Connect with us

Opini

Kisah Guru: Pembenci Orde Baru, Peramal Jokowi

Published

on

[Foto: Guru Mahir]
tabulanews.id – Mahir, seperti namanya, ia sangat mahir bermain catur. Aku belajar catur sejak kecil berkat bimbingannya. Walaupun tidak semahir Guru Mahir, aku bisa dikatakan lumayan untuk ukuran teman-teman sebayaku waktu aku SD. Pernah berkali-kali, Guru Ghani, Kepala Sekolah SDN 3 Surabaya (di Kecamatan Sakra, Lombok Timur), menantangku main catur di sekolah, bukan pada saat keluar main, tapi justru pada jam pelajaran berlangsung. Mungkin, biar terasa lebih tenang. Hampir setiap hari. Sampai dia menyadari, bahwa memang dia ndak akan bisa menang. Semua strategi yang aku mainkan aku dapatkan dari Guru Mahir.

Bagaimana tidak, semasa kecil, hampir setiap hari aku melihat dia bermain catur, saban siang, saban petang. Kadang, sampai pagi hari lagi. Jangan datang bertamu kalau guru Mahir sedang main catur, nasib pionnya yang terjepit jauh lebih penting daripada kedatangan siapa saja yang berkunjung ke rumahnya, biarpun orang itu adalah raja. Kecuali, kalau kau datang untuk nimbrung, entah jadi pembisik, atau jadi penonton. Dia akan senang. Permainannya dingin, sesekali, dia akan terkekeh begitu ia tahu bahwa pertahanan raja musuhnya telah terkecoh. Bahkan, sebagai penggemar catur yang fanatik, tak jarang, ia main sendiri, begitu musuh-musuhnya belum datang.

Ia hanya seorang guru, guru Sekolah Dasar zaman Orde Baru. Seperti zaman yang melahirkannya, ia terkenal sangat bengis dalam hal mendidik murid-muridnya. Suatu hari, guru Mahir pernah memukul muridnya sampai mencret. Orang tuanya tak terima, dan datang membawa parang.

Baca Juga: Membaca Buku Cetak Lebih Baik daripada Ebook

Dengan umpatan kasar yang tak bisa diterima, si orang tua murid bertanya pada Guru Mahir, mengapa anaknya dipukul sekeji itu. Alih-alih takut, guru Mahir menjawabnya enteng, “Anak Anda menonjok kemaluan teman perempuannya pakai sapu lidi.” Mendengar jawaban Guru Mahir, orang tua itu pun malu dan minta anaknya dipukul lagi kalau sewaktu-waktu dia mengulangi. Sepertinya, orang tua murid itu cukup sportif: untuk mendapatkan hasil didikan moral yang sepadan, kadang-kadang, anaknya harus menerima hukuman yang setimpal.

Tapi, tentu tidak semua orang bisa menerima kebengisan guru Mahir. Karena bukan hanya pada murid ia bengis, tapi juga pada sesama guru, dan juga atasannya langsung. Dari guru sampai pangawas, banyak yang mengeluh dengan Guru Mahir. Tak sedikit yang menjulukinya singa. Makanya, dia sering dikerjai sama penilik sekolah (pengawas zaman itu). Kadang kenaikan pangkatnya ditunda-tunda, kadang dia diasingkan mengajar ke tempat yang cukup jauh. Hukuman khas gaya Orde Baru. Zaman itu, mana ada angkutan untuk pergi mengajar jauh, Guru Mahir juga tidak punya sepeda motor.

Sebab ulahnya yang dianggap tidak bisa diatur, dia pernah disingkirkan ke Desa Swangi, padahal rumahnya di Desa Surabaya, Lombok Timur. Jika kau buka google map, jaraknya tiga puluh tiga menit ditempuh pakai motor, dan dua jam setengah jalan kaki. Untuk ukuran guru milenial, tentu itu jarak yang sepele, karena bisa dengan mudah diterabas pakai kendaraan. Tapi, untuk ukuran guru zaman Orde Baru, itu adalah bentuk hukuman yang masih belum terlalu sadis, karena kau sebenarnya bisa jauh lebih sengsara dari itu. Bukankah kau tidak punya kendaraan?

Jangan salah sangka dulu, Guru Mahir, dalam banyak hal memang sering membangkang, tapi dalam hal mengajar, ia tidak pernah cari alasan. Tidak juga alasan-alasan karena jarak yang begitu jauh untuk ditempuh. Begitu ia diasingkan mengajar ke tempat yang jauh, untuk mengejar agar di tempat mengajar dia tidak terlambat, guru Mahir bangun pagi-pagi, sekitar pukul tiga dini hari. Tentu, ia mencari jalan yang paling dekat yang bisa ditempuh, menyeberang sawah dan kebun. Solat subuh dan mandi ia tuntaskan di lengkok Pandan (telaga kecil), tempat favoritnya.

Rasa-rasanya, tak ada hukuman yang begitu menakutkan bagi Guru Mahir. Hal itu tentu bisa dipahami, karena pada Orde Baru pun, dia tidak takut. Saat semua guru dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada gentar untuk tidak memilih Golkar, guru Mahir malah pilih parati yang bergambar bintang, Partai Persatuan Pembangunan (P3), sebelum berganti gambar kakbah. Dalam hal agama, dia tipe yang bisa disebut fanatik. Orang sekarang menyebutnya radikal, mungkin tipikal yang pantas juga dijuluki penganut agama garis keras model NU Aqil Siroj. Alasannya sederhana, ia perlu mendukung partai yang membela agamanya, sesimpel itu.

Sekali lagi, dalam hal beragama, tak ada yang bisa membelokkan pandangannya. Aku sendiri, sangat takut tidak mengikuti apa yang menjadi perintah Guru Mahir yang standar: solat, puasa. Bahkan, aku sebagai anak Sekolah Dasar yang takut pada Guru Mahir, pernah berikrar di bulan suci Ramadhan, begitu dilanda kehausan yang mendalam. “Daripada aku ketahuan Guru Mahir, aku lebih baik ketahuan sama Tuhan”. Aku tahu betul, hukuman Guru Mahir sifatnya kontan hari itu juga, termasuk untuk ukuran anak kecil sepertiku.

Berbekal ikrar itu, diam-diam, dengan kepiawaian seorang anak kecil, aku pergi ke suatu kolam di selatan rumah. Jaraknya kurang lebih dua ratus meter, tempat aku mandi setiap hari sama teman masa kecilku sebelum berangkat sekolah. Di sanalah aku menuntaskannya: menyelam sambil minum air. Aku sangat puas. Lalu, aku pulang dengan perasaan penuh bangga, tak menyangka aku bisa secerdik itu, Guru Mahir berhasil kukelabui dengan mudah.

Begitulah ukuran fanatik guru Mahir. Pada Orde Baru pun tidak dia mau tunduk. “Apa gunanya semboyan “luber” (langsung, umum, bebas, dan rahasia), kalau tidak ditepati, kalau hanya untuk akal-akalan,” kata Guru Mahir, karena ndak suka dilarang-larang pilih P3, yang islami. Untuk ukuran hari ini, keberislaman Guru Mahir bisa kita kategorikan sudah tidak cocok lagi tinggal di Indonesia. Islamnya tak mencerminkan Islam nusantara. Fanatismenya sungguh terlalu, lebih terlalu dari kekesalan Rhoma Irama pada Ani.

Pada suatu ketika, di musim pemilu zaman Orde Baru, dia pulang ke rumah pakai sepeda, di tengah jalan, dia menemukan orang yang sedang kampanye, kampanye Golkar, ia berhenti sejanak, kemudian melanjutkan pulang ke rumah, sudah waktunya untuk pulang karena sudah menjelang magrib. Sama aparat, guru Mahir dikejar dari belakang pakai senapan. Ia mendengar suara dar-der-dor itu, tapi menoleh pun tidak. Sebab, dia tak menyangka suara itu adalah kode peringatan baginya untuk segera berhenti mengayuh sepeda. Ia tidak peduli dan tidak kunjung berhenti, sampai aparat-aparat itu menghentikan sepedanya.

Ia ditanya mengapa tidak ikut kampanye. “Saya sudah pergi ke rumah sahabat, dan saya mau pulang, ini sudah magrib,” kata Guru Mahir. Dan ia merasa tak perlu ikut kampanye, dia bukan pemilih Golkar. Sebab pembangkangan itu, ia dipanggil ke kantor Bupati Lombok Timur keesokan harinya, untuk diminta klarifikasi, berani-beraninya pegawai negeri tidak taat pada perintah atasan. Semua Pegawai Negeri Sipil harus pilih Orde Baru. Alasan orang-orang waktu itu persis seperti alasan Menkominfo hari ini, “yang gaji kamu siapa?”, selain karena alasan takut tentu saja.

Setiba di kantor bupati, Guru Mahir sudah siap-siap mau disidang. Dia dipanggil ke sana bertiga, sama dua orang guru lainnya, yang tak memilih Golkar. Sebelum sidang dimulai, Guru Mahir malah yang memulai, di depan penyidangnya yang kebanyakan adalah militer, guru Mahir mulai dengan pertanyaan yang membentak, “Itu yang digantung apa namanya?,” sambil telunjukknya menunjuk tepat ke arah gambar Garuda Pancasila yang terpampang di tembok kantor bupati.

“Gambar Pancasila, Pak Guru,” kata prajurit Orde Baru itu.

“Turunkan sekarang!” perintah guru Mahir dengan nada yang sengit. “Percuma kalian pasang gambar itu, tapi kalian tidak menjalankannya,” katanya. Sesaat kemudian, dia sudah menjadi penceramah di depan prajurit-prajurit itu, tentang makna Pancasila sebenarnya versi Guru Mahir, termasuk makna butir-butirnya yang dia hafal di luar kepala. Tidak berhenti sampai di situ, guru Mahir menyuruh ajudan-ajudan itu membuatkan dia susu. Menurut Guru Mahir, itulah minumannya setiap hari, padahal ia memang ingin ngerjain. Di rumah ia hanya minum kopi, tentu sama rokok kesenangannya, “orang setia”.

Bukan sekali-dua kali Guru Mahir dipanggil polisi untuk alasan yang sama, tapi jawabannya tidak pernah berubah. “Saya memilih karena saya ingin membantu agama saya.” Mungkin dari sana, dendamnya pada Orde Baru tak bisa dipulihkan lagi. Apa pun yang terkait dengannya, emosinya akan segera tersulut, apalagi menyebut orang yang bernama Soeharto, darahnya akan langsung naik. Jangan dekat dengannya pada saat itu kalau tidak mau jadi sasaran caci-makai berkepanjangan.

Guru Mahir memang bandel dan keras kepala, tapi, sebagai manusia biasa, ia juga punya sisi yang lembut. Hatinya mudah tersentuh. Dulu, dia pernah memelihara burung, dia beri nama tambur. Suatu malam, ia bermimpi si tambur ini protes pada Guru Mahir, mengapa dia dikurung dalam sangkar. Berkat mimpi itu, keseokan harinya, sebelum matahari terbit, si tambur langsung dibebeaskan dari tawanan politik Guru Mahir, tanpa syarat. Bukan hanya itu, aku bahkan ndak pernah tahu, Guru Mahir berani membunuh seekor semut dengan sengaja. Satu lagi, jangan pukul kucingnya kalau tidak mau ditantang habis.

Peramal Suka-Suka

Orde Baru berakhir tragis, Guru Mahir tak kan mungkin menangis. Ia malah bersuka ria. Tapi, selain tentang Orde Baru, tak ada cerita yang menarik lagi tentang Guru Mahir, karena ia seperti tak punya musuh lagi. Sepertinya, tak ada yang lebih layak ia perjuangkan selama ini selain menentang Orde Baru. Aku, sebagai anak kecil, mana mungkin akan membenci Orde Baru waktu itu. Setiap tanggal satu Maret, aku tidak pernah ketinggalan menonton film Janur Kuning. Aku paling suka pada adegan Komaruddin bilang, “Nih…. tembak bajingan…..”. Bersama teman-teman masa kecil, kami paling suka mempraktekkan adegan itu sehabis menonton.

Bagaimana aku akan bisa membenci Orde Baru? Setiap malam satu Oktober, aku tidak pernah lupa menonton film G 30 S PKI. Aku malah sangat menyukai Soeharto dan benci PKI, terutama Jenderal Untung sialan itu. Keadaan ini tidak berubah, bertahan cukup lama, sampai aku masuk kuliah dan membaca buku-buku. Setalah itu, semua horizonku menjadi berbalik seratus delapan puluh derajat. Aku mengerti apa yang menjadi alasan Guru Mahir begitu membenci Orde Baru.

Tentang Orde Baru, sepertinya sudah tidak ada cerita yang menarik. Tapi, tentang pemilu, Guru Mahir selalu menggebu-gebu. Kesenangannya adalah membuat ramalan siapa yang bakal menang dalam pemilihan. Semua pemilihan di daerahnya dia ikuti dengan saksama, dari pemilihan kadus, kepala desa, camat, bupati, gubernur, hingga pemilihan presiden tentu saja, termasuk waktu Ahok melawan Anies. Seperti yang aku bilang, kegemarannya adalah membuat ramalan, siapa yang bakal menang.

Aku tidak senang dengan ramalan, tapi Guru Mahir menyebutnya ini bukan ramalan, sebab, katanya, ia bertanya pada Tuhan. Jauh sebelum pemilu, ia selalu mencari kabar pemenang pemilu lewat mimpi, menurutnya ia selalu diberi petunjuk oleh Tuhan. Tentu, setelah ia solat tahajut terlebih dahulu, terus-menerus, sampai ia benar-benar yakin.

“Bagaimana Bapak tahu tentang kekalahan Megawati sama SBY saat itu?”. Suatu saat aku bertanya, pura-pura penasaran. Dia sangat senang ditanya seperti itu.

“Saya bermimpi ada pesawat yang lewat di atas kuburan kemudian terjatuh, tiba-tiba pesawat itu berubah menjadi banteng bermoncong putih,” katanya.

Dengan enteng, dia pun menerangkan artinya. “Pesawat itu kan pemimpin, siapa yang memimpin saat itu? Kan moncong putih, berarti dia akan kalah.” Sesimpel itu tafsirnya. Ia menafsir sesuka-sukanya, tanpa teori apa pun, sebab ia tak punya ilmu semiotik. Dia hanya tamatan Sekolah Guru Bawah pada zaman Orde Lama. Sukur-sukur ia bisa jadi guru, sebab di zaman itu, bisa makan pun sudah lebih dari cukup, apalagi bisa sekolah.

Suatu hari Guru Mahir pergi ambil gaji pensiun di Kantor Pos Sakra, kurang lebih tijuh kilo meter dari rumahnya. Tapi, aku curiga, motivasinya lebih dari sekadar itu: ingin memamerkan kebolehannya sebagai peramal suka-suka. Betul, di Kantor Pos itu, ia menantang temannya mentah-mentah untuk bertaruh, tapi bukan berjudi — ia tahu bahwa itu haram — tentang pemenang pilpres 2014, lima tahun lalu.

Dengan kepercayaan diri yang penuh, Guru Mahir sesumbar, ”Yang akan menang pemilihan nanti adalah Jokowi. Saya tidak tahu kapan saya mati”, katanya, “tapi kalau saya mati duluan sebelum pemilihan, dan apa yang saya katakana ini salah, silahkan datang ke kubur saya. Jangan pergi berdoa, tapi datanglah ke sana untuk berak tepat di atas kubur saya,” tantangnya penuh keyakinan. Tentu, teman-temannya yang sudah sama-sama tua itu tidak merasa terpancing, malah mereka menganggap Guru Mahir sudah semakin sinting.

Aku sendiri, sama Guru Mahir tidak pernah sama dalam hal pilihan politik, terutama terkait dalam pemilu presiden. Bahkan, aku mulai tidak suka ketika dia sudah mulai meramal tentang pemenang pilpres karena pilihanku yang selalu berbeda dengannya itu. Tapi, kami tidak pernah berdebat.

Di tahun 2004, dia memilih SBY, aku golput. Periode berikutnya, 2009, ia tetap memilih SBY, aku memilih JK. Waktu pilpres 2014, dia cebong garis tebal, aku kampret garis tipis. Pada pemilu kali ini, ekor cebongnya makin tajam, sementara aku golput. Jangan tanya mengapa ia pilih Jokowi, sebab alasannya hanya satu, ia tak suka Prabowo. Aku kemudian tanya, mengapa ia tak suka Prabowo, jawabanya hanya satu, Prabowo sudah culik orang.

Aku tidak tahu apakah pengertiannya tentang sudah culik orang itu sama dengan pengertianku. Aku juga tidak tanya, dari mana ia tahu. Yang aku tahu, selain catur, hanya buku yang membuatnya betah duduk berlama-lama. Selain itu, aku bisa merasakan aroma dendamnya pada Orde Baru. Aku punya banyak kelemahan dalam hal pandangan politik yang tidak bisa aku perdebatkan dengan Guru Mahir. Tapi, dia pun punya kelemahan yang cukup mudah untuk aku bantah. Tapi, bagaimana cara membantah Guru Mahir? Dia tidak senang didebat.

Menurutku, jalan pikiran Guru Mahir itu agak aneh, tidak lurus seperti jalan tol. Setidaknya, jika dipandang dari garis demarkasi antara kampung kampret dan kampung cebong. Dia tidak suka Ahok, tapi pilih Jokowi. Seharusnya, kalau dia ndak suka Ahok, dia ndak perlu pilih Jokowi. Silogismenya kurang lebih begitu. Aku pun sama, tapi dalam hal kebalikannya, aku suka Ahok tapi tidak pilih Jokowi. Seharusnya, kalau aku suka Ahok, aku harus pilih Jokowi. Tapi, aku golut. Jangankan Anda, Rocky Gerung pun bisa bingung.

Suatu malam, ia tiba-tiba menelfon, selain tentang bertukar kabar, ia juga sepertinya menelfon untuk suatu urusan yang lain, yang jauh lebih serius, aku pikir begitu, mendengar nada suaranya. Benar saja. Dengan perkataan yang menggebu-gebu, dia bilang Prabowo akan kalah. “Masak?,” jawabku dengan datar.

“Katanya, Prabowo akan menang.” Aku memancingnya.

“Ya, kata orang, tapi dia akan kalah,” tegasnya lagi, marasa tidak senang dibantah.

Aku tidak terlalu peduli, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Aku pun tidak begitu yakin pada ramalan Guru Mahir. Mungkin, perasaannya yang masih berkecmuk pada Orde Baru itu yang membuatnya meracau seperti itu, bermimpi-mimpi tidak karuan, hingga keluarlah ramalan itu.

Tapi, kali ini, ia berkata dengan mantap. Seandainya aku masih menjadi kampret, mungkin bulu kelelawarku akan berdiri dengan gentar, demi mendengar keyakinan Guru Mahir. Sebab, aku tahu bahwa orang tua banka yang sudah berumur delapan puluh dua tahun itu punya satu kelemahan yang berulang-ulang: ia terlalu sering meramal, dan ramalannya terlalu sering tidak meleset.

Prediksi terakhirnya dalam hal pemilu yang aku tahu adalah waktu Anies berhadapan dengan Ahok. Yang membuat hatiku agak berdebar kali ini adalah, karena aku masih mengingat ramalannya tentang kekalahan Ahok beberapa tahun lalu, lengkap dengan mimpi-mimpinya. Dan, di malam ketika ia menelfon, ia benar-benar ingin menunjukkan bakatnya yang konyol itu lagi kepadaku sebagai peramal amatir pembenci Orde Baru, tantang keyakinanya bahwa Prabowo akan kalah. Atau, dia ingin mencemoohku karena tidak pilih Jokowi.

“Bagaimana Bapak tahu kalau Prabowo akan kalah?,” tanyaku berusaha menggoyahkan keyakinannya. Tapi, aku tahu ia sesungguhnya menunggu pertanyaan ini.

Kemudian, dengan senang hati, dia mulai menceritakan mimpinya. “Aku mimpi ada orang yang telah lama mati, tapi kemudian diumumkan mati lagi.” Sialan, masuk akal juga, pikirku, sebelum dia menerangkan maksudnya dengan perasaan penuh kemenangan. “Kan Prabowo dulu sudah mati, sekarang dia akan mati lagi.” Dia menafsirkan dengan enteng lagi, lagi-lagi tanpa perlengkapan ilmu hermeneutika. Kalau ada ilmu tafsir yang ia baca, itu hanya tafsir Al-Quran Jalalain dan tafsir Al-Azhar. Sejak aku kecil, semua jenis buku itu sudah kulihat memenuhi isi lemarinya.

Aku tentu tidak akan berani berdebat panjang tentang ramalan Guru Mahir, juga tentang pilihan-pilihan politiknya, bukan saja karena ramalan-ramalannya yang jarang meleset itu, untuk tidak mengatakannya tidak pernah salah sama sekali; bukan pula karena aku tidak bisa berargumen mengapa harus golput. Melainkan, sampai saat ini, ada kredo yang sama yang masih aku pegang sejak dulu: aku benar-benar tidak berani membantah apa yang menjadi keyakinanya. Lagi pula, buat apa harus menjelaskan alasan padanya mengapa aku golput, toh aku tidak cari pengikut.

Kadang aku lelah mendengar cerita Guru Mahir, termasuk ramalan yang suka-suka itu, karena terus diulang-ulang. Namun, pada saat yang sama, bagiku, kata-katanya adalah sabda. Padanya, aku telah belajar satu di antara banyak hal: selain pada Tuhan, jangan takut pada siapa pun, selagi kau benar. Tapi, aku, tumbuh menjadi orang yang lebih dari sekadar itu. Aku menjadi sangat penakut pada dua hal sekaligus: takut pada Tuhan dan takut pada Guru Mahir, orang tuaku sendiri.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Opini

Gubernur dan Pengharapan yang Suram

Published

on

By

[Facebook: Bang Zul Zulkieflimansyah]
tabulanews.id – Serupa bintang iklan, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) memang terlihat sangat artistik, selalu ada momen sebagai bahan untuk disampaikan ke publik, apalagi tempat-tempat yang berbau wisata dan memiliki nilai popularitas tinggi.

Sebagai  seorang Gubernur yang mengidentikkan dirinya sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat, akun media sosialnya tak jarang memposting kunjungan Gubernur ke Desa-desa, bercengkrama dengan warga desa, dan memperlihatkan Gubernur sampai di pelosok-pelosok. Pada situasi normal, hal itu sah-sah saja, namun kunjungan beberapa hari terakhir ini justru mendapatkan tanggapan dari publik, bahkan menjadi perbincangan di media nasional.

Salah satunya adalah kunjungan Gubernur di Desa Bayan pada 31 Januari lalu, menjadi perhatian publik, karena Gubernur sendiri seakan-akan melanggar protokol kesehatan. Kita tahu bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja, ada bencana non-alam yang sedang mengancam, di tengah situasi itu justru Gubernur mempertontonkan kepada publik bahwa Gubernur bersama para Pejabat pemerintahan Provinsi NTB sedang beramai-ramai berendam di kolam renang, tanpa jarak, dan seperti tidak ada kehawatiran atas penyebaran corona.

Tanggapan Gubernur yang mengatakan “itu terjadi secara spontan” memperlihatkan dirinya gagal dalam memaknai diri sebagai teladan, memperlihatkan diri tanpa kendali, mestinya Ia menyadari bahwa kondisi dalam darurat dan ada batasan-batasan dalam berkegiatan.  Penulis hanya mengingatkan, di NTB ada Pergub No 13 tahun 2020 tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 yang ditetapkan Gubernur pada bulan juni 2020 lalu, di dalamnya mengatur protokol dan batasan-batasan dalam berkegiatan. Jika Gubernur tidak mampu menyampaikan isi Pergub itu secara utuh pada publik, setidaknya Gubernur bersikap sesuai aturan yang sudah ditetapkannya. Menjadi teladan!

Publik bisa membaca yang ingin dilakukan Gubernur adalah membantu untuk mempromosikan tempat-tempat wisata, tapi dalam penyampaian justru membuat hati rakyat terpukul. Pesan-pesan yang disampaikan justru menunjukkan perilaku yang dapat menimbulkan terjadinya penularan covid-19. Berjuta rakyat yang sudah mencoba menahan diri membatasi aktivitas, ribuan pedagang harus menutup sementara atau membatasi jualannya dengan harapan corona segera berlalu, namun semua pupus ketika pemimpinnya sendiri terlihat tidak serius!

Bukan kali ini saja, beberapa kali dalam postingan di akun media sosialnya sering terlihat tidak mengindahkan protokol kesehatan, kadang berkerumun tanpa mengenakan masker dan tanpa sekat, sebut saja kunjungannya di Pulau sumbawa menjelang pemilu 2020 lalu. Sebagai seorang Gubernur, sah saja melakukan kunjungan dan meninjau situasi daerahnya sampai ke pelosok, menginap di rumah warga, semuanya tidak masalah dalam kerangka pendekatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Namun, di saat situasi sedang darurat, di saat kondisi kasus corona terus meningkat, bahkan angka kematian di atas rata-rata nasioanal, Gubernur dituntut untuk memiliki visi dalam penanganan bencana.

Rupanya Gubernur memang ingin lebih fokus pada menjaga kestabilan ekonomi daripada pencegahan penyebaran virus, sebetulnya dua hal itu seperti dua mata pisau yang sama pentingnya. Gubernur tidak bisa abai atas penyebaran covid yang terus meningkat, dan menjaga kestabilan ekonomi juga menjadi keharusan. Jika timpang pada salah satunya, maka kita akan menghadapi situasia yang disebut dengan mati massal. Jika kita unggul mempertahankan ekonomi kemudian virus bebas merayap ke tubuh kita, maka kita akan mati sia-sia, begitu juga, tatkala kita berhasil mencegah penyebaran virus tapi ekonomi kita anjlok, maka kita akan mati kelaparan.

Sedari awal memang Gubernur tidak terlalu fokus memutus rantai penyebaran covid ini, terlihat ketika angka penyebaran kasus mulai muncul di NTB pada maret 2020 lalu, sikap Gubernur justru mempromosikan tempat-tempat wisata yang siap dikunjungi, bukan merumuskan strategi dalam membentuk ketahanan daerah menahan virus. Sikap ini memperlihatkan kegagalan Gubernur menangkap resiko atas bencana yang melanda.

Kita memang sangat lemah dalam memitigasi setiap bencana sehingga kita selalu gagap dalam menyelesaikan masalah yang menimpa. Tingginya kasus terkonfirmasi positif adalah bukti di mana kita gagap merumuskan strategi penanganan, angka kasus positif tembus 8.188 pada 7 februari lalu, lantas apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita hanya bisa menghitung angka, angka penambahan kasus dan angka kematian.

Lonjakan kasus yang sangat tinggi adalah akibat dari lemahnya komitmen pemerintah daerah. Wujud komitmen itu adalah dari kebijakan, regulasi, dan implementasi. Gubernur sendiri sudah mengeluarkan Pergub Penanggulangan dan penanganan covid-19, namun Gubernur sendiri kerap kali melanggarnya. Apalagi yang diharapkan dari sikap kepemimpinan yang lebih akrobatik, poto sana-sini, dan mengedepankan popularitas daripada substansi ini?

Kinerja Gubernur memang sangat mengecewakan, komitmen dalam pencegahan sangat rendah, Lombok Post edisi 27 Januari lalu mengulas lemahnya penelusuran yang dilakukan petugas terhadap kontak erat pasien positif. Berdasarkan standar WHO, 1 pasien positif minimal penelusuran dilakukan 30 kontak erat, nyatanya di NTB dari 1 pasien positif hanya dilakukan penelusuran terhadap 7 orang kontak erat. Jika memang serius mau melakukan pencegahan, mestinya penelusuran terhadap kontak erat ini lebih massif lagi.

Dalam ulasan Lombok Post pada edisi yang sama, dari 7.234 akumulasi pasien yang tercatat pada 21 januari hanya dilakukan penelusuran terhadap 49.672 orang kontak erat, jika mengikuti standar WHO harusnya yang ditelusuri sebanyak 217.020 orang, berarti yang belum ditelusuri sebanyak 167.348 orang

Sekali lagi, Gubernur seperti pengharapan yang diselimuti kabut tebal dan nampak kehilangan arah. Tidak terlihat visi dalam pembangunan daerah ini kedepan, yang ada hanya usaha untuk membangun popularitas.

Meminjam istilah Yudi Latif sangatlah relevan untuk mendefinisikan situasi saat ini, Ia menuliskan “Indonesia ibarat kapal besar yang limbung; terperangkap dalam pusaran gelombang hari ini; tanpa jangkar kuat ke masa lalu, tanpa arah jelas ke masa depan”.

Dalam kerangka yang lebih kecil, daerah ini sedang terperangkap dalam pusaran gelombang dan nahkodanya tanpa arah yang jelas.

 

Jumaidi

Mantan Ketua GMNI Cabang Mataram 2013-2015

 

Continue Reading

Opini

Selamat Datang Tahun Baru, Panjang Umur Orde (paling) Baru

Published

on

[Foto: Ahmad Sirulhaq]
tabulanews.id – “Agar negara kuat, rakyat harus lemah. Tapi, saya tidak mau mengatakan, agar rakyat kuat, negara harus lemah. Aku hanya menginginkan tawar-menawar yang seimbang” (Cak Nun).

Saya lupa kiranya kapan tepatnya Cak Nun menulis itu, dan dalam buku apa. Mungkin juga saya lupa, yang menulis itu juga bukan Cak Nun, saya tidak ingat betul. Yang saya ingat, saya membacanya di Perpustakaan Daerah ketika saya menjadi mahasiswa baru, tahun 1999, satu tahun setelah reformasi bergulir.  Dugaanku waktu itu, pernyataan itu pasti ditujukan untuk rezim otoriter Orde Baru, yang pada saat itu baru saja tenggelam ke dalam lubang kubur yang digali dari palu godam reformasi.

Agar negara kuat, rakyat harus lemah”? Barangkali, hikayat ini masih bisa diperbaiki: “agar negara kuat dan rakyat lemah, jangan ada oposisi”. Lebih dari dua puluh tahun sejak runtuhnya Orde Baru, saat ini, kredo ini tak pernah bisa menjadi lebih benar, kecuali dalam satu hal, tinggalkan satu partai saja untuk berteriak dengan putus asa: Partai Keadilan Sejahtera, biar tidak terlalu kentara. Toh ia partai kecil. Lagi pula, setelah ditinggal yatim piatu oleh Gerindra dan PAN, suaranya tidak akan bisa mengubah keadaan. Kehadirannya pun tidak akan bisa genap mencapai 20 persen presidential threshold untuk mengamankan satu kandidat saja di Pemilu Presiden 2024. Di samping itu, setelah para dedengkotnya eksodus dan membangun permukiman baru di bawah naungan Gelora, PKS bisa apa? Biarkan “tokoh kita” Mardani Ali Sera berkoar-koar suka-suka. Bila perlu, biarkan dia buat tagar baru mulai mulai sekarang, #2024GantiPresiden, tak akan ada yang mendengar. Bukankah jagoannya di DKI-dua juga dengan mudah dilumpuhkan oleh kawan lamanya sendiri?—Gerindra.

Lalu, bagaimana kabar “tokoh kita” yang lain, Amien Rais? Amien Rais sudah tua, di usianya yang semakin senja, partainya pun sudah “porak poranda”. Dalam kondisi tubuh yang sudah tak akan sanggup lagi memekikkan “people power”, ia justru—secara perlahan-lahan—dimakan oleh anak ideologisnya sendiri: Partai Amanat Nasional, sisa hasil keringatnya di zaman reformasi. Kali ini, di bawah kendali Zulkifli Hasan, PAN sepertinya ingin sejenak merasakan nikmatnya kue kekuasaan. Jika terlalu lama menahan lapar, apa salahnya? Bukankah, ia pun, dalam Pemilu, calonnya kalah terus-menerus? Barangkali, PAN juga sudah jemu diajak Amien Rais “berperang” di medan yang sama sekali tidak tepat: Perang Badar di antara Makkah dan Madinah, sementara musuhnya tidak jauh-jauh dari Monas. Musuhnya pun tidak sepadan. Bagaimana mungkin ia akan bisa menang terhadap musuh yang dijuluki Partai Setan?, sementara setan sendiri tidak pernah kelihatan? Dengan google map sekalipun, titik koordinat setan tidak terlalu mudah ditemukan.

Baca Juga: Greta Thunberg, Undang-Undang  Cilaka, dan Invasi atas Bumi Manusia

Namun, saat negara semakin kuat, PAN bukan satu-satunya partai yang memakan bapak kandungnya.  Nasib sial yang serupa juga terjadi di tempat lain. Tommy Soeharto, yang mencoba mencari nostalgia dengan berupaya membangkitkan “arwah” Sang Bapak Pembangunan lewat Partai Berkarya langsung tersingkir dari partai yang ia buat sendiri, pada saat partai itu masih baru berumur jagung.  Di luar itu, kita pun tahu, Partai Demokrat—secara berangsur-angsur—ditinggalkan oleh para pemain lamanya. SBY memang tidak dimakan oleh Demokrat, namun selama ini ia banyak menumpuk “anak-anak durhaka”, yang mudah pergi meninggalkan rumah satu-persatu, mulai dari Si Poltak Raja Minyak, Roy Suryo pengamat IT paling jeli,  TGB Zainul Majdi, dan banyak lagi. Mungkin, mereka melihat gelagat bahwa Demokrat tidak akan mampu jadi juru selamat sehingga mereka pun minggat. Dua anak biologis SBY juga susah payah didongkrak lewat sisa-sisa kharisma yang ada dari Sang Ayah. Mereka tak bisa bertengger di atas aras tabulasi data survei untuk masa empat tahun mendatang. Radar pemilu presiden 2024 tak mampu menjangkaunya. Rupanya, dalam demokrasi, tidak semua orang beruntung membangun dinasti; tidak semua yang berdarah biru bisa melenggang dengan mulus dalam pemilu.

Bagaimana dengan “tokoh kita” yang lain, Prabowo Subianto?  Bukan hanya suaranya yang lenyap, tapi juga orangnya. Kesatria padang pasir itu sudah paling awal meninggalkan arena pertempuran yang digariskan. Sebelum luka para pendukungnya sembuh, ia tiba-tiba bersemayam dalam tubuh kekuasaan, memanen buah untuk sesuatu yang tidak pernah ia perjuangkan—demikian menurut Irma Chaniago, ketika Sandi menyusul Sang Mentor satu tahunan kemudian. Sesungguhnya, nasib Prabowo masih bisa akan jauh lebih baik, andaikata anak angkat yang kemudian disebutnya diambil “from the gutter” tidak kadung tersandung benih benur.  Dalam tiga kali pemilu berdara-darah, satu menjadi calon wapres dan dua calon presiden, tak satu pun kemenangan dapat dipetik Gerindra. Ini tentu sangat melelahkan. Logistik pun tentu sudah semakin menipis. Walapuan nama Prabowo masih berkibar di lingkaran survei, bagaimana Anda bisa yakin akan mampu mengamankan kemenangan dengan mengandalkan tangan kosong? Itu konyol. Tanpa biaya, tidak ada partai yang bisa apa-apa. Gerindra pun tak setangguh PDIP dalam hal puasa berturut-turut tanpa “Hari Raya”. Prabowo pun bukan pula Alexander the Great, yang sanggup melampaui berbagai medan pertempuran sampai titik darah penghabisan.

Lain demokrasi, lain monarki. Ini demokrasi, Bung. Demokrasi butuh biaya, dan—asal Kau tahu—itu tidak murah. One man one vote; vox populi vox dei. Betul, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi,  jika suatu saat ada suara Tuhan tidak bisa ditekuk dengan bantuan hantu-hantu komunis Amien Rais dan hantu-hantu radikal Denny Siregar, maka logistik itu sangat dibutuhkan di waktu “fajar”, tentunya sebelum ayam mulai berkokok. Tak boleh terlalu cepat, tak boleh terlalu lambat. Sebab, begitu azan sudah mengetuk pintu subuh, Tuhan bisa saja curiga: suara-Nya diam-diam sedang ditukar dengan uang, beras, mie, dan tepung terigu. Kotak suara boleh saja dari kardus, tapi kredibilitas dan kesakralan demokrasi harus segera dibungkus; harus sebaik mungkin dijaga dan diamankan, bahkan dari pandangan Tuhan.  Selebihnya, jika Anda mau ganti suara-suara Tuhan itu di tengah jalan atau di tikungan menuju penghitungan, itu soal lain. Tuhan—mungkin—dalam hal ini tak terlalu keberatan.

Dalam demokrasi, logistik juga tidak hanya dibutuhkan untuk pasangan yang terlalu lemah, tapi juga untuk pasangan yang terlalu kuat. Ada kalanya musuh Anda terlalu lemah kemudian Anda bisa terancam melawan kotak kosong. Melawan kotak kosong tidak hanya melukai “adat demokrasi”, tapi juga merupakan semacam bentuk pertarungan yang berat.  Kenangan akan kekalahan Walikota Makassar 2018 melawan kotak kosong adalah bukti bahwa hal itu bukan omong kosong. Jadi, Anda harus menyiapkan logistik, dalam hal ini,  untuk menemukan lawan yang tidak sepadan.

Tapi, jika rakyat lemah dan negara kuat, rencana untuk menatap jauh pada pemilu presiden 2024 bisa semakin mantap. Makin banyak koalisi, rencana akan makin jadi; makin sedikit oposisi, makin mudah mengelola dinasti. Selain dapat meratakan jalan dalam pembahasan dan pengesahan undang-undang, ini adalah kesempatan untuk menaikkan biji pion-pion di posisi garis-lintang raja-musuh di atas papan catur, agar siap dijadikan benteng, kuda, atau luncur. Dengan demikian, apalagi yang perlu dirisaukan?—semua sudah diatur.  Kemenangan berikutnya sudah menunggu di ambang mata. Di luar sana, LSI Denny JA sudah siap menanti momen untuk memecahkan rekor barunya sendiri—lepas dari kenyataan bahwa upayanya untuk merebut jabatan komisaris keburu habis. Apalagi, bagi Denny JA, dinasti itu bukan dosa. Bagaimana jika yang terpilih nanti adalah anak, atau menantu, atau cucu, dari mereka-mereka yang hanya punya darah biru? Apa kata orang-orang? Tidak apa-apa, itu pilihan Tuhan. Vox populi vox dei. Walaupun banyak terdengar narasi Tuhan, demokrasi tidak pernah terlalu sakral dan tidak pula terlalu profan. Tapi, menolak pilihan Tuhan kedengarannya tidak terlalu sopan.

Tapi ingat, walaupun kekuatan sudah tersusun dengan rapi, dalam politik Anda tidak boleh berjudi dengan cara main api, apalagi masih ada FPI. Ia adalah salah satu yang tersisa dari remah-remah oposisi. Pemimpin besarnya pun sudah kembali, jangan-jangan ia nanti akan pimpin revolusi. Tapi, tragedi tiba-tiba terjadi. Bermula dari kerumunan itu, ribuan pengikutnya melumpuhkan bandara Soekarno-Hatta. Para pendukungnya mengabaikan protokol kesehatan, sementara keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka Rizieq harus diselidik. Kurang apa lagi ancaman korona di Indonesia, grafiknya konsisten mengawang di bawah menteri Terawan. Itu pun dengan bantuan Lord yang paling banyak pekerjaan. Tapi, Rizieq tiba-tiba datang memperburuk keadaan. Karena itu, ia harus segera diawasi. Kesalahanya bukan cuma satu: melanggar protokol covid dan menghasut, demikian bunyi pasal itu. Ia masih beruntung, tidak bermimpi bertemu nabi. Selanjutnya, kita pun tahu, di KM 50, apa yang terjadi, terjadilah. Dalam koridor tindakan tegas dan terukur, enam nyawa “orang radikal” pengawal Riziek langsung hilang karena melawan. Dalam demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi toleransi, kehilangan nyawa orang-orang “in-toleransi” mudah ditoleransi, tentu dalam maklumat keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.  Tak lama setelah itu, secara de jure, FPI pun mati ketika pemimpinnya masih berdiri di balik jeruji besi.

Ketika negara kuat, dan rakyat lemah, tidak ada oposisi yang terlalu susah untuk dihadapi, tidak pula FPI. Tapi, orang radikal sebenarnya tak harus dihabisi, jika kita mengingat pesan Trumbo, penulis-skenario Amerika berhaluan ultra-kiri masa Kennedy. Menurut Trumbo, “sebenarnya orang radikal dan orang kaya bisa membuat kombinasi sempurna: orang radikal bisa berjuang dengan kemurnian Tuhan, yang kaya menang dengan tipu daya setan.”  Dari kacamata Trumbo ini, beberapa jenis anomali-anomali dalam demokrasi terlihat lebih mudah dicerna dalam hati. Serta, kenyataan bahwa radikal tidak melulu berarti menjual lewat mimbar  melainkan juga membeli saat fajar, adalah benar. Persoalannya, jika hantu-hantu radikal sudah terasa hambar, dan hantu-hantu komunis sudah tidak lagi laris, dalam tiap pemilihan, rakyat sudah tidak lagi punya hiburan. Sebaliknya, segala jenis hiburan serta-merta berubah menjadi ketakutan, jika apa yang sudah bersemayam dalam kematiannya yang panjang, tiba-tiba bangkit dari kuburan.

 

Ahmad Sirulhaq

Dosen Bidang Linguistik, Universitas Mataram

Peneliti Lembaga Riset Kebudayaan dan Arus Komunikasi (LITERASI NTB)

Editor Tabulanews.id

Continue Reading

Opini

Catatan Akhir Tahun Pendidikan Indonesia Sebelum dan Ketika Pandemi: Aksi dan Obsesi

Published

on

[Foto: Ahmad Junaidi]
tabukanews.id – Baru-baru ini, tiga peneliti dari Bank Dunia mengeluarkan hasil kajian mereka tentang kondisi pendidikan Indonesia di masa pandemi. Dengan metode tertentu, mereka mengeluarkan kesimpulan bahwa siswa-siswi Indonesia hanya berhasil mendapatkan 33% ‘efektivitas’ belajar dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ),  bila dibandingkan dengan kegiatan tatap muka. Dengan klaim hilangnya kesempatan belajar sebanyak 67% ini, mereka lalu memproyeksikan bahwa siswa Indonesia akan kehilangan 22 poin di tes PISA, dan ketika dewasa dan bekerja, mereka akan mendapatkan gaji tahunan lebih rendah sampai dengan tujuh juta rupiah jika dibandingkan dengan yang seharusnya didapatkan jika belajar seperti biasa dengan mekanisme tatap muka. [1]

Saya kagum dengan kemampuan meneliti dan memprediksi kawan-kawan Bank Dunia ini. Simulasinya teruji. Namun pada saat yang sama, saya merasa ingin muntah. Sedih. Seolah-olah penurunan angka PISA dan pendapatan itu hanya akan dialami oleh Indonesia, dan seolah-olah ekonomi dunia akan tetap berjalan seperti biasa, melindas dan menyeleksi mereka yang tak mampu ikut laju pasar bebas.

Data tadi adalah data tahun 2020. Untuk merespon itu, kita harus tahu dulu kinerja kita di tahun-tahun sebelumnya agar perbandingan lebih adil dan berempati pada keadaan. Kita akan menengok ke tahun 2018, 2019, dan 2020. Setelah itu, kajian Bank Dunia itu kita bisa sikapi sebagai bekal menuju 2021.

Catatan Tiga Tahun Terakhir

Pada 2018, Pendidikan Dasar dan Menengah masih bercerai dengan Perguruan Tinggi. Pendidikan Indonesia di bawah Muhadjir Effendy dan Muhammad Natsir tak banyak menyita perhatian publik. Siapa yang peduli berita pendidikan di tengah dominasi berita Pilpres Cebong VS Kampret? Letupan berita pendidikan hanya diisi kisah klasik perjuangan anak SD di pedalaman yang berangkat sekolah menyeberangi sungai atau bergelantungan di jembatan, gaji guru honor yang tak manusiawi, ranking buruk PISA Indonesia, dan hal trivial seperti musisi-musisi beken Indonesia menyanyi lagu #SemuaGuruSemuaMurid di perayaan Hardiknas. Di kampus-kampus sesekali terdengar berita rektor sibuk seminar pencegahan radikalisme. Mulai merebak juga berita kekhawatiran masuknya perguruan tinggi asing dan impor dosen dari luar negeri.

Pada 2019 anggaran naik 11% dari tahun sebelumnya. [2] Boom! Kenaikan itu sendiri bisa dipakai mendobelkan dana perguruan tinggi tahun itu. Bahkan anggaran sekolah vokasi naik hampir tiga kali lipat [3] sesuai arah industrialisasi Indonesia. Cukup menggembirakan, walaupun tentu itu masih jauh panggang dari api. 2019 juga diwarnai dengan urusan PPDB dan zonasi yang membelah insan pendidikan Indonesia menjadi dua kubu, setuju dan tak setuju. Perdebatan berakhir dengan revisi kuota jalur prestasi, yang merupakan bukti bahwa demonstrasi ibu-ibu anti zonasi membuahkan hasil.

Akhir Oktober 2019, Perguruan tinggi kembali ke pangkuan Kemendikbud dengan seorang Nadiem Makarim sebagai kaptennya. Begitu banyak kritik dan suara sumbang. Tak hanya para begawan kampus penuh gelar yang merasa terpinggirkan. Mereka yang progresif pun penuh ragu. Nadiem melenggang saja bersama kawanan muda penuh semangat di kabinet baru Jokowi-Ma’ruf. Dengan meminjam istilah-istilah pendidikan dari kawan-kawannya sesama anak muda, Nadiem melambungkan dua program dengan tajuk Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

Tahun 2020, seperti seorang anak muda inovatif dari kota yang ingin membawa perubahan di sebuah sekolah di desa, Nadiem menarasikan optimisme. “Kejar ketertinggalan. Keluar dari pola pikir lama”. Tapi, belum sempat membuktikan apa-apa, datanglah gelombang pandemi. Buyar semua rencana. Pendidikan menjadi salah satu dimensi kehidupan terdampak Covid-19. Empat menteri memerintahkan penutupan sekolah. Rumah-rumah berubah menjadi sekolah darurat dengan orang tua sebagai tutor dadakan yang tak terlatih. Beban psikososial menyeruak. Berita anak naik pohon naik bukit mencari sinyal internet pun mengglobal masuk New York Times. [4] Sementara itu kampus milik asing pertama di Indonesia telah dibuka di Jakarta. [4a]

Fluktuasi Kinerja dalam Angka

Apakah di 2020 kita mengalami krisis besar di dunia pendidikan kita? Sekilas semua terlihat terjun bebas. Tapi, sebelum menyimpulkan itu, mari kita lihat dulu angka-angka berikut.

Pada 2018, dana pendidikan mencapai 444 Triliun yang kemudian naik drastis sebanyak 48 Triliun menjadi 492 Triliun pada 2019. Pada 2020, walau naik, kenaikannya tak cukup mengesankan, yaitu hanya 13 Triliun menjadi 505 Triliun. [5] [6] [7] Kenaikan ini berbanding terbalik dengan perbaikan fasilitas. Pada 2018 dan 2019, 50% ruang kelas dikategorikan rusak di semua jenjang pendidikan. Pada 2020, angka kelas rusak malah naik menjadi 70%. Fokus 2020 sepertinya memang bukan untuk memperbaiki ruang kelas. [5] [6] [7]

Kita bisa juga melihat kinerja Pendidikan Anak Usia Dini sebagai jenjang yang menjalankan peran penting dalam upaya mempersiapkan literasi anak Indonesia. Angka partisipasi kasar (APK) siswa di PAUD turun dari tahun 2018 yaitu 37,9% menjadi 36,9% pada 2019. Angka naik lagi pada 2020 yaitu 37,5%, namun tetap lebih rendah dari tahun 2018. [5] [6] [7]

Angka partisipasi di SD mencatatkan hasil gemilang. Pemerintah mengklaim angka partisipasi kasar (APK) pada 2018, 2019, dan 2020 di SD bahkan melebihi 100%. Artinya, ada warga di luar usia 7-12 tahun yang mengambil program setara SD. [5] [6] [7]. Di samping itu, Angka melek huruf warga usia 15 sd 59 tahun dilaporkan 98,07% pada 2018. Naik 0,24% pada 2019. Sayangnya, pada 2020, turun menjadi 96%. [5] [6] [7]

Angka penting lainnya adalah rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun. Pada 2018, angka tersebut berada pada 8,58 tahun. Pada 2019, naik menjadi 8,75 tahun. Ketika ramai muncul berita anak berhenti sekolah ketika PJJ, laporan 2020 malah mencatatkan sebaliknya. Ada kenaikan angka rata-rata lama sekolah menjadi 8,90 tahun. [5] [6] [7]

Penetrasi internet penting untuk dilihat. Akses internet oleh penduduk usia 5 sd 24 tahun naik konsisten dari 45% pada 2018, 53% pada 2019, dan 59% pada 2020. [5] [6] [7]. Hal ini berbanding terbalik dengan angka lulusan SMA sederajat yang melanjutkan kuliah. Nyatanya, setelah landai pada 2018 dan 2019 di angka 36,7%, angka malah turun menjadi 30,85% di 2020. [5] [6] [7]

Di kampus Indonesia yang begitu mendewakan angka publikasi, bersyukurlah bahwa sejak 2018, kita merajai Scopus Asia Tenggara setelah sebelumnya bercokol di peringkat 4 dan 5. Pada 2019, publikasi naik drastis [8], bahkan sampai ada klaim sampai dengan naik 400%! [9] Sayangnya belum ada data yang keluar untuk 2020.

Secara umum, ada yang naik dan turun pada 2019 jika 2018 adalah patokannya. Ada juga yang turun dan naik pada 2020 jika patokannya adalah 2019. Bertambahnya angka rata-rata lama sekolah pada 2020 adalah prestasi tersendiri dan penurunan angka partisipasi di perguruan tinggi harus disikapi di 2021. Bertambahnya angka ruang kelas rusak bisa disebabkan kriteria yang berubah atau memang karena ada perubahan fokus anggaran.

Lalu, bagaimana Kinerja Nadiem?

Dalam menilai kinerja menteri, hal pertama yang harus dilakukan adalah memilah mana hal yang menjadi tanggung jawab menteri, mana yang tergantung situasi dan arah kebijakan penguasa negara. Tidak ada menteri yang bisa mengambil keputusan sendiri dalam masa ini.

Memastikan kampus melakukan rekonstruksi kurikulum sesuai cita-cita Kampus Merdeka adalah tugas Nadiem. Namun, membuka sekolah di Januari 2021 bukanlah sesuatu yang Nadiem bisa putuskan sendiri. Memastikan program organisasi penggerak (POP) tidak didikte ormas feodal adalah tugas Nadiem, tapi menaikkan angka jumlah siswa yang melanjutkan ke bangku kuliah bukanlah sesuatu yang bisa dia kontrol semua variabelnya. Bagaimana dengan larangan demonstrasi untuk mahasiswa? Ini inisiatif Nadiem atau menteri yang lebih kuat dari Nadiem?

Menghapus Ujian Nasional dan menggantinya menjadi assessment nasional adalah prestasi terbesar Nadiem. Federasi Guru Seluruh Indonesia (FGSI) mengamini ini. Kebijakan Kurikulum Darurat juga dinilai cukup responsif. Selebihnya, prestasi Nadiem dianggap tak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Merdeka Belajar, Guru Penggerak, relaksasi dana BOS, pembelajaran jarak jauh, serta pelaksanaan Program Organisasi Penggerak dianggap kurang bahkan tidak memuaskan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai Kampus Merdeka sarat potensi komersialisasi, liberalisasi, dan komodifikasi pendidikan. Kelompok akademisi dan aktivis bahkan menuding Kampus Merdeka memiliki ikatan mesra tersembunyi dengan Omnibus Law. Belum lagi ketika ada edaran dilarang demo menentang Omnibus Law.

Tapi, selain kritik-kritik ini, saya kira kita harus bersepakat bahwa Nadiem banyak melakukan perbaikan. Penghapusan UN adalah cita-cita lama para guru besar Indonesia [10]. Nadiem bertahan dari gempuran pihak yang memaksakan pembukaan sekolah tapi juga perlahan mengorganisir persiapan untuk itu. Kampus Merdeka masih dalam tahap rekonstruksi kurikulum di perguruan tinggi. Sejauh ini, kampus-kampus menggeliat. Nadiem berhasil menata sistem informasi yang lebih baik di kementerian dengan semakin mudahnya akses data atau informasi. Banyak hal bagus yang sudah dilakukan. Tapi juga banyak pekerjaan rumah yang menunggu solusi.

Terlepas dari beragamnya penilaian terhadap Nadiem, menjadikan kinerja Nadiem sebagai ukuran atas kinerja pendidikan Indonesia sama dengan mereduksi makna sistem pendidikan nasional. Ada banyak kementerian dan lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab atas kerja-kerja peningkatan kualitas pendidikan. Tuntutan-tuntutan perubahan itu harus ditujukan pada banyak pihak. Dan tentu saja, juga tidak adil mengukur kinerja sistem pendidikan ini dengan hanya mengukur kinerja mereka di 2020, tahun penuh kejutan dan ketidakpastian. Dampak pandemi belum berakhir. Keputusan-keputusan baru akan muncul dengan Nadiem sebagai komunikatornya. Ada baiknya sekarang Nadiem berlomba dengan statistik negeri sendiri dan melihat progress relatif terhadap tantangan pandemi.

Menuju 2021

Kajian tiga peneliti Bank Dunia di atas memang patut dijadikan pertimbangan. Di satu sisi, kita tahu guru dan interaksi manusia tak akan bisa tergantikan setidaknya sampai satu dekade ke depan.  Namun, pertimbangan itu tidak boleh mengalahkan prinsip dasar hak anak dan hak siswa. Jika benar hanya 33% efektivitas dari Pembelajaran Jarak Jauh, bolehkah itu dijadikan alasan memperparah kondisi pandemi dan mengorbankan nyawa kelompok rentan? Kita tahu negara kita mengaburkan angka kematian Covid-19 sampai dengan 17% [11]. Laporan nasional berbeda dengan data daerah dengan selisih sekitar 400 Jiwa. Zona Hijau adalah Zona Merah yang menyamar. Rasio testing kita adalah salah satu yang paling buruk di dunia. Nadiem harus melihat ini. Dia harus memimpin dan menghadirkan pandangan yang jelas kepada Presiden sebagai komandan perang melawan Covid-19. Ada baiknya juga saat ini dia menunda obsesi terhadap angka PISA yang selalu disebut-sebutnya itu dan fokus pada memberikan kebebasan dan bimbingan bagi sekolah untuk melaksanakan PJJ dengan baik secara mandiri dan jika memungkinkan tatap muka, protokol kesehatan harus menjadi hukum dengan pelaksanaan yang jelas. Khawatir anak kita kehilangan 7 juta per tahun ketika dewasa? Lebih khawatirlah jika Indonesia kehilangan ratusan dokternya.

2021 harus menjadi persiapan kebangkitan pendidikan nasional. Program Guru Penggerak tak cukup hanya melatih 2000an guru per angkatan. Apa langkah nyata untuk perbaikan LPTK dan program-program turunannya? Apa kabar relaksasi BOS yang mengakibatkan pemerintah daerah merasa tak bertanggung jawab terhadap guru honorer bergaji tak manusiawi [12]? Apakah tahun depan kelas rusak kita akan naik menjadi 80%? Kemerdekaan berfikir masihkah dilindungi di kampus ataukah kita jatuh pada pemenjaraan intelektual baru [13]? Apa kabar dukungan untuk kontekstualisasi pendidikan di masyarakat adat [14]?

Anggaran pendidikan untuk 2021 telah disetujui sebanyak 550 T [15], naik 45 T dari sebelumnya. Pertanyaannya, berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan dengan uang segitu melalui pendidikan masa pandemi yang lebih melindungi? Pembukaan sekolah sudah diterbitkan peraturannya. Dan hanya kepatuhan terhadap aturan itu yang dapat mengukur literasi kita. Taat pada anjuran ilmu pengetahuan dan peraturan penting ini lah yang merupakan pengejawantahan nilai PISA yang sebenarnya.

Publikasi ilmiah Indonesia juga naik sebanyak 400%. Pertanyaannya, apakah angka ini berbanding lurus dengan peningkatan tingkat literasi dan kepercayaan pada ilmu pengetahuan dari kelas menengah terdidiknya? Apakah artikel-artikel yang terbit itu pernah dikomunikasikan dalam bahasa yang lebih bisa diterima?

Mari kita jawab bersama di 2021 dengan langkah-langkah kemanusiaan berlandaskan ilmu pengetahuan yang nyata, bukan sekedar obsesi terhadap angka.

 

Ahmad Junaidi

(Dosen Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mataram; Kandidat Doktor Bidang Pendidikan di Monash University, Australia; Pembina Yayasan Jage Kastare, Lombok Tengah)

Continue Reading

Trending