Connect with us

Politik

Komitmen Koalisi Gerindra, PDI-P dan PKS Mulai Goyang

Published

on

[Foto: Zulkieflimansyah, Bambang Kristiono dan Rachmat Hidayat Bertemu Membahas Format Koalisi]
tabulanews.id – Beberapa waktu lalu, tiga partai politik, yakni PDI-P, Gerindra dan PKS telah membangun komitmen bersama untuk membangun koalisi dan mengusung pasang calon pada Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada.

Namun belakangan ini dikabarkan komitmen koalisi antar tiga partai tersebut mulai goyang, lantaran sejumlah alasan kepentingan politis masing-masing internal partai yang ternyata tidak mencapai titik temu, terutama dalam penentuan figur yang akan mereka usung.

Sekretaris DPD PDI-P NTB, Lalu Budi Suryata yang dikonfirmasi baru-baru ini dengan tegas menepis isu keretakan di dalam komitmen koalisi tiga partai tersebut. Menurutnya bahwa ketiga partai masih pada komitmen awal untuk sama-sama dalam satu gerbong koalisi di pilkada serentak 2020. “Sampai saat ini fokus PDIP adalah sama PKS dan Gerindra. Tidak ada keretakan, kami harmonis dan komunikasi masih terjalin dengan baik,” tegas Budi.

Baca Juga: Nama Calon Sudah Mengerucut, PKS Umumkan Arah Dukungan Awal Januari

Dikatakan Budi, meskipun diakuinya bahwa dinamika politik dalam membangun koalisi tersebut berlangsung dengan sangat dinamis. Sehingga semua kemungkinan politik masih terbuka untuk terjadi, apakah mereka akan tetap bersama sampai pendaftaran pasangan calon ke KPU atau tidak.

“Meskipun memang persoalan koalisi itu adalah persoalan yang sangat dinamis, itu bisa berubah dalam setiap waktu. Tapi dengan tiga partai ini sampai dengan saat ini masih pada komitmen awal, walaupun belum diformalkan,” katanya.

Konstestasi politik jelang pilkada serentak 2020 saat ini, memang sampai dengan saat ini belum ada satupun partai yang sudah terikat dengan formal dalam koalisi. Begitu juga dengan pasangan calon yang akan maju belum ada satupun yang sudah jelas dan pasti pasangannya masing-masing.

“Karena itu koalisi ini kita coba bangun di tujuh daerah ini, harapan kita begitu dari sejak awal. Mudah-mudahan ini terealisasi sesuai dengan harapan kita semua pada waktunya, jadi tunggu saja waktunya,” tutupnya.

Namun demikian di tempat terpisah, Gerindra memberikan sinyal bahwa komitmen koalisi yang sudah terbangun sejumlah parpol itu dimungkinkan bisa berubah arah di akhir-akhir masa jelang pendaftaran bakal calon. Sebab, Gerindra juga mesti harus realistis terhadap kondisi dinamika politik yang terjadi di daerah tempat pilkada akan digelar.

“Bahwa nanti diujung seperti apa, tentu saja ini sangat situasional, karena antara satu daerah dan daerah lainnya memiliki karakter yang berbeda. Sehingga tentunya koalisi juga akan menyesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing,” ujar Ketua BPD DPP Gerindra, H. Bambang Kristiono,

Ditegaskan HBK, sapaan akrab anggota DPR RI dari dapil Lombok tersebut bahwa kewajiban partai politik adalah membangun komunikasi politik yang baik dengan semua pihak. Dengan harapan bisa mengahadirkan produk politik yang baik, dan menciptakan Pemilukada yang damai, bermartabat serta kesejukan. Hal itulah yang dilakukan Gerindra bersama PDI-P dan PKS serta partai-partai yang lain.

“Partai Gerindra tidak salah membangun komunikasi dengan siapapun, tidak hanya dengan PKS dan PDIP, tapi dengan partai lain pun tetap dibangun, namun mungkin tidak semuanya tereskpos. Kemudian bahwa nanti koalisi Gerindra dengan siapa, pasangan yang akan diusung siapa, tentu saja masih dalam tahap penggodokan dan terus melakukan komunikasi politik,” ujarnya.

Disampaikan HBK, bahwa partainya tersebut melakukan komunikasi politik dengan partai lainnya untuk mencapai kesepahaman bersama. Hal itu dibutuhkan mengingat Gerindra juga tak bisa mengusung calon sendiri, sehingga membutuhkan mitra koalisi. Akan tetapi dengan parpol yang sudah menjalin komunikasi dengan Gerindra tentu ada yang sejalan dan juga tidak semuanya bisa sejalan.

“Kalau ketemu, kita jalan bareng, tidak bertemu kita sebagai teman kita saling hormati pilihan masing-masing. Semua (partai) adalah sahabat saya, bukan musuh saya, karana kita semua berjuang untuk kepentingan masyarakat kita, bukan untuk kepentingan orang perorang dan kelompok,” jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan HBK kepada kader dan pengurus Grindra di daerah. Bahwa terkait dengan dukungan Gerindra di Pilkada 2020 yang diusulkan oleh pengurus daerah akan diseleksi dan diputuskan oleh Badan Seleksi (Baleksi) Pilkada DPP Gerindra.

“Baleksi akan memutuskan pastinya akan sangat mendengarkan pendapat dan saran yang disampaikan DPD Gerindra. Tetapi saya tekankan bahwa Gerindra punya aturan internal, yang bagi para ketua DPC dan DPD, jika apa yang diputuskan Baleksi kemudian berbeda dengan harapan dari daerah supaya diterima, karena keputusan itu pasti sudah dipertimbangkan dengan matang,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi mengakui jika pembicaraan terkait arah koalisi dengan partai-partai lain sudah dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik secara kelembagaan maupun secara personal elit-elit politik partai. “Sudah ada yang datang secara personal maupun secara lembaga untuk membicarakan koalisi. Dari hasil pembicaraan itu sekarang tinggal kita cocokan, karena ini kan ada calon internal dan ada eskternal, tinggal kita cocokan saja,” katanya.

Pembahasan terkait dengan format koalisi dan arah dukungan terhadap figur akan dibahas dalam waktu dekat ini. Karena PKS menargetkan pada bulan Desember tahun 2019 ini, diharapkan sudah ada keputusan politik. Sehingga pada awal bulan Januari 2020 mendatang, PKS udah memiliki kepastian arah dukungan.

“Komunikasi politik kan sudah dilakukan oleh Gubernur, sebagai salah satu pintu komunikasi. Komunikasi juga dilakukan oleh DPW dan juga DPD. Nah nanti kita bahas bersama, lalu kita putuskan. Sehingga mudahan awal bulan Januari (2020) sudah ada kepastian keputusannya,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Politik

Sumbawa dan Bima Masuk Zona Merah Kerawanan Pilkada 2020

Published

on

By

[Foto: ntb.bawaslu.go.id]
tabulanews.id – Bawaslu RI mengeluarkan hasil pemetaan indeks kerawanan Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di 270 daerah seluruh Indonesia. Di Provinsi NTB sendiri dari tujuh daerah Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada, dua daerah masuk dalam zona merah daerah kerawanan tinggi.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid membenarkan dua daerah di NTB tersebut jadi zona merah kerawanan pilkada 2020. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. “Kita ada dua Kabupaten yang masuk klaster kerawanan tinggi, Sumbawa dan Bima. Lima daerah lainnya kategorinya sedang,” ungkap Khuwailid.

Kerawanan di Pilkada Sumbawa masuk dalam dimensi sosial, dengan skor mencapai 61,11. Kemudian Bima masuk pada dimensi kerawanan politik dengan skor 62,26. “Kalau angkanya 60 keatas itu masuk kerawanan tinggi, sedangkan 60 kebawah itu sedang. Nah lima daerah itu berada pada angka 60 kebawah skornya,” jelas Khuwailid.

Dengan pemetaan indeks kerawanan dalam pelaksanaan pilkada itu. Bawaslu kemudian merancang strategi pengawasannya untuk dua daerah tersebut. Sehingga potensi-potensi timbulnya gesekan ditengah pelaksanaan pilkada bisa diminimalisir.

“Dengan adanya indeks kerawanan ini, ada yang masuk kategori sedang dan tinggi, maka dari sana kita buat pemetaan setrategi pengawasan yang tepat, harus diukur dari indeks kerawanan itu,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Khuwailid, karena pilkada serentak 2020 digelar ditengah pandemi Covid-19. Maka Bawaslu juga memasukkan indikator pandemi sebagai penilaian dalam penyusunan indeks kerawanan. “Pada dimensi Pandemi Covid-19 ini, kita masuk rawan sedang, skornya antara 34-53,” sebutnya.

Kondisi infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi, yakni jaringan internet juga ikut dipotret Bawaslu. Dari 732 dewasa di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 itu. Terdapat 202 desa yang memiliki masalah terkait dengan jaringan internet.

“Jadi ada 202 Desa yang mengalami gangguan jaringan internet, ya tidak bagus. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana proses pilkada yang berakses, lebih-lebih ditengah pandemi ini, koordinasi banyak menggunakan jaringan internet,” ujarnya.

Continue Reading

Politik

Musda Golkar NTB Kembali Ditunda yang Ketiga Kalinya

Published

on

By

Pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD I Partai Golkar diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.
tabulanews.id – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar NTB kembali diundur lagi untuk yang ketiga kalinya. Pelaksanaan Musda diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.

Ketua Panitia Musda Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi, kemarin membenarkan perihal penundaan kembali pelaksanaan Musda Golkar NTB dari tanggal 22 menjadi tanggal 28 Maret. “Ya benar ditunda jadi tanggal 28,” unjarnya singkat menjawab wartawan.

Dari informasi yang beredar bahwa selain Musda diundur lagi sampai tanggal 28, lokasi Musda yang semula akan digelar di Kota Mataram. Informasi yang diserap tabulanews.id, lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali.

Isvie yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaku tak mengetahui jika lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali. Karana sampai sejauh ini ia mengaku belum mendapatkan konfirmasi terkait dengan lokasi Musda. Ia hanya baru mendapatkan pemberitahuan tentang waktu pelaksanaan Musda yang kembali diundur. “Nah kalau soal lokasi saya belum tahu,” katanya.

Baca Juga: Pimpin Golkar NTB, Ahyar Pastikan Tak Ada Perombakan Pimpinan DPRD

Ketika ditanya lebih lanjutnya terkait alasan dibalik penundaan Musda Golkar NTB tersebut sampai dilakukan sebanyak tiga kali. Apakah penundaan tersebut kaitannya dengan belum solidnya pemilik suara pemilih ketua DPD I Golkar NTB supaya dilakukan secara aklamasi, sesuai dengan arahan dari DPP Golkar. Namun oleh Isvie nggan untuk memberikan jawaban terkait hal itu, ia beralasan penundaan itu menjadi ranah kewenangan DPP.

Namun demikian, seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa penundaan Musda Golkar NTB tersebut tidak lepas dari tingginya dinamika politik yang terjadi dalam internal partai beringin tersebut, terutama dalam hal kaitannya dengan pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB. Diketahui ada dua kandidat yang tengah bersaing sengit yakni Bupati Lombok Tengah, H. Suhali FT dan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Diketahui DPP Golkar menginginkan bahwa proses Musda Golkar NTB dapat berlangsung secara aklamasi. Namun sampai saat ini belum ada tercapai kesepakatan diantara para pemilik suara siapa yang disepakati untuk diaklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar NTB.

Karena itu, DPP Golkar pun memanggil Ketua DPD I Golkar NTB dan 10 Ketua DPD II, dan organisasi saya pendiiri dan yang didirikan. Selain itu para kandidat calon Ketua DPD juga ikut dipanggil ke DPP untuk memutuskan sekenario aklamasi dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB.

Akan tetapi dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Azis Syamsuddin itu tidak mendapai kesepakatan untuk dilakukan aklamasi. Karena keinginan DPP berbeda dengan keinginan dari mayoritas DPD II. DPP menginginkan Ahyar Abduh untuk diaklamasikan sebagai Ketua Golkar, akan tetapi delapan DPD II masih menginginkan Suhaili kembali memimpin Golkar NTB.

“Artinya apa, Musda ini ditunda karena suara ini belum bulat untuk aklamasi ke Ahyar Abduh, jujur saja kita sampaikan, supaya berita ini jangan bias, ini DPP yang bicara,” ungkap Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi.

Continue Reading

Politik

Patuhi Larangan Pengumpulan Massa, Pasangan Joda Akbar Tunda Deklarasi

Published

on

By

[Foto: Pasangan Djohan Sjamsu - Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini]
tabulanews.id – Ancaman mewabah virus corona atau covid-19 juga ikut mempengaruhi tahapan Pilkada, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh partai politik dalam proses menentukan dukungan pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilkada serentak 2020.

Pasangan Djohan Sjamsu – Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini.

Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto mengungkapkan, menyikapi situasi dan kondisi yang tengah berkembang terkait ancaman penularan virus corona itu membuat paket Joda Akbar memilih menunda deklarasi sedia akan digelar akhir Maret. “Deklarasi paket Joda Akbar akhir Maret ini kita tunda,” katanya.

Dalam pertemuan bersama paket Joda Akbar dan parpol koalisi, diambil keputusan terkait penundaan deklarasi paket Joda Akbar di Pilkada KLU. Hal itu sesuai arahan dan himbauan dari pemerintah agar tidak ada aktivitas maupun kegiatan dilakukan masyarakat dengan melibatkan banyak peserta hingga akhir Maret.

Baca Juga: Penentuan Wakil, Najmul Dalam Tekanan Parpol

Ditegaskan, paket Joda Akbar sedia sudah siap menggelar deklarasi akhir Maret. Berbagai persiapan dan langkah untuk deklarasi sudah dilakukan. Tetapi apa yang terjadi dengan mewabah virus korona tersebut, tentu diluar apa perkiraan pihaknya. “Tentu ini diluar dugaan kami,” terang Anggota DPRD NTB dapil Lobar – KLU tersebut.

Namun demikian, Pihaknya belum memutuskan kapan deklarasi paket Joda Akbar akan dijadwalkan ulang. Pasalnya, Pihaknya tentu harus melihat dan mencermati kondisi dan situasi di daerah kedepan dengan ada ancaman mewabah virus corona tersebut. “Kapan deklarasi kita jadwalkan kembali. Tentu kami lihat situasi daerah ke depan,” terangnya.

Walau demikian. Dia memastikan pembentukan tim pemenangan dari parpol koalisi dan relawan paket Joda Akbar terus berjalan. Bahkan, Pihaknya berencana dalam pekan ini akan melantik dan mengukuhkan tim relawan pemenangan paket Joda Akbar di sejumlah kecamatan di KLU.

Tetapi tentunya, kata dia, kegiatan itu akan tetap mengacu dan mengikuti arahan dari Pemerintah terkait larangan mengumpulkan banyak orang dalam satu lokasi. Sehingga pihaknya tentu akan menyesuaikan hal itu dengan arahan dan petunjuk pemerintah daerah.

“Pengungkuhan tim relawan di sejumlah kecamatan kita lakukan skala kecil saja. Sesuai arahan dari pemerintah terkait ancaman virus corona ini,” imbuhnya.

Dia memastikan paket Joda Akbar sudah final didukung dan diusung koalisi empat partai yakni Gerindra, PKB, PKS dan PDIP. Direncanakan SK rekom dukungan misalnya dari DPP Gerindra akan diterbitkan serentak awal April. Begitu juga dengan parpol lain kemungkinan terbit April mendatang. “April ini SK rekom untuk paket Joda Akbar terbit,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending