Connect with us

Home

Ini Jumlah KTP yang Harus Dikumpulkan Calon Independen di Pilkada 2020 NTB

Published

on

[Foto: KPU NTB]
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse
tabulanews.id – KPU Provinsi NTB menyampaikan bahwa pihaknya bersama KPU ditujuh daerah Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020 mendatang, telah menetapkan jumlah dukungan minimal yang harus diserahkan bagi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan maju menggunakan jalur perseorangan atau independen.

“Ya KPU Kabupeten/Kota yang akan melaksankan Pilkada sudah menetapkan jumlah dukungan minimal yang harus diserahkan oleh Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di tujuh Kabupaten/Kota se NTB,” ujar Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud, Selasa 5 November 2019.

Berikut ini jumlah minimal syarat dukungan yang harus diarahkan ke KPU oleh bakal calon dari jalur independen, untuk Kota Mataram sebanyak 24. 922 dukungan, kemudian Lombok Utara, 17. 155 dukungan, Lombok Tengah, 57.037 dukungan, Sumbawa Barat, 8.945 dukungan, selanjutnya Kabupaten Sumbawa sebanyak 28.945 dukungan. Kemudian Kabupaten Dompu dan Bima masing-masing 16.218 dan 31.093 dukungan.

“Dukungan yang diserahkan itu harus tersebar minimal di lebih dari 50 persen kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Di Mataram minimal empat kecamatan, KLU tiga kecamatan, Loteng tujuh kecamatan, KSB, lima kecamatan, Sumbawa 13 kecamatan, Dompu lima kecamatan dan Bima 10 kecamatan,” sebut Suhardi.

Penyerahan dukungan bagi calon independen dimulai tanggal 11 Desember mendatang. Setelah itu selanjutnya adalah penelitian administrasi untuk memastikan apakah dukungan yang diserahkan oleh pasangan calon sudah memenuhi jumlah dukungan minimal yang sudah ditentukan dan memenuhi persebaran minimal.

“Setelah memenuhi syarat administrasi, maka dukungan selanjutnya akan diverifikasi faktual, dengan menggunakan metode sensus, bukan metode Sampel. Metode Sensus yaitu dengan mendatangi seluruh pendukung yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/kota,’ jelas Suhardi.

Dari tahap verifikasi faktual itulah akan diketahui bakal pasangan calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dukungan dan sebaran. Jika dinyatakan TMS, maka dipastikan tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran sebagai peserta Pilkada serentak 2020

“Hanya bakal pasangan calon yang MS dukungan dan sebaran yang boleh mendaftar sebagai bakal Calon bersamaan dengan pendaftaran bakal calon dari partai politik atau gabungan partai politik. Inilah salah satu perbedaan antara pemilihan serentak tahun 2020 dengan pemilihan serentak tahun sebelumnya. Dimana sebelumnya bakal calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon meskipun belum dinyatakan MS dukungan dan sebaran,” pungkasnya. (Ahi)

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Opini

Asal-usul Bangsa Palestina dan Bangsa Israel dari Tinjauan Genetika, Arkeologi, dan Linguistik.

Published

on

[Foto: Ahmad Junaidi]
tabulanews.id – Tulisan ini bertujuan menjabarkan pendapat dan kajian para akademisi tentang siapa nenek moyang historis dari penduduk yang mendiami wilayah Palestina saat ini. Berbagai pandangan arkeologi, genetika, dan linguistik digunakan sebagai rujukan, tanpa melibatkan klaim relijius dan historis dari kitab-kitab suci agama atau sumber non-akademik lainnya.

Perlu ditekankan bahwa kajian tentang moyang masa lampau sejak ribuan tahun yang lalu tidak mungkin dijadikan klaim siapa yang lebih berhak atas tanah ini. Ketidakmungkinan itu terletak pada sulitnya mengafirmasi pendapat historis mana yang mutlak kuat. Kedua kubu sama-sama memiliki pendapat ilmiahnya masing-masing. Wilayah yang sekarang adalah Palestina di bawah kolonisasi Israel telah didiami, dikuasai, dihancurkan, dan dibangun oleh beragam nenek moyang suku bangsa sejak empat ribu tahun yang lalu bahkan lebih. Dalam buku Palestine, A Four Thousand Year History of Palestine karya Nur Masalha, atau pun sumber lain, para ahli menyebut Peleset, Filstin, atau Filistin sebagai latinisasi dari nama wilayah ini. Dari aspek linguistik, genetika, dan arkeologis, perang akademisi juga terjadi dengan sengitnya.

Kajian linguistik terhadap bahasa masa lampau dan bahasa masa kini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk wilayah ini merupakan penutur rumpun bahasa Semit Tengah yang sekarang meliputi rumpun bahasa Yahudi, Arab, Kan’an, dan banyak lagi bahasa-bahasa lainnya. Meskipun menempatkan Yahudi dan Arab sebagai bangsa yang memiliki moyang dan rumpun bahasa yang sama, dan tidak bias memihak ke salah satu narasi penguasa dominan, pendapat ini pun masih diragukan keabsahannya.

Selain bahasa, kesamaan akar keturunan ini juga diteliti melalui ‘human leukocyte antigen (HLA) gene variability and haplotypes‘, yang menyimpulkan bahwa warga yang mengaku Palestina dan warga yang mengaku Israel memilki moyang yang sama yakni bangsa yang disebut Kan’an, yang juga merupakan moyang dekat dari bangsa Mesir, Iran, Armenia, Lebanon, dan Anatolia (Turki). Jadi memang tempat ini tidak dihuni eksklusif oleh satu bangsa tunggal yang dominan. Apalagi dengan adanya kajian DNA yang menunjukkan bahwa orang-orang Filistin bercampur dengan migrasi ‘Sea People’, kawanan misterius yang diduga menghancurkan banyak peradaban Zaman Perunggu dari daerah-daerah di sekitar Mediterrania. Hal ini semakin menambah betapa beragamnya bangsa yang menjadi cikal bakal penduduk masa kini di wilayah ini.

Dari sisi arkeologi, penggalian ekstensif dilakukan oleh Aren Maeir, yang menyimpulkan siapa bangsa Filistin itu sendiri. Menurunya, Filistin adalah bangsa yang muncul sekitar 1200 SM, berinteraksi melalui banyak cara dengan bangsa Israil yang telah lebih dahulu muncul dan membangun di wilayah itu. Interaksi ini termasuk dengan cara peperangan dan kerjasama damai. Narasi arkeologis menempatkan Filistin sebagai pendatang. Lebih lanjut lagi, Aren Maeir menampik bahwa bangsa Palestina modern merupakan keturunan langsung dari Filistin ini, baik secara kultural dan genetik.

Tentu ini tak bisa diterima narasi pihak Palestina. Palestina modern memiliki versi arkeologis sendiri, dan jelas menolak ketika mereka dianggap bukan keturunan bangsa Kan’an tapi lebih merupakan pendatang. Seperti dalam buku Nur Masala, Palestina adalah Filistin. Bahkan Ayelet Gilboa, seorang arkeolog Israel menyimpulkan dari analisa determinan di prasasti Mesir Kuno bahwa Israel bukanlah kota besar seperti yang digembar-gemborkan oleh narasi Israel. Hal ini tentu memperkuat versi Nur Masala. Bahkan Gezer (sebuah daerah yang terletak di antara Tel Aviv dan Jerusalem) adalah kota yang jauh lebih besar dari Israel.

Selain itu, ada alasan kuat bagi narasi Palestina untuk mencurigai penggalian Aren Maeir karena Aren mengidetikkan dirinya sebagai Yahudi yang taat, sebuah identitas yang potensi bias keberpihakannya besar. Akan tetapi, untuk mencegah standar ganda, Palestina juga tidak bisa berpatokan pada penggalian dari Ayelet Gilboa, yang juga terafiliasi dengan universitas di Israel, meskipun ahli-ahli arkeologi di universitas Israel juga banyak yang menentang narasi Israel termasuk adanya kerajaan David dan Solomon (United Kingdom), seperti dalam debat Israel Finkelstein VS Amihai Mazar.

Selain genetik, linguistik, dan arkeologi yang tak jelas objektivitasnya, identitas masa lalu kelompok manusia sebelum adanya kebudayaan kelompok juga patut diproblematikkan. TANPA melihat klaim dari kitab dan ajaran agama, pemilik tradisional tanah ini tidak bisa ditentukan karena manusia yang mendiami daerah itu sejak awal migrasi manusia dari Afrika ataupun yang muncul dari banyak wilayah lain jelas tidak mengidentikkan dirinya sebagai nenek moyang bangsa Yahudi modern, ataupun bangsa Islam, misalnya Arab Palestina modern pada saat ini.

Klaim publik tentang nenek moyang wilayah ini selalu lebih banyak berasal dari kitab dan catatan sejarah belasan abad terakhir, sementara ‘moyang’ harus dilihat semenjak kehidupan awal daerah itu, bahkan dari masa sebelum ‘cerita Raja Daud’, dan sejak adanya perdaban yang menetap. Dan ini belum bisa ditentukan karena kajian masih berlangsung. Dengan kata lain, tidak ada bukti yang bulat dan bisa dijadikan bahan perdebatan diplomasi atau digunakan sebagai dasar untuk berperang dan melakukan kejahatan kemanusiaan. Tidak ada bukti absolut untuk Peleset, Filistin, atau bahkan Israel ribuan tahun lalu merupakan moyang ekslusif dari salah satu bangsa yang bertikai saat ini.

Kesimpulannya, pendapat para ahli dari berbagai bidang inipun akhirnya berperang di lingkup akademik saja dan tak bisa dijadikan dasar di meja diplomasi. Yang bisa dijadikan dasar adalah sejarah yang mutlak diketahui kebenarannya, yaitu siapa yang berada di sana di titik waktu yang secara meyakinkan bisa dipastikan absah sebagai pemilik tanah, walaupun hanya secara de facto. Kita bisa melihat akhir abad 19. Dari sini cukup gamblang bahwa bangsa Palestina yang berada di bawah kekuasaan de jure Turki Usmani adalah penduduk dan pemilik tanah, terlepas dari apakah mereka secara genetik atau kultural terkait dengan bangsa Filistin atau tidak. Di situlah kemudian secara jelas terjadi aneksasi dan kolonisasi atas Palestina, dilakukan oleh Zionis, dengan bantuan Inggris. Fakta ini cukup untuk diperjuangkan dalam membantu diplomasi kemerdekaan Palestina, tanpa berkutat pada perdebatan nenek moyang masa lampau.

Continue Reading

Opini

Gubernur dan Pengharapan yang Suram

Published

on

By

[Facebook: Bang Zul Zulkieflimansyah]
tabulanews.id – Serupa bintang iklan, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) memang terlihat sangat artistik, selalu ada momen sebagai bahan untuk disampaikan ke publik, apalagi tempat-tempat yang berbau wisata dan memiliki nilai popularitas tinggi.

Sebagai  seorang Gubernur yang mengidentikkan dirinya sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat, akun media sosialnya tak jarang memposting kunjungan Gubernur ke Desa-desa, bercengkrama dengan warga desa, dan memperlihatkan Gubernur sampai di pelosok-pelosok. Pada situasi normal, hal itu sah-sah saja, namun kunjungan beberapa hari terakhir ini justru mendapatkan tanggapan dari publik, bahkan menjadi perbincangan di media nasional.

Salah satunya adalah kunjungan Gubernur di Desa Bayan pada 31 Januari lalu, menjadi perhatian publik, karena Gubernur sendiri seakan-akan melanggar protokol kesehatan. Kita tahu bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja, ada bencana non-alam yang sedang mengancam, di tengah situasi itu justru Gubernur mempertontonkan kepada publik bahwa Gubernur bersama para Pejabat pemerintahan Provinsi NTB sedang beramai-ramai berendam di kolam renang, tanpa jarak, dan seperti tidak ada kehawatiran atas penyebaran corona.

Tanggapan Gubernur yang mengatakan “itu terjadi secara spontan” memperlihatkan dirinya gagal dalam memaknai diri sebagai teladan, memperlihatkan diri tanpa kendali, mestinya Ia menyadari bahwa kondisi dalam darurat dan ada batasan-batasan dalam berkegiatan.  Penulis hanya mengingatkan, di NTB ada Pergub No 13 tahun 2020 tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 yang ditetapkan Gubernur pada bulan juni 2020 lalu, di dalamnya mengatur protokol dan batasan-batasan dalam berkegiatan. Jika Gubernur tidak mampu menyampaikan isi Pergub itu secara utuh pada publik, setidaknya Gubernur bersikap sesuai aturan yang sudah ditetapkannya. Menjadi teladan!

Publik bisa membaca yang ingin dilakukan Gubernur adalah membantu untuk mempromosikan tempat-tempat wisata, tapi dalam penyampaian justru membuat hati rakyat terpukul. Pesan-pesan yang disampaikan justru menunjukkan perilaku yang dapat menimbulkan terjadinya penularan covid-19. Berjuta rakyat yang sudah mencoba menahan diri membatasi aktivitas, ribuan pedagang harus menutup sementara atau membatasi jualannya dengan harapan corona segera berlalu, namun semua pupus ketika pemimpinnya sendiri terlihat tidak serius!

Bukan kali ini saja, beberapa kali dalam postingan di akun media sosialnya sering terlihat tidak mengindahkan protokol kesehatan, kadang berkerumun tanpa mengenakan masker dan tanpa sekat, sebut saja kunjungannya di Pulau sumbawa menjelang pemilu 2020 lalu. Sebagai seorang Gubernur, sah saja melakukan kunjungan dan meninjau situasi daerahnya sampai ke pelosok, menginap di rumah warga, semuanya tidak masalah dalam kerangka pendekatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Namun, di saat situasi sedang darurat, di saat kondisi kasus corona terus meningkat, bahkan angka kematian di atas rata-rata nasioanal, Gubernur dituntut untuk memiliki visi dalam penanganan bencana.

Rupanya Gubernur memang ingin lebih fokus pada menjaga kestabilan ekonomi daripada pencegahan penyebaran virus, sebetulnya dua hal itu seperti dua mata pisau yang sama pentingnya. Gubernur tidak bisa abai atas penyebaran covid yang terus meningkat, dan menjaga kestabilan ekonomi juga menjadi keharusan. Jika timpang pada salah satunya, maka kita akan menghadapi situasia yang disebut dengan mati massal. Jika kita unggul mempertahankan ekonomi kemudian virus bebas merayap ke tubuh kita, maka kita akan mati sia-sia, begitu juga, tatkala kita berhasil mencegah penyebaran virus tapi ekonomi kita anjlok, maka kita akan mati kelaparan.

Sedari awal memang Gubernur tidak terlalu fokus memutus rantai penyebaran covid ini, terlihat ketika angka penyebaran kasus mulai muncul di NTB pada maret 2020 lalu, sikap Gubernur justru mempromosikan tempat-tempat wisata yang siap dikunjungi, bukan merumuskan strategi dalam membentuk ketahanan daerah menahan virus. Sikap ini memperlihatkan kegagalan Gubernur menangkap resiko atas bencana yang melanda.

Kita memang sangat lemah dalam memitigasi setiap bencana sehingga kita selalu gagap dalam menyelesaikan masalah yang menimpa. Tingginya kasus terkonfirmasi positif adalah bukti di mana kita gagap merumuskan strategi penanganan, angka kasus positif tembus 8.188 pada 7 februari lalu, lantas apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita hanya bisa menghitung angka, angka penambahan kasus dan angka kematian.

Lonjakan kasus yang sangat tinggi adalah akibat dari lemahnya komitmen pemerintah daerah. Wujud komitmen itu adalah dari kebijakan, regulasi, dan implementasi. Gubernur sendiri sudah mengeluarkan Pergub Penanggulangan dan penanganan covid-19, namun Gubernur sendiri kerap kali melanggarnya. Apalagi yang diharapkan dari sikap kepemimpinan yang lebih akrobatik, poto sana-sini, dan mengedepankan popularitas daripada substansi ini?

Kinerja Gubernur memang sangat mengecewakan, komitmen dalam pencegahan sangat rendah, Lombok Post edisi 27 Januari lalu mengulas lemahnya penelusuran yang dilakukan petugas terhadap kontak erat pasien positif. Berdasarkan standar WHO, 1 pasien positif minimal penelusuran dilakukan 30 kontak erat, nyatanya di NTB dari 1 pasien positif hanya dilakukan penelusuran terhadap 7 orang kontak erat. Jika memang serius mau melakukan pencegahan, mestinya penelusuran terhadap kontak erat ini lebih massif lagi.

Dalam ulasan Lombok Post pada edisi yang sama, dari 7.234 akumulasi pasien yang tercatat pada 21 januari hanya dilakukan penelusuran terhadap 49.672 orang kontak erat, jika mengikuti standar WHO harusnya yang ditelusuri sebanyak 217.020 orang, berarti yang belum ditelusuri sebanyak 167.348 orang

Sekali lagi, Gubernur seperti pengharapan yang diselimuti kabut tebal dan nampak kehilangan arah. Tidak terlihat visi dalam pembangunan daerah ini kedepan, yang ada hanya usaha untuk membangun popularitas.

Meminjam istilah Yudi Latif sangatlah relevan untuk mendefinisikan situasi saat ini, Ia menuliskan “Indonesia ibarat kapal besar yang limbung; terperangkap dalam pusaran gelombang hari ini; tanpa jangkar kuat ke masa lalu, tanpa arah jelas ke masa depan”.

Dalam kerangka yang lebih kecil, daerah ini sedang terperangkap dalam pusaran gelombang dan nahkodanya tanpa arah yang jelas.

 

Jumaidi

Mantan Ketua GMNI Cabang Mataram 2013-2015

 

Continue Reading

Opini

Selamat Datang Tahun Baru, Panjang Umur Orde (paling) Baru

Published

on

[Foto: Ahmad Sirulhaq]
tabulanews.id – “Agar negara kuat, rakyat harus lemah. Tapi, saya tidak mau mengatakan, agar rakyat kuat, negara harus lemah. Aku hanya menginginkan tawar-menawar yang seimbang” (Cak Nun).

Saya lupa kiranya kapan tepatnya Cak Nun menulis itu, dan dalam buku apa. Mungkin juga saya lupa, yang menulis itu juga bukan Cak Nun, saya tidak ingat betul. Yang saya ingat, saya membacanya di Perpustakaan Daerah ketika saya menjadi mahasiswa baru, tahun 1999, satu tahun setelah reformasi bergulir.  Dugaanku waktu itu, pernyataan itu pasti ditujukan untuk rezim otoriter Orde Baru, yang pada saat itu baru saja tenggelam ke dalam lubang kubur yang digali dari palu godam reformasi.

Agar negara kuat, rakyat harus lemah”? Barangkali, hikayat ini masih bisa diperbaiki: “agar negara kuat dan rakyat lemah, jangan ada oposisi”. Lebih dari dua puluh tahun sejak runtuhnya Orde Baru, saat ini, kredo ini tak pernah bisa menjadi lebih benar, kecuali dalam satu hal, tinggalkan satu partai saja untuk berteriak dengan putus asa: Partai Keadilan Sejahtera, biar tidak terlalu kentara. Toh ia partai kecil. Lagi pula, setelah ditinggal yatim piatu oleh Gerindra dan PAN, suaranya tidak akan bisa mengubah keadaan. Kehadirannya pun tidak akan bisa genap mencapai 20 persen presidential threshold untuk mengamankan satu kandidat saja di Pemilu Presiden 2024. Di samping itu, setelah para dedengkotnya eksodus dan membangun permukiman baru di bawah naungan Gelora, PKS bisa apa? Biarkan “tokoh kita” Mardani Ali Sera berkoar-koar suka-suka. Bila perlu, biarkan dia buat tagar baru mulai mulai sekarang, #2024GantiPresiden, tak akan ada yang mendengar. Bukankah jagoannya di DKI-dua juga dengan mudah dilumpuhkan oleh kawan lamanya sendiri?—Gerindra.

Lalu, bagaimana kabar “tokoh kita” yang lain, Amien Rais? Amien Rais sudah tua, di usianya yang semakin senja, partainya pun sudah “porak poranda”. Dalam kondisi tubuh yang sudah tak akan sanggup lagi memekikkan “people power”, ia justru—secara perlahan-lahan—dimakan oleh anak ideologisnya sendiri: Partai Amanat Nasional, sisa hasil keringatnya di zaman reformasi. Kali ini, di bawah kendali Zulkifli Hasan, PAN sepertinya ingin sejenak merasakan nikmatnya kue kekuasaan. Jika terlalu lama menahan lapar, apa salahnya? Bukankah, ia pun, dalam Pemilu, calonnya kalah terus-menerus? Barangkali, PAN juga sudah jemu diajak Amien Rais “berperang” di medan yang sama sekali tidak tepat: Perang Badar di antara Makkah dan Madinah, sementara musuhnya tidak jauh-jauh dari Monas. Musuhnya pun tidak sepadan. Bagaimana mungkin ia akan bisa menang terhadap musuh yang dijuluki Partai Setan?, sementara setan sendiri tidak pernah kelihatan? Dengan google map sekalipun, titik koordinat setan tidak terlalu mudah ditemukan.

Baca Juga: Greta Thunberg, Undang-Undang  Cilaka, dan Invasi atas Bumi Manusia

Namun, saat negara semakin kuat, PAN bukan satu-satunya partai yang memakan bapak kandungnya.  Nasib sial yang serupa juga terjadi di tempat lain. Tommy Soeharto, yang mencoba mencari nostalgia dengan berupaya membangkitkan “arwah” Sang Bapak Pembangunan lewat Partai Berkarya langsung tersingkir dari partai yang ia buat sendiri, pada saat partai itu masih baru berumur jagung.  Di luar itu, kita pun tahu, Partai Demokrat—secara berangsur-angsur—ditinggalkan oleh para pemain lamanya. SBY memang tidak dimakan oleh Demokrat, namun selama ini ia banyak menumpuk “anak-anak durhaka”, yang mudah pergi meninggalkan rumah satu-persatu, mulai dari Si Poltak Raja Minyak, Roy Suryo pengamat IT paling jeli,  TGB Zainul Majdi, dan banyak lagi. Mungkin, mereka melihat gelagat bahwa Demokrat tidak akan mampu jadi juru selamat sehingga mereka pun minggat. Dua anak biologis SBY juga susah payah didongkrak lewat sisa-sisa kharisma yang ada dari Sang Ayah. Mereka tak bisa bertengger di atas aras tabulasi data survei untuk masa empat tahun mendatang. Radar pemilu presiden 2024 tak mampu menjangkaunya. Rupanya, dalam demokrasi, tidak semua orang beruntung membangun dinasti; tidak semua yang berdarah biru bisa melenggang dengan mulus dalam pemilu.

Bagaimana dengan “tokoh kita” yang lain, Prabowo Subianto?  Bukan hanya suaranya yang lenyap, tapi juga orangnya. Kesatria padang pasir itu sudah paling awal meninggalkan arena pertempuran yang digariskan. Sebelum luka para pendukungnya sembuh, ia tiba-tiba bersemayam dalam tubuh kekuasaan, memanen buah untuk sesuatu yang tidak pernah ia perjuangkan—demikian menurut Irma Chaniago, ketika Sandi menyusul Sang Mentor satu tahunan kemudian. Sesungguhnya, nasib Prabowo masih bisa akan jauh lebih baik, andaikata anak angkat yang kemudian disebutnya diambil “from the gutter” tidak kadung tersandung benih benur.  Dalam tiga kali pemilu berdara-darah, satu menjadi calon wapres dan dua calon presiden, tak satu pun kemenangan dapat dipetik Gerindra. Ini tentu sangat melelahkan. Logistik pun tentu sudah semakin menipis. Walapuan nama Prabowo masih berkibar di lingkaran survei, bagaimana Anda bisa yakin akan mampu mengamankan kemenangan dengan mengandalkan tangan kosong? Itu konyol. Tanpa biaya, tidak ada partai yang bisa apa-apa. Gerindra pun tak setangguh PDIP dalam hal puasa berturut-turut tanpa “Hari Raya”. Prabowo pun bukan pula Alexander the Great, yang sanggup melampaui berbagai medan pertempuran sampai titik darah penghabisan.

Lain demokrasi, lain monarki. Ini demokrasi, Bung. Demokrasi butuh biaya, dan—asal Kau tahu—itu tidak murah. One man one vote; vox populi vox dei. Betul, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi,  jika suatu saat ada suara Tuhan tidak bisa ditekuk dengan bantuan hantu-hantu komunis Amien Rais dan hantu-hantu radikal Denny Siregar, maka logistik itu sangat dibutuhkan di waktu “fajar”, tentunya sebelum ayam mulai berkokok. Tak boleh terlalu cepat, tak boleh terlalu lambat. Sebab, begitu azan sudah mengetuk pintu subuh, Tuhan bisa saja curiga: suara-Nya diam-diam sedang ditukar dengan uang, beras, mie, dan tepung terigu. Kotak suara boleh saja dari kardus, tapi kredibilitas dan kesakralan demokrasi harus segera dibungkus; harus sebaik mungkin dijaga dan diamankan, bahkan dari pandangan Tuhan.  Selebihnya, jika Anda mau ganti suara-suara Tuhan itu di tengah jalan atau di tikungan menuju penghitungan, itu soal lain. Tuhan—mungkin—dalam hal ini tak terlalu keberatan.

Dalam demokrasi, logistik juga tidak hanya dibutuhkan untuk pasangan yang terlalu lemah, tapi juga untuk pasangan yang terlalu kuat. Ada kalanya musuh Anda terlalu lemah kemudian Anda bisa terancam melawan kotak kosong. Melawan kotak kosong tidak hanya melukai “adat demokrasi”, tapi juga merupakan semacam bentuk pertarungan yang berat.  Kenangan akan kekalahan Walikota Makassar 2018 melawan kotak kosong adalah bukti bahwa hal itu bukan omong kosong. Jadi, Anda harus menyiapkan logistik, dalam hal ini,  untuk menemukan lawan yang tidak sepadan.

Tapi, jika rakyat lemah dan negara kuat, rencana untuk menatap jauh pada pemilu presiden 2024 bisa semakin mantap. Makin banyak koalisi, rencana akan makin jadi; makin sedikit oposisi, makin mudah mengelola dinasti. Selain dapat meratakan jalan dalam pembahasan dan pengesahan undang-undang, ini adalah kesempatan untuk menaikkan biji pion-pion di posisi garis-lintang raja-musuh di atas papan catur, agar siap dijadikan benteng, kuda, atau luncur. Dengan demikian, apalagi yang perlu dirisaukan?—semua sudah diatur.  Kemenangan berikutnya sudah menunggu di ambang mata. Di luar sana, LSI Denny JA sudah siap menanti momen untuk memecahkan rekor barunya sendiri—lepas dari kenyataan bahwa upayanya untuk merebut jabatan komisaris keburu habis. Apalagi, bagi Denny JA, dinasti itu bukan dosa. Bagaimana jika yang terpilih nanti adalah anak, atau menantu, atau cucu, dari mereka-mereka yang hanya punya darah biru? Apa kata orang-orang? Tidak apa-apa, itu pilihan Tuhan. Vox populi vox dei. Walaupun banyak terdengar narasi Tuhan, demokrasi tidak pernah terlalu sakral dan tidak pula terlalu profan. Tapi, menolak pilihan Tuhan kedengarannya tidak terlalu sopan.

Tapi ingat, walaupun kekuatan sudah tersusun dengan rapi, dalam politik Anda tidak boleh berjudi dengan cara main api, apalagi masih ada FPI. Ia adalah salah satu yang tersisa dari remah-remah oposisi. Pemimpin besarnya pun sudah kembali, jangan-jangan ia nanti akan pimpin revolusi. Tapi, tragedi tiba-tiba terjadi. Bermula dari kerumunan itu, ribuan pengikutnya melumpuhkan bandara Soekarno-Hatta. Para pendukungnya mengabaikan protokol kesehatan, sementara keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka Rizieq harus diselidik. Kurang apa lagi ancaman korona di Indonesia, grafiknya konsisten mengawang di bawah menteri Terawan. Itu pun dengan bantuan Lord yang paling banyak pekerjaan. Tapi, Rizieq tiba-tiba datang memperburuk keadaan. Karena itu, ia harus segera diawasi. Kesalahanya bukan cuma satu: melanggar protokol covid dan menghasut, demikian bunyi pasal itu. Ia masih beruntung, tidak bermimpi bertemu nabi. Selanjutnya, kita pun tahu, di KM 50, apa yang terjadi, terjadilah. Dalam koridor tindakan tegas dan terukur, enam nyawa “orang radikal” pengawal Riziek langsung hilang karena melawan. Dalam demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi toleransi, kehilangan nyawa orang-orang “in-toleransi” mudah ditoleransi, tentu dalam maklumat keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.  Tak lama setelah itu, secara de jure, FPI pun mati ketika pemimpinnya masih berdiri di balik jeruji besi.

Ketika negara kuat, dan rakyat lemah, tidak ada oposisi yang terlalu susah untuk dihadapi, tidak pula FPI. Tapi, orang radikal sebenarnya tak harus dihabisi, jika kita mengingat pesan Trumbo, penulis-skenario Amerika berhaluan ultra-kiri masa Kennedy. Menurut Trumbo, “sebenarnya orang radikal dan orang kaya bisa membuat kombinasi sempurna: orang radikal bisa berjuang dengan kemurnian Tuhan, yang kaya menang dengan tipu daya setan.”  Dari kacamata Trumbo ini, beberapa jenis anomali-anomali dalam demokrasi terlihat lebih mudah dicerna dalam hati. Serta, kenyataan bahwa radikal tidak melulu berarti menjual lewat mimbar  melainkan juga membeli saat fajar, adalah benar. Persoalannya, jika hantu-hantu radikal sudah terasa hambar, dan hantu-hantu komunis sudah tidak lagi laris, dalam tiap pemilihan, rakyat sudah tidak lagi punya hiburan. Sebaliknya, segala jenis hiburan serta-merta berubah menjadi ketakutan, jika apa yang sudah bersemayam dalam kematiannya yang panjang, tiba-tiba bangkit dari kuburan.

 

Ahmad Sirulhaq

Dosen Bidang Linguistik, Universitas Mataram

Peneliti Lembaga Riset Kebudayaan dan Arus Komunikasi (LITERASI NTB)

Editor Tabulanews.id

Continue Reading

Trending