Connect with us

Hukum

Tekan Peredaran Narkoba, DPRD Mataram Wacanakan Buat Perda

Published

on

[Foto: Ketua DPRD kota Mataram, H Didi Sumardi]
tabulanews.id – Dari data yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional Kota Mataram , Selasa (14/1) kemarin, pengguna narkoba di Mataram mencapai 6.000 orang. Hal ini menjadi atensi khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram.

Ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi menegaskan dampak penyalahgunaan penggunaan narkoba di tengah masyarakat memang harus menjadi atensi bersama. Kata Didi, DPRD kota Mataram sudah mendiskusikan dengan BNN kota Mataram untuk melahirkan satu langkah konkret dalam menekan angka penggunaan barang haram di tengah masyarakat Mataram.

“Pertama hasil diskusi kami adalah untuk membentuk Perda tentang (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Pencegahan Narkoba) P4GN, yang akan kita tuntaskan pada Februari nanti sudah selesai. Yang kedua di rapat yang dilakukan oleh BNN, juga dihadiri oleh OPD terkait untuk menjaga pentingnya dalam bersinergi antara BNN dengan semua OPD di ruang lingkup Pemkot dalam menangani masalah ini,” papar Didi, Rabu (15/1) kemarin.

Diterangkan Ddidi, masalah narkoba memang tidak bisa dilakukan oleh BNN sendiri. Katanya, di samping keterbatan kewenangan yang diemban BNN, ada juga keterbatasan sarana dan prasarana beserta besaran anggaran untuk memerangi jumlah pengguna narkoba di Mataram. Maka dari itu, perlu adanya sinergi bersama antara BNN dengan Pemkot Mataram, melalui OPD (organisasi perangkat daerah) terkait dalam membangun sinergitas yang solid.

Baca Juga: Narkoba Masih Mengintai Pegawai Instansi dan Siswa

“Nah bagaimana menerjemahkan sinegitas itu juga sudah kita bicarakan dengan ruang lingkup dengan BNN sendiri. Sebagaimana salah satu tanggungjawab dengan seluruh OPD terkait, bahkan sampai ke lingkungan-lingkungan harus menjadikan masalah penanganan narkoba ini sebagai salah satu misi penting untu kita perangi,” imbuhnya.

DPRD Kota Mataram pun menekankan kepada semua OPD terkait dalam penanganan masalah narkoba tidak selalu berpaku pada anggaran. Termasuk juga di tataran lingkungan dan kelurahan, besaran anggaran seharusnya tidak menjadi acuan utama dalam penanganan masalah narkoba. Yang terpenting saat ini kata Didi, dari lingkup OPD, lingkup Kecamatan sampai lingkungan harus menjaga semangat untuk memerangi masalah narkoba.

“Melalui anggaran yang tersedia itu kita harus terus perangi dan semangatnya adalah gerakan pencegahan itu harus dibangun. Bukan hanya berpaku melalui dana kelurahan, di setiap kegiatan juga kita harus kita selipkan pencegahan itu. Kita bangun SOP-nya untuk sosialisasi mengingatkan tentang pentingnya melakukan upaya pencegahan,” jelasnya.

Dari itu kata Didi, tugas masing-masing OPD harus dilakukan secara masif. Bahkan, tidak hanya unsur pemerintah di lingkup Pemkot Mataram, secara vertikal seperti sekolah, perguruan tinggi juga harus mengemban misi yang sama. Sebab, jika dilakukan oleh BNN sendiri, dinilainya tidak akan mampu menekan angka penggunaan narkoba di Mataram.

“Mulalui pemerintah kota dan lembaga-lembaga terkait termasuk masyarakat harus ikut andil. Kita harapkan, dari adanya Perda ini nanti, mampu menekan bagaimana tanggungjawab kita semua. Karena kan di Perda itu nanti akan diatur semua untuk bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan. Dari ketua RT, Kepala lingkungan, Kelurahan, Kecamatan sampai lingkup OPD punya tanggungjawab yang sama,” cetusnya.

Lanjut Didi, lembaga-lembaga swasta juga harus berani memberikan tanggungjawab kepada penanggulangan penggunaan barang haram ini. Misalnya, salah satu perusahaan juga punya tanggungjawab. Selain itu, perusahaan di Mataram juga punya komitmen untuk aktif ke arah pencegahan. “Bagaimana perusahaan bisa memastikan di lingkungannya agar seluruh pegawainya bersih dari narkoba. Kalau bisa semua melakukan tes urin,” lanjutnya.

Dari data yang dihimpun BNN kota Mataram, penggunaan narkoba di ruang lingkup kerja juga harus mendapat pengawasan. Untuk kelurahan yang masih berada pada zona merah kata Didi, harus menjadi atensi khusus dari Pemkot Mataram. Langkah dan strategi untuk menangani itu harus ada strategi khusus. “Tanpa menghiraukan ancaman di luar zona itu, jadi harus semua diatensi,” paparnya

Menanggapi hal tersebut, Lurah Karang Taliwang, Lalu Ahmad Cahyadi pun mengakui, lingkungan Karang Bagu masih berada di zona merah rawan terpapar narkoba. Katanya, untuk menekan peredaran narkoba di lingkungan Karang Bagu khususnya, pihaknya sudah memproyeksikan kelompok P4GN untuk melakukan pencegahan.

“Kalau masalah hasil untuk pencegahan, saya juga nyerah untuk itu, karena belum bisa maksimal. Karena di sana memang sangat susah. Untuk itu kita juga sudah berupaya melakukan pendekatan dan pemahaman melalui sosialisasi. Kita indikasikan di sana penyebab kenapa masih rawan terjangkit penggunaan narkoba karena jeratan ekonomi,” tegasnya Maka dari itu, pihaknya sudah mencoba membuat kelompok ekonomi kreatif untuk memerangi masalah tersebut.

“Melalui pemberdayaan ekonomi, yang istilahnya masyarakatnyalah yang diberdayakan, tinjauan kita kan pada masalah faktor ekonomi,” paparnya. Lurah Karang Taliwang ini pun menyebutkan bahwa bahaya narkoba itu sudah menjadi penyakit parah di Lingkungannya. “Jadi warga janganlah coba-coba menggunakan narkoba. Nanti kalau ketagihan kan repot,” tutupnya.(ris)

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Hukum

Dugaan Pungli Dana Covid Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang

Published

on

By

[Foto: Aksi masyarakat saat menuntut transparansi dan covid di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Lombok Tengah]
tabulanews.id – Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020 masyarakat di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang beramai-ramai mendatangi kantor Kepala Desa Montong Gamang. Masyarakat menuntut Kadus Dusun Gonjong untuk melepaskan jabatannya sebagai Kadus Dusun Gonjong. Tuntutan tersebut diduga berlandaskan adanya pungli yang dilakukan oleh Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang.

Zainal Arifin salah satu masyarakat yang ikut aksi dalam penuntutan tersebut mengatakan hak masyarakat diambil. Bantuan dana covid dari pemerintah tidak semuanya diterima oleh masyarakat, terdapat potongan yang diminta oleh Kadus dengan motif sedekah seikhlasnya, tetapi Zainal tetap menganggap hal tersebut adalah pungli.

“Ada banyak masyarakat yang mengeluh karena bantuan yang diterima selalui dimintai potongan oleh Kadus dengan beralasan sedekah seikhlasnya, solawat lah bahasanya itu, tapi tetap itu adalah pungli. Masyarakat harus sadar dan harus berani bersuara” ungkapnya.

Selain itu, Zainal juga menuntut supaya Kadus Dusun Gonjong untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai seorang Kadus karena dianggap tidak layak menduduki posisi tersebut. “segera mundur lah dari posisinya sebagai seorang Kadus, berikan orang yang lebih berkompeten untuk duduk di posisi itu, selesai perkara dan tak ada lagi aksi” pungkasnya.

Pada aksi itu juga, Mukti Ali sebagai koordinator aksi menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat desa, menurutnya tidak hanya pendistribusian dana covid saja yang bermasalah tetapi juga transparansi anggaran dana covid desa Montong Gamang yang dianggap bermasalah. “selain pendistribusian dana covid yang bermasalah, transparansi juga bermasalah. Kita kan tidak tau kisaran harga sabun berapa, kisaran harga masker berapa. Ya jadi selain pendistribusiannya yang bermasalah, transparansi anggaran juga bermasalah” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, kepala Desa Montong Gamang H.M. Amin Abdullah membantah adanya ketidaktransparansian dana covid yang bersumber dari dana desa. Menurutnya dana covid yang bersumber dari dana desa sudah sesuai prosedur karena sudah melalui musyawarah dusun untuk mendapatkan warga yang layak mendapatkan bantuan covid, proses penyaluran sudah digodok dari tingkat bawah.

“Kalau dana covid yang kita berikan dari dana desa itu saya rasa sudah sesuai prosedur, lalu kemudian musdus (musyawarah dusun) di tingkat dusun untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan, jadi saya rasa ini tidak bermasalah karena sudah digodok pada tingkat bawah” tutupnya.

 

Continue Reading

Hukum

Provokator Perusakan Gedung UIN Mataram Terdeteksi

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polisi mendalami para pelaku perusakan gedung Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Pelaku pelemparan kaca gedung disinyalir orang suruhan. Mereka sengaja dihasut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mataram AKP Joko Tamtomo pihaknya sudah mengidentifikasi pelakunya. “Sampai saat ini yang kita temukan pelaku pelemparannya ada dua orang,” kata Joko menjawab konfirmasi, Selasa (3/3/2020).

Pelaku pelemparan diduga digerakkan provokator. Pelaku pelemparan diidentifikasi dengan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Provokator dikenali dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Baca Juga: Aksi Perusakan Kampus UIN Mataram Dilaporkan ke APH

“Nanti kalau sudah kita tangkap 170-nya pasti dia ngomong 160-nya. Kalau sudah tertangkap nanti akan bicara semua,” jelas Joko.

Sebelumnya diberitakan, gedung baru UIN Mataram Kampus II dirusak sejumlah orang tak dikenal pada Minggu Dini hari sekira pukul 00.20 Wita. Terdapat 10 titik rusak yang didominasi kaca yang kerugiannya sampai Rp1 miliar. Perusakan itu ditengarai imbas dari perusahaan outsourcing security PT Rajawali yang memutus kontrak petugas keamanan UIN Mataram.

Continue Reading

Hukum

Polisi Rem Kasus Bakal Calon Kepala Daerah

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polda NTB menurunkan laju penyelidikan dugaan korupsi yang diduga melibatkan bakal calon kepala daerah. Diketahui, saat ini sedang diselidiki dua kasus yang diduga melibatkan anggaran rumah dinas Bupati dan Bupati Lombok Utara, dan anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018.

Kasus itu masih tahap penyelidikan. Penyidik Subdit III Tipikor masih mencari indikasi perbuatan melawan hukumnya. Begitu juga dengan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan.

Baca Juga: Pakai Mahar Politik, Parpol dan Calon Terancam Didiskualifikasi

Dirkrimsus Polda NTB Kombes Pol Gusti Putu Gede Ekawana menerangkan bahwa penanganan hanya direm saja. Belum dihentikan. “Kita ndak bisa masuk,” ungkapnya, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, Polri tidak ingin dialati lewat laporan-laporan tersebut. Apalagi penanganan kasus itu malah membuat suasana Pilkada 2020 nanti makin gaduh.

Namun Eka memastikan bahwa kasus itu akan dibuka lagi setelah Pilkada usai. Dua kasus yang ditangani itu kini tahapan penanganannya masih penyelidikan. Penyidik masih mencari minimal dua alat bukti yang cukup.

Untuk kasus sewa rumah dinas Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara, Polda NTB menyelidiki penggunaan anggarannya yang sebesar Rp2,4 miliar. Biaya item sewa rumah dinas per tahunnya Rp90 juta.

Item lainnya berupa anggaran pemeliharaan rutin rumah jabatan untuk bupati sebesar Rp437,7 juta, Belanja jasa kantor Rp408 juta. Belanja makan minum tamu termasuk harian pegawai yang sampai Rp1,43 miliar. Untuk wabup belanja makanan dan minuman mencapai Rp938 juta untuk satu tahun anggaran.

Kemudian, kasus anggaran KONI se-NTB tahun 2018. Di Polda NTB yang diusut yakni anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018 sebesar Rp8 miliar. Sumber anggaran dari hibah APBD Kota Mataram.

Continue Reading

Trending