Connect with us

Advertorial

HBK Serukan Anggota Dewan Gerindra Lunasi Janji Kampanye ke Rakyat

Published

on

H. Bambang Kristiono (12/10/19)

Tabulanews.id –  Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) DPP Partai Gerindra H. Bambang Kristiono, (HBK) mengucapkan selamat kepada kader-kader terbaik partai besutan Prabowo Subianto tersebut yang telah mendapat amanah dari masyarakat Pulau Lombok untuk menjadi anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing, baik di tingkat kabupaten/kota maupun Provinsi di NTB.

“Tentunya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita semua mampu menjadi wakil-wakil rakyat yang amanah, yang dapat dipercaya serta dapat diandalkan oleh segenap pemilih-pemilihnya,” ujar HBK di sela-sela kunjungannya di Mataram, NTB, Sabtu (12/10).

HBK yang juga Anggota DPR RI terpilih dapil NTB II Pulau Lombok menilai pertarungan politik, baik pileg dan pilpres sudah selesai. Saat ini segenap anggota dewan dari Partai Gerindra harus mulai fokus dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bersama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

HBK meyakini bersama kader-kader terbaik partai-partai lainnya di parlemen, dirinya menegaskan seluruh anggota dewan dari Partai Gerindra harus mampu bekerja sama, bersinergi; serta memberikan dorongan besar pada keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Lombok yang diwakilinya.

“Jadi, pertarungan yang harus kita lakukan sekarang hingga lima tahun ke depan adalah pertarungan dalam memberikan pelayanan serta dharma bakti terbaik kepada masyarakat Lombok yang kita wakili,” ujar HBK yang baru saja dilantik awal bulan lalu di Senayan, Jakarta.

HBK berharap pada pembagian AKD di DPR-RI nanti dirinya bisa merebut salah satu kursi pimpinan komisi agar janji-janji kampanyenya di pemilu lalu bisa direalisasikan dan dijalankan dengan lebih maksimal, yaitu mendorong pertanian Lombok kembali jaya seperti di era 80-an.

“Bersama kementerian terkait, Pemerintah Daerah serta Universitas-universitas yang ada di Lombok, kita akan mencoba membangun kerja-sama untuk memproduksi hasil-hasil pertanian unggulan, yang mampu menjadi jawaban serta jalan keluar dalam mengatasi problema pengangguran serta peningkatan kesejahteraan,” ucap HBK.

Selain itu, pihaknya juga mengajak segenap anggota DPRD terpilih untuk bergandengan tangan, bekerja-sama yang baik, tanggap terhadap aspirasi masyarakat, berjuang untuk meningkatkan keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan bagi segenap masyarakat Lombok yang kita wakili”, ajaknya.

Selanjutnya HBK juga memberikan instruksi khusus untuk waktu lima tahun ke depan, yakni menjalin kerjasama dan bersinergi dengan berbagai pihak dengan cara melakukan reses secara bersama-sama di Dapil yang HBK wakili.

HBK juga menekankan para legislator Partai Gerindra terpilih untuk memberikan bantuan dan pelayanan sosial kepada masyarakat Lombok secara bergotong-royong, serta membuat kumpulan-kumpulan internal untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi berkelanjutan.

Terkait menghadapi Pilkada serentak NTB yang bakal dilaksanakan pada 2020 mendatang, HBK menginstruksikan kepada seluruh pimpinan Partai Gerindra NTB untuk segera melakukan restrukturisasi dan penguatan kepengurusan sampai ke tingkat kepengurusan yang paling depan.

“Kalau perlu lakukan rotasi dan penyegaran-penyegaran serta harus ada badan independent yang berkonsentrasi mengurusi saksi-saksi di Pilkada serentak 2020 nanti,” perintahnya tegas sembari mengingatkan untuk selalu mengevaluasi dan mengkaji terus-menerus sejumlah kekurangan pada Pemilu kemarin.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Advertorial

Webinar Raperpres Tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Kontra Terorisme

Published

on

By

[Foto: Webinar Prodi HI Univerisitas Mataram Berkolaborasi dengan MARAPI Consulting & Advisory]
tabulanews.id – MARAPI Consulting & Advisory melakukan kerja sama dengan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram melaksanakan Webinar Raperpres tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Kontra Terorisme. Kegiatan ini dilaksanakan di hari Kamis, 26 November 2020 pada pukul 10.00 WITA melalui Zoom Meeting dan siaran langsung pada platform YouTube. Dihadiri oleh Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram, Dr. Muhammad Sood, S.H., M.H. dan Direktur Eksekutif MARAPI Consulting & Advisory, Benny Junito yang memberi sambutan webinar ini. Dengan mengundang pembicara dari Universitas Mataram, Komisi Nasional HAM, dan Yayasan Lembaga Badan Hukum Indonesia (YLBHI).

Syaiful Anam, S.IP., M.Sc. yang merupakan dosen Hubungan Internasional Universitas Mataram memulai diskusi dengan memaparkan pembahasan mengenai perspektif akademisi tentang nirkekerasan dan resolusi konflik, dilengkapi dengan penjelasan tentang bagaimana seharusnya TNI terlibat, dimana perlu adanya perluasan peran TNI dalam penanggulangan terorisme dan penggunaan kekuatan militer harus dijamin sebagai solusi terakhir. Pembicara selanjutnya adalah Amiruddin yang menjabat sebagai wakil ketua eksternal Komnas HAM yang membahas potensi dan perlindungan HAM TNI yang dilibatkan secara penuh dalam kontra terorisme. Perpres harus berkonsentrasi pada penindakan yang jelas. Tugas TNI mengatasi aksi terorisme bukan merupakan operasi militer selain perang. Setelahnya dilanjutkan pemaparan dari Wakil Ketua Yayasan Lembaga Badan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur dengan membahas peran YLBHI dalam pendampingan tersangka terorisme. Ia menambahkan bahwa penting untuk mengetahui sinergitas dan dialog yang baik antar lembaga yang didasarkan adanya goodwill politik negara dan pihak terkait. Ada sejumlah 197 peserta yang mendaftar pada webinar ini dan juga turut dihadiri oleh Lanud ZAM TNI AU, Detasemen Gegana, dan TNI AL Mataram.

Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menyatakan bahwa DPR sehar usnya menolak pembahasan Rancangan Per atur an Presiden tentang Pelibatan TNI gatakan pada webinar dalam penanganan aksi terorisme. Isnur juga meminta Presiden untuk tidak menandatangani Rancangan tersebut. Pernyataan ini disampaikan pada Webinar dengan tema “RAPERRES Pelibatan TNI Dalam Kontra Terorisme.” yang di selenggarakan MARAPI Consulting & Advisory bekerjasama dengan Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mataram pada Kamis 26 November 2020. Isnur lebih lanjut menyatakan bahwa “pemerintah perlu merumuskan kembali draft rancangan tugas TNI dalam Mengatasi aksi terorisme dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi yang concern terhadap masalah terorisme dan masyarakat sipil yang selama ini bekerja dalam penanganan kekerasan ekstrem.” “Sangat dibutuhkan upaya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan-undangan, sehingga aturan yang lahir selaras dengan aturan yang telah ada sebelumnya dan tidak men-galami tumpang tindih,” ungkap Isnur

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin dalam pa-parannya menyatakan bahwa Rancangan Perpres pelibatan TNI harus memperhatikan UU No 5./2018 Tentang Tindak Pidana Penanggulan Terorisme sebagai UU yang mengedepankan pendekatan penegakan hukum pidana (criminal justice system) sebagai landasan utama, bukan pendekatan militer. Sayangnya, menurut Amiruddin Rancangan Perpres yang dibuat berdasarkan UU No 5/2108 Pasal 43 (i), isinya justru bertolak belakang dengan pendekatan penegakan hukum pidana da-lam UU tersebut. Raperpres ini lebih mengedepankan operasi militer dengan memasukan pe-nangkalan, penindakan dan pemulihan yang merujuk kepada UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Padahal menurut U No 5/2018, aspek pencegahan bisa dilakukan oleh BNPT dan Lembaga negara lainnya sebagai upaya preventif. Sehingga Ketika Rancangan Perpres mencantumkan tiga fungsi di atas, maka otomatis bertabrakan dengan penegakan hukum yang ada di dalam UU No 5/2018. Amiruddin menyimpulkan bahwa Rancangan ini dibuat dengan mengacu pada pendekatan operasi militer. “Saya mengusulkan rancangan Perpres hanya mengatur aspek penindakan saja. Maka Perpres harus dibuat seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya soal kategori atau koridor penindakan yang boleh dilakukan oleh TNI apa saja. Sehingga dibuat lebih clear dan tidak sumir, agar TNI yang bertindak tidak ragu-ragu dalam melaksanakan tugas OMSP da-lam menghadapi terorisme,” ungkap Amiruddin.(**)

 

Continue Reading

Advertorial

15 Tahun JAFF Hadir di 15 Kota di Indonesia, Lombok Timur Salah Satunya

Published

on

By

[Foto: ig: @jaffjogja)
tabulanews.id – 15 Tahun Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) mengusung tema Kinetic. Seperti yang dikutip berdasarkan akun official Instagram JAFF @jaffjogja, Kinetic merujuk kepada gerak gugus material yang menghasilkan kekuatan maupun energi. Kinetic juga merupakan karakter asal sinema yang pada hakikatnya mempertontonkan ilusi gerak. Dalam situasi pandemi saat ini, dibutuhkan gerak aktif untuk mereka yang paling membutuhkan bantuan di tengah krisis.

Dalam tahun ke-15 ini pula, JAFF akan hadir di 15 Kota di Indonesia membawa 129 film dari 29 negara untuk menjumpai komunitas-komunitas film di daerah, mulai dari Aceh, Padang, Lampung, Bandung, Tegal, Yogyakarta, Jember, Klungkung, Balikpapan, Makasar, Palu, Sumbawa, Lombok Timur, Kupang dan Papua. Untuk di Lombok Timur, JAFF akan bekerjasama dengan komunitas film, Ruang Tengah Creative.

Selain dengan pemutaran film official JAFF, agenda 15th JAFF di Lombok Timur juga akan diramaikan oleh 15 film dari sineas-sineas lokal dan diskusi bersama Pengamat dan Kritikus Film dengan mengangkat tema “Film: Dilema Ideologis antara Idealisme dan Pasar”. 15th JAFF di Lombok Timur akan diselenggarakan mulai tanggal 26-28 November 2020 di SMAN 2 Selong.(**)

Continue Reading

Advertorial

Melalui Proyek Yes I Do, 32 Perkawinan Anak Berhasil Digagalkan di Sukabumi, Rembang, dan Lombok Barat

Published

on

By

[Foto: Yayasan Plan International Indonesia]
tabulanews.id – Gerung, 17 Oktober 2020 – Lewat Yes I Do, Plan International Indonesia (Plan Indonesia) telah berhasil menggagalkan 32 kasus perkawinan anak di tiga Kabupaten yakni Sukabumi, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Rembang. Jumlah kasus ini merupakan 24 persen dari total 168 kasus kekerasan pada anak yang berhasil dilaporkan ke Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD).

Yes I Do merupakan proyek Plan Indonesia bersama aliansi Yes I Do, yang terdiri atas Lembaga Perlindungan Anak dan Remaja (LPAR), Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), dan Rutgers WPF Indonesia. Tujuan proyek Yes I Do  adalah pengurangan angka perkawinan usia anak, kehamilan remaja, dan sunat perempuan.

Dini Widiastuti, Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia menyampaikan dalam sambutan virtual bahwa berakhirnya proyek Yes I Do bukan akhir dari perjuangan aktor perubahan, melainkan langkah awal untuk masyarakat bisa bergerak mandiri.

“Acara ini kami persembahkan khususnya untuk para aktor perubahan dari proyek ini. Plan Indonesia sendiri akan melanjutkan kampanye cegah perkawinan usia anak hingga akhir 2021” tambah Dini.

Hingga 2020, proyek Yes I Do berhasil mendorong terciptanya 12 Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) beranggotakan 302 orang di Sukabumi, Lombok Barat, dan Rembang. Plan Indonesia turut menggerakan masyarakat untuk menciptakan iklim yang responsif terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Sebanyak 168 kasus kekerasan terhadap anak telah dilaporkan oleh masyarakat kepada KPAD, 78 persen di antaranya merupakan kasus perkawinan usia anak, dan 32 persen telah berhasil dicegah.

Selama empat tahun implementasi program, Plan Indonesia beserta mitra, seperti LPAR dan PUPUK telah meningkatkan kapasitas 500 agen perubahan yang terdiri dari anak, kaum muda, dan orang dewasa. Plan Indonesia juga mengadvokasi pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran desa untuk KPAD. Upaya ini menghasilkan anggaran  lebih dari 200 juta rupiah yang teralokasi ke dua belas desa dampingan. Selain itu, advokasi kepada pemerintah kabupaten juga disambut dengan komitmen yang luar biasa, yakni dengan disahkannya Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, Peraturan Daerah tentang Peningkatan Usia Perkawinan (PUP), dan Peraturan Bupati tentang Sekolah Ramah Anak.

Budi Kurniawan, Manajer Proyek Yes I Do Yayasan Plan International Indonesia, menyatakan bahwa kini saatnya pemerintah desa lain mencontoh praktik baik yang ada. “Anak yang bahagia menjadikan masyarakat sejahtera. Kami di Plan Indonesia ingin menguatkan serta meneguhkan komitmen dan semangat untuk terus mempertahankan dan melanjutkan apa yg sudah diraih ini. Kami berharap aktor-aktor perubahan ini juga mengerti kapan perlu membantu desa dan masyarakat di tempat lain untuk mereplikasi apa yg telah mereka buat, demi penyebaran dampak baik yang lebih luas,” ujar Budi.

Plan Indonesia juga mengedukasi lebih dari tujuh juta orang tentang bahaya perkawinan usia anak melalui berbagai kegiatan kampanye, acara kesenian, artikel, serta film pendek ‘Suara Kirana’, dan masih banyak lagi. Film Suara Kirana sendiri merupakan hasil kerja sama dengan para sineas dan pelakon film, seperti Laras Sardi, Dhea Seto dan Jourdy Pranata, yang memiliki kekhawatiran serupa akan maraknya perkawinan usia anak di Indonesia. (***)

Continue Reading

Trending