingat pemerintah desa adalah pihak yang seharusnya mempertahankan tanah tersebut sebagai aset desa.

Subawai, Ketua BPD desa Leming yang diminta konfirmasi terkait dugaan penjualan tanah desa tersebut tidak menjawab ketika dihubungi melalui aplikasi WhatsApp (WA) pada Selasa (16-2-21). Subawai hanya membaca pesan yang disampaikan tabulanews.id, tapi tidak memberikan komentar terkait penjualan tanah. Sementara itu, Camat Terara, Husnuddu’a, SP yang diminta pendapat masalah transaksi tanah pecatu justru mempertanyakan status tanah dimaksud.

“Kalau masalah tanah pecatu, yang Kami pegang adalah (data) yang ada di aset pemda. Sedangkan yang tidak ada di aset pemda, maka Kami tidak berani mengklaim sebagai pecatu,” ungkapnya. Ketika ditanya apakah Pemerintah Desa Leming pernah konsultasi ke pihak kecamatan terkait masalah status tanah sebelum mengesahkan transaksi jual beli, Husnuddu’a tidak memberikan jawaban tegas. Camat hanya memberikan penjelasan tambahan  masalah status tanah.

“Mungkin statusnya adalah tanah GG (Government Grant). Kalau masalah status, tetap harus koordinasi dengan (dinas pengelolaan) aset. Kalau bukan ada tercatat di aset, maka kami juga tidak bisa intervensi,” jawabnya diplomatis.

Sementara itu masyarakat yang mengetahui tanah pecatu milik desa dijual tidak tinggal diam. Samsul Hadi, salah satu tokoh pemuda Desa Leming menyatakan persoalan ini harus jadi atensi masyarakat dan pemerintah karena menyangkut kepentingan umum.

“Kalau benar telah terjadi penjualan tanah pecatu, maka ini harus diungkap karena sangat merugikan masyarakat. kami minta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait untuk turun ke lapangan mengawal persoalan ini,” pungkasnya.

“Pemerintah desa dan BPD juga harus menjelaskan ke masyarakat supaya duduk perkara dugaan jual beli aset desa ini jelas,” tambah Moh. Ali Imran, tokoh pemuda desa Leming lainnya.

Continue Reading

Sosial Budaya

New Normal di Pantai Lawata, Nasib Pedagang Belum Membaik

Published

on

By

[Foto: Suasana Pantai Lawata]
tabulanews.id – Keberadaan pandemi Covid-19 membuat banyak pedagang yang kehilangan mata pencaharian, terutama pedagang yang ada di Pantai Lawata. Penutupan lokasi Pantai Lawata yang berimbas pada sepinya pengunjung menjadi pemicu utama banyak pedagang terpaksa berhenti berjualan.

Menurut pengakuan pegawai Dinas Pariwisata Kota Bima yang bertugas di pantai Lawata, pada saat new normal Pantai Lawata menerapkan kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Misalnya, pengunjung wajib menggunakan masker dan kami dari dinas pariwisata menyediakan alat tes suhu tubuh dan pemerintah mengambil kebijakan menaikkan tiket masuk dari Rp3000 menjadi Rp8000 untuk mengurangi padatnya pengunjung.

Memang, adanya Covid-19 pendapatan pedagang menurun drastis. Meskipun new normal sudah diberlakukan, tidak ada perubahan signifikan, jumlah pengunjung pun belum meningkat. Padahal, pemerintah Kota Bima sudah menetapkan waktu berkunjung di kawasana Pantai Lawaata mulai pukul 10.00-22.00 wita.

Selama masa pendemi destinasi Pantai Lawata ditutup selama kurang lebih tiga bulan dan baru dibuka baru-baru ini. Selama tiga bulan di masa pandemi, pemerintah daerah setempat melarang warga untuk berjualan di kawasan tersebut. Itulah yang menyebabkan para pedagang kaki lima merasakan beban yang berat, yang masih terasa sampai sekarang, walaupun new normal sudah diterapkan.

Nurlaila, salah seorang pedagang warung kopi di Pantai Lawata, mengeluhkan hal ini. Sehari-hari, biasanya, wanita berusia 40 tahun ini menjajakan berbagai macam minuman. Namun, sejak Covid-19 mewabah, yang menyebabkan ditutupnya Pantai Lawata, ia terpaksa beralih profesi menjadi penjual es batu di rumahnya.

“Saya tidak pernah lagi jualan minuman di Pantai Lawata semenjak korona. Saat ini saya hanya jualan es batu. Suami saya kebetulan di Kalimantan, tapi kan sudah nggak bisa pulang sudah lima bulan,” tutur Nurlaila.

Nasib serupa dialami oleh Parjo pedagang asal Jawa yang biasa berjualan di Pantai Lawata. Sejak pandemi ini, ia mengaku tidak punya pendapatan karena ia tidak punya jenis jualan lain selain bakso. “Saya berharap korona cepat berlalu agar masyarakat ramai berkunjung di Pantai Lawata,” harapnya. Dengan diterapkan new normal oleh pemerintah, ia pun berharap masyarakat yang berkunjung ke Pantai Lawata bisa normal seperti biasanya.

Memang, kerinduan untuk berkunjung ke pantai tidak bisa dipungkiri. Seperti yang dirasakan Warningsi, salah satu pengunjung di Pantai Lawata.  “Yah, kita tidak bersikap seperti sebelum pandemi. Setelah ini, kesadaran akan kesehatan semakin tinggi. Kalau saya berpikir secara logis, saya takut akan adanya Covid-19 ini, tapi yah mau gimana lagi? Saya  sudah sangat bosan di rumah,” ungkapnya. Sebagai masyarakat biasa, ia berharap korona cepat berlalu dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sediakala.

Penulis:

Muhammad Najammudin; Nurahmawati; Sandi Rahmawati; Sri Wardani; Yeni Rahmawari

Editor: Ahmad Sirulhaq

 

Continue Reading

Sosial Budaya

Anak Terpapar Covid-19 Tertinggi Kedua Nasional, Ombudsman Minta Pemda NTB Lebih Serius

Published

on

By

[Foto: ombudsman.go.id]
tabulanews.id – Jumlah pasien anak yang dinyatakan positif terpapar Covid-19 di wilayah NTB mencapai hampir 90 orang. Hal ini mengindikasikan pentingnya upaya khusus dan lebih serius bagi pencegahan penularan Covid-19 pada anak.

“Pemerintah harus lebih semaksimal lagi melakukan pencegahan sebaran atau peningkatan anak penderita Covid-19,” ujar Asisten Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, M. Rosyid Rido, Kamis (4/6).

Diketahui dari 90 anak yang terpapar Covid 19 di NTB, bahkan 3 orang diantaranya meninggal dunia dan bahkan usianya dibawah 1 tahun. Dalam catatan Ombudsman RI Perwakilan NTB sendiri, jumlah pasien anak ini merupakan terbanyak kedua secara nasional setelah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan catatan yang diperoleh, terpaparnya sejumlah anak-anak lebih dikarenakan kecerobohan sistem sosial, karena hampir tidak terdapat riwayat kasus carier dari orang tua maupun keluarga si anak. “Artinya potensi sebaran lokal yang mendominasi,” kata Ridho.

Karena itu Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penanganan yang lebih maksimal untuk menangani penyebaran virus Covid-19 kepada anak-anak dengan memaksimalkan protokol atau panduan penanganan anak-anak terhadap Covid -19 yang dikeluarkan Gugus Tugas maupun kementerian atau lembaga.

“Dari pengamatan lapangan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan NTB, kurang baiknya kesadaran sejumlah orang tua dalam menjaga potensi sebaran Covid-19, dapat diminimalisir dengan upaya pencegahan yang masiv dari pemda,” katanya.

Menurut Rido, pola sosialisasi yang lebih khusus dalam pencegahan sebaran dengan menggunakan konsep komunikasi yang ramah anak dan mudah dimengerti para orang tua sangat penting dilakukan. Hal ini perlu dilakukan disejumlah titik, antara lain pusat-pusat keramaian dan ibadah, area pendidikan dan bahkan area kesehatan.

“Ini yang masih minim kami lihat di lapangan,” kata Rosyid Rido.

Pemerintah juga harus secara ketat mengawasi pusat-pusat keramaian, seperti mall dan pusat hiburan agar memajang himbauan khusus bagi keselamatan anak-anak. Karena ternyata tidak hanya cukup meminta masyarakat mematuhi himbauan untuk melaksanakan social distancing dan physical distancing saja yang sulit dipahami sebagain orang.

“Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB juga mendorong agar tim gugus tugas memperkuat data untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 terus bertambah menjangkiti anak-anak,” serunya.

Terakhir disampaikan Rido, bahwa Pemerintah daerah juga penting untuk melakukan analisa yang mendalam untuk memulai aktifitas layanan pendidikan di sekolah. Proses belajar mengajar jarak jauh tetap dilakukan evaluasi secara berkala agar tidak mengurangi kualitas pendidikan.

“Termasuk dalam proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di area sekolah-sekolah dan di area penanganan kesehatan, seperti rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan lainnya dengan memperhatikan secara ketat protokol atau panduan penanganan anak-anak terhadap Covid -19 yang dikeluarkan Gugus Tugas maupun kementerian atau lembaga. Selain itu perlu dibangun satu sistim Reaksi Cepat yang secara khusus bagi penanganan laporan masyarakat terkait anak-anak korban Covid-19,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending