Connect with us

Opini

Mudik atau Pulang Kampung: Setali Tiga Uang

Published

on

[Foto: Prof. Dr. Mahsun., M.S]
tabulanews.id – Mudik, demikianlah salah satu kata dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, yang dimuat untuk pertama kalinya dalam  Kamus Umum Bahasa Indonesia, karya Poerwadarminta (Edisi Kedua, cetakan pertama, tahun 1976) dan setelah itu, kata tersebut dimuat sebagai salah satu lema dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mulai edisi pertama (1988) sampai edisi selanjut, misalnya pada edisi  keempat (2008: 933). Dengan demikian, setakat ini, kata mudik merupakan salah satu unsur leksikal yang memperkaya daya ungkap bahasa Indonesia.

Dari sudut pandang linguistik (ilmu bahasa) khususnya bidang semantik, sejauh ini, tidak ada masalah dengan pemaknaan kata mudik, karena masyarakat Indonesia sudah sangat familier dengannya. Setiap tahun masyarakat Indonesia disuguhkan penggunaan kata itu untuk menandai adanya  pergerakan manusia (secara besar-besaran) dari perkotaan ke perdesaan, Sebegitu besarnya pergerakan manusia dari kota ke desa atau kampung tersebut telah mengharuskan negara hadir untuk menjamin berlangsungnya pristiwa itu secara damai, aman, dan lancar.

Namun, kata mudik ternyata tidak hanya memiliki daya pemaksa secara semantik agar penuturnya membincangkan dirinya dalam hubungannya dengan masalah keagamaan, khususnya idul Fitri, tetapi dua hari ini kata itu menjadi pusat perbincangan justru bukan dalam konteks keagamaan, melainkan dalam konteks memutus mata rantai penyebaran wabah virus yang menggemparkan dunia, yaitu Covid 19. Mengapa hal itu dapat terjadi? Pasalnya, orang nomor satu di Republik Indonesia ini, Bapak Presiden  Joko Widodo, mengintroduksi pemaknaan baru kata mudik yang cenderung berbeda maknanya dengan makna kata itu di dalam kamus.

Untuk memperjelas ada baiknya, dikutip penggalan wawancara yang dilakukan Najwa Sihab dalam sesi acara Mata Najwa di Tran7, pada Rabu, 23 April 2020, pkl 20,00–21,30 WIB, berikut.

(Najwa Sihab): “…Kemudian ini nyambung dengan mudik Pak, kontroversi mudik, yang sempat diawal-awal komunikasi publiknya sempat simpang siur…kenapa tidak dilarang sekarang Bapak, kenapa harus menunggu melihat situasi, sementara…

(Disela Bapak Presiden) “… ya kita kan kemarin, kita memakai ada transisinya. sehingga jangan sampai menimbulkan  sok, justru memunculkan masalah baru…’

(Najwa Sihab): Tapi yang dikhawatirkan bahkan masalah itu sudah timbul Pak. karena data dari kemenhub sudah hampir satu juta orang curi star mudik, sudah sembilan ratus ribu orang yang  sudah mudik dan sudah tersebar ke berbagai daerah. Apakah berarti ini memang keputusan melarang itu baru akan dikeluarkan melihat situasi tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak…”

(Bapak Presiden): “…Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung, memang bekerja di Jabodetabek,  di sini sdh tidak ada pekerjaan mereka pulang, anak-isatrinya ada di kampung.

(Najwa Sihab): “…apa bedanya Bapak, pulang kampung dan mudik? …”.

(Bapak Presiden): “…kalau mudik itu di hari lebarannya, … pulang kampung, kerjanya di Jakarta tetapi anak istrinya di kampung…”.

Dari cuplikan dialog antara Najwa Sihab sebagai Tuan Rumah Mata Najwa dengan Bapak Presiden Joko Widodo, tergambar bahwa Bapak Jokowi mereduksi makna leksikal kata mudik  dari maknanya: yang pertama ‘berlayar/pergi’ ke ‘udik’; dan yang kedua ‘pulang ke desa/kampung’, menjadi bermakna sebagai ‘pristiwa pulangnya warga perantauan ke kampung halamannya di saat hari Raya Idul Fitri’.

Suatu hal yang menarik adalah dibedakannya kata mudik dengan “pulang kampung” yang sebenarnya di dalam kedua kamus bahasa Indonesia tersebut, konstruksi pulang ke desa/kampung merupakan salah satu makna dari kata mudik itu sendiri. Untuk keperluan itu, Bapak Jokowi memberi makna baru pada konstruksi “pulang kampung” sebagai  pristiwa pulangnya para pekerja di perantauan ke kampung halamannya tempat anak dan istrinya ditinggalkan, yang tentunya terjadi kapan saja. Persoalannya, bolehkah kita mengubah makna suatu kata/istilah yang terdapat dalam suatu bahasa? Untuk menjawab persoalan ini, baiknya dicermati beberapa sifat dasar dari bahasa manusia.

Pertama, bahasa manusia itu berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan dan perkembangan penuturnya, itu sebabnya, di dunia ini terdapat perbedaan kemampuan daya ungkap yang dimiliki antarsatu bahasa dengan bahasa lain, sebagai contoh jumlah perbendaharaan kata dalam bahasa Inggris mencapai satu juta, sedangkan bahasa Indonesia  berjumlah 91.000 (KBBI, 2008), bahasa Melayu Malaysia 18.000 (Kamus Dewan 1988). Kedua, Bahasa manusia itu bersifat arbiter/manasuka, maksudnya bahwa kata-kata dalam bahasa itu diciptakan oleh penuturnya secara manasuka.

Sifat yang kedua ini, memungkinkan terjadinya perbedaan penamaan tentang satu konsep yang sama antarbeberapa bahasa, misalnya apa yang disebut sebagai ‘celana‘ oleh orang berbahasa Melayu/Indonesia, oleh orang Jawa disebut: katok, oleh orang Sumbawa disebut: seluar. Tidak ada hubungan logis antara nama dengan konsepnya. Apabila bertitik tolak dari dua sifat dasar di atas maka tidak ada alasan untuk menolak pemaknaan baru dari kata mudik dan pulang kampung yang diberikan oleh Bapak Jokowi. Apa lagi, beliau memiliki pengaruh yang sangat besar sebagai orang nomor satu di Republik ini. Bukankah makna kata atau tuturan itu salah satunya ditentukan oleh siapa yang mengucapkan kata tersebut?

Berbeda nuansa semantis kata “lawan” yang diucapkan Bapak Jokowi dengan yang saya (penulis) ucapkan. Lagi pula, mengubah makna suatu kata dari makna yang luas ke makna yang lebih spesifik/menyempit lazim terjadi, misalnya, kata “alim” dalam bahasa arab yang berarti pandai atau ahli dalam bidang ilmu pengetahuan apa saja, dalam bahasa Indonesia, kata itu mengalami penyempitan makna menjadi hanya untuk merujuk pada orang yang pandai/ahli dalam bidang ilmu keagamaan. Namun, peluang yang membolehkan perubahan bahasa dalam kasus Bapak Presiden Joko Widodo tersebut dapat dinapikan dengan  alasan berikut ini.

Bahwa bahasa manusia itu bersifat berubah dan berkemabang sesuai perubahan dan perkembangan masyarakat penuturnya dan penciptaan bahasa itu bersifat arbitrer memang nyata adanya, tapi argumen itu dapat dilemahkan oleh sifat dasar  ketiga yaitu, bahasa manusia bersifat terikat pada kespekatan masyarakat penuturnya. Mengapa harus dilandasi kesepakatan penuturnya, karena bahasa hanya akan hadir jika manusia lebih dari satu. Jika sekiranya manusia  di dunia hanya seorang diri, maka bahasa tak perlu hadir. Bahasa  hadir untuk menfungsikan manusia sebagai mahluk sosia dan karena itu mereka harus memiliki sarana penghubung yang mereka ciptakan dan mengerti bersama, yaitu bahasa. Bahasa merupakan hasil konsensus masyarakata penuturnya atas penciptaan atau perubahan kata secara arbitrer.

Kemudian terkait argumen, bahwa perubahan makna dari yang cakupannya luas ke yang cakupannya lebih sempit lazim terjadi seperti dicontohkan di atas memang sudah menjadi sifat dasar lain dari bahasa manusia, namun proses yang terjadi pada kasus kata “alim“, misalnya  berbeda dengan kasus perubahan manka mudik yang diintroduksi Bapak Jokowi. Perubahan yang dilakukan penutur bahasa Indonesia atas kata “alim” bahasa arab tersebut terjadi sebelum kata itu menjadi unsur leksikal kolektif penutur bahasa Indonesia, jadi belum didaftarkan di dalam kamus bahasa Indonesia. Kata itu terdaftar dalam perbendaharaan bahasa Indonesia dengan maknanya yang mengalami penyempitan.

Adapun untuk kasus kata mudik, diintroduksi maknanya menjadi menyempit saat kata itu sudah terdaftar sebagai kekayaan bahasa Indonesia di dalam kamus, dengan makna  di antaranya, sebagai pulang ke desa/kampung. Apa lagi harus diingat, bahwa kamus merupakan salah satu piranti dari kodifikasi suatu bahasa yang menjadi kerangka acuan dalam berbahasa secara baik dan benar. Kamus bersama Tata Bahasa Baku, dan Ejaan Baku (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia) merupakan perangkat aturan kebahasaan yang dijadikan kerangka acuan dalam berbahasa secara baik dan benar atau berbahasa Indonesia standar/baku.  Berbahasa Indonesia yang baik dan benar bagi setiap warga negara Indonesia menjadi kewajiban seperti yang diamanahkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009, Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Selain itu, kebaradaan piranti peraturan kebahasaan yang bersifat baku di atas memiliki makna penting dalam dua hal, yaitu: sebagai dasar bagi dimungkinkannya bahasa untuk ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui jalur pendidikan dan sebagai dasar untuk menjaga ikatan warga negara dalam satu kesatuan komunitas bangsa. Adalah tidak mungkin suatu bahasa ditransmisikan ke generasi penerus melalui jalur pendidikan tanpa kodifikasi bahasa yang berwujud standardisasi aspek kebahasaan di atas. Hal itu disebabkan pendidikan/pembelajaran mepersyaratkan adanya evaluasi capaian hasil pembelajaran. Untuk menyatakan bahwa siswa tertentu memperoleh nilai baik sementara yang lainnya kurang baik dalam pembelajaran bahasa maka harus ada materi standar/baku yang akan dijadikan patokan dalam penilaian. Artinya, kodifikasi bahasa penting bagi dunia pendidikan.

Selanjutnya, dalam hubungan dengan pentingnya kodifikasi aspek kebahasaan bagi upaya menjaga keutuhan komunitas bangsa, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya bahasa standar dapat mempertahan laju perubahan bahasa menjadi beberapa bahasa baru. Dalam teori linguistik diakronis, perbandingan bahasa, bahasa manusia ini sesungguhnya berasal dari sebuah bahasa purba. Itu sebabnya, berdasarkan bukti-bukti perangkat kata berkerabat (cognate sets) yang ditemukan dalam bahasa-bahasa modern, para komparatifis (ahli perbandingan bahasa) berhasil merekonstruksi bahasa purba (protolanguage), misanya kita mengenal Protobahasa Austronesia untuk bahasa purba dari tidak kurang 1200 bahasa-bahasa yang masuk kelompok Austronesia, Protobahasa Indo-Eropa untuk bahasa purba, bahasa-bahasa yang termasuk kelompok Indo-Eropa dan sebagainya.

Munculnya beragam bahasa yang tidak kurang dari 6000 buah bahasa di dunia berawal dari sebuah bahasa purba. Melalui proses historis, temporal, politis, sosial, spasial, dengan dilandasi ketiga sifat dasar bahasa manusia di atas  lalu muncul beragam bahasa baru. Dengan adanya bahasa standar, kreativias penciptaan bahasa dapat terkendali. Artinya, meskipun dalam bahasa itu muncul berbagai varian karena faktor historis, politis, sosial, temporal, dan spasial di atas masih dapat dilacak keterhubungannya pada bahasa baku. Sebagai contoh, bahasa prokem atau bahasa gaul yang sering dirisaukan akan menggilas bahasa Indonesia, seperti bahasa gaul para remaja di Malang, yang dikenal bahasa walikan. Kosakata yang mereka munculkan itu adalah kosakata bahasa Indonesia baku yang dibalik, misalnya ibu menjadi ubi, datang menjadi ngatad dll.

Contoh lain, dulu saat saya masih remaja ada model bahasa prokem yang dikembangkan dari kosakata bahasa Indonesia dengan menggunakan kaidah/sistem penambahan konsonan /d/ dengan vokal yang sama pada setiap suku kata dalam kata itu, misalnya kata makan akan menjadi: madakadan (kata makan dipilah dulu atas sukukata: ma-kan lalu diberi konsonan /d/ dengan vokal yang sama dengan vokal suku katanya: ma > mada, kan >kadan; cotoh lain kata itu ( i-tu: idi-tudu> iditudu). Artinya, anak-anak remaja yang ingin tampil beda sebagai sebuah kelompok sosial baru mencoba menciptakan ciri pembeda melalui bahasa dengan menginovasi sumber daya kebahasaan yang sudah ada.

Lalu apa hubungannya bahasa baku dengan menjaga keutuhan komunitas. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa bahasa merupakan lambang identitas, jati diri. Bahasa menyatukan komunitas penuturnya secara internal dan membedakan komunitasnya dengan komunitas lain secara eksternal. Itu sebabnya, jangan heran mengapa keteraturan perubahan bunyi pada bahasa Jerman Tinggi dan Jerman Rendah, yang garis batasnya berada di Sungai Rhen (Rhenishfan) tidak ditemukan secara teratur, berubah-ubah sesuai pengaruh kaisar yang silih berganti. Hal ini menggambarkan adanya faktor kekuasaan yang mempengaruhi batas negara dan batas bahasa.

Begitu pula, mengapa di wilayah bagian barat bahasa Sumbawa memiliki variasi dialektal yang cukup tinggi, sementara di bagian timur tidak demikian. Hal itu sangat dipengaruhi oleh banyaknya kerajaan kecil (kedatuan) di wilayah tersebut. Garis pemisah antarwilayah pakai dialek mencerminkan garis pemisah antarkedatuan. Rupanya setiap kerajaan kecil/kedatuan ingin memperlihatkan eksistensinya dengan menggunakan bahasa sebagai pembeda. Pembedaannya, lebih dominan pada pembedaan fonologi, misal: bedus menjadi bedes, bedis yang bermakna kambing. Demikian halnya mengapa bahasa Jawa dialek Solo-Yogya berterima menjadi bahasa Jawa baku, tentu tidak lepas dari besarnya pengaruh kerajaan Mataram.

Apa yang ingin dikatakan bahwa, keberadaan bahasa Indonesia baku dengan berpedoman pada penggunaan bahasa yang terkodifikasi dalam bentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia merupakan salah satu wujud kita ingin mempertahankan  keutuhan Indonesia, karena bahasa baku akan mampu menahan laju pertumbuhan bahasa baru yang boleh jadi dibentuk karena faktor identitas secara politis. Sehubungan dengan itu, menarik untuk dikutip pernyataan Lee Kuan Yew, dalam bukunya: “One Man’s View of the Wold” (2013) yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah diwariskan oleh para pendiri bangsa sebuah warisan yang tak ternilai, yaitu bahasa persatuan Indonesia. Warisan yang tak ternilai inilah yang telah menepis ramalan terjadinya balkanisasi bangsa Indonesia saat krisis 1998.

Untuk mengakhiri uraian  tentang persoalan penyematan makna baru pada kata mudik dan pulang kampung saua ingin mengambil ungkapan yang menjadi anak judul tulisan ini: Setali Tiga Uang. Istilah itu berawal dari kondisi sebelum terjadinya perubahan nominal uang rupiah awal 1966, di Indonesia telah beredar mata uang yang sangat bervariasi, meskipun yang mendominasi adalah pecahan uang logam. Saat itu, nilai nominal terendah di bawah rupiah dikenal dengan istilah sen, sehingga ada uang yang berniali nominal 1 sen, 5 sen, 10 sen, 25 sen, dan 50 sen. Pada tahun 1950-an dikenal satu istilah yang menunjukkan nilai nominal mata uang 3/4 rupiah atau sama dengan 75 sen yang dikenal dengan nama “Setali”. Uang yang setali itu jika ditukar dengan uang yang nilai nominalnya 25 sen maka akan diperoleh uang logam sejumlah 3 buah.

Dari gambaran di atas, mungkin untuk memperkenal makna kata setali,  muncullah istilah setali tiga uang (satu uang setali nilainya sama dengan tiga uang logam yang bernilai nominal 25 sen). Dalam perkembangan selanjutnya, melalui pola berpikir analogis, muncullah ungkapan baru “setali tiga uang,” yang digunakan untuk merujuk ekspresi verbalnya boleh berbeda, tetapi substansi maknawinya sama. Dengan memanfaatkan ungkapan baru yang turut memperkaya daya ungkap bahasa Indonesia itu, ingin ditegaskan bahwa kata mudik dalam bahasa indonesia adalah setali tiga uang dengan “pulang kampung“.

Adalah sia-sia akan berupaya membedakan kedua bentuk ekpresi itu, karena keduanya telah terkodifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Inbdonesia sebagai bentuk yang bersinonim. Menkreasi bentuk yang sudah terkodifikasi sebagai kaidah yang harus diikuti untuk berprilaku (verbal atau nonverbal) yang baik dan benar setali tiga uang dengan perilaku kita yang inkonsisten dalam membangun kehidupan yang tertib dalam berprilaku, baik verbal maupun nonverbal dengan mengikuti aturan yang sudah disepakati sebelumnya, Semoga kita menjadi anak bangsa yang senantiasa  amanah dalam mengemban  citat-cita para pendiri bangsa.

Penulis

Mahsun
Guru Besar Bidang Linguistik, Universitas Mataram
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud 2012-2015

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Opini

Husni Muadz: Antara Hantu Simbit dan Jalan Kenabian

Published

on

[Foto: Alm. Husni Muadz]
tabulanews.id – Uah menah atau kemenah adalah kata dalam bahasa Sasak yang berarti  ‘sudah pagi’ atau momen dalam proses pergantian antara malam hari dan pagi hari, sebelum matahari terbit, tapi pandangan mata sudah dapat melihat objek-objek di sekitar. Ketika saya mengajak teman-teman mahasiswa atau mantan mahasiswa datang diskusi ke rumah pada waktu kemenah maka mereka akan datang jam 10 malam ke atas, biasanya begitu—mereka tahu asal-usul istilah itu.

Saya memakai istilah itu ketika suatu saat, pada suatu acara di malam hari, tiba-tiba ada seorang teman yang tadinya asyik mengobrol dengan Pak Husni Muadz (atau biasa disapa Abah Husni) tiba-tiba beringsut pergi. Dia bilang, “Bagi kita ini kemalem ‘malam hari’  tapi baginya ini kemenah ‘sudah pagi’ karena itu saya pergi”. Itu artinya, siapa pun yang bertahan berhadapan dengannya tentu juga sanggup begadang sampai pagi. Teman itu rupanya tidak sanggup. Jika kau pernah mendengar nama Husni Muadz maka hal pertama yang terlintas di pikiran kebanyakan orang adalah, ia adalah jenis orang yang “tidur malam” di siang hari dan “bangun siang” di malam hari.

Tapi, seorang legenda tentu punya cerita jauh, jauh dari sekadar itu. Husni Muadz, ketika saya masih kuliah, nama itu disebut-sebut oleh teman-teman dari prodi bahasa Inggris karena ia dosen bahasa Inggris. Mendengar namanya disebut, pada saat itu, kita yang bukan prodi bahasa Inggris merasakan atmosfer kegelisahan yang tidak menentu. Kabarnya, ia adalah “dosen killer” dalam arti yang tidak bisa kami mengerti. Saya sendiri hanya mampu membayangkan pengertian itu dalam arti yang umum saja karena saya tidak pernah berhadapan langsung dengannya di dalam kelas. Yang jelas melihat teman-teman mahasiswa bahasa Inggris bergegas ke gedung P2BK Universitas Mataram, seperti sebuah pemandangan yang unik dan seru, tapi juga penuh ketegangan. Pulangnya, pasti ada bekal cerita.

Seingatku, hampir selama menjadi mahasiswa saya tidak pernah melihat wajah Husni Muadz itu di kampus FKIP, Universitas Mataram. Ya terang saja, karena kabarnya ia mengajar di kampus lama, di gedung yang namanya seolah sudah bisa  saling menggantikan dengan nama ia sendiri sebagai ketua pusat kajian di tempat itu,  P2BK. Jadi, mendengar kata P2BK dan Husni Muadz seperti mendengar dua kata yang bersinonim. P2BK ya Pak Husni, Pak Husni ya P2BK. Kalau tidak salah, P2BK adalah singkatan dari Pusat Pengkajian Bahasa dan Kebudayaan.

Kita yang kuliah di kampus baru lebih dahulu mendengar mitos-mitosnya daripada melihat orangnya. Justeru karena itu, lama kelamaan, nama itu terdengar simbit ‘mengerikan’. Tapi, makin tak terlihat, dengung tentang Husni Muadz terus saja menggema di telinga, bukan hanya di kalangan prodi bahasa Inggris, tapi juga di kalangan para pecinta aktivitas kampus. Pada akhirnya, saya pertama kali melihat “hantu” Husni Muadz bukan di kampus, tapi di mimbar salah satu seminar keagamaan yang diadakan di salah satu hotel di Mataram. Bagi pegiat kampus, naman Husni Muadz lebih dari sekadar magnet. Tiap kali ada seminar yang di dalamnya ada nama Husni Muadz, susah menahan kaki untuk tidak mengikuti jika ada undangan yang mampir di sekretariat mahasiswa. Bagi mahasiswa, undangan seperti itu bisa bermakna praktis dan juga pragmatis: mendapatkan pencerahan dan juga makan-makan.

Melihat ceramah-ceramahnya dalam setiap mimbar akademik, tentang topik-topik kemanusiaan, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya, saya menjadi bingung entah bagaimana orang seperti dia bisa mendatangkan perasaan kecut pada mahasiswa bahasa Inggris. Pembawaannya santai, wajahnya memancarkan kharisma. Belakangan saya mulai menduga-duga penyebabnya, ia didapuk oleh banyak mahasiswa sebagai titisan Chomsky. Jika Kau pernah mendengar istilah struktur batin dalam kalimat, maka di sinilah biang masalahnya. Dalam linguistik, sintaksis adalah matematika bahasa, yang struktur lahir-nya saja tidak mudah dipahami, apalagi bermain-main dengan struktur batin. Chomsky adalah biang kerok di balik itu, dan kini ilmu itu dibawa-bawa oleh Husni Muadz sepulangnya dari Universitas Arizona. Dengan begitu, segala jenis keresahan yang ada dalam diri mahasiswa yang hendak menerobos tembok Unram lama menuju gedung P2BK bisa diterima.

Dugaanku makin terkonfirmasi tatkala seorang teman organisasi di Lembaga Pers Mahasiswa dari prodi bahasa Inggris pada waktu itu saban hari mengetik skripsi di komputer sekretariat. Di sana saya melihat dia mengutak-atik kalimat seperti membuat rumus-rumus dalam senyawa kimia, sementara saya hanya mengetik berita. Dia dengan bangga mengaku dibimbing oleh Husni Muadz. Kabarnya lagi, jika Kau dibimbing oleh Husni Muadz maka ujian akhir akan menjadi lebih mudah, sebabnya dosen penguji hanya akan mengomentari salah tempat meletakkan posisi titik dan koma. Demikianlah mitos-mitos itu berkembang sampai ke telinga kita dari berbagai penjuru, dengan cara bermacam-macam,  entah dari perawi yang paling sahih atau dari perawi yang paling dhaif.

Sebagai orang yang tidak dekat dengannya, tentu penggambaran ini barangkali jauh dari kenyataan. Di luar itu, satu hal yang agaknya tidak bisa tidak untuk dibicarakan ketika mendengar cerita dari orang-orang yang dekat dengannya ialah tentang “pembelajaran primer” itu. Nah, jenis barang apa lagi itu? Istilah itu juga saya dengar sejak mahasiswa dari orang-orang yang rajin berdiskusi setiap malam Jumat ke P2BK. Saya sendiri tidak pernah ikut, itulah makanya saya tidak mengerti apa maksudnya. Hanya sesekali datang ke tempat persinggahannya di Pondok Pesantren Hikmatusysyarief Salut Narmada karena diajak seorang teman. Mungkin salah satu persinggahan favoritnya, di tepi sungai, di bawah pohon. Tapi, di sana kita lebih banyak diskusi ringan-ringan saja sampai subuh.

Mitos-mitos  tentang Husni Muadz tidak pernah pergi dari kampus, bahkan hingga ia pensiun beberapa tahun yang lalu. Begitu bukunya terbit pada 2014 tentang anatomi sistem sosial, saya tidak menunggu lama untuk segera ingin mengetahui isinya. Dari caranya bertutur, terlihat betapa wawasannya begitu luas, bahasanya mengalir. Dia tidak ingin tersandung dengan hambatan referensi yang menempel sana sisni sebab semua perdebatan filosofis yang menjadi basis pijakannya langsung menyatu dalam satu aliran cerita yang mengasyikkan. Bukunya bukan sekadar teori sosial biasa. Lebih dari itu, ia menulis teori tentang “panduan praktis menjadi manusia”. Bagi siapa saja yang mencari jalan kebaikan dalam suatu sistem sosial, buku itu lebih dari cukup.

Pertama-tama, Ia masuk dalam jantung perdebatan mendasar dalam ilmu-ilmu sosial-humaniora dan juga filsafat selama ini, lalu mencari benang merah yang menjadi batu sandungan dalam dunia sebagaimana adanya dengan dunia sebagaimana seharusnya.  Salah satunya, ketegangan dalam hal  prinsip objektivitas dalam ilmu pengetahuan menyebabkan subjektivitas dalam dunia moral menjadi tidak kompatibel dalam melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah. Padahal, bukankah seharusnya salah satu tugas etik kegiatan ilmiah ialah untuk membantu memecahkan masalah-masalah kemanusaan? Hal itu, menurut Husni Muadz, akan bisa tercapai apabila prinsip-prinsip moral tadi ada dan merupakan bagian integral dalam proses kerja-kerja ilmiah.

Dari kegelisahan itulah, rupanya, Husni Muadz terlihat sangat terobsesi untuk membangun kerangka konseptual dalam ilmu sosial, bagaimana sebuah model teoretik yang bisa dikembangakan secara sistemik untuk menggabungkan dunia sebagaimana adanya dan dunia sebagaimana seharusnya. Dengan demikian ilmu pengetahuan diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman dan arahan tentang bagaimana memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Bertolak dari premis itu maka Husni Muadz mambangun sebuah konsep yang sekaligus menjadi judul bukunya: “Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas dan Relasi Intersubjektivitas dengan Pendekatan Sistemik”.  Dari sini kita dapat menangkap apa yang dimaksud olehnya sebagai pembelajaran primer itu dan belakangan juga apa yang dimaksud dengan sekolah perjumpaan. Tentu, banyak konsep-konsep teoretik turunan di balik istilah-istilah itu.

Pada prinsipnya, pembelajaran primer berkaitan dengan komitmen untuk terus menerus meningkatkan diri untuk mendapatkan kebenaran, kebaikan, dan keindahan dalam suatu arena pembelajaran yang dapat berlangsung secara terus menerus. Suatu jenis pembelajaran yang bahkan kurikulum pendidikan nasional pun tidak pernah kita ketahui terlalu berani bermimpi ke arah itu. Kompetensi inti yang terkait dengan nilai etika, moral, atau agama dalam kurikulum nasional, misalnya, diketahui terus menjadi perdebatan sengit di kalangan ilmuwan dan juga guru-guru, bagaimana mengukur indikator ketercapaiannya dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Dalam kurikulum, nilai-nilai itu kemudian lebih banyak direduksi ke dalam nilai  yang sifatnya kognitif. Secara kognitif orang mungkin mengetahui pengertian korupsi dan dampak-dampaknya, tapi pengetahuan kognitif itu tidak cukup untuk mencegah seseorang untuk tidak berperilaku korup, kurang lebih begitu. Sifat reduktif atas nilai etika yang tak terelakkan dari sistem (sosial) bernama sekolah selama ini menjadi salah satu sasaran kritikan Husni Muadz.

Kalau begitu, pengetahuan kognitif yang diperoleh seseorang dalam menempuh pendidikan tidak akan sanggup memikul beban kebutuhan atau realitas yang seharusnya ketika ia dipraktikkan dalam hidup yang nyata. Dunia pendidikan menginginkan Anda menjadi cerdas dan pintar tapi dunia seharusnya membutuhkan Anda dapat bertanggung jawab secara sosial, menebarkan kebaikan, dan seterusnya;  dunia seharusnya menginginkan kehidupan dalam ruang yang damai, beradab, yang dipenuhi dengan prinsip-prinsip keadilan. Dilihat dari kacamata ini, sebagai sebuah sistem, dunia pendidikan sebenarnya rapuh, kecuali dalam hal menciptakan manusia yang siap dipasang di mesin buldozer menjadi sekrup, mur, dan baut  yang bernama lapangan kerja.

Dengan demikian, satu-satunya jalan ialah dengan belajar secara terus menerus tentang prinsip-prinsip kebaikan itu. Persoalannya, jenis sistem yang bagaimanakah yang dapat menjamin seseorang atau kelompok orang dapat belajar secara terus-menerus dalam suatu arena yang tidak terbatas? Tidak lain ialah kehidupan sehari-hari itu sendiri, entah dalam sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor politik, dan seterusnya. Bukankah kehidupan sejatinya ialah pertemuan tanpa henti antarsubjek (intersubjektif), antar orang yang satu dengan orang yang lainnya?

Obsesi seperti itu, sedikit tidak,  menyerupai sebuah jalan curam dan berliku yang telah banyak ditempuh oleh para nabi, dan kita pun ketahui Husni Muadz bukan nabi. Sebaliknya, ia adalah manusia biasa. Jika nabi memberi petunjuk kebaikan melalui wahyu, sementara Husni Muadz memberi petunjuk lewat jalan ilmu dan buku, yang sebenarnya dapat dinalar dengan logika sederhana. Di sini, dalam konsep pembelajaran primer, kesulitan itu tidak terletak pada konsep teoretiknya, tapi dalam praktiknya. Ketangguhan seorang manusia diuji setiap saat, sejauh mana ia mampu secara konsisten belajar untuk berbuat baik secara terus-menerus tanpa syarat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Di zaman nabi, orang tidak perlu sekolah untuk belajar berbuat baik karena setiap perjumpaan adalah sistem sekolah itu sendiri yang memberikan pembelajaran kebaikan.

Kalau begitu, untuk menjadi pembelajar-primer, yang dibutuhkan hanya ketangguhan untuk mencari kebaikan dalam setiap perjumpaan kita sehari-hari. Dalam proses itu, pada saat yang sama, manusia harus mampu menerima turbulensi-turbulensi atau benturan-benturan tertentu yang akan datang setiap saat manakala respon indrawi yang datang dari pengalaman kognitifnya tiba-tiba berbenturan dengan respon indrawi yang datang dari tuntutan moral-etiknya. Secara kognitif, perilaku tidak baik seseorang terhadap diri kita susah diterima, tetapi moral etik menuntut kita untuk segera memberi maaf. Dengan cara seperti itu, sistem sosial dapat berjalan dengan baik.

Untuk bisa mencapai derajat seperti itu, seseorang harus belajar setiap saat. Bagi Husni Muadz, manusia sesungguhnya mampu melakukan hal itu, dengan prasyarat adanya tingkat kebebasan yang memadai dari orang tersebut. Orang yang melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri, sekalipun ia tahu hal itu bertentangan dengan kebenaran yang diyakininya, pada dasarnya tidak memiliki kebebasan karena pada saat itu ia tengah terpenjara oleh keinginan jangka pendeknya. Karena itu, orang tersebut, pertama-tama, harus menaikkan tingkat kebebasannya agar ia dapat menjadi pembelajar yang baik.

Itulah, kurang lebih, sekelumit atau mungkin simplifikasi yang saya pahami dari apa yang didengungkan sebagai sekolah perjumpaan yang dirintis oleh Husni Muadz selama ini. Jika kita melihat kiprahnya, obsesi itu, walau terlihat berat, telah mampu ia buktikan, terutama pada dirinya sendiri, terlepas masih banyak hal yang patut didiskusikan di dalamnya. Dalam kondisi tubuh yang makin melemah, ia tetap mengajar berkeliling mengenai sekolah perjumpaan itu. Kita pun mendengar kabar kepergiannya dengan cara yang barangkali sangat ia inginkan; ia pergi sesaat setelah ia memberikan pengajaran dalam suatu perjumpaan. Ia memang tidak pernah berdiri di depan kelas kami, tapi bolehlah kami bangga dan mengaku-ngaku sebagai muridnya. Selamat jalan Guru, semoga lekas menemukan perjumpaan yang sejati dan abadi.

 

Ahmad Sirulhaq

Dosen linguistik FKIP Universitas Mataram; Editor tabulanews.id

Continue Reading

Opini

Asal-usul Bangsa Palestina dan Bangsa Israel dari Tinjauan Genetika, Arkeologi, dan Linguistik.

Published

on

[Foto: Ahmad Junaidi]
tabulanews.id – Tulisan ini bertujuan menjabarkan pendapat dan kajian para akademisi tentang siapa nenek moyang historis dari penduduk yang mendiami wilayah Palestina saat ini. Berbagai pandangan arkeologi, genetika, dan linguistik digunakan sebagai rujukan, tanpa melibatkan klaim relijius dan historis dari kitab-kitab suci agama atau sumber non-akademik lainnya.

Perlu ditekankan bahwa kajian tentang moyang masa lampau sejak ribuan tahun yang lalu tidak mungkin dijadikan klaim siapa yang lebih berhak atas tanah ini. Ketidakmungkinan itu terletak pada sulitnya mengafirmasi pendapat historis mana yang mutlak kuat. Kedua kubu sama-sama memiliki pendapat ilmiahnya masing-masing. Wilayah yang sekarang adalah Palestina di bawah kolonisasi Israel telah didiami, dikuasai, dihancurkan, dan dibangun oleh beragam nenek moyang suku bangsa sejak empat ribu tahun yang lalu bahkan lebih. Dalam buku Palestine, A Four Thousand Year History of Palestine karya Nur Masalha, atau pun sumber lain, para ahli menyebut Peleset, Filstin, atau Filistin sebagai latinisasi dari nama wilayah ini. Dari aspek linguistik, genetika, dan arkeologis, perang akademisi juga terjadi dengan sengitnya.

Kajian linguistik terhadap bahasa masa lampau dan bahasa masa kini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk wilayah ini merupakan penutur rumpun bahasa Semit Tengah yang sekarang meliputi rumpun bahasa Yahudi, Arab, Kan’an, dan banyak lagi bahasa-bahasa lainnya. Meskipun menempatkan Yahudi dan Arab sebagai bangsa yang memiliki moyang dan rumpun bahasa yang sama, dan tidak bias memihak ke salah satu narasi penguasa dominan, pendapat ini pun masih diragukan keabsahannya.

Selain bahasa, kesamaan akar keturunan ini juga diteliti melalui ‘human leukocyte antigen (HLA) gene variability and haplotypes‘, yang menyimpulkan bahwa warga yang mengaku Palestina dan warga yang mengaku Israel memilki moyang yang sama yakni bangsa yang disebut Kan’an, yang juga merupakan moyang dekat dari bangsa Mesir, Iran, Armenia, Lebanon, dan Anatolia (Turki). Jadi memang tempat ini tidak dihuni eksklusif oleh satu bangsa tunggal yang dominan. Apalagi dengan adanya kajian DNA yang menunjukkan bahwa orang-orang Filistin bercampur dengan migrasi ‘Sea People’, kawanan misterius yang diduga menghancurkan banyak peradaban Zaman Perunggu dari daerah-daerah di sekitar Mediterrania. Hal ini semakin menambah betapa beragamnya bangsa yang menjadi cikal bakal penduduk masa kini di wilayah ini.

Dari sisi arkeologi, penggalian ekstensif dilakukan oleh Aren Maeir, yang menyimpulkan siapa bangsa Filistin itu sendiri. Menurunya, Filistin adalah bangsa yang muncul sekitar 1200 SM, berinteraksi melalui banyak cara dengan bangsa Israil yang telah lebih dahulu muncul dan membangun di wilayah itu. Interaksi ini termasuk dengan cara peperangan dan kerjasama damai. Narasi arkeologis menempatkan Filistin sebagai pendatang. Lebih lanjut lagi, Aren Maeir menampik bahwa bangsa Palestina modern merupakan keturunan langsung dari Filistin ini, baik secara kultural dan genetik.

Tentu ini tak bisa diterima narasi pihak Palestina. Palestina modern memiliki versi arkeologis sendiri, dan jelas menolak ketika mereka dianggap bukan keturunan bangsa Kan’an tapi lebih merupakan pendatang. Seperti dalam buku Nur Masala, Palestina adalah Filistin. Bahkan Ayelet Gilboa, seorang arkeolog Israel menyimpulkan dari analisa determinan di prasasti Mesir Kuno bahwa Israel bukanlah kota besar seperti yang digembar-gemborkan oleh narasi Israel. Hal ini tentu memperkuat versi Nur Masala. Bahkan Gezer (sebuah daerah yang terletak di antara Tel Aviv dan Jerusalem) adalah kota yang jauh lebih besar dari Israel.

Selain itu, ada alasan kuat bagi narasi Palestina untuk mencurigai penggalian Aren Maeir karena Aren mengidetikkan dirinya sebagai Yahudi yang taat, sebuah identitas yang potensi bias keberpihakannya besar. Akan tetapi, untuk mencegah standar ganda, Palestina juga tidak bisa berpatokan pada penggalian dari Ayelet Gilboa, yang juga terafiliasi dengan universitas di Israel, meskipun ahli-ahli arkeologi di universitas Israel juga banyak yang menentang narasi Israel termasuk adanya kerajaan David dan Solomon (United Kingdom), seperti dalam debat Israel Finkelstein VS Amihai Mazar.

Selain genetik, linguistik, dan arkeologi yang tak jelas objektivitasnya, identitas masa lalu kelompok manusia sebelum adanya kebudayaan kelompok juga patut diproblematikkan. TANPA melihat klaim dari kitab dan ajaran agama, pemilik tradisional tanah ini tidak bisa ditentukan karena manusia yang mendiami daerah itu sejak awal migrasi manusia dari Afrika ataupun yang muncul dari banyak wilayah lain jelas tidak mengidentikkan dirinya sebagai nenek moyang bangsa Yahudi modern, ataupun bangsa Islam, misalnya Arab Palestina modern pada saat ini.

Klaim publik tentang nenek moyang wilayah ini selalu lebih banyak berasal dari kitab dan catatan sejarah belasan abad terakhir, sementara ‘moyang’ harus dilihat semenjak kehidupan awal daerah itu, bahkan dari masa sebelum ‘cerita Raja Daud’, dan sejak adanya perdaban yang menetap. Dan ini belum bisa ditentukan karena kajian masih berlangsung. Dengan kata lain, tidak ada bukti yang bulat dan bisa dijadikan bahan perdebatan diplomasi atau digunakan sebagai dasar untuk berperang dan melakukan kejahatan kemanusiaan. Tidak ada bukti absolut untuk Peleset, Filistin, atau bahkan Israel ribuan tahun lalu merupakan moyang ekslusif dari salah satu bangsa yang bertikai saat ini.

Kesimpulannya, pendapat para ahli dari berbagai bidang inipun akhirnya berperang di lingkup akademik saja dan tak bisa dijadikan dasar di meja diplomasi. Yang bisa dijadikan dasar adalah sejarah yang mutlak diketahui kebenarannya, yaitu siapa yang berada di sana di titik waktu yang secara meyakinkan bisa dipastikan absah sebagai pemilik tanah, walaupun hanya secara de facto. Kita bisa melihat akhir abad 19. Dari sini cukup gamblang bahwa bangsa Palestina yang berada di bawah kekuasaan de jure Turki Usmani adalah penduduk dan pemilik tanah, terlepas dari apakah mereka secara genetik atau kultural terkait dengan bangsa Filistin atau tidak. Di situlah kemudian secara jelas terjadi aneksasi dan kolonisasi atas Palestina, dilakukan oleh Zionis, dengan bantuan Inggris. Fakta ini cukup untuk diperjuangkan dalam membantu diplomasi kemerdekaan Palestina, tanpa berkutat pada perdebatan nenek moyang masa lampau.

Continue Reading

Opini

Gubernur dan Pengharapan yang Suram

Published

on

By

[Facebook: Bang Zul Zulkieflimansyah]
tabulanews.id – Serupa bintang iklan, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) memang terlihat sangat artistik, selalu ada momen sebagai bahan untuk disampaikan ke publik, apalagi tempat-tempat yang berbau wisata dan memiliki nilai popularitas tinggi.

Sebagai  seorang Gubernur yang mengidentikkan dirinya sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat, akun media sosialnya tak jarang memposting kunjungan Gubernur ke Desa-desa, bercengkrama dengan warga desa, dan memperlihatkan Gubernur sampai di pelosok-pelosok. Pada situasi normal, hal itu sah-sah saja, namun kunjungan beberapa hari terakhir ini justru mendapatkan tanggapan dari publik, bahkan menjadi perbincangan di media nasional.

Salah satunya adalah kunjungan Gubernur di Desa Bayan pada 31 Januari lalu, menjadi perhatian publik, karena Gubernur sendiri seakan-akan melanggar protokol kesehatan. Kita tahu bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja, ada bencana non-alam yang sedang mengancam, di tengah situasi itu justru Gubernur mempertontonkan kepada publik bahwa Gubernur bersama para Pejabat pemerintahan Provinsi NTB sedang beramai-ramai berendam di kolam renang, tanpa jarak, dan seperti tidak ada kehawatiran atas penyebaran corona.

Tanggapan Gubernur yang mengatakan “itu terjadi secara spontan” memperlihatkan dirinya gagal dalam memaknai diri sebagai teladan, memperlihatkan diri tanpa kendali, mestinya Ia menyadari bahwa kondisi dalam darurat dan ada batasan-batasan dalam berkegiatan.  Penulis hanya mengingatkan, di NTB ada Pergub No 13 tahun 2020 tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 yang ditetapkan Gubernur pada bulan juni 2020 lalu, di dalamnya mengatur protokol dan batasan-batasan dalam berkegiatan. Jika Gubernur tidak mampu menyampaikan isi Pergub itu secara utuh pada publik, setidaknya Gubernur bersikap sesuai aturan yang sudah ditetapkannya. Menjadi teladan!

Publik bisa membaca yang ingin dilakukan Gubernur adalah membantu untuk mempromosikan tempat-tempat wisata, tapi dalam penyampaian justru membuat hati rakyat terpukul. Pesan-pesan yang disampaikan justru menunjukkan perilaku yang dapat menimbulkan terjadinya penularan covid-19. Berjuta rakyat yang sudah mencoba menahan diri membatasi aktivitas, ribuan pedagang harus menutup sementara atau membatasi jualannya dengan harapan corona segera berlalu, namun semua pupus ketika pemimpinnya sendiri terlihat tidak serius!

Bukan kali ini saja, beberapa kali dalam postingan di akun media sosialnya sering terlihat tidak mengindahkan protokol kesehatan, kadang berkerumun tanpa mengenakan masker dan tanpa sekat, sebut saja kunjungannya di Pulau sumbawa menjelang pemilu 2020 lalu. Sebagai seorang Gubernur, sah saja melakukan kunjungan dan meninjau situasi daerahnya sampai ke pelosok, menginap di rumah warga, semuanya tidak masalah dalam kerangka pendekatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Namun, di saat situasi sedang darurat, di saat kondisi kasus corona terus meningkat, bahkan angka kematian di atas rata-rata nasioanal, Gubernur dituntut untuk memiliki visi dalam penanganan bencana.

Rupanya Gubernur memang ingin lebih fokus pada menjaga kestabilan ekonomi daripada pencegahan penyebaran virus, sebetulnya dua hal itu seperti dua mata pisau yang sama pentingnya. Gubernur tidak bisa abai atas penyebaran covid yang terus meningkat, dan menjaga kestabilan ekonomi juga menjadi keharusan. Jika timpang pada salah satunya, maka kita akan menghadapi situasia yang disebut dengan mati massal. Jika kita unggul mempertahankan ekonomi kemudian virus bebas merayap ke tubuh kita, maka kita akan mati sia-sia, begitu juga, tatkala kita berhasil mencegah penyebaran virus tapi ekonomi kita anjlok, maka kita akan mati kelaparan.

Sedari awal memang Gubernur tidak terlalu fokus memutus rantai penyebaran covid ini, terlihat ketika angka penyebaran kasus mulai muncul di NTB pada maret 2020 lalu, sikap Gubernur justru mempromosikan tempat-tempat wisata yang siap dikunjungi, bukan merumuskan strategi dalam membentuk ketahanan daerah menahan virus. Sikap ini memperlihatkan kegagalan Gubernur menangkap resiko atas bencana yang melanda.

Kita memang sangat lemah dalam memitigasi setiap bencana sehingga kita selalu gagap dalam menyelesaikan masalah yang menimpa. Tingginya kasus terkonfirmasi positif adalah bukti di mana kita gagap merumuskan strategi penanganan, angka kasus positif tembus 8.188 pada 7 februari lalu, lantas apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita hanya bisa menghitung angka, angka penambahan kasus dan angka kematian.

Lonjakan kasus yang sangat tinggi adalah akibat dari lemahnya komitmen pemerintah daerah. Wujud komitmen itu adalah dari kebijakan, regulasi, dan implementasi. Gubernur sendiri sudah mengeluarkan Pergub Penanggulangan dan penanganan covid-19, namun Gubernur sendiri kerap kali melanggarnya. Apalagi yang diharapkan dari sikap kepemimpinan yang lebih akrobatik, poto sana-sini, dan mengedepankan popularitas daripada substansi ini?

Kinerja Gubernur memang sangat mengecewakan, komitmen dalam pencegahan sangat rendah, Lombok Post edisi 27 Januari lalu mengulas lemahnya penelusuran yang dilakukan petugas terhadap kontak erat pasien positif. Berdasarkan standar WHO, 1 pasien positif minimal penelusuran dilakukan 30 kontak erat, nyatanya di NTB dari 1 pasien positif hanya dilakukan penelusuran terhadap 7 orang kontak erat. Jika memang serius mau melakukan pencegahan, mestinya penelusuran terhadap kontak erat ini lebih massif lagi.

Dalam ulasan Lombok Post pada edisi yang sama, dari 7.234 akumulasi pasien yang tercatat pada 21 januari hanya dilakukan penelusuran terhadap 49.672 orang kontak erat, jika mengikuti standar WHO harusnya yang ditelusuri sebanyak 217.020 orang, berarti yang belum ditelusuri sebanyak 167.348 orang

Sekali lagi, Gubernur seperti pengharapan yang diselimuti kabut tebal dan nampak kehilangan arah. Tidak terlihat visi dalam pembangunan daerah ini kedepan, yang ada hanya usaha untuk membangun popularitas.

Meminjam istilah Yudi Latif sangatlah relevan untuk mendefinisikan situasi saat ini, Ia menuliskan “Indonesia ibarat kapal besar yang limbung; terperangkap dalam pusaran gelombang hari ini; tanpa jangkar kuat ke masa lalu, tanpa arah jelas ke masa depan”.

Dalam kerangka yang lebih kecil, daerah ini sedang terperangkap dalam pusaran gelombang dan nahkodanya tanpa arah yang jelas.

 

Jumaidi

Mantan Ketua GMNI Cabang Mataram 2013-2015

 

Continue Reading

Trending