Connect with us

Politik

Meski Bukan Kader, Ashanul Khalik Optimis Bisa Rebut Dukungan Partai

Published

on

[Foto: Ahsanul Khalik (Tengah) dan Dua Tim Pemenangannya]
tabulanews.id – Dengan semakin dekatnya perhelatan Pilkada serentak 2020, konstelasi politik di Kota Mataram semakin menghangat oleh manuver politik yang dimainkan sejumlah elit partai politik dan figur kandidat bakal calon yang akan tampil maju bertarung. Sabtu (30/11), Kalak BPBD Provinsi NTB, H. Ashanul Khalik, secara mengejutkan mendaftarkan diri langsung di empat partai politik sekaligus sebagai kandidat bakal calon Walikota Mataram.

Empat parpol tempat Khalik mendaftar yakni partai Golkar, PPP, PAN dan Nasdem. Ditegaskan Khalik, keputusannya untuk mendaftarkan diri sebagai kontestan Pilwakot Mataram tersebut, sudah dipertimbangkan dengan sangat matang dan penuh perhitungan politik. “Terkait dengan saya punya niat maju, tentu tidak asal maju, banyak pertimbangan sehingga saya memutuskan untuk mendaftar di empat partai ini,” ujarnya saat memberikan keterangan pers, usai mendaftar.

Ditegaskan Khalik, bahwa ia maju dengan penuh optimisme untuk bisa merebut kemenangan di Kota Mataram. Termasuk juga dalam hal merebut dukungan partai politik. Ia juga mengaku tidak gentar berkompetisi meskipun lawan yang akan dihadapinya dianggap kuat, salah satunya seperti calon petahana.

Baca Juga: Daftar di Golkar, Mohan Belum Temukan Wakil

“Orang kuat banyak di kota ini, tapi kondisi hari ini Mataram butuh orang baru, dan siapapun jadi calon punya peluang yang sama untuk rebut kota Mataram ini. Termasuk di partai, Golkar sebagai sebuah partai terbuka dan punya pengalaman mengawal demokrasi. Saya yakin Golkar akan cari figur yang terbaik, begitu juga dengan partai lain, atas keyakinan itu saya daftar, dan daftar ini tidak gratisan. Kalaupun ada kader partai itu sendiri, kan kader itu juga bisa berhenti dan diberhentikan,” katanya penuh optimisme.

Menurut Khalik, konstelasi politik di Kota Mataram pada tahapan pencalonan ini masih berlangsung dinamis. Komunikasi-komunikasi politik yang sudah terbangun antar parpol dan kandidat, menurutnya belum ada satupun yang sudah sampai garis final, karena itu semua kemungkinan masih berpeluang terjadi, termasuk perubahan arah dukungan parpol masih terbuka. “Saya juga akan bangun komunikasi politik, dan kalau saya tidak serius saya tidak daftar loh,” tegasnya.

Setelah melakukan pendaftaran tersebut, selanjutnya ia akan fokus untuk turun melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal itu dilakukan untuk melihat respon dan tanggapan masyarakat atas kehadiran. Lantas setelah itu ia akan melakukan survey untuk mengukur tingkat elektabilitasnya. Dari hasil survei itulah ia akan melihat peluangnya, dan akan menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan-keputusan politik berikutnya.

“Sambil berjalan saya akan lihat tanggapan masyarakat atas kehadiran saya, akan kita lakukan kajian dan pendalaman tentu ada tim saya disitu yang akan melakukan survei dan pendalaman. Dari survei itu kita akan lihat perkembangan keberterimaan masyarakat. Politik ini memang kita berjudi, tapi jangan berjudi sampai mati, kita berjudi dengan pertimbangan teoritis dan realistis,” jelasnya.

Dituturkan Khalik, sebelum dia berkarir di lingkup Pemprov NTB, ia mengawali karir ASN-nya dari golongan paling bawah sampai eselon II di Kota Mataram. Selama lima tahun ia pernah menjabat camat Cakra, sampai jadi Kadis Sosial. Berbekal pengalaman itu, ia kemudian mempelajari aktivitas pembangunan Mataram mulai sejak kepemimpinan Lalu Mujtahid, saat masih jadi kota administratif sampai jadi kota madya saat ini. Dalam penilaiannya, Kota Mataram sudah cukup melenceng dari jauh dari tujuan awal Mataram berdiri sebagai kota Madya.

“Saya tahu persis apa yang menjadi mimpi para pemimpin terdahulu itu, yakni Mataram bersih, sehat, aman dan religius. Karena itu pembangunan dari tokoh-tokoh terdahulu itu harus berkelanjutan, kalau tidak maka masyarakat yang akan sengsara kalau pemimpin itu merubah total pembangunan,” katanya.

Sementara itu, soal kandidat pasangan calon wakilnya. Menurutnya ia sangat terbuka untuk berpasangan dengan siapapun. Namun yang pasti bahwa figur wakilnya itu juga harus memahami problem Mataram, dan paham dengan komunikasi politik.

Ketika disinggung soal statusnya sebagai ASN. Khalik menjawab bahwa dirinya menyadari bahwa ia terikat dengan regulasi birokrasi. Dan ia pun menegaskan akan mematuhi aturan main tersebut. Ia siap untuk mengundurkan diri jadi ASN. Bahkan terkait dengan langkah politiknya itu, dirinya sudah meminta izin kepada Gubernur selaku atasan, dan Gubernur memberikannya lampu hijau untuk maju.

“Posisi saya sebagai birokrat, tentu ada aturan main yang harus diikuti. Saya juga sudah berkomunikasi dengan pak Gubernur, beliau mempersilahkan karena ada hak-hak politik. Secara formal nanti akan kita sampaikan, kan ini masih ada waktu sampai Juni pendaftarannya, dan saya akan mundur dari ASN pada saat itu,” pungkasnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Politik

Sumbawa dan Bima Masuk Zona Merah Kerawanan Pilkada 2020

Published

on

By

[Foto: ntb.bawaslu.go.id]
tabulanews.id – Bawaslu RI mengeluarkan hasil pemetaan indeks kerawanan Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di 270 daerah seluruh Indonesia. Di Provinsi NTB sendiri dari tujuh daerah Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada, dua daerah masuk dalam zona merah daerah kerawanan tinggi.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid membenarkan dua daerah di NTB tersebut jadi zona merah kerawanan pilkada 2020. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. “Kita ada dua Kabupaten yang masuk klaster kerawanan tinggi, Sumbawa dan Bima. Lima daerah lainnya kategorinya sedang,” ungkap Khuwailid.

Kerawanan di Pilkada Sumbawa masuk dalam dimensi sosial, dengan skor mencapai 61,11. Kemudian Bima masuk pada dimensi kerawanan politik dengan skor 62,26. “Kalau angkanya 60 keatas itu masuk kerawanan tinggi, sedangkan 60 kebawah itu sedang. Nah lima daerah itu berada pada angka 60 kebawah skornya,” jelas Khuwailid.

Dengan pemetaan indeks kerawanan dalam pelaksanaan pilkada itu. Bawaslu kemudian merancang strategi pengawasannya untuk dua daerah tersebut. Sehingga potensi-potensi timbulnya gesekan ditengah pelaksanaan pilkada bisa diminimalisir.

“Dengan adanya indeks kerawanan ini, ada yang masuk kategori sedang dan tinggi, maka dari sana kita buat pemetaan setrategi pengawasan yang tepat, harus diukur dari indeks kerawanan itu,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Khuwailid, karena pilkada serentak 2020 digelar ditengah pandemi Covid-19. Maka Bawaslu juga memasukkan indikator pandemi sebagai penilaian dalam penyusunan indeks kerawanan. “Pada dimensi Pandemi Covid-19 ini, kita masuk rawan sedang, skornya antara 34-53,” sebutnya.

Kondisi infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi, yakni jaringan internet juga ikut dipotret Bawaslu. Dari 732 dewasa di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 itu. Terdapat 202 desa yang memiliki masalah terkait dengan jaringan internet.

“Jadi ada 202 Desa yang mengalami gangguan jaringan internet, ya tidak bagus. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana proses pilkada yang berakses, lebih-lebih ditengah pandemi ini, koordinasi banyak menggunakan jaringan internet,” ujarnya.

Continue Reading

Politik

Musda Golkar NTB Kembali Ditunda yang Ketiga Kalinya

Published

on

By

Pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD I Partai Golkar diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.
tabulanews.id – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar NTB kembali diundur lagi untuk yang ketiga kalinya. Pelaksanaan Musda diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.

Ketua Panitia Musda Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi, kemarin membenarkan perihal penundaan kembali pelaksanaan Musda Golkar NTB dari tanggal 22 menjadi tanggal 28 Maret. “Ya benar ditunda jadi tanggal 28,” unjarnya singkat menjawab wartawan.

Dari informasi yang beredar bahwa selain Musda diundur lagi sampai tanggal 28, lokasi Musda yang semula akan digelar di Kota Mataram. Informasi yang diserap tabulanews.id, lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali.

Isvie yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaku tak mengetahui jika lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali. Karana sampai sejauh ini ia mengaku belum mendapatkan konfirmasi terkait dengan lokasi Musda. Ia hanya baru mendapatkan pemberitahuan tentang waktu pelaksanaan Musda yang kembali diundur. “Nah kalau soal lokasi saya belum tahu,” katanya.

Baca Juga: Pimpin Golkar NTB, Ahyar Pastikan Tak Ada Perombakan Pimpinan DPRD

Ketika ditanya lebih lanjutnya terkait alasan dibalik penundaan Musda Golkar NTB tersebut sampai dilakukan sebanyak tiga kali. Apakah penundaan tersebut kaitannya dengan belum solidnya pemilik suara pemilih ketua DPD I Golkar NTB supaya dilakukan secara aklamasi, sesuai dengan arahan dari DPP Golkar. Namun oleh Isvie nggan untuk memberikan jawaban terkait hal itu, ia beralasan penundaan itu menjadi ranah kewenangan DPP.

Namun demikian, seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa penundaan Musda Golkar NTB tersebut tidak lepas dari tingginya dinamika politik yang terjadi dalam internal partai beringin tersebut, terutama dalam hal kaitannya dengan pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB. Diketahui ada dua kandidat yang tengah bersaing sengit yakni Bupati Lombok Tengah, H. Suhali FT dan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Diketahui DPP Golkar menginginkan bahwa proses Musda Golkar NTB dapat berlangsung secara aklamasi. Namun sampai saat ini belum ada tercapai kesepakatan diantara para pemilik suara siapa yang disepakati untuk diaklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar NTB.

Karena itu, DPP Golkar pun memanggil Ketua DPD I Golkar NTB dan 10 Ketua DPD II, dan organisasi saya pendiiri dan yang didirikan. Selain itu para kandidat calon Ketua DPD juga ikut dipanggil ke DPP untuk memutuskan sekenario aklamasi dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB.

Akan tetapi dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Azis Syamsuddin itu tidak mendapai kesepakatan untuk dilakukan aklamasi. Karena keinginan DPP berbeda dengan keinginan dari mayoritas DPD II. DPP menginginkan Ahyar Abduh untuk diaklamasikan sebagai Ketua Golkar, akan tetapi delapan DPD II masih menginginkan Suhaili kembali memimpin Golkar NTB.

“Artinya apa, Musda ini ditunda karena suara ini belum bulat untuk aklamasi ke Ahyar Abduh, jujur saja kita sampaikan, supaya berita ini jangan bias, ini DPP yang bicara,” ungkap Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi.

Continue Reading

Politik

Patuhi Larangan Pengumpulan Massa, Pasangan Joda Akbar Tunda Deklarasi

Published

on

By

[Foto: Pasangan Djohan Sjamsu - Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini]
tabulanews.id – Ancaman mewabah virus corona atau covid-19 juga ikut mempengaruhi tahapan Pilkada, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh partai politik dalam proses menentukan dukungan pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilkada serentak 2020.

Pasangan Djohan Sjamsu – Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini.

Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto mengungkapkan, menyikapi situasi dan kondisi yang tengah berkembang terkait ancaman penularan virus corona itu membuat paket Joda Akbar memilih menunda deklarasi sedia akan digelar akhir Maret. “Deklarasi paket Joda Akbar akhir Maret ini kita tunda,” katanya.

Dalam pertemuan bersama paket Joda Akbar dan parpol koalisi, diambil keputusan terkait penundaan deklarasi paket Joda Akbar di Pilkada KLU. Hal itu sesuai arahan dan himbauan dari pemerintah agar tidak ada aktivitas maupun kegiatan dilakukan masyarakat dengan melibatkan banyak peserta hingga akhir Maret.

Baca Juga: Penentuan Wakil, Najmul Dalam Tekanan Parpol

Ditegaskan, paket Joda Akbar sedia sudah siap menggelar deklarasi akhir Maret. Berbagai persiapan dan langkah untuk deklarasi sudah dilakukan. Tetapi apa yang terjadi dengan mewabah virus korona tersebut, tentu diluar apa perkiraan pihaknya. “Tentu ini diluar dugaan kami,” terang Anggota DPRD NTB dapil Lobar – KLU tersebut.

Namun demikian, Pihaknya belum memutuskan kapan deklarasi paket Joda Akbar akan dijadwalkan ulang. Pasalnya, Pihaknya tentu harus melihat dan mencermati kondisi dan situasi di daerah kedepan dengan ada ancaman mewabah virus corona tersebut. “Kapan deklarasi kita jadwalkan kembali. Tentu kami lihat situasi daerah ke depan,” terangnya.

Walau demikian. Dia memastikan pembentukan tim pemenangan dari parpol koalisi dan relawan paket Joda Akbar terus berjalan. Bahkan, Pihaknya berencana dalam pekan ini akan melantik dan mengukuhkan tim relawan pemenangan paket Joda Akbar di sejumlah kecamatan di KLU.

Tetapi tentunya, kata dia, kegiatan itu akan tetap mengacu dan mengikuti arahan dari Pemerintah terkait larangan mengumpulkan banyak orang dalam satu lokasi. Sehingga pihaknya tentu akan menyesuaikan hal itu dengan arahan dan petunjuk pemerintah daerah.

“Pengungkuhan tim relawan di sejumlah kecamatan kita lakukan skala kecil saja. Sesuai arahan dari pemerintah terkait ancaman virus corona ini,” imbuhnya.

Dia memastikan paket Joda Akbar sudah final didukung dan diusung koalisi empat partai yakni Gerindra, PKB, PKS dan PDIP. Direncanakan SK rekom dukungan misalnya dari DPP Gerindra akan diterbitkan serentak awal April. Begitu juga dengan parpol lain kemungkinan terbit April mendatang. “April ini SK rekom untuk paket Joda Akbar terbit,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending