Connect with us

Politik

Indeks Kerawanan Pilkada di Mataram Masuk Kategori Rendah

Published

on

[Foto: Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri]
Tabulanews.id – Sesuai hasil kajian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Mataram, indeks kerawanan pada Pilkada Mataram masuk kategori rendah. Posisi indeks kerawanan Pilkada Mataram berada pada angka 3 (rendah). Kendati demikian, hal itu tetap menjadi atensi Bawaslu kota Mataram dalam mensukseskan Pilkada yang digelar 23 September 2020 mendatang.

Ketua Bawaslu Kota Mataram Hasan Basri mengatakan, indeks kerawanan pada Pilkda Mataram memang masih di angka 3 yang masuk dalam kategori rendah. Kategori indeks kerawanan tertinggi beraada pada angka/poin 6.”Kita (di Mataram) masih rendah, yang paling rawan masih di daerah Lombok Tengah di angka 5,” kata Hasan Kamis (27/2/2020)

Baca Juga: Potensi Benturan Pilkada 2020 Lebih Besar Dari Pemilu 2019

Ada pun untuk indikator kerawanannya kata Hasan, pertama perlu diatensi masalah netralitas ASN (aparatur sipil negara). Kedua kata dia, perlu juga diatensi di penyelenggara pemilu dan peserta kontestasi antar calon yang ikut dalam perhelatan Pilkada mendatang. “Tiga indikator ini memang harus diatensi,” sebutnya.

“Tapi kan kita belum breakdown semua indikator ini. Ada juga beberapa yang perlu diatensi, berupa money politic (politik uang) itu masih berada pada posisi tertinggi,” katanya.

Lanjut Hasan, berkaca dari pengalaman Pilpres dan Pilkada pada periode sebelumnya, semua ASN tidak menutup kemungkinan masuk dalam persfektif Pilkada mendatang, bukan tidak mungkin sukar menjaga netralitasnya. Untuk itu, Bawaslu memberikan peringatan, semua ASN menjaga keberpihakannya kepada calon kontestan di Pilkada mendatang.

“Posisi ASN (selain TNI dan Polri) memang dilematiss. Di samping dia punya hak pilih, dia juga harus netral selama proses Pilkada. Ini kan jadi tantangan yang dihadapi ASN di jajaran Pemkot Mataram,” imbuhnya.

Berbeda dengan TNI dan Polri kata Hasan, seyogyanya mereka tidak punya hak pilih karena sudah diataur dalam UU Pemilu. Untuk ASN (selain TNI dan Polri) sendiri, harus berada pada posisi netral selama proses Pilkada. Hal itu wajib hukumnya karena sudah diatur dalam UU ASN.

“Jadi, untuk ASN agak sedikit rawan, karena mereka punya hak pilih. Iya kadang-kadang mereka punya kecendrungan ke salah satu calon,” jelasnya.

Bawaslu pun menginginkan sebelum Pilkada dimulai, semua ASN lingkup Pemkot Mataram, seharusnya pejabat tertinggi Pemkot Mataram mengimbau agar semua jajaran ASN, agar tidak terlibat dalam politik praktis. “Kalau bisa diberikan peringatan tegas,” sebutnya.

Sebut Hasan, jika ada temuan atas dugaan pelanggaran ASN yang tidak netral maka tidak segan-segan akan diproses. “Tapi ingat, bukan kami yang memutuskan dan memberi sanksi. Yang memutus itu kan KASN, kami hanya sebatas memberikan rekomendasi. Dan rekomendasi ini juga diserahkan ke KASN pusat,” jelasnya.

Selain itu, untuk posisi Camat dan Lurah di Mataram kata Hasan, tidak boleh juga terlibat dalam gerakan politik praktis. Sebab, dari informasi yang diterima Tabulanews.id salah satu Camat di Mataram, belum lama ini kerap mendatangi rumah salah satu bakal calon yang diduga kuat ikut pada Pilkada Mataram.

“Nah makanya kami mengimbau, soal netralitas ASN ini. Bawaslu melalui petugas panwascam (pengawas kecamatan) dengan panwaslu di kelurahan akan mengawasinya. Jumlah 50 kelurahan dan 6 Kecamatan ini agak susah untuk diawasi,” katanya.

Untuk membantu pengawasan juga, Bawaslu kota Mataram telah membentuk kampung pengawas di 15 lokasi di masing-masing kelurahan. Bukan hanya itu, Bawaslu juga berdayakan kader partisipatif Pemilu yang berjumlah 10 orang.

“Selain itu, masyarakat harus sadar juga, jika menemukan dugaan adanya pelanggaran di lapangan, segera melapor ke Bawaslu. Kami di Bawaslu akan menyamarkan namanya,” katanya.

Lanjut Hasan, perlu juga diantisipasi adanya dugaan intervensi petahana yang maju di Pilkada mendatang. Bukan hanya itu, Bawaslu juga akan mengawasi konten-konten seluruh anggota DPR kota Mataram saat melakukan reses di masing-masing Dapilnya.

“Jelas kami akan awasi. Tapi, kami hanya nilai konten dan isinya. Prinsipnya dugaan-dugaan itu juga harus segera diantisipasi untuk kelancaran proses Pilkada Kota Mataram,” tutupnya.(ris)

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Politik

Sumbawa dan Bima Masuk Zona Merah Kerawanan Pilkada 2020

Published

on

By

[Foto: ntb.bawaslu.go.id]
tabulanews.id – Bawaslu RI mengeluarkan hasil pemetaan indeks kerawanan Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di 270 daerah seluruh Indonesia. Di Provinsi NTB sendiri dari tujuh daerah Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada, dua daerah masuk dalam zona merah daerah kerawanan tinggi.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid membenarkan dua daerah di NTB tersebut jadi zona merah kerawanan pilkada 2020. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. “Kita ada dua Kabupaten yang masuk klaster kerawanan tinggi, Sumbawa dan Bima. Lima daerah lainnya kategorinya sedang,” ungkap Khuwailid.

Kerawanan di Pilkada Sumbawa masuk dalam dimensi sosial, dengan skor mencapai 61,11. Kemudian Bima masuk pada dimensi kerawanan politik dengan skor 62,26. “Kalau angkanya 60 keatas itu masuk kerawanan tinggi, sedangkan 60 kebawah itu sedang. Nah lima daerah itu berada pada angka 60 kebawah skornya,” jelas Khuwailid.

Dengan pemetaan indeks kerawanan dalam pelaksanaan pilkada itu. Bawaslu kemudian merancang strategi pengawasannya untuk dua daerah tersebut. Sehingga potensi-potensi timbulnya gesekan ditengah pelaksanaan pilkada bisa diminimalisir.

“Dengan adanya indeks kerawanan ini, ada yang masuk kategori sedang dan tinggi, maka dari sana kita buat pemetaan setrategi pengawasan yang tepat, harus diukur dari indeks kerawanan itu,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Khuwailid, karena pilkada serentak 2020 digelar ditengah pandemi Covid-19. Maka Bawaslu juga memasukkan indikator pandemi sebagai penilaian dalam penyusunan indeks kerawanan. “Pada dimensi Pandemi Covid-19 ini, kita masuk rawan sedang, skornya antara 34-53,” sebutnya.

Kondisi infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi, yakni jaringan internet juga ikut dipotret Bawaslu. Dari 732 dewasa di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 itu. Terdapat 202 desa yang memiliki masalah terkait dengan jaringan internet.

“Jadi ada 202 Desa yang mengalami gangguan jaringan internet, ya tidak bagus. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana proses pilkada yang berakses, lebih-lebih ditengah pandemi ini, koordinasi banyak menggunakan jaringan internet,” ujarnya.

Continue Reading

Politik

Musda Golkar NTB Kembali Ditunda yang Ketiga Kalinya

Published

on

By

Pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD I Partai Golkar diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.
tabulanews.id – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar NTB kembali diundur lagi untuk yang ketiga kalinya. Pelaksanaan Musda diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.

Ketua Panitia Musda Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi, kemarin membenarkan perihal penundaan kembali pelaksanaan Musda Golkar NTB dari tanggal 22 menjadi tanggal 28 Maret. “Ya benar ditunda jadi tanggal 28,” unjarnya singkat menjawab wartawan.

Dari informasi yang beredar bahwa selain Musda diundur lagi sampai tanggal 28, lokasi Musda yang semula akan digelar di Kota Mataram. Informasi yang diserap tabulanews.id, lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali.

Isvie yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaku tak mengetahui jika lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali. Karana sampai sejauh ini ia mengaku belum mendapatkan konfirmasi terkait dengan lokasi Musda. Ia hanya baru mendapatkan pemberitahuan tentang waktu pelaksanaan Musda yang kembali diundur. “Nah kalau soal lokasi saya belum tahu,” katanya.

Baca Juga: Pimpin Golkar NTB, Ahyar Pastikan Tak Ada Perombakan Pimpinan DPRD

Ketika ditanya lebih lanjutnya terkait alasan dibalik penundaan Musda Golkar NTB tersebut sampai dilakukan sebanyak tiga kali. Apakah penundaan tersebut kaitannya dengan belum solidnya pemilik suara pemilih ketua DPD I Golkar NTB supaya dilakukan secara aklamasi, sesuai dengan arahan dari DPP Golkar. Namun oleh Isvie nggan untuk memberikan jawaban terkait hal itu, ia beralasan penundaan itu menjadi ranah kewenangan DPP.

Namun demikian, seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa penundaan Musda Golkar NTB tersebut tidak lepas dari tingginya dinamika politik yang terjadi dalam internal partai beringin tersebut, terutama dalam hal kaitannya dengan pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB. Diketahui ada dua kandidat yang tengah bersaing sengit yakni Bupati Lombok Tengah, H. Suhali FT dan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Diketahui DPP Golkar menginginkan bahwa proses Musda Golkar NTB dapat berlangsung secara aklamasi. Namun sampai saat ini belum ada tercapai kesepakatan diantara para pemilik suara siapa yang disepakati untuk diaklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar NTB.

Karena itu, DPP Golkar pun memanggil Ketua DPD I Golkar NTB dan 10 Ketua DPD II, dan organisasi saya pendiiri dan yang didirikan. Selain itu para kandidat calon Ketua DPD juga ikut dipanggil ke DPP untuk memutuskan sekenario aklamasi dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB.

Akan tetapi dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Azis Syamsuddin itu tidak mendapai kesepakatan untuk dilakukan aklamasi. Karena keinginan DPP berbeda dengan keinginan dari mayoritas DPD II. DPP menginginkan Ahyar Abduh untuk diaklamasikan sebagai Ketua Golkar, akan tetapi delapan DPD II masih menginginkan Suhaili kembali memimpin Golkar NTB.

“Artinya apa, Musda ini ditunda karena suara ini belum bulat untuk aklamasi ke Ahyar Abduh, jujur saja kita sampaikan, supaya berita ini jangan bias, ini DPP yang bicara,” ungkap Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi.

Continue Reading

Politik

Patuhi Larangan Pengumpulan Massa, Pasangan Joda Akbar Tunda Deklarasi

Published

on

By

[Foto: Pasangan Djohan Sjamsu - Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini]
tabulanews.id – Ancaman mewabah virus corona atau covid-19 juga ikut mempengaruhi tahapan Pilkada, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh partai politik dalam proses menentukan dukungan pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilkada serentak 2020.

Pasangan Djohan Sjamsu – Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini.

Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto mengungkapkan, menyikapi situasi dan kondisi yang tengah berkembang terkait ancaman penularan virus corona itu membuat paket Joda Akbar memilih menunda deklarasi sedia akan digelar akhir Maret. “Deklarasi paket Joda Akbar akhir Maret ini kita tunda,” katanya.

Dalam pertemuan bersama paket Joda Akbar dan parpol koalisi, diambil keputusan terkait penundaan deklarasi paket Joda Akbar di Pilkada KLU. Hal itu sesuai arahan dan himbauan dari pemerintah agar tidak ada aktivitas maupun kegiatan dilakukan masyarakat dengan melibatkan banyak peserta hingga akhir Maret.

Baca Juga: Penentuan Wakil, Najmul Dalam Tekanan Parpol

Ditegaskan, paket Joda Akbar sedia sudah siap menggelar deklarasi akhir Maret. Berbagai persiapan dan langkah untuk deklarasi sudah dilakukan. Tetapi apa yang terjadi dengan mewabah virus korona tersebut, tentu diluar apa perkiraan pihaknya. “Tentu ini diluar dugaan kami,” terang Anggota DPRD NTB dapil Lobar – KLU tersebut.

Namun demikian, Pihaknya belum memutuskan kapan deklarasi paket Joda Akbar akan dijadwalkan ulang. Pasalnya, Pihaknya tentu harus melihat dan mencermati kondisi dan situasi di daerah kedepan dengan ada ancaman mewabah virus corona tersebut. “Kapan deklarasi kita jadwalkan kembali. Tentu kami lihat situasi daerah ke depan,” terangnya.

Walau demikian. Dia memastikan pembentukan tim pemenangan dari parpol koalisi dan relawan paket Joda Akbar terus berjalan. Bahkan, Pihaknya berencana dalam pekan ini akan melantik dan mengukuhkan tim relawan pemenangan paket Joda Akbar di sejumlah kecamatan di KLU.

Tetapi tentunya, kata dia, kegiatan itu akan tetap mengacu dan mengikuti arahan dari Pemerintah terkait larangan mengumpulkan banyak orang dalam satu lokasi. Sehingga pihaknya tentu akan menyesuaikan hal itu dengan arahan dan petunjuk pemerintah daerah.

“Pengungkuhan tim relawan di sejumlah kecamatan kita lakukan skala kecil saja. Sesuai arahan dari pemerintah terkait ancaman virus corona ini,” imbuhnya.

Dia memastikan paket Joda Akbar sudah final didukung dan diusung koalisi empat partai yakni Gerindra, PKB, PKS dan PDIP. Direncanakan SK rekom dukungan misalnya dari DPP Gerindra akan diterbitkan serentak awal April. Begitu juga dengan parpol lain kemungkinan terbit April mendatang. “April ini SK rekom untuk paket Joda Akbar terbit,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending