Connect with us

Sosial Budaya

Mengapa Kita Membenci?

Published

on

tabulanews.id – Sejak pemilihan presiden 2014, kita disuguhkan dengan banyaknya ujaran kebencian yang tampil di media sosial dan portal-portal media online yang bebas untuk dikomentari. Ujaran kebencian tidak berhenti sampai 2014.

Ujaran kebencian terus berlangsung dalam kasus Pilkada DKI hingga aksi 212, pembakaran bendera yang diduga bendera HTI yang berujung aksi bela tauhid 211.

Kemudian kasus konten video Youtube Tretan Muslim dan Coki Pardede yang menampilkan memasak daging babi dengan air zam-zam yang berujung mundurnya mereka dari Majelis Lucu Indonesia karena berbagai ancaman.

Dari semua kasus tersebut, dengan mudah kita bisa menemukan ujaran kebencian.
Juditha, pada 2017 dalam penelitiannya yang berjudul HATESPEECH IN ONLINE MEDIA: JAKARTA ON ELECTION 2017 menemukan bahwa betapa maraknya ujaran kebencian kepada masing-masing calon gubernur saat itu.

Penelitian yang menggunakan metode analisis isi tersebut juga menemukan fakta bahwa meskipun media mainstream memberitakan dengan tidak memihak siapapun, akan tetapi hal tersebut justru bertolak belakang dengan komentar yang ada.

Meskipun hampir semua calon memiliki komentar negatif dan positif. Akan tetapi, komentar negatif didominasi oleh ujaran kebencian.

Sementara itu, Mangantibe, dalam penelitiannya tahun 2016 yang mencoba menganalisis ruang lingkup ujaran kebencian dari Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/6/x/2015 dan kedudukan surat edaran tersebut

Dia menyimpulkan bahwa Lingkup ujaran kebencian (hate speech) dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 adalah keseluruhan perbuatan yang bersifat menghina, mencemarkan nama baik, menista, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut atau menyebarkan berita bohong, baik dalam KUHP maupun luar KUHP, yang: 1) bertujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial; serta 2) bertujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), orientasi seksual.

Selain itu, kesimpulan penelitan yang menggunakan metode yuridis normatif ini terhadap surat edaran tersebut mengenai kedudukannya adalah suatu surat edaran sebagai suatu instruksi internal dalam lingkungan kepolisian yang berada pada tingkat operasional kepolisian untuk penanganan praktis perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai ujaran kebencian, sepanjang perbuatan itu memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial; sehingga surat edaran ini tidak membuat kaidah (norma) baru dalam hukum pidana melainkan hanya menunjuk tindak pidana yang sudah ada sebelumnya.

Larangan Membenci dalam Islam

Selain ada sanksi hukum negara dalam melakukan ujaran kebencian, larangan untuk membenci dalam islampun telah dijelaskan dalam berbagai hadist. Salah satunya larangan yang mengatakan, “Janganlah kalian saling membenci, saling hasut, saling membelakangi dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari”.

Hadist tersebut tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 6065 dan 6076, Sahih Muslim nomor 2558, 2559, 2563,dan 2564. Selain itu ada juga dalam Sunan Abu Daud nomor 4910 dan kitab Bahrul Zihar jilid.

Alumnus Pascasarjana jurusan Tafsir Hadist UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Muhammad Yunus, yang kini menjadi dosen di salah satu sekolah tinggi agama di Lombok Timur, mengungkapkan bahwa alasan hadist tersebut ada adalah nasihat nabi kepada para sahabat untuk terus saling menolong dan menghindari ujaran kebencian.

“Asbabun nuzul hadist ini adalah Rasulullah yang mengingatkan para sahabat untuk tetap saling menolong, menghindari ujaran kebencian, saling hasut, bahkan saling memutus silaturahmi. Rasulullah juga menjelaskan bahwa perkembangan islam tidak lepas dari persatuan,” ungkapnya.

Menurutnya, hadist ini sangat relevan jika melihat konteks banyaknya ujaran kebencian saat ini. Baginya, sebuah komunitas, masyarakat, maupun negara bisa berujung pada sebuah kehancuran jika ujaran kebencian terus-menerus dilakukan oleh masyaraktnya seperti nasihat-nasihat Rasul dalam berbagai Hadist.

Kebencian, Sejarah, dan Sumber Kebencian

Ariel Heryanto, salah seorang profesor yang mengajar di Monash University, Australia dalam sebuah diskusi yang dipublikasikan pada channel youtube Jakartanicus pada tanggal 26 Juli 2018, pernah mengatakan bahwa ujaran kebencian bukan barang baru atau aneh karena terjadi di setiap zaman.

Akan tetapi saat ini, ruang publik kita dipenuhi oleh ujaran kebencian, kebencian seolah-olah menjadi kreteria menjadi seseorang tokoh, itu mngerikan, dan hal tersebut tidak terjadi setiap waktu. Ia juga menjelasakan kebencian dalam perspektif sejarah.

“Sejak pertama Indonesia merdeka, bangsa Indonesia ini bangsa yang belajar membenci, pertama kita membenci orang barat, belanda dan berkulit putih. semua yang asing-asing itu kita musuhi, dan itu dampaknya sampai sekarang. kalau anda sempat membaca buku sejarah, anda akan memperhatikan, sebelum 45 itu, tidak sekeras itu sebenarnya kebencian.
Kebencian itu sedikit banyak patut disalahkan pada Belanda yang melakukan agresi militer, dan banyak orang menderita karena agresi militer. Sebuah kebodohan yang dibikin Belanda, yang kemudian berdampak pada kebencian balik terhadap belanda dan orang-orang yang dekat Belanda sampai sekarang.
Sesudah Indonesia merdeka, Soekarno mengajar bangsa Indonesia untuk membenci Neokolim, liberalisme, dan mereka yang tidak revolusioner, itu gencar sekali. Sampai akhirnya, terjadi 65 (G30S 1965), kita belajar juga membenci orang yang kita anggap tidak pancasilais yaitu komunis. Berlanjut terus, sesudah 98, bangsa Indonesia belajar dan diajari juga siapa yang islam dan siapa yang menjadi musuh islam. Jadi, sejarah kita di Indonesia, seperti juga di banyak tempat itu adalah sejarah kebencian, permusuhan yang tidak ada habisnya,” jelas penulis buku berjudul Identitas dan Kenikmatan itu.

Menurutnya, banyaknya ujaran kebencian yang memenuhi ruang publik kita berakar dari ketimpangan di tengah masyarakat. Selain itu, sumber kebencian di luar ketimpangan yang menyebabkan orang yang serba berlimpah atau kaya dalam membenci adalah angan-angan atau harapan terhadap apa yang disebut asli, suci, perawan atau murni.

Selama hal tersebut ada maka kebencian akan terus ada. “Selama ada ketimpangan, maka ada alasan yang sah bagi orang untuk marah. Dan yang kedua, selama ada angan untuk menjadi lebih asli, lebih murni, kita akan selalu perang melawan orang yang kurang asli, kurang murni,” tutupnya dalam acara diskusi tersebut.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Sosial Budaya

Tanah Pecatu Desa Leming Diduga Dijual Oknum Masyarakat

Published

on

By

[Foto: Tanah Pecatu Desa Leming yang Terletak di Embung Kandong. Tanah Berupa Sawah ini Diduga Dijual oleh Oknum Masyarakat Setempat dengan Sepengetahuan Pemerintah Desa]
tabulanews.id – Tanah pecatu Desa Leming yang terletak di Dusun Wise diduga dijual oleh oknum masyarakat setempat. Tanah pecatu yang menjadi aset desa tersebut berjumlah 41 are. Sementara luas tanah pecatu yang sudah dijual oknum seluas 7 are. Berdasarkan dokumen jual beli yang diterima tabulanews.id , tanah seluas 7 are tersebut dijual seharga Rp 60.000.000.

Di dalam dokumen jual beli antara oknum dengan pembeli juga ikut menandatangani Kepala Desa Leming, Ketua BPD Leming, dan Kepala Kewilayahan Wisa sebagai pihak yang mengetahui. Ini menarik mengingat pemerintah desa adalah pihak yang seharusnya mempertahankan tanah tersebut sebagai aset desa.

Subawai, Ketua BPD desa Leming yang diminta konfirmasi terkait dugaan penjualan tanah desa tersebut tidak menjawab ketika dihubungi melalui aplikasi WhatsApp (WA) pada Selasa (16-2-21). Subawai hanya membaca pesan yang disampaikan tabulanews.id, tapi tidak memberikan komentar terkait penjualan tanah. Sementara itu, Camat Terara, Husnuddu’a, SP yang diminta pendapat masalah transaksi tanah pecatu justru mempertanyakan status tanah dimaksud.

“Kalau masalah tanah pecatu, yang Kami pegang adalah (data) yang ada di aset pemda. Sedangkan yang tidak ada di aset pemda, maka Kami tidak berani mengklaim sebagai pecatu,” ungkapnya. Ketika ditanya apakah Pemerintah Desa Leming pernah konsultasi ke pihak kecamatan terkait masalah status tanah sebelum mengesahkan transaksi jual beli, Husnuddu’a tidak memberikan jawaban tegas. Camat hanya memberikan penjelasan tambahan  masalah status tanah.

“Mungkin statusnya adalah tanah GG (Government Grant). Kalau masalah status, tetap harus koordinasi dengan (dinas pengelolaan) aset. Kalau bukan ada tercatat di aset, maka kami juga tidak bisa intervensi,” jawabnya diplomatis.

Sementara itu masyarakat yang mengetahui tanah pecatu milik desa dijual tidak tinggal diam. Samsul Hadi, salah satu tokoh pemuda Desa Leming menyatakan persoalan ini harus jadi atensi masyarakat dan pemerintah karena menyangkut kepentingan umum.

“Kalau benar telah terjadi penjualan tanah pecatu, maka ini harus diungkap karena sangat merugikan masyarakat. kami minta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait untuk turun ke lapangan mengawal persoalan ini,” pungkasnya.

“Pemerintah desa dan BPD juga harus menjelaskan ke masyarakat supaya duduk perkara dugaan jual beli aset desa ini jelas,” tambah Moh. Ali Imran, tokoh pemuda desa Leming lainnya.

Continue Reading

Sosial Budaya

New Normal di Pantai Lawata, Nasib Pedagang Belum Membaik

Published

on

By

[Foto: Suasana Pantai Lawata]
tabulanews.id – Keberadaan pandemi Covid-19 membuat banyak pedagang yang kehilangan mata pencaharian, terutama pedagang yang ada di Pantai Lawata. Penutupan lokasi Pantai Lawata yang berimbas pada sepinya pengunjung menjadi pemicu utama banyak pedagang terpaksa berhenti berjualan.

Menurut pengakuan pegawai Dinas Pariwisata Kota Bima yang bertugas di pantai Lawata, pada saat new normal Pantai Lawata menerapkan kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Misalnya, pengunjung wajib menggunakan masker dan kami dari dinas pariwisata menyediakan alat tes suhu tubuh dan pemerintah mengambil kebijakan menaikkan tiket masuk dari Rp3000 menjadi Rp8000 untuk mengurangi padatnya pengunjung.

Memang, adanya Covid-19 pendapatan pedagang menurun drastis. Meskipun new normal sudah diberlakukan, tidak ada perubahan signifikan, jumlah pengunjung pun belum meningkat. Padahal, pemerintah Kota Bima sudah menetapkan waktu berkunjung di kawasana Pantai Lawaata mulai pukul 10.00-22.00 wita.

Selama masa pendemi destinasi Pantai Lawata ditutup selama kurang lebih tiga bulan dan baru dibuka baru-baru ini. Selama tiga bulan di masa pandemi, pemerintah daerah setempat melarang warga untuk berjualan di kawasan tersebut. Itulah yang menyebabkan para pedagang kaki lima merasakan beban yang berat, yang masih terasa sampai sekarang, walaupun new normal sudah diterapkan.

Nurlaila, salah seorang pedagang warung kopi di Pantai Lawata, mengeluhkan hal ini. Sehari-hari, biasanya, wanita berusia 40 tahun ini menjajakan berbagai macam minuman. Namun, sejak Covid-19 mewabah, yang menyebabkan ditutupnya Pantai Lawata, ia terpaksa beralih profesi menjadi penjual es batu di rumahnya.

“Saya tidak pernah lagi jualan minuman di Pantai Lawata semenjak korona. Saat ini saya hanya jualan es batu. Suami saya kebetulan di Kalimantan, tapi kan sudah nggak bisa pulang sudah lima bulan,” tutur Nurlaila.

Nasib serupa dialami oleh Parjo pedagang asal Jawa yang biasa berjualan di Pantai Lawata. Sejak pandemi ini, ia mengaku tidak punya pendapatan karena ia tidak punya jenis jualan lain selain bakso. “Saya berharap korona cepat berlalu agar masyarakat ramai berkunjung di Pantai Lawata,” harapnya. Dengan diterapkan new normal oleh pemerintah, ia pun berharap masyarakat yang berkunjung ke Pantai Lawata bisa normal seperti biasanya.

Memang, kerinduan untuk berkunjung ke pantai tidak bisa dipungkiri. Seperti yang dirasakan Warningsi, salah satu pengunjung di Pantai Lawata.  “Yah, kita tidak bersikap seperti sebelum pandemi. Setelah ini, kesadaran akan kesehatan semakin tinggi. Kalau saya berpikir secara logis, saya takut akan adanya Covid-19 ini, tapi yah mau gimana lagi? Saya  sudah sangat bosan di rumah,” ungkapnya. Sebagai masyarakat biasa, ia berharap korona cepat berlalu dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sediakala.

Penulis:

Muhammad Najammudin; Nurahmawati; Sandi Rahmawati; Sri Wardani; Yeni Rahmawari

Editor: Ahmad Sirulhaq

 

Continue Reading

Sosial Budaya

Anak Terpapar Covid-19 Tertinggi Kedua Nasional, Ombudsman Minta Pemda NTB Lebih Serius

Published

on

By

[Foto: ombudsman.go.id]
tabulanews.id – Jumlah pasien anak yang dinyatakan positif terpapar Covid-19 di wilayah NTB mencapai hampir 90 orang. Hal ini mengindikasikan pentingnya upaya khusus dan lebih serius bagi pencegahan penularan Covid-19 pada anak.

“Pemerintah harus lebih semaksimal lagi melakukan pencegahan sebaran atau peningkatan anak penderita Covid-19,” ujar Asisten Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, M. Rosyid Rido, Kamis (4/6).

Diketahui dari 90 anak yang terpapar Covid 19 di NTB, bahkan 3 orang diantaranya meninggal dunia dan bahkan usianya dibawah 1 tahun. Dalam catatan Ombudsman RI Perwakilan NTB sendiri, jumlah pasien anak ini merupakan terbanyak kedua secara nasional setelah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan catatan yang diperoleh, terpaparnya sejumlah anak-anak lebih dikarenakan kecerobohan sistem sosial, karena hampir tidak terdapat riwayat kasus carier dari orang tua maupun keluarga si anak. “Artinya potensi sebaran lokal yang mendominasi,” kata Ridho.

Karena itu Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penanganan yang lebih maksimal untuk menangani penyebaran virus Covid-19 kepada anak-anak dengan memaksimalkan protokol atau panduan penanganan anak-anak terhadap Covid -19 yang dikeluarkan Gugus Tugas maupun kementerian atau lembaga.

“Dari pengamatan lapangan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan NTB, kurang baiknya kesadaran sejumlah orang tua dalam menjaga potensi sebaran Covid-19, dapat diminimalisir dengan upaya pencegahan yang masiv dari pemda,” katanya.

Menurut Rido, pola sosialisasi yang lebih khusus dalam pencegahan sebaran dengan menggunakan konsep komunikasi yang ramah anak dan mudah dimengerti para orang tua sangat penting dilakukan. Hal ini perlu dilakukan disejumlah titik, antara lain pusat-pusat keramaian dan ibadah, area pendidikan dan bahkan area kesehatan.

“Ini yang masih minim kami lihat di lapangan,” kata Rosyid Rido.

Pemerintah juga harus secara ketat mengawasi pusat-pusat keramaian, seperti mall dan pusat hiburan agar memajang himbauan khusus bagi keselamatan anak-anak. Karena ternyata tidak hanya cukup meminta masyarakat mematuhi himbauan untuk melaksanakan social distancing dan physical distancing saja yang sulit dipahami sebagain orang.

“Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB juga mendorong agar tim gugus tugas memperkuat data untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 terus bertambah menjangkiti anak-anak,” serunya.

Terakhir disampaikan Rido, bahwa Pemerintah daerah juga penting untuk melakukan analisa yang mendalam untuk memulai aktifitas layanan pendidikan di sekolah. Proses belajar mengajar jarak jauh tetap dilakukan evaluasi secara berkala agar tidak mengurangi kualitas pendidikan.

“Termasuk dalam proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di area sekolah-sekolah dan di area penanganan kesehatan, seperti rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan lainnya dengan memperhatikan secara ketat protokol atau panduan penanganan anak-anak terhadap Covid -19 yang dikeluarkan Gugus Tugas maupun kementerian atau lembaga. Selain itu perlu dibangun satu sistim Reaksi Cepat yang secara khusus bagi penanganan laporan masyarakat terkait anak-anak korban Covid-19,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending