Connect with us

Sosial Budaya

Mengapa Edukasi tentang Lingkungan dan Sampah Penting Sejak Usia Dini?

Published

on

tabulanews.id – Alumni dan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan kegiatan “Massive Action”. Tujuannya, memberikan edukasi mengenai lingkungan dan pengelolaan sampah kepada sejumlah Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di 26 provinsi Indonesia secara serentak pada 23 Februari 2019.

Gerakan edukasi tersebut menargetkan 26.000 peserta anak-anak usia SD untuk diberikan edukasi mengenai lingkungan dan pengelolaan sampah. Mengapa edukasi tersebut menjadi penting?

Koordinator Massive Action Kabupaten Lombok Timur Pahrudin menjelaskan bahwa isu ini menjadi penting untuk disebarkan kepada anak-anak karena dibutuhkan pondasi yang kuat bagi anak untuk peduli terhadap lingkungan dan pengelolaan sampah.

“Saya kira teman-teman massive action ini telah berupaya memberikan pondasi yang kuat agar supaya anak-anak peduli terhadap isu lingkungan ini,” ujarnya ketika ditemui tabulanews.id di sela-sela kegiatan massive action dengansalah satu tema “Tobat Plastik” di SDN 2 Tanjung Luar, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.

Dia menjelaskan bahwa masalah lingkungan dan pengelolaan sampah ini bukan hanya masalah bagi warga desa maupun kota tetapi telah menjadi masalah global.

“Kita harus saling bekerjasama untuk menanggulanginya, semua bisa berperan, guru, siswa maupun masyarakat luas,” ungkap pria yang kini mengajar di Universitas Hamzanwadi tersebut.

Ia berharap, gerakan besar seperti massive action tahun ini untuk mengajak anak-anak dan masyarakat umum lebih peduli lingkungan dan permasalahan sampah tetap bisa dilakukan secara rutin.

Potensi Kecerdasan dan Dasar-dasar Perilaku Usia Dini

Edukasi mengenai lingkungan dan pengelolaan sampah juga menjadi penting karena saat usia dini, anak-anak memiliki kecerdasan dan dasar-dasar perilaku yang berpotensi menjadikan mereka lebih peduli terhadap lingkungan.

Masa ini merupakan masa yang penting untuk menguatkan sikap positif yang akan mereka berikan terhadap lingkungan dan permasalahan sampah hingga dewasa.

Jayawardana (2016) menyimpulkan bahwa kerusakan ekosistem saat ini berpotensi mengganggu komponen-komponen kehidupan sehingga bisa berakibat bencana ekologis yang parah.

Hal ini hanya bisa dicegah dengan berbagai macam cara salah satunya dengan memberikan edukasi kepada anak-anak untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Apabila anak-anak telah ditanamkan sikap peduli terhadap lingkungan mulai sejak dini, maka sampai dewasa, mereka bisa merefleksikan dan berpikir untuk mengambil sikap menjaga dan merawat lingkungan.

Penelitian tersebut juga menyarankan kepada para orang tua dan lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal untuk menanamkan nilai-nilai baik, termasuk peduli lingkungan. Selain itu, untuk mendapatkan progress, edukasi mengenai lingkungan juga tidak boleh berhenti di satu titik, melainkan harus dilakukan secara konsisten.

Ancaman sampah plastik/pgsp.big.go.id
Ancaman Sampah

Edukasi mengenai lingkungan dan permasalahan sampah kepada anak-anak dan semua masyarakat pada umumnya juga menjadi penting karena ancaman sampah yang semakin hari semakin banyak dan sulit ditangani.

Dikutip dari Gourmelon, G (2015), sebanyak 300 juta ton plastik diproduksi di dunia setiap tahunnya. Sementara itu, saat ini ada 150 juta ton plastik di lautan dunia, jumlah ini akan meningkat menjadi 250 juta lagi jika tren urbanisasi, produksi, dan konsumsi berlanjut.

Laporan World Economic Forum dan Ellen Mac Arthur Foundation (2016) mencatat bahwa pada 2050, akan ada lebih banyak plastik di lautan daripada ikan, jika dihitung berdasarkan beratnya.

Hal ini bisa diantisipasi hanya jika terdapat jalur-jalur pascaguna yang efektif untuk plastik, pengurangan kebocoran plastik ke sistem-sistem alami secara drastis, khususnya lautan; dan penghentian penggunaan plastik berbasis fosil.

Artinya, masa depan generasi selanjutnya sangat terancam oleh keadaan ini.
Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan data World Bank pada April 2018, Indonesia merupakan negara penghasil pencemaran ke dua terbanyak di dunia setelah Cina.

Pada tahun 2010, Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187 juta jiwa yang tinggal dalam jarak 50 km dari pesisir dan setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah yang tidak terkelola dengan baik, dan diperkirakan mengakibatkan kebocoran 0,48-1,29 juta ton metrik sampah plastik per tahun ke lautan.

stapico.com

Data dari world bank ini berdasarkan “kajian cepat hotspot” tingkat kota dengan keriteria lokasi yang dekat dengan pesisir. Ada 15 kota sasaran kajian yakni Denpasar, Mataram, Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Balikpapan, Pontianak, Bitung, Makassar, Manado, Bandar lampung, Batam, Medan, dan Padang.

Berdasarkan kajian tersebut, hanya Manado yang belum memiliki bank sampah yang maksimal bekerja karena baru diperkenalkan kepada warga. Sementara itu, jumlah penghasil sampah terbanyak diduduki oleh Jakarta dengan 8.765,5 ton perhari dan posisi terakhir diduduki Bitung dengan 179,9 ton perhari. Sementara itu, Mataram menghasilkan 391,7 ton sampah perhari dan Denpasar dengan 766,1 ton perhari.

Banyaknya sampah yang mencemari lingkungan khususnya laut juga tidak terlepas dari perilaku sosial masyarakat. Kajian World Bank tersebut mencatat bahwa sebagian besar warga masih membuang sampah baik plastik maupun sisik ikan ke laut, terutama berdasarkan temuan di Surabaya.

Upaya warga untuk menyapu dan membersihkan rumah biasanya hanya sebatas properti pribadi. Sementara itu, warga tidak punya cukup ruang, sehingga mereka tetap hidup dalam tumpukan sampah yang mereka sapu.

Hal ini terjadi terutama di warga perkampungan padat di Jakarta. Selain itu, kebiasaan warga mencampur sampah yang organik dan nonorganik juga menjadi salah satu penyebab penanggulangan sampah belum maksimal terutama berdasarkan temuan di Balikpapan.

Alih-alih memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya peduli terhadap lingkungan dan pengelolaan sampah dengan cara yang baik. Perilaku warga dewasa justru sering kali memperlihatkan sikap yang tidak edukatif.

Di sisi lain, meskipun pemerintah telah mengupayakan penanggulangan masalah sampah ini melalui Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional 2015-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Undang-undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengharuskan penutupan tempat pembuangan akhir sampah dan beralih ke sistem pembuangan terbuka selambat-lambatnya tahun 2013, tetapi permasalahan sampah masih tetap saja belum secara maksimal dapat tertangani.

Berdasarkan data kerusakan lingkungan dan masalah sampah yang semakin hari kian parah, edukasi mengenai lingkungan dan pengelolaan sampah bagi generasi usia dini dan masyarakat pada umumnya mutlak diperlukan untuk mengantisipasi kerusakan kian parah di masa yang akan datang.

Selain ancaman bencana ekologis dan permasalahan sampah, pertimbangan bahwa usia dini memiliki potensi kecerdasan dan perilaku positif jika diedukasi dengan tepat dan konsisten mengenai lingkungan dan permasalahan sampah. Juga menjadi salah satu alasan mengapa gerakan besar-besaran untuk memberikan pendidikan mengenai lingkungan ini menjadi penting untuk dilakukan secara berkelanjutan.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Sosial Budaya

Tanah Pecatu Desa Leming Diduga Dijual Oknum Masyarakat

Published

on

By

[Foto: Tanah Pecatu Desa Leming yang Terletak di Embung Kandong. Tanah Berupa Sawah ini Diduga Dijual oleh Oknum Masyarakat Setempat dengan Sepengetahuan Pemerintah Desa]
tabulanews.id – Tanah pecatu Desa Leming yang terletak di Dusun Wise diduga dijual oleh oknum masyarakat setempat. Tanah pecatu yang menjadi aset desa tersebut berjumlah 41 are. Sementara luas tanah pecatu yang sudah dijual oknum seluas 7 are. Berdasarkan dokumen jual beli yang diterima tabulanews.id , tanah seluas 7 are tersebut dijual seharga Rp 60.000.000.

Di dalam dokumen jual beli antara oknum dengan pembeli juga ikut menandatangani Kepala Desa Leming, Ketua BPD Leming, dan Kepala Kewilayahan Wisa sebagai pihak yang mengetahui. Ini menarik mengingat pemerintah desa adalah pihak yang seharusnya mempertahankan tanah tersebut sebagai aset desa.

Subawai, Ketua BPD desa Leming yang diminta konfirmasi terkait dugaan penjualan tanah desa tersebut tidak menjawab ketika dihubungi melalui aplikasi WhatsApp (WA) pada Selasa (16-2-21). Subawai hanya membaca pesan yang disampaikan tabulanews.id, tapi tidak memberikan komentar terkait penjualan tanah. Sementara itu, Camat Terara, Husnuddu’a, SP yang diminta pendapat masalah transaksi tanah pecatu justru mempertanyakan status tanah dimaksud.

“Kalau masalah tanah pecatu, yang Kami pegang adalah (data) yang ada di aset pemda. Sedangkan yang tidak ada di aset pemda, maka Kami tidak berani mengklaim sebagai pecatu,” ungkapnya. Ketika ditanya apakah Pemerintah Desa Leming pernah konsultasi ke pihak kecamatan terkait masalah status tanah sebelum mengesahkan transaksi jual beli, Husnuddu’a tidak memberikan jawaban tegas. Camat hanya memberikan penjelasan tambahan  masalah status tanah.

“Mungkin statusnya adalah tanah GG (Government Grant). Kalau masalah status, tetap harus koordinasi dengan (dinas pengelolaan) aset. Kalau bukan ada tercatat di aset, maka kami juga tidak bisa intervensi,” jawabnya diplomatis.

Sementara itu masyarakat yang mengetahui tanah pecatu milik desa dijual tidak tinggal diam. Samsul Hadi, salah satu tokoh pemuda Desa Leming menyatakan persoalan ini harus jadi atensi masyarakat dan pemerintah karena menyangkut kepentingan umum.

“Kalau benar telah terjadi penjualan tanah pecatu, maka ini harus diungkap karena sangat merugikan masyarakat. kami minta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait untuk turun ke lapangan mengawal persoalan ini,” pungkasnya.

“Pemerintah desa dan BPD juga harus menjelaskan ke masyarakat supaya duduk perkara dugaan jual beli aset desa ini jelas,” tambah Moh. Ali Imran, tokoh pemuda desa Leming lainnya.

Continue Reading

Sosial Budaya

New Normal di Pantai Lawata, Nasib Pedagang Belum Membaik

Published

on

By

[Foto: Suasana Pantai Lawata]
tabulanews.id – Keberadaan pandemi Covid-19 membuat banyak pedagang yang kehilangan mata pencaharian, terutama pedagang yang ada di Pantai Lawata. Penutupan lokasi Pantai Lawata yang berimbas pada sepinya pengunjung menjadi pemicu utama banyak pedagang terpaksa berhenti berjualan.

Menurut pengakuan pegawai Dinas Pariwisata Kota Bima yang bertugas di pantai Lawata, pada saat new normal Pantai Lawata menerapkan kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Misalnya, pengunjung wajib menggunakan masker dan kami dari dinas pariwisata menyediakan alat tes suhu tubuh dan pemerintah mengambil kebijakan menaikkan tiket masuk dari Rp3000 menjadi Rp8000 untuk mengurangi padatnya pengunjung.

Memang, adanya Covid-19 pendapatan pedagang menurun drastis. Meskipun new normal sudah diberlakukan, tidak ada perubahan signifikan, jumlah pengunjung pun belum meningkat. Padahal, pemerintah Kota Bima sudah menetapkan waktu berkunjung di kawasana Pantai Lawaata mulai pukul 10.00-22.00 wita.

Selama masa pendemi destinasi Pantai Lawata ditutup selama kurang lebih tiga bulan dan baru dibuka baru-baru ini. Selama tiga bulan di masa pandemi, pemerintah daerah setempat melarang warga untuk berjualan di kawasan tersebut. Itulah yang menyebabkan para pedagang kaki lima merasakan beban yang berat, yang masih terasa sampai sekarang, walaupun new normal sudah diterapkan.

Nurlaila, salah seorang pedagang warung kopi di Pantai Lawata, mengeluhkan hal ini. Sehari-hari, biasanya, wanita berusia 40 tahun ini menjajakan berbagai macam minuman. Namun, sejak Covid-19 mewabah, yang menyebabkan ditutupnya Pantai Lawata, ia terpaksa beralih profesi menjadi penjual es batu di rumahnya.

“Saya tidak pernah lagi jualan minuman di Pantai Lawata semenjak korona. Saat ini saya hanya jualan es batu. Suami saya kebetulan di Kalimantan, tapi kan sudah nggak bisa pulang sudah lima bulan,” tutur Nurlaila.

Nasib serupa dialami oleh Parjo pedagang asal Jawa yang biasa berjualan di Pantai Lawata. Sejak pandemi ini, ia mengaku tidak punya pendapatan karena ia tidak punya jenis jualan lain selain bakso. “Saya berharap korona cepat berlalu agar masyarakat ramai berkunjung di Pantai Lawata,” harapnya. Dengan diterapkan new normal oleh pemerintah, ia pun berharap masyarakat yang berkunjung ke Pantai Lawata bisa normal seperti biasanya.

Memang, kerinduan untuk berkunjung ke pantai tidak bisa dipungkiri. Seperti yang dirasakan Warningsi, salah satu pengunjung di Pantai Lawata.  “Yah, kita tidak bersikap seperti sebelum pandemi. Setelah ini, kesadaran akan kesehatan semakin tinggi. Kalau saya berpikir secara logis, saya takut akan adanya Covid-19 ini, tapi yah mau gimana lagi? Saya  sudah sangat bosan di rumah,” ungkapnya. Sebagai masyarakat biasa, ia berharap korona cepat berlalu dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sediakala.

Penulis:

Muhammad Najammudin; Nurahmawati; Sandi Rahmawati; Sri Wardani; Yeni Rahmawari

Editor: Ahmad Sirulhaq

 

Continue Reading

Sosial Budaya

Anak Terpapar Covid-19 Tertinggi Kedua Nasional, Ombudsman Minta Pemda NTB Lebih Serius

Published

on

By

[Foto: ombudsman.go.id]
tabulanews.id – Jumlah pasien anak yang dinyatakan positif terpapar Covid-19 di wilayah NTB mencapai hampir 90 orang. Hal ini mengindikasikan pentingnya upaya khusus dan lebih serius bagi pencegahan penularan Covid-19 pada anak.

“Pemerintah harus lebih semaksimal lagi melakukan pencegahan sebaran atau peningkatan anak penderita Covid-19,” ujar Asisten Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, M. Rosyid Rido, Kamis (4/6).

Diketahui dari 90 anak yang terpapar Covid 19 di NTB, bahkan 3 orang diantaranya meninggal dunia dan bahkan usianya dibawah 1 tahun. Dalam catatan Ombudsman RI Perwakilan NTB sendiri, jumlah pasien anak ini merupakan terbanyak kedua secara nasional setelah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan catatan yang diperoleh, terpaparnya sejumlah anak-anak lebih dikarenakan kecerobohan sistem sosial, karena hampir tidak terdapat riwayat kasus carier dari orang tua maupun keluarga si anak. “Artinya potensi sebaran lokal yang mendominasi,” kata Ridho.

Karena itu Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penanganan yang lebih maksimal untuk menangani penyebaran virus Covid-19 kepada anak-anak dengan memaksimalkan protokol atau panduan penanganan anak-anak terhadap Covid -19 yang dikeluarkan Gugus Tugas maupun kementerian atau lembaga.

“Dari pengamatan lapangan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan NTB, kurang baiknya kesadaran sejumlah orang tua dalam menjaga potensi sebaran Covid-19, dapat diminimalisir dengan upaya pencegahan yang masiv dari pemda,” katanya.

Menurut Rido, pola sosialisasi yang lebih khusus dalam pencegahan sebaran dengan menggunakan konsep komunikasi yang ramah anak dan mudah dimengerti para orang tua sangat penting dilakukan. Hal ini perlu dilakukan disejumlah titik, antara lain pusat-pusat keramaian dan ibadah, area pendidikan dan bahkan area kesehatan.

“Ini yang masih minim kami lihat di lapangan,” kata Rosyid Rido.

Pemerintah juga harus secara ketat mengawasi pusat-pusat keramaian, seperti mall dan pusat hiburan agar memajang himbauan khusus bagi keselamatan anak-anak. Karena ternyata tidak hanya cukup meminta masyarakat mematuhi himbauan untuk melaksanakan social distancing dan physical distancing saja yang sulit dipahami sebagain orang.

“Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB juga mendorong agar tim gugus tugas memperkuat data untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 terus bertambah menjangkiti anak-anak,” serunya.

Terakhir disampaikan Rido, bahwa Pemerintah daerah juga penting untuk melakukan analisa yang mendalam untuk memulai aktifitas layanan pendidikan di sekolah. Proses belajar mengajar jarak jauh tetap dilakukan evaluasi secara berkala agar tidak mengurangi kualitas pendidikan.

“Termasuk dalam proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di area sekolah-sekolah dan di area penanganan kesehatan, seperti rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan lainnya dengan memperhatikan secara ketat protokol atau panduan penanganan anak-anak terhadap Covid -19 yang dikeluarkan Gugus Tugas maupun kementerian atau lembaga. Selain itu perlu dibangun satu sistim Reaksi Cepat yang secara khusus bagi penanganan laporan masyarakat terkait anak-anak korban Covid-19,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending