Connect with us

Politik

 Koalisi Partai Guram di Pilkada Mataram Sulit Terwujud

Published

on

[Foto: kpu.go.id]
tabulanews.id – Upaya untuk menyatukan kekuatan parpol guram dalam satu gerbong koalisi pada di Pilkada serentak 2020 nampaknya tidak mudah dilakukan. Pasalnya, masing-masing partai memiliki agenda kepentingan politik yang berbeda-beda. Karena itu kemungkinan besar arah dukungan parpol guram di Pilwakot Mataram akan menyebar ke sejumlah calon.

Meski masing-masing parpol guram memiliki jumlah kursi minim di DPRD, akan tetapi jika digabungkan ke dalam satu gerbong koalisi bisa memenuhi ambang batas minimal jumlah kursi untuk bisa mengusung pasangan calon. Meski demikian, wacana tersebut nampaknya tidak mudah dilakukan. Diketahui sampai sejauh ini belum ada satupun pembicaraan terkait rencana koalisi tersebut di masing-masing pimpinan partai.

Ketua DPD PKPI NTB, Andi Laweng yang dikonfirmasi terkait wacana tersebut mengatakan bahwa pihaknya memang menyambut baik upaya dan semangat untuk menyatukan dukungan koalisi parpol kecil di Pilkada kota Mataram. Dengan demikian, parpol kecil tentu akan memiliki posisi tawar kuat jika bersatu dalam satu bangunan koalisi di Pilkada.

Baca Juga: KPUD: Jumlah Calon Berimbas pada Angka Partisipasi Pemilih di Mataram

Hanya saja, Andi  merasa ragu jika hal itu bisa dilakukan mengingat di internal PKPI  sendiri punya prosedur dan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh DPP  dalam menentukan arah dukungan di Pilkada. Dijelaskan oleh Andi sampai sejauh ini PKPI hanya melakukan pengamatan terhadap dinamika konstelasi politik jelang Pilwakot. “Kita masih cermati dan analisa arah dukungan di Pilkada kota Mataram,” katanya.

PKPI punya satu kursi di DPRD kota Mataram. Diakui oleh Andi bahwa sudah ada sejumlah figur yang merapat dan mencoba membangun komunikasi politik dengan PKPI. Akan tetapi, ditegaskannya bahwa dalam menentukan arah dukungan di Pilkada kota Mataram, PKPI tentu mengacu dan mempertimbangkan beberpa aspek seperti komitmen terhadap partai, elektabilitas, dan komitmen terhadap program ekonomi kerakyatan. “Kita juga ingin usung figur menang,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, partai Hanura yang juga hingga saat ini belum menentukan arah dukungan di Pilkada kota Mataram juga pada dasarnya berharap wacana parpol peraih suara kecil bisa bersatu. Dengan begitu, Parpol kecil bisa memainkan arah bandul politik sendiri di Pilkada kota Mataram tanpa harus ikut mengekor pada partai besar.

“Tetapi itu semua masih kita amati dan telaah. Semoga saja bisa terealisasi” ungkap ketua DPD Partai Hanura NTB, Samsul Rijal. Diketahui Hanura di DPRD Kota Mataram, juga hanya memiliki satu kursi.

Partai lain seperti Perindo juga nampaknya tidak menghendaki wacana koalisi parpol guram tersebut. Perindo memberikan sinyal memberikan arah dukungan kepada calon petahana. Meski gagal meraih kursi di DPRD kota Mataram, jajaran pengurus dan kader Perindo di kota Mataram menggaransi bisa membantu kerja-kerja politik bagi pemenangan bagi figur calon kepala daerah yang akan didukung di Pilkada.

Perindo menilai kota Mataram dibawah kepemimpinan AMAN jilid II relatif berkembang pesat. Sosok Mohan juga dinilai memiliki keberpihakan dan dukungan kuat, misalnya bagi pengembangan dan kemajuan olahraga di kota Mataram. Perindo menilai dibutuhkan keberlanjutan dan kesenambungan arah pembangunan di kota Mataram. Termasuk dalam pembinaan atlet dan kemajuan olahraga. “Kita lebih condong ke calon petahana (Mohan),” lugas ketua DPW Perindo NTB, Izzul Islami.

Sementara itu, politisi Partai Nasdem, I Nengah Sugiartha mengatakan bahwa pada dasarnya jika partai-partai kecil ini mau bersatu bisa mengusung calon sendiri. Namun ia juga nampaknya psimis bisa terbangun koalisi parpol-parpol kecil itu. “Kalau mau bisa dia, tapi kalau kita lihat berat juga, karena sudah ke sana ke mari dukungan parpol ini,” pungkasnya.

Continue Reading
2 Comments

2 Comments

  1. Pingback: Koalisi Elit Parpol di Daerah Belum Tentu diamini Pusat - tabulanews.id

  2. Pingback: Pilkada Loteng, Adik, Ipar dan Anak Suhaili Bersaing Maju - tabulanews.id

Komentar

Politik

Sumbawa dan Bima Masuk Zona Merah Kerawanan Pilkada 2020

Published

on

By

[Foto: ntb.bawaslu.go.id]
tabulanews.id – Bawaslu RI mengeluarkan hasil pemetaan indeks kerawanan Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di 270 daerah seluruh Indonesia. Di Provinsi NTB sendiri dari tujuh daerah Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada, dua daerah masuk dalam zona merah daerah kerawanan tinggi.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid membenarkan dua daerah di NTB tersebut jadi zona merah kerawanan pilkada 2020. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. “Kita ada dua Kabupaten yang masuk klaster kerawanan tinggi, Sumbawa dan Bima. Lima daerah lainnya kategorinya sedang,” ungkap Khuwailid.

Kerawanan di Pilkada Sumbawa masuk dalam dimensi sosial, dengan skor mencapai 61,11. Kemudian Bima masuk pada dimensi kerawanan politik dengan skor 62,26. “Kalau angkanya 60 keatas itu masuk kerawanan tinggi, sedangkan 60 kebawah itu sedang. Nah lima daerah itu berada pada angka 60 kebawah skornya,” jelas Khuwailid.

Dengan pemetaan indeks kerawanan dalam pelaksanaan pilkada itu. Bawaslu kemudian merancang strategi pengawasannya untuk dua daerah tersebut. Sehingga potensi-potensi timbulnya gesekan ditengah pelaksanaan pilkada bisa diminimalisir.

“Dengan adanya indeks kerawanan ini, ada yang masuk kategori sedang dan tinggi, maka dari sana kita buat pemetaan setrategi pengawasan yang tepat, harus diukur dari indeks kerawanan itu,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Khuwailid, karena pilkada serentak 2020 digelar ditengah pandemi Covid-19. Maka Bawaslu juga memasukkan indikator pandemi sebagai penilaian dalam penyusunan indeks kerawanan. “Pada dimensi Pandemi Covid-19 ini, kita masuk rawan sedang, skornya antara 34-53,” sebutnya.

Kondisi infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi, yakni jaringan internet juga ikut dipotret Bawaslu. Dari 732 dewasa di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 itu. Terdapat 202 desa yang memiliki masalah terkait dengan jaringan internet.

“Jadi ada 202 Desa yang mengalami gangguan jaringan internet, ya tidak bagus. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana proses pilkada yang berakses, lebih-lebih ditengah pandemi ini, koordinasi banyak menggunakan jaringan internet,” ujarnya.

Continue Reading

Politik

Musda Golkar NTB Kembali Ditunda yang Ketiga Kalinya

Published

on

By

Pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD I Partai Golkar diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.
tabulanews.id – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar NTB kembali diundur lagi untuk yang ketiga kalinya. Pelaksanaan Musda diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.

Ketua Panitia Musda Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi, kemarin membenarkan perihal penundaan kembali pelaksanaan Musda Golkar NTB dari tanggal 22 menjadi tanggal 28 Maret. “Ya benar ditunda jadi tanggal 28,” unjarnya singkat menjawab wartawan.

Dari informasi yang beredar bahwa selain Musda diundur lagi sampai tanggal 28, lokasi Musda yang semula akan digelar di Kota Mataram. Informasi yang diserap tabulanews.id, lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali.

Isvie yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaku tak mengetahui jika lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali. Karana sampai sejauh ini ia mengaku belum mendapatkan konfirmasi terkait dengan lokasi Musda. Ia hanya baru mendapatkan pemberitahuan tentang waktu pelaksanaan Musda yang kembali diundur. “Nah kalau soal lokasi saya belum tahu,” katanya.

Baca Juga: Pimpin Golkar NTB, Ahyar Pastikan Tak Ada Perombakan Pimpinan DPRD

Ketika ditanya lebih lanjutnya terkait alasan dibalik penundaan Musda Golkar NTB tersebut sampai dilakukan sebanyak tiga kali. Apakah penundaan tersebut kaitannya dengan belum solidnya pemilik suara pemilih ketua DPD I Golkar NTB supaya dilakukan secara aklamasi, sesuai dengan arahan dari DPP Golkar. Namun oleh Isvie nggan untuk memberikan jawaban terkait hal itu, ia beralasan penundaan itu menjadi ranah kewenangan DPP.

Namun demikian, seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa penundaan Musda Golkar NTB tersebut tidak lepas dari tingginya dinamika politik yang terjadi dalam internal partai beringin tersebut, terutama dalam hal kaitannya dengan pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB. Diketahui ada dua kandidat yang tengah bersaing sengit yakni Bupati Lombok Tengah, H. Suhali FT dan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Diketahui DPP Golkar menginginkan bahwa proses Musda Golkar NTB dapat berlangsung secara aklamasi. Namun sampai saat ini belum ada tercapai kesepakatan diantara para pemilik suara siapa yang disepakati untuk diaklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar NTB.

Karena itu, DPP Golkar pun memanggil Ketua DPD I Golkar NTB dan 10 Ketua DPD II, dan organisasi saya pendiiri dan yang didirikan. Selain itu para kandidat calon Ketua DPD juga ikut dipanggil ke DPP untuk memutuskan sekenario aklamasi dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB.

Akan tetapi dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Azis Syamsuddin itu tidak mendapai kesepakatan untuk dilakukan aklamasi. Karena keinginan DPP berbeda dengan keinginan dari mayoritas DPD II. DPP menginginkan Ahyar Abduh untuk diaklamasikan sebagai Ketua Golkar, akan tetapi delapan DPD II masih menginginkan Suhaili kembali memimpin Golkar NTB.

“Artinya apa, Musda ini ditunda karena suara ini belum bulat untuk aklamasi ke Ahyar Abduh, jujur saja kita sampaikan, supaya berita ini jangan bias, ini DPP yang bicara,” ungkap Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi.

Continue Reading

Politik

Patuhi Larangan Pengumpulan Massa, Pasangan Joda Akbar Tunda Deklarasi

Published

on

By

[Foto: Pasangan Djohan Sjamsu - Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini]
tabulanews.id – Ancaman mewabah virus corona atau covid-19 juga ikut mempengaruhi tahapan Pilkada, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh partai politik dalam proses menentukan dukungan pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilkada serentak 2020.

Pasangan Djohan Sjamsu – Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini.

Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto mengungkapkan, menyikapi situasi dan kondisi yang tengah berkembang terkait ancaman penularan virus corona itu membuat paket Joda Akbar memilih menunda deklarasi sedia akan digelar akhir Maret. “Deklarasi paket Joda Akbar akhir Maret ini kita tunda,” katanya.

Dalam pertemuan bersama paket Joda Akbar dan parpol koalisi, diambil keputusan terkait penundaan deklarasi paket Joda Akbar di Pilkada KLU. Hal itu sesuai arahan dan himbauan dari pemerintah agar tidak ada aktivitas maupun kegiatan dilakukan masyarakat dengan melibatkan banyak peserta hingga akhir Maret.

Baca Juga: Penentuan Wakil, Najmul Dalam Tekanan Parpol

Ditegaskan, paket Joda Akbar sedia sudah siap menggelar deklarasi akhir Maret. Berbagai persiapan dan langkah untuk deklarasi sudah dilakukan. Tetapi apa yang terjadi dengan mewabah virus korona tersebut, tentu diluar apa perkiraan pihaknya. “Tentu ini diluar dugaan kami,” terang Anggota DPRD NTB dapil Lobar – KLU tersebut.

Namun demikian, Pihaknya belum memutuskan kapan deklarasi paket Joda Akbar akan dijadwalkan ulang. Pasalnya, Pihaknya tentu harus melihat dan mencermati kondisi dan situasi di daerah kedepan dengan ada ancaman mewabah virus corona tersebut. “Kapan deklarasi kita jadwalkan kembali. Tentu kami lihat situasi daerah ke depan,” terangnya.

Walau demikian. Dia memastikan pembentukan tim pemenangan dari parpol koalisi dan relawan paket Joda Akbar terus berjalan. Bahkan, Pihaknya berencana dalam pekan ini akan melantik dan mengukuhkan tim relawan pemenangan paket Joda Akbar di sejumlah kecamatan di KLU.

Tetapi tentunya, kata dia, kegiatan itu akan tetap mengacu dan mengikuti arahan dari Pemerintah terkait larangan mengumpulkan banyak orang dalam satu lokasi. Sehingga pihaknya tentu akan menyesuaikan hal itu dengan arahan dan petunjuk pemerintah daerah.

“Pengungkuhan tim relawan di sejumlah kecamatan kita lakukan skala kecil saja. Sesuai arahan dari pemerintah terkait ancaman virus corona ini,” imbuhnya.

Dia memastikan paket Joda Akbar sudah final didukung dan diusung koalisi empat partai yakni Gerindra, PKB, PKS dan PDIP. Direncanakan SK rekom dukungan misalnya dari DPP Gerindra akan diterbitkan serentak awal April. Begitu juga dengan parpol lain kemungkinan terbit April mendatang. “April ini SK rekom untuk paket Joda Akbar terbit,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending