Connect with us

Sosial Budaya

Kemiskinan di NTB Menurun 0,42 Persen

Published

on

tabulanews.id – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru tentang angka kemiskinan di Indonesia turun dari 10,12 persen pada september 2017 menjadi 9,66 persen pada sepember 2018. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pun berkurang 910.000 orang dari 26,58 juta orang pada September 2017 menjadi 25,67 juta orang pada September 2018.

Penurunan angka kemiskinan di Indonesia secara nasional pada September 2018 ini pada indikator: upah riil buruh tani, nilai tukar petani, dan laju inflasi. Upah riil petani bulan September 2018 naik menjadi 1,6 persen dibandingkan dengan Maret 2018, sementara nilai tukar petani naik 1,21 persen. Adapun inflasi terjaga rendah 0,94 persen, selama kurun waktu yang sama, Kompas (16/01/2019).

Bertepatan dengan hal itu, pada Kamis 17 Januari 2019 Badan Pusat Statistik provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis data terbaru tentang penurunan angka kemiskinan masyarakat NTB, yang pada September 2017 pada angka 15,05 persen menjadi 14,63 persen.

Penurunan angka kemiskinan ini perlu mendapat apresiasi bagi pemerintah yang telah berjuang dalam memerangi tingginya angka kemiskinan di daerah NTB khususnya. Namun, hal tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan yang belum melebihi angka 1 persen.

Agenda Setting
Kemiskinan sesungguhnya telah menjadi penyakit lama, baik bagi masyarakat desa maupun kota. Langgengnya kemiskinan di tubuh masyarakat adalah seringkali pemerintah memberikan “ikan” bukan “kail” bagi masyarakat miskin.

Artinya, bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin hanya sebagai penambal modal hidup sementara masyarakat miskin. Dengan memberikan “kail” bagi masyarakat miskin, maka dengan sendirinya masyarkat yang miskin tadi mencari “ikan” sebanyak-banyaknya.

Kerak kemiskinan di masyarakat adalah lemahnya perhatian pemerintah atas kebijakan jaminan kesehatan, beras murah, pembagian uang tunai, dan beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin. Lantas, sangat mustahil bagi masyarakat miskin dapat keluar dari garis kemiskinan. Dalam political-will, agenda setting menjadi penting mengingat kebijakan pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan.

Lemahnya data tentang masyarakat misksin dan implementasi di lapangan membuat blunder dalam menentukan kebijakan. Sehingga peran pemerintah dalam melakukan agenda-setting antara politisi, birokrat negara, dan penyedia data harus selaras.

Dalam melakukan penelisikan masyarakat miskin, politisi, birokrasi negara, dan penyedia data tentang masyarakat miskin tentunya dituntut untuk memahami permasalahan. Kenapa masyarakat menjadi miskin? Kenapa masyarakat sulit keluar dari lumpur kemiskinan?

Dari pada itu, seringkali pemerintah dalam hal ini tidak melakukan analisis secara kualitatif dalam menentukan sebab-akibat kenapa masyarakat sulit keluar dari lumpur kemiskinan.

Logikanya ialah, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Oleh karena itu, politisi, birokrasi negara, dan penyedia data menjadi dokter yang mampu mendiagnosa dan memberikan resep (obat) bagi penyandang penyakit kemiskinan.

Sesungguhnya, politisi, birokrasi negara, dan penyedia data harus mampu mendiagnosa masyarakat miskin satu demi satu karena masyarakat miskin yang satu dengan yang lain belum tentu memiliki obat yang sama. Misalnya sumbangan uang tunai, kesehatan, dan biaya pendidikan. Maka, penting bagi pemegang desentralsasi otonomi birokrasi serta pemerintahan yang baik (good governance) untuk menyembuhkannya.

Menurut (Santoso, 2018), agenda-setting dalam penanggulangan kemiskinan di tengah masarakat ialah memperkuat kebijakan penanggulangan (strategi awal) dan data longitudinal keberadaan penduduk miskin by name by address dari tahun ke tahun. Tekanannya kemudian, politisi dan birokrasi negara dapat membuka jendela kebijakan publik kepada pengurangan kemiskinan perlu dilebarkan bersama-sama di antara koalisi birokrat berkarakter policy-preneur serta politisi yang memang bergerak dan menaruh perhatian pada masyarakat miskin.

Setelah agenda-setting

Dalam global moving out of poverty (MOP) pada tahun 2005, penanggulangan masyarakat miskin ialah perlu kiranya antara politisi, birokrasi negara, dan penyedia data untuk melakukan inovasi model diskusi dalam merumuskan garis kemiskinan lokal. Sehingga nantinya, political-will dari elemen pemerintah pusat, daerah, kabupaten, hingga desa-kelurahan untuk duduk bersila menentukan di seluruh rumah tangga pada tiap-tiap tingkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memusatkan pada agenda-setting tadi, dengan melahirkan rekomendasi dari politisi dan birokrasi negara kepada rakyat miskin, maka diperlukan langkah lanjutan yang riil.

Bertepatan dengan momentum pemilihan calon presiden dan pemilihan calon anggota legislatif, baik di tingkat nasional, baik provinsi, daerah, dan kota sudah seharusnya merancang agenda-setting dalam penumpasan rakyat miskin. Sehingga, sangat tidak etis jika para calon presiden dan calon anggota legislatif menjual nama rakyat miskin demi melancarkan perolehan suara.

Masyarakat miskin sangat merindukan aksi rill, mereka tidak lagi ingin mendengar kampanye-kampanye dan janji-janji muslihat bertema “menumpas kemiskinan”. Maka dari itu, politisi dan birokrasi yang bermartabat perlu bersatu dalam langkah memberdayakan golongan yang mudah masuk dan sukar keluar dari lumpur kemiskinan.

Ahmad Viqi Wahyu Rizki
Penulis adalah mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Unram

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Sosial Budaya

Tanah Pecatu Desa Leming Diduga Dijual Oknum Masyarakat

Published

on

By

[Foto: Tanah Pecatu Desa Leming yang Terletak di Embung Kandong. Tanah Berupa Sawah ini Diduga Dijual oleh Oknum Masyarakat Setempat dengan Sepengetahuan Pemerintah Desa]
tabulanews.id – Tanah pecatu Desa Leming yang terletak di Dusun Wise diduga dijual oleh oknum masyarakat setempat. Tanah pecatu yang menjadi aset desa tersebut berjumlah 41 are. Sementara luas tanah pecatu yang sudah dijual oknum seluas 7 are. Berdasarkan dokumen jual beli yang diterima tabulanews.id , tanah seluas 7 are tersebut dijual seharga Rp 60.000.000.

Di dalam dokumen jual beli antara oknum dengan pembeli juga ikut menandatangani Kepala Desa Leming, Ketua BPD Leming, dan Kepala Kewilayahan Wisa sebagai pihak yang mengetahui. Ini menarik mengingat pemerintah desa adalah pihak yang seharusnya mempertahankan tanah tersebut sebagai aset desa.

Subawai, Ketua BPD desa Leming yang diminta konfirmasi terkait dugaan penjualan tanah desa tersebut tidak menjawab ketika dihubungi melalui aplikasi WhatsApp (WA) pada Selasa (16-2-21). Subawai hanya membaca pesan yang disampaikan tabulanews.id, tapi tidak memberikan komentar terkait penjualan tanah. Sementara itu, Camat Terara, Husnuddu’a, SP yang diminta pendapat masalah transaksi tanah pecatu justru mempertanyakan status tanah dimaksud.

“Kalau masalah tanah pecatu, yang Kami pegang adalah (data) yang ada di aset pemda. Sedangkan yang tidak ada di aset pemda, maka Kami tidak berani mengklaim sebagai pecatu,” ungkapnya. Ketika ditanya apakah Pemerintah Desa Leming pernah konsultasi ke pihak kecamatan terkait masalah status tanah sebelum mengesahkan transaksi jual beli, Husnuddu’a tidak memberikan jawaban tegas. Camat hanya memberikan penjelasan tambahan  masalah status tanah.

“Mungkin statusnya adalah tanah GG (Government Grant). Kalau masalah status, tetap harus koordinasi dengan (dinas pengelolaan) aset. Kalau bukan ada tercatat di aset, maka kami juga tidak bisa intervensi,” jawabnya diplomatis.

Sementara itu masyarakat yang mengetahui tanah pecatu milik desa dijual tidak tinggal diam. Samsul Hadi, salah satu tokoh pemuda Desa Leming menyatakan persoalan ini harus jadi atensi masyarakat dan pemerintah karena menyangkut kepentingan umum.

“Kalau benar telah terjadi penjualan tanah pecatu, maka ini harus diungkap karena sangat merugikan masyarakat. kami minta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait untuk turun ke lapangan mengawal persoalan ini,” pungkasnya.

“Pemerintah desa dan BPD juga harus menjelaskan ke masyarakat supaya duduk perkara dugaan jual beli aset desa ini jelas,” tambah Moh. Ali Imran, tokoh pemuda desa Leming lainnya.

Continue Reading

Sosial Budaya

New Normal di Pantai Lawata, Nasib Pedagang Belum Membaik

Published

on

By

[Foto: Suasana Pantai Lawata]
tabulanews.id – Keberadaan pandemi Covid-19 membuat banyak pedagang yang kehilangan mata pencaharian, terutama pedagang yang ada di Pantai Lawata. Penutupan lokasi Pantai Lawata yang berimbas pada sepinya pengunjung menjadi pemicu utama banyak pedagang terpaksa berhenti berjualan.

Menurut pengakuan pegawai Dinas Pariwisata Kota Bima yang bertugas di pantai Lawata, pada saat new normal Pantai Lawata menerapkan kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Misalnya, pengunjung wajib menggunakan masker dan kami dari dinas pariwisata menyediakan alat tes suhu tubuh dan pemerintah mengambil kebijakan menaikkan tiket masuk dari Rp3000 menjadi Rp8000 untuk mengurangi padatnya pengunjung.

Memang, adanya Covid-19 pendapatan pedagang menurun drastis. Meskipun new normal sudah diberlakukan, tidak ada perubahan signifikan, jumlah pengunjung pun belum meningkat. Padahal, pemerintah Kota Bima sudah menetapkan waktu berkunjung di kawasana Pantai Lawaata mulai pukul 10.00-22.00 wita.

Selama masa pendemi destinasi Pantai Lawata ditutup selama kurang lebih tiga bulan dan baru dibuka baru-baru ini. Selama tiga bulan di masa pandemi, pemerintah daerah setempat melarang warga untuk berjualan di kawasan tersebut. Itulah yang menyebabkan para pedagang kaki lima merasakan beban yang berat, yang masih terasa sampai sekarang, walaupun new normal sudah diterapkan.

Nurlaila, salah seorang pedagang warung kopi di Pantai Lawata, mengeluhkan hal ini. Sehari-hari, biasanya, wanita berusia 40 tahun ini menjajakan berbagai macam minuman. Namun, sejak Covid-19 mewabah, yang menyebabkan ditutupnya Pantai Lawata, ia terpaksa beralih profesi menjadi penjual es batu di rumahnya.

“Saya tidak pernah lagi jualan minuman di Pantai Lawata semenjak korona. Saat ini saya hanya jualan es batu. Suami saya kebetulan di Kalimantan, tapi kan sudah nggak bisa pulang sudah lima bulan,” tutur Nurlaila.

Nasib serupa dialami oleh Parjo pedagang asal Jawa yang biasa berjualan di Pantai Lawata. Sejak pandemi ini, ia mengaku tidak punya pendapatan karena ia tidak punya jenis jualan lain selain bakso. “Saya berharap korona cepat berlalu agar masyarakat ramai berkunjung di Pantai Lawata,” harapnya. Dengan diterapkan new normal oleh pemerintah, ia pun berharap masyarakat yang berkunjung ke Pantai Lawata bisa normal seperti biasanya.

Memang, kerinduan untuk berkunjung ke pantai tidak bisa dipungkiri. Seperti yang dirasakan Warningsi, salah satu pengunjung di Pantai Lawata.  “Yah, kita tidak bersikap seperti sebelum pandemi. Setelah ini, kesadaran akan kesehatan semakin tinggi. Kalau saya berpikir secara logis, saya takut akan adanya Covid-19 ini, tapi yah mau gimana lagi? Saya  sudah sangat bosan di rumah,” ungkapnya. Sebagai masyarakat biasa, ia berharap korona cepat berlalu dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sediakala.

Penulis:

Muhammad Najammudin; Nurahmawati; Sandi Rahmawati; Sri Wardani; Yeni Rahmawari

Editor: Ahmad Sirulhaq

 

Continue Reading

Sosial Budaya

Anak Terpapar Covid-19 Tertinggi Kedua Nasional, Ombudsman Minta Pemda NTB Lebih Serius

Published

on

By

[Foto: ombudsman.go.id]
tabulanews.id – Jumlah pasien anak yang dinyatakan positif terpapar Covid-19 di wilayah NTB mencapai hampir 90 orang. Hal ini mengindikasikan pentingnya upaya khusus dan lebih serius bagi pencegahan penularan Covid-19 pada anak.

“Pemerintah harus lebih semaksimal lagi melakukan pencegahan sebaran atau peningkatan anak penderita Covid-19,” ujar Asisten Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, M. Rosyid Rido, Kamis (4/6).

Diketahui dari 90 anak yang terpapar Covid 19 di NTB, bahkan 3 orang diantaranya meninggal dunia dan bahkan usianya dibawah 1 tahun. Dalam catatan Ombudsman RI Perwakilan NTB sendiri, jumlah pasien anak ini merupakan terbanyak kedua secara nasional setelah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan catatan yang diperoleh, terpaparnya sejumlah anak-anak lebih dikarenakan kecerobohan sistem sosial, karena hampir tidak terdapat riwayat kasus carier dari orang tua maupun keluarga si anak. “Artinya potensi sebaran lokal yang mendominasi,” kata Ridho.

Karena itu Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penanganan yang lebih maksimal untuk menangani penyebaran virus Covid-19 kepada anak-anak dengan memaksimalkan protokol atau panduan penanganan anak-anak terhadap Covid -19 yang dikeluarkan Gugus Tugas maupun kementerian atau lembaga.

“Dari pengamatan lapangan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan NTB, kurang baiknya kesadaran sejumlah orang tua dalam menjaga potensi sebaran Covid-19, dapat diminimalisir dengan upaya pencegahan yang masiv dari pemda,” katanya.

Menurut Rido, pola sosialisasi yang lebih khusus dalam pencegahan sebaran dengan menggunakan konsep komunikasi yang ramah anak dan mudah dimengerti para orang tua sangat penting dilakukan. Hal ini perlu dilakukan disejumlah titik, antara lain pusat-pusat keramaian dan ibadah, area pendidikan dan bahkan area kesehatan.

“Ini yang masih minim kami lihat di lapangan,” kata Rosyid Rido.

Pemerintah juga harus secara ketat mengawasi pusat-pusat keramaian, seperti mall dan pusat hiburan agar memajang himbauan khusus bagi keselamatan anak-anak. Karena ternyata tidak hanya cukup meminta masyarakat mematuhi himbauan untuk melaksanakan social distancing dan physical distancing saja yang sulit dipahami sebagain orang.

“Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB juga mendorong agar tim gugus tugas memperkuat data untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 terus bertambah menjangkiti anak-anak,” serunya.

Terakhir disampaikan Rido, bahwa Pemerintah daerah juga penting untuk melakukan analisa yang mendalam untuk memulai aktifitas layanan pendidikan di sekolah. Proses belajar mengajar jarak jauh tetap dilakukan evaluasi secara berkala agar tidak mengurangi kualitas pendidikan.

“Termasuk dalam proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di area sekolah-sekolah dan di area penanganan kesehatan, seperti rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan lainnya dengan memperhatikan secara ketat protokol atau panduan penanganan anak-anak terhadap Covid -19 yang dikeluarkan Gugus Tugas maupun kementerian atau lembaga. Selain itu perlu dibangun satu sistim Reaksi Cepat yang secara khusus bagi penanganan laporan masyarakat terkait anak-anak korban Covid-19,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending