Connect with us

Politik

Kejutan Koalisi Biru, Pilkada Mataram Berpeluang Diikuti Empat Pasangan

Published

on

[Foto: Para elit Partai Demokrat, PAN dan Nasdem bertemu untuk merancang dan menyepakati bangun koalisi di pilkada Mataram]
tabulanews.id – Konstelasi politik dalam perhelatan Pilkada Kota Mataram 2020 semakin berlangsung dinamis, setelah terbangunnya satu kekuatan politik baru yang digalang oleh Demokrat, PAN, dan Nasdem. Koalisi tiga parpol yang menamakan dirinya sebagai koalisi poros biru, memastikan diri akan tampil mengusung pasangan calon sebagai pilihan alternatif.

Terbangunnya kekuatan politik poros biru tersebut terjalin setelah para petinggi dari ketiga partai bertemu pada Rabu (22/1) malam di salah satu hotel di Mataram. Mereka menyepakati komitmen bersama untuk mengikat diri dalam satu gerbong koalisi, dan sekaligus meramu pasangan figur yang akan ditawarkan sebagai pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram.

Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri yang dikonfirmasi usai pertemuan tiga partai tersebut mengatakan, lahirnya poros biru ini tidak lepas dari tingginya harapan dan keinginan masyarakat akan munculnya sosok figur baru diluar figur-figur yang sudah muncul ini, untuk ditampilkan sebagai pilihan alternatif dalam perhelatan Pilkada Kota Mataram.

Baca Juga:  Koalisi Partai Guram di Pilkada Mataram Sulit Terwujud

“Tiga partai ini terus mengikuti perkembangan yang terjadi, kita mendengar suara dan aspirasi masyarakat. Di mana ternyata mereka merindukan ada pilihan di luar apa yang sudah disuarakan selama ini oleh beberapa poros yang ada. Karena itulah tiga partai ini mencoba bertemu, berdiskusi, dan alhamdulillah ada kesepahaman,” ujar Mahalli.

Menurut Mahalli, dari aspirasi masyarakat yang ditangkapnya bahwa ada semacam kejenuhan terhadap sosok-sosok figur yang sudah mencul akan tampil menjadi kandidat calon Kepala Daerah. Masyarakat menghendaki ada sosok figur baru yang bisa memberikan harapan perubahan pada Ibu Kota Provinsi NTB tersebut.

“Jadi tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa sosok figur yang sudah hadir di tengah-tengah masyarakat selama ini adalah stok lama. Boleh dibilang demikian, ada kejenuhan, karena dari itu ke itu saja mutarnya. Sehingga masyarakat, terutama pengusaha, anak muda dan akademisi bertanya, tidak adakah yang lain?” Tandasnya.

Diketahui sampai dengan saat ini, tiga pasang paket calon yang sudah muncul dan dipastikan akan menjadi peserta Pilkada. Pertama pasangan Puttu Selly Andayani-TGH. Abdul Manan, kedua pasangan Makmur Said-Badruttamam Ahda dan Mohan Roliskana-TGH. Mujiburahman. Dengan lahirnya koalisi biru ini, maka kemungkinan besar pilkada Mataram akan diikuti oleh empat paslon.

Dikatakan Mahalli, koalisi poros biru tersebut belum bicara sampai figur yang akan diusung. Mereka baru sebatas bertemu untuk menjalin komitmen koalisi tiga partai. Untuk figur pasangan calon yang akan diusung, akan dibahas berikutnya. Namun yang pasti, figur pasangan calon yang bakal diusung akan mengejutkan. “Waktu masih ada beberapa bulan lagi, nah kita gunakan waktu yang ada ini untuk mencari calon pemimpin yang potensial untuk kita tawarkan. Dalam dua tiga hari kedepan ini kita akan bertemu lagi,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPW PAN NTB, Muazzim Akbar mengatakan bahwa koalisi poros biru ini cukup untuk mengusung satu pasangan calon. Dengan total delapan kursi gabungan tiga partai ini sudah memenuhi syarat untuk mendaftarkan pasangan calon ke KPU, yakni Demokrat empat kursi, PAN tiga kursi dan Nasdem satu kursi.

“Koalisi biru ini harapan baru untuk Mataram, insyaallah kita akan usung figur terbaik. Insyaallah dalam waktu dekat ini kita akan tentukan orangnya, yang penting hari ini kita sudah deklarasi koalisi dulu. Masalah calon kita akan bicarakan sambil jalan,” ujar Muazzim.

Sementara itu, Nasdem sendiri meskipun ikut hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa pihaknya belum bisa menentukan sikap apakah akan bergabung atau tidak ke dalam poros biru yang digalang oleh Demokrat dan PAN tersebut. Kehadiran Sekretaris Bapilu, Arif Rahman Maladi dalam pertemuan tersebut hanya untuk mewakili Ketua DPW Nasdem NTB, Moh. Amin yang berhalangan hadir, karena masih berada di Sumbawa.

“Kehadiran kita dalam pertemuan ini untuk memenuhi undangan dari teman-teman Demokrat dan PAN. Kita sangat menghormati karena tema pertemuan ini membangun kesepahaman bagaimana membangun Mataram lebih baik kedepan. Tapi terkait sikap koalisi poros biru ini, kita belum tentukan sikap sekarang, karena masih ada proses yang sedang berjalan di Nasdem. Namun bukan berarti kita tutup pintu, kita masih terbuka, karena kita tahu bersama bahwa apa-apa ini semua masih sangat cair,” jelas Arif.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Politik

Sumbawa dan Bima Masuk Zona Merah Kerawanan Pilkada 2020

Published

on

By

[Foto: ntb.bawaslu.go.id]
tabulanews.id – Bawaslu RI mengeluarkan hasil pemetaan indeks kerawanan Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di 270 daerah seluruh Indonesia. Di Provinsi NTB sendiri dari tujuh daerah Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada, dua daerah masuk dalam zona merah daerah kerawanan tinggi.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid membenarkan dua daerah di NTB tersebut jadi zona merah kerawanan pilkada 2020. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. “Kita ada dua Kabupaten yang masuk klaster kerawanan tinggi, Sumbawa dan Bima. Lima daerah lainnya kategorinya sedang,” ungkap Khuwailid.

Kerawanan di Pilkada Sumbawa masuk dalam dimensi sosial, dengan skor mencapai 61,11. Kemudian Bima masuk pada dimensi kerawanan politik dengan skor 62,26. “Kalau angkanya 60 keatas itu masuk kerawanan tinggi, sedangkan 60 kebawah itu sedang. Nah lima daerah itu berada pada angka 60 kebawah skornya,” jelas Khuwailid.

Dengan pemetaan indeks kerawanan dalam pelaksanaan pilkada itu. Bawaslu kemudian merancang strategi pengawasannya untuk dua daerah tersebut. Sehingga potensi-potensi timbulnya gesekan ditengah pelaksanaan pilkada bisa diminimalisir.

“Dengan adanya indeks kerawanan ini, ada yang masuk kategori sedang dan tinggi, maka dari sana kita buat pemetaan setrategi pengawasan yang tepat, harus diukur dari indeks kerawanan itu,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Khuwailid, karena pilkada serentak 2020 digelar ditengah pandemi Covid-19. Maka Bawaslu juga memasukkan indikator pandemi sebagai penilaian dalam penyusunan indeks kerawanan. “Pada dimensi Pandemi Covid-19 ini, kita masuk rawan sedang, skornya antara 34-53,” sebutnya.

Kondisi infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi, yakni jaringan internet juga ikut dipotret Bawaslu. Dari 732 dewasa di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 itu. Terdapat 202 desa yang memiliki masalah terkait dengan jaringan internet.

“Jadi ada 202 Desa yang mengalami gangguan jaringan internet, ya tidak bagus. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana proses pilkada yang berakses, lebih-lebih ditengah pandemi ini, koordinasi banyak menggunakan jaringan internet,” ujarnya.

Continue Reading

Politik

Musda Golkar NTB Kembali Ditunda yang Ketiga Kalinya

Published

on

By

Pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD I Partai Golkar diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.
tabulanews.id – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar NTB kembali diundur lagi untuk yang ketiga kalinya. Pelaksanaan Musda diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.

Ketua Panitia Musda Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi, kemarin membenarkan perihal penundaan kembali pelaksanaan Musda Golkar NTB dari tanggal 22 menjadi tanggal 28 Maret. “Ya benar ditunda jadi tanggal 28,” unjarnya singkat menjawab wartawan.

Dari informasi yang beredar bahwa selain Musda diundur lagi sampai tanggal 28, lokasi Musda yang semula akan digelar di Kota Mataram. Informasi yang diserap tabulanews.id, lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali.

Isvie yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaku tak mengetahui jika lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali. Karana sampai sejauh ini ia mengaku belum mendapatkan konfirmasi terkait dengan lokasi Musda. Ia hanya baru mendapatkan pemberitahuan tentang waktu pelaksanaan Musda yang kembali diundur. “Nah kalau soal lokasi saya belum tahu,” katanya.

Baca Juga: Pimpin Golkar NTB, Ahyar Pastikan Tak Ada Perombakan Pimpinan DPRD

Ketika ditanya lebih lanjutnya terkait alasan dibalik penundaan Musda Golkar NTB tersebut sampai dilakukan sebanyak tiga kali. Apakah penundaan tersebut kaitannya dengan belum solidnya pemilik suara pemilih ketua DPD I Golkar NTB supaya dilakukan secara aklamasi, sesuai dengan arahan dari DPP Golkar. Namun oleh Isvie nggan untuk memberikan jawaban terkait hal itu, ia beralasan penundaan itu menjadi ranah kewenangan DPP.

Namun demikian, seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa penundaan Musda Golkar NTB tersebut tidak lepas dari tingginya dinamika politik yang terjadi dalam internal partai beringin tersebut, terutama dalam hal kaitannya dengan pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB. Diketahui ada dua kandidat yang tengah bersaing sengit yakni Bupati Lombok Tengah, H. Suhali FT dan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Diketahui DPP Golkar menginginkan bahwa proses Musda Golkar NTB dapat berlangsung secara aklamasi. Namun sampai saat ini belum ada tercapai kesepakatan diantara para pemilik suara siapa yang disepakati untuk diaklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar NTB.

Karena itu, DPP Golkar pun memanggil Ketua DPD I Golkar NTB dan 10 Ketua DPD II, dan organisasi saya pendiiri dan yang didirikan. Selain itu para kandidat calon Ketua DPD juga ikut dipanggil ke DPP untuk memutuskan sekenario aklamasi dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB.

Akan tetapi dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Azis Syamsuddin itu tidak mendapai kesepakatan untuk dilakukan aklamasi. Karena keinginan DPP berbeda dengan keinginan dari mayoritas DPD II. DPP menginginkan Ahyar Abduh untuk diaklamasikan sebagai Ketua Golkar, akan tetapi delapan DPD II masih menginginkan Suhaili kembali memimpin Golkar NTB.

“Artinya apa, Musda ini ditunda karena suara ini belum bulat untuk aklamasi ke Ahyar Abduh, jujur saja kita sampaikan, supaya berita ini jangan bias, ini DPP yang bicara,” ungkap Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi.

Continue Reading

Politik

Patuhi Larangan Pengumpulan Massa, Pasangan Joda Akbar Tunda Deklarasi

Published

on

By

[Foto: Pasangan Djohan Sjamsu - Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini]
tabulanews.id – Ancaman mewabah virus corona atau covid-19 juga ikut mempengaruhi tahapan Pilkada, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh partai politik dalam proses menentukan dukungan pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilkada serentak 2020.

Pasangan Djohan Sjamsu – Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini.

Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto mengungkapkan, menyikapi situasi dan kondisi yang tengah berkembang terkait ancaman penularan virus corona itu membuat paket Joda Akbar memilih menunda deklarasi sedia akan digelar akhir Maret. “Deklarasi paket Joda Akbar akhir Maret ini kita tunda,” katanya.

Dalam pertemuan bersama paket Joda Akbar dan parpol koalisi, diambil keputusan terkait penundaan deklarasi paket Joda Akbar di Pilkada KLU. Hal itu sesuai arahan dan himbauan dari pemerintah agar tidak ada aktivitas maupun kegiatan dilakukan masyarakat dengan melibatkan banyak peserta hingga akhir Maret.

Baca Juga: Penentuan Wakil, Najmul Dalam Tekanan Parpol

Ditegaskan, paket Joda Akbar sedia sudah siap menggelar deklarasi akhir Maret. Berbagai persiapan dan langkah untuk deklarasi sudah dilakukan. Tetapi apa yang terjadi dengan mewabah virus korona tersebut, tentu diluar apa perkiraan pihaknya. “Tentu ini diluar dugaan kami,” terang Anggota DPRD NTB dapil Lobar – KLU tersebut.

Namun demikian, Pihaknya belum memutuskan kapan deklarasi paket Joda Akbar akan dijadwalkan ulang. Pasalnya, Pihaknya tentu harus melihat dan mencermati kondisi dan situasi di daerah kedepan dengan ada ancaman mewabah virus corona tersebut. “Kapan deklarasi kita jadwalkan kembali. Tentu kami lihat situasi daerah ke depan,” terangnya.

Walau demikian. Dia memastikan pembentukan tim pemenangan dari parpol koalisi dan relawan paket Joda Akbar terus berjalan. Bahkan, Pihaknya berencana dalam pekan ini akan melantik dan mengukuhkan tim relawan pemenangan paket Joda Akbar di sejumlah kecamatan di KLU.

Tetapi tentunya, kata dia, kegiatan itu akan tetap mengacu dan mengikuti arahan dari Pemerintah terkait larangan mengumpulkan banyak orang dalam satu lokasi. Sehingga pihaknya tentu akan menyesuaikan hal itu dengan arahan dan petunjuk pemerintah daerah.

“Pengungkuhan tim relawan di sejumlah kecamatan kita lakukan skala kecil saja. Sesuai arahan dari pemerintah terkait ancaman virus corona ini,” imbuhnya.

Dia memastikan paket Joda Akbar sudah final didukung dan diusung koalisi empat partai yakni Gerindra, PKB, PKS dan PDIP. Direncanakan SK rekom dukungan misalnya dari DPP Gerindra akan diterbitkan serentak awal April. Begitu juga dengan parpol lain kemungkinan terbit April mendatang. “April ini SK rekom untuk paket Joda Akbar terbit,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending