Connect with us

Hukum

Mataram Masih Rawan Calo TKI

Published

on

[Foto: Kapala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi]
tabulanews.id – Pemerintah kota Mataram mengatensi masih rawan adanya calo yang memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Mataram ke negara Timur Tengah. Seperti tujuan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara asia bagian timur tengah lainnya. Pasalnya, kasus serupa kerap terjadi di berbagai daerah Kabupaten Kota di luar Mataram. Kejadian serupa tak menutup kemungkinan bisa terjadi di Mataram.

Kapala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi mengatakan, keberadaan calo-calo pemberangkatan TKI di Mataram masih ada. Hal serupa biasanya ditandai oleh iming-iming gaji lebih besar dan ibadah haji saat menjadi TKI di negara Arab Saudi. Pasalnya, bekerja di luar negeri kata dia, masih diminati oleh sebagian warga Mataram. Hal itu ditandai, oleh data yang dihimpun Dinas Tenaga Kerja saat mengeluarkan izin paspor sebanyak 2-4 orang perhari untuk keberangkatan tujuan negara Arab Saudi sebagai TKI.

Baca Juga: Pemerintah Gagalkan Pengiriman 123 TKW Ilegal, Mayoritas Berasal Dari NTB

Dijelaskan Hariadi, untuk menangkal adanya calo TKI ini, dibutuhkan kerjasama dengan para tokoh masyarakat di masing-masing kelurahan. Keberadaan tokoh tadi, diharapkan bisa memberikan arahan kepada warga masyarakat agar bisa menangkal iming-iming yang biasa ditawarkan calo pemberangkatan TKI. Karena, biasanya masyarakat khususnya di Mataram, masih mudah percaya dengan iming-iming yang ditawarkan calo. Baik iming-iming gaji dan jenis pekerjaan di luar negeri.“Tentunya keberadaan calo ini masih ada, jadi warga yang ingin ke luar negeri jangan mudah percaya dengan penawaran yang diberikan calo,” katanya, Sabtu (22/2) kemarin.

Selain iming-iming gaji besar, biasanya calo pemberangkatan TKI ke luar negeri mengiming-imingi warga adanya bonus saat bekerja. Juga, calo biasanya menawarkan gaji yang cukup tinggi dari biasanya. Bukan hanya itu, warga yang ingin bekerja di luar negeri juga kerap diiming-imingi dengan bonus ibadah umroh saat bekerja di Arab Saudi. Dengan dibukanya kran keberangkatan bekerja ke luar negeri tahun ini, harus diantisipasi adanya calo.

“Calo ini kan masih banyak saya kira. Selain menawarkan gaji besar, ia juga menawarkan bonus lainnya kepada warga yang ingin ke luar negeri,” katanya. Pemkot Mataram pun mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk mendaftarkan diri ke PJTKI resmi. “Kalau resmi mereka akan terjamin kesehatan dan keamanan mereka. Baik selama di dalam penampungan dan di luar negeri,” katanya.

Selain itu, biasanya calo juga akan merubah identitas warga yang ingin bekerja di luar negeri. Dicontohkan Hariadi, misalnya TKI itu berasal dari Lombok Tengah akan dibuatkan alamat di Lombok Barat. Hal itu untuk memudahkan proses administrasi pra-keberangkatan calon TKI ke luar negeri. “Pas diantar ke Lombok tengah, tau-taunya alamatnya di Lombok Barat. Calo kan mainnya seperti itu. Alamatnya tidak jelas,” jelasnya.

“Jadi ini bisa merepotkan kita. Sehingga jadi bermasalah ketika ada kejadian saat berada di luar negeri,” imbuhnya. Bukan hanya itu, biasanya juga calo pemberangkatan TKI ini juga datang secara dor-to-dor. Dengan menemui keluarga calon TKI untuk meyakinkan jika pihak keluarganya akan mendapat gaji lebih besar. “Intinya dia datang dari rumah ke rumah, setelah itu warga ditawarkan yang bagus-bagus,” bebernya.

Pemkot Mataram pun mengimbau, semua elemen masyarakat juga ikut ambil peran melakukan pengawasan. Ia pun mengakui, selama ini, Pemkot Mataram masih minim memberikan sosialisasi kepada warga Mataram terkait keberadaan calo TKI tersebut. “Untuk tahun ini kita akan coba lebih menukik sosialisasinya. Tapi, mungkin belum sampai dor- to- dor,” jelasnya.

Untuk tahun ini kata dia, paling tidak, sosialisasi yang dilakukan Disnaker kota Mataram, diupayakan dua kali dalam setahun ke tengah masyarakat. Karena, pada tahun sebelumnya, Pemkot Mataram baru melakukan sosialisasi sebanyak dua kali ditingkat kelurahan dan kecamatan terkait keberadaan calo TKI di Mataram.

“Karena kita lihat tren jumlah keberangkatan TKI asal Mataram untuk tahun 2019 kemarin pada posisi menurun dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2018 sekitar 555 orang. Sedangkan untuk tahun 2019 sendiri ada sekitar 450 orang,” kata Hariadi.

Hariadi pun mengklaim, penurunan itu karena keberadaan lapangan pekerjaan cukup banyak di Mataram. Hal itu bisa menurunkan tren bekerja di luar negeri. Ia pun memprediksi, jumlah TKI untuk tahun 2020 dengan tujuan negara Timur Tengah, berjumlah sekitar 450 orang. “Insha Allah tidak lebih dari itu untuk tahun ini,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Hukum

Dugaan Pungli Dana Covid Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang

Published

on

By

[Foto: Aksi masyarakat saat menuntut transparansi dan covid di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Lombok Tengah]
tabulanews.id – Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020 masyarakat di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang beramai-ramai mendatangi kantor Kepala Desa Montong Gamang. Masyarakat menuntut Kadus Dusun Gonjong untuk melepaskan jabatannya sebagai Kadus Dusun Gonjong. Tuntutan tersebut diduga berlandaskan adanya pungli yang dilakukan oleh Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang.

Zainal Arifin salah satu masyarakat yang ikut aksi dalam penuntutan tersebut mengatakan hak masyarakat diambil. Bantuan dana covid dari pemerintah tidak semuanya diterima oleh masyarakat, terdapat potongan yang diminta oleh Kadus dengan motif sedekah seikhlasnya, tetapi Zainal tetap menganggap hal tersebut adalah pungli.

“Ada banyak masyarakat yang mengeluh karena bantuan yang diterima selalui dimintai potongan oleh Kadus dengan beralasan sedekah seikhlasnya, solawat lah bahasanya itu, tapi tetap itu adalah pungli. Masyarakat harus sadar dan harus berani bersuara” ungkapnya.

Selain itu, Zainal juga menuntut supaya Kadus Dusun Gonjong untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai seorang Kadus karena dianggap tidak layak menduduki posisi tersebut. “segera mundur lah dari posisinya sebagai seorang Kadus, berikan orang yang lebih berkompeten untuk duduk di posisi itu, selesai perkara dan tak ada lagi aksi” pungkasnya.

Pada aksi itu juga, Mukti Ali sebagai koordinator aksi menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat desa, menurutnya tidak hanya pendistribusian dana covid saja yang bermasalah tetapi juga transparansi anggaran dana covid desa Montong Gamang yang dianggap bermasalah. “selain pendistribusian dana covid yang bermasalah, transparansi juga bermasalah. Kita kan tidak tau kisaran harga sabun berapa, kisaran harga masker berapa. Ya jadi selain pendistribusiannya yang bermasalah, transparansi anggaran juga bermasalah” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, kepala Desa Montong Gamang H.M. Amin Abdullah membantah adanya ketidaktransparansian dana covid yang bersumber dari dana desa. Menurutnya dana covid yang bersumber dari dana desa sudah sesuai prosedur karena sudah melalui musyawarah dusun untuk mendapatkan warga yang layak mendapatkan bantuan covid, proses penyaluran sudah digodok dari tingkat bawah.

“Kalau dana covid yang kita berikan dari dana desa itu saya rasa sudah sesuai prosedur, lalu kemudian musdus (musyawarah dusun) di tingkat dusun untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan, jadi saya rasa ini tidak bermasalah karena sudah digodok pada tingkat bawah” tutupnya.

 

Continue Reading

Hukum

Provokator Perusakan Gedung UIN Mataram Terdeteksi

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polisi mendalami para pelaku perusakan gedung Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Pelaku pelemparan kaca gedung disinyalir orang suruhan. Mereka sengaja dihasut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mataram AKP Joko Tamtomo pihaknya sudah mengidentifikasi pelakunya. “Sampai saat ini yang kita temukan pelaku pelemparannya ada dua orang,” kata Joko menjawab konfirmasi, Selasa (3/3/2020).

Pelaku pelemparan diduga digerakkan provokator. Pelaku pelemparan diidentifikasi dengan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Provokator dikenali dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Baca Juga: Aksi Perusakan Kampus UIN Mataram Dilaporkan ke APH

“Nanti kalau sudah kita tangkap 170-nya pasti dia ngomong 160-nya. Kalau sudah tertangkap nanti akan bicara semua,” jelas Joko.

Sebelumnya diberitakan, gedung baru UIN Mataram Kampus II dirusak sejumlah orang tak dikenal pada Minggu Dini hari sekira pukul 00.20 Wita. Terdapat 10 titik rusak yang didominasi kaca yang kerugiannya sampai Rp1 miliar. Perusakan itu ditengarai imbas dari perusahaan outsourcing security PT Rajawali yang memutus kontrak petugas keamanan UIN Mataram.

Continue Reading

Hukum

Polisi Rem Kasus Bakal Calon Kepala Daerah

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polda NTB menurunkan laju penyelidikan dugaan korupsi yang diduga melibatkan bakal calon kepala daerah. Diketahui, saat ini sedang diselidiki dua kasus yang diduga melibatkan anggaran rumah dinas Bupati dan Bupati Lombok Utara, dan anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018.

Kasus itu masih tahap penyelidikan. Penyidik Subdit III Tipikor masih mencari indikasi perbuatan melawan hukumnya. Begitu juga dengan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan.

Baca Juga: Pakai Mahar Politik, Parpol dan Calon Terancam Didiskualifikasi

Dirkrimsus Polda NTB Kombes Pol Gusti Putu Gede Ekawana menerangkan bahwa penanganan hanya direm saja. Belum dihentikan. “Kita ndak bisa masuk,” ungkapnya, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, Polri tidak ingin dialati lewat laporan-laporan tersebut. Apalagi penanganan kasus itu malah membuat suasana Pilkada 2020 nanti makin gaduh.

Namun Eka memastikan bahwa kasus itu akan dibuka lagi setelah Pilkada usai. Dua kasus yang ditangani itu kini tahapan penanganannya masih penyelidikan. Penyidik masih mencari minimal dua alat bukti yang cukup.

Untuk kasus sewa rumah dinas Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara, Polda NTB menyelidiki penggunaan anggarannya yang sebesar Rp2,4 miliar. Biaya item sewa rumah dinas per tahunnya Rp90 juta.

Item lainnya berupa anggaran pemeliharaan rutin rumah jabatan untuk bupati sebesar Rp437,7 juta, Belanja jasa kantor Rp408 juta. Belanja makan minum tamu termasuk harian pegawai yang sampai Rp1,43 miliar. Untuk wabup belanja makanan dan minuman mencapai Rp938 juta untuk satu tahun anggaran.

Kemudian, kasus anggaran KONI se-NTB tahun 2018. Di Polda NTB yang diusut yakni anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018 sebesar Rp8 miliar. Sumber anggaran dari hibah APBD Kota Mataram.

Continue Reading

Trending