Connect with us

Opini

Mudik atau Pulang Kampung: Setali Tiga Uang

Published

on

[Foto: Prof. Dr. Mahsun., M.S]
tabulanews.id – Mudik, demikianlah salah satu kata dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, yang dimuat untuk pertama kalinya dalam  Kamus Umum Bahasa Indonesia, karya Poerwadarminta (Edisi Kedua, cetakan pertama, tahun 1976) dan setelah itu, kata tersebut dimuat sebagai salah satu lema dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mulai edisi pertama (1988) sampai edisi selanjut, misalnya pada edisi  keempat (2008: 933). Dengan demikian, setakat ini, kata mudik merupakan salah satu unsur leksikal yang memperkaya daya ungkap bahasa Indonesia.

Dari sudut pandang linguistik (ilmu bahasa) khususnya bidang semantik, sejauh ini, tidak ada masalah dengan pemaknaan kata mudik, karena masyarakat Indonesia sudah sangat familier dengannya. Setiap tahun masyarakat Indonesia disuguhkan penggunaan kata itu untuk menandai adanya  pergerakan manusia (secara besar-besaran) dari perkotaan ke perdesaan, Sebegitu besarnya pergerakan manusia dari kota ke desa atau kampung tersebut telah mengharuskan negara hadir untuk menjamin berlangsungnya pristiwa itu secara damai, aman, dan lancar.

Namun, kata mudik ternyata tidak hanya memiliki daya pemaksa secara semantik agar penuturnya membincangkan dirinya dalam hubungannya dengan masalah keagamaan, khususnya idul Fitri, tetapi dua hari ini kata itu menjadi pusat perbincangan justru bukan dalam konteks keagamaan, melainkan dalam konteks memutus mata rantai penyebaran wabah virus yang menggemparkan dunia, yaitu Covid 19. Mengapa hal itu dapat terjadi? Pasalnya, orang nomor satu di Republik Indonesia ini, Bapak Presiden  Joko Widodo, mengintroduksi pemaknaan baru kata mudik yang cenderung berbeda maknanya dengan makna kata itu di dalam kamus.

Untuk memperjelas ada baiknya, dikutip penggalan wawancara yang dilakukan Najwa Sihab dalam sesi acara Mata Najwa di Tran7, pada Rabu, 23 April 2020, pkl 20,00–21,30 WIB, berikut.

(Najwa Sihab): “…Kemudian ini nyambung dengan mudik Pak, kontroversi mudik, yang sempat diawal-awal komunikasi publiknya sempat simpang siur…kenapa tidak dilarang sekarang Bapak, kenapa harus menunggu melihat situasi, sementara…

(Disela Bapak Presiden) “… ya kita kan kemarin, kita memakai ada transisinya. sehingga jangan sampai menimbulkan  sok, justru memunculkan masalah baru…’

(Najwa Sihab): Tapi yang dikhawatirkan bahkan masalah itu sudah timbul Pak. karena data dari kemenhub sudah hampir satu juta orang curi star mudik, sudah sembilan ratus ribu orang yang  sudah mudik dan sudah tersebar ke berbagai daerah. Apakah berarti ini memang keputusan melarang itu baru akan dikeluarkan melihat situasi tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak…”

(Bapak Presiden): “…Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung, memang bekerja di Jabodetabek,  di sini sdh tidak ada pekerjaan mereka pulang, anak-isatrinya ada di kampung.

(Najwa Sihab): “…apa bedanya Bapak, pulang kampung dan mudik? …”.

(Bapak Presiden): “…kalau mudik itu di hari lebarannya, … pulang kampung, kerjanya di Jakarta tetapi anak istrinya di kampung…”.

Dari cuplikan dialog antara Najwa Sihab sebagai Tuan Rumah Mata Najwa dengan Bapak Presiden Joko Widodo, tergambar bahwa Bapak Jokowi mereduksi makna leksikal kata mudik  dari maknanya: yang pertama ‘berlayar/pergi’ ke ‘udik’; dan yang kedua ‘pulang ke desa/kampung’, menjadi bermakna sebagai ‘pristiwa pulangnya warga perantauan ke kampung halamannya di saat hari Raya Idul Fitri’.

Suatu hal yang menarik adalah dibedakannya kata mudik dengan “pulang kampung” yang sebenarnya di dalam kedua kamus bahasa Indonesia tersebut, konstruksi pulang ke desa/kampung merupakan salah satu makna dari kata mudik itu sendiri. Untuk keperluan itu, Bapak Jokowi memberi makna baru pada konstruksi “pulang kampung” sebagai  pristiwa pulangnya para pekerja di perantauan ke kampung halamannya tempat anak dan istrinya ditinggalkan, yang tentunya terjadi kapan saja. Persoalannya, bolehkah kita mengubah makna suatu kata/istilah yang terdapat dalam suatu bahasa? Untuk menjawab persoalan ini, baiknya dicermati beberapa sifat dasar dari bahasa manusia.

Pertama, bahasa manusia itu berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan dan perkembangan penuturnya, itu sebabnya, di dunia ini terdapat perbedaan kemampuan daya ungkap yang dimiliki antarsatu bahasa dengan bahasa lain, sebagai contoh jumlah perbendaharaan kata dalam bahasa Inggris mencapai satu juta, sedangkan bahasa Indonesia  berjumlah 91.000 (KBBI, 2008), bahasa Melayu Malaysia 18.000 (Kamus Dewan 1988). Kedua, Bahasa manusia itu bersifat arbiter/manasuka, maksudnya bahwa kata-kata dalam bahasa itu diciptakan oleh penuturnya secara manasuka.

Sifat yang kedua ini, memungkinkan terjadinya perbedaan penamaan tentang satu konsep yang sama antarbeberapa bahasa, misalnya apa yang disebut sebagai ‘celana‘ oleh orang berbahasa Melayu/Indonesia, oleh orang Jawa disebut: katok, oleh orang Sumbawa disebut: seluar. Tidak ada hubungan logis antara nama dengan konsepnya. Apabila bertitik tolak dari dua sifat dasar di atas maka tidak ada alasan untuk menolak pemaknaan baru dari kata mudik dan pulang kampung yang diberikan oleh Bapak Jokowi. Apa lagi, beliau memiliki pengaruh yang sangat besar sebagai orang nomor satu di Republik ini. Bukankah makna kata atau tuturan itu salah satunya ditentukan oleh siapa yang mengucapkan kata tersebut?

Berbeda nuansa semantis kata “lawan” yang diucapkan Bapak Jokowi dengan yang saya (penulis) ucapkan. Lagi pula, mengubah makna suatu kata dari makna yang luas ke makna yang lebih spesifik/menyempit lazim terjadi, misalnya, kata “alim” dalam bahasa arab yang berarti pandai atau ahli dalam bidang ilmu pengetahuan apa saja, dalam bahasa Indonesia, kata itu mengalami penyempitan makna menjadi hanya untuk merujuk pada orang yang pandai/ahli dalam bidang ilmu keagamaan. Namun, peluang yang membolehkan perubahan bahasa dalam kasus Bapak Presiden Joko Widodo tersebut dapat dinapikan dengan  alasan berikut ini.

Bahwa bahasa manusia itu bersifat berubah dan berkemabang sesuai perubahan dan perkembangan masyarakat penuturnya dan penciptaan bahasa itu bersifat arbitrer memang nyata adanya, tapi argumen itu dapat dilemahkan oleh sifat dasar  ketiga yaitu, bahasa manusia bersifat terikat pada kespekatan masyarakat penuturnya. Mengapa harus dilandasi kesepakatan penuturnya, karena bahasa hanya akan hadir jika manusia lebih dari satu. Jika sekiranya manusia  di dunia hanya seorang diri, maka bahasa tak perlu hadir. Bahasa  hadir untuk menfungsikan manusia sebagai mahluk sosia dan karena itu mereka harus memiliki sarana penghubung yang mereka ciptakan dan mengerti bersama, yaitu bahasa. Bahasa merupakan hasil konsensus masyarakata penuturnya atas penciptaan atau perubahan kata secara arbitrer.

Kemudian terkait argumen, bahwa perubahan makna dari yang cakupannya luas ke yang cakupannya lebih sempit lazim terjadi seperti dicontohkan di atas memang sudah menjadi sifat dasar lain dari bahasa manusia, namun proses yang terjadi pada kasus kata “alim“, misalnya  berbeda dengan kasus perubahan manka mudik yang diintroduksi Bapak Jokowi. Perubahan yang dilakukan penutur bahasa Indonesia atas kata “alim” bahasa arab tersebut terjadi sebelum kata itu menjadi unsur leksikal kolektif penutur bahasa Indonesia, jadi belum didaftarkan di dalam kamus bahasa Indonesia. Kata itu terdaftar dalam perbendaharaan bahasa Indonesia dengan maknanya yang mengalami penyempitan.

Adapun untuk kasus kata mudik, diintroduksi maknanya menjadi menyempit saat kata itu sudah terdaftar sebagai kekayaan bahasa Indonesia di dalam kamus, dengan makna  di antaranya, sebagai pulang ke desa/kampung. Apa lagi harus diingat, bahwa kamus merupakan salah satu piranti dari kodifikasi suatu bahasa yang menjadi kerangka acuan dalam berbahasa secara baik dan benar. Kamus bersama Tata Bahasa Baku, dan Ejaan Baku (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia) merupakan perangkat aturan kebahasaan yang dijadikan kerangka acuan dalam berbahasa secara baik dan benar atau berbahasa Indonesia standar/baku.  Berbahasa Indonesia yang baik dan benar bagi setiap warga negara Indonesia menjadi kewajiban seperti yang diamanahkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009, Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Selain itu, kebaradaan piranti peraturan kebahasaan yang bersifat baku di atas memiliki makna penting dalam dua hal, yaitu: sebagai dasar bagi dimungkinkannya bahasa untuk ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui jalur pendidikan dan sebagai dasar untuk menjaga ikatan warga negara dalam satu kesatuan komunitas bangsa. Adalah tidak mungkin suatu bahasa ditransmisikan ke generasi penerus melalui jalur pendidikan tanpa kodifikasi bahasa yang berwujud standardisasi aspek kebahasaan di atas. Hal itu disebabkan pendidikan/pembelajaran mepersyaratkan adanya evaluasi capaian hasil pembelajaran. Untuk menyatakan bahwa siswa tertentu memperoleh nilai baik sementara yang lainnya kurang baik dalam pembelajaran bahasa maka harus ada materi standar/baku yang akan dijadikan patokan dalam penilaian. Artinya, kodifikasi bahasa penting bagi dunia pendidikan.

Selanjutnya, dalam hubungan dengan pentingnya kodifikasi aspek kebahasaan bagi upaya menjaga keutuhan komunitas bangsa, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya bahasa standar dapat mempertahan laju perubahan bahasa menjadi beberapa bahasa baru. Dalam teori linguistik diakronis, perbandingan bahasa, bahasa manusia ini sesungguhnya berasal dari sebuah bahasa purba. Itu sebabnya, berdasarkan bukti-bukti perangkat kata berkerabat (cognate sets) yang ditemukan dalam bahasa-bahasa modern, para komparatifis (ahli perbandingan bahasa) berhasil merekonstruksi bahasa purba (protolanguage), misanya kita mengenal Protobahasa Austronesia untuk bahasa purba dari tidak kurang 1200 bahasa-bahasa yang masuk kelompok Austronesia, Protobahasa Indo-Eropa untuk bahasa purba, bahasa-bahasa yang termasuk kelompok Indo-Eropa dan sebagainya.

Munculnya beragam bahasa yang tidak kurang dari 6000 buah bahasa di dunia berawal dari sebuah bahasa purba. Melalui proses historis, temporal, politis, sosial, spasial, dengan dilandasi ketiga sifat dasar bahasa manusia di atas  lalu muncul beragam bahasa baru. Dengan adanya bahasa standar, kreativias penciptaan bahasa dapat terkendali. Artinya, meskipun dalam bahasa itu muncul berbagai varian karena faktor historis, politis, sosial, temporal, dan spasial di atas masih dapat dilacak keterhubungannya pada bahasa baku. Sebagai contoh, bahasa prokem atau bahasa gaul yang sering dirisaukan akan menggilas bahasa Indonesia, seperti bahasa gaul para remaja di Malang, yang dikenal bahasa walikan. Kosakata yang mereka munculkan itu adalah kosakata bahasa Indonesia baku yang dibalik, misalnya ibu menjadi ubi, datang menjadi ngatad dll.

Contoh lain, dulu saat saya masih remaja ada model bahasa prokem yang dikembangkan dari kosakata bahasa Indonesia dengan menggunakan kaidah/sistem penambahan konsonan /d/ dengan vokal yang sama pada setiap suku kata dalam kata itu, misalnya kata makan akan menjadi: madakadan (kata makan dipilah dulu atas sukukata: ma-kan lalu diberi konsonan /d/ dengan vokal yang sama dengan vokal suku katanya: ma > mada, kan >kadan; cotoh lain kata itu ( i-tu: idi-tudu> iditudu). Artinya, anak-anak remaja yang ingin tampil beda sebagai sebuah kelompok sosial baru mencoba menciptakan ciri pembeda melalui bahasa dengan menginovasi sumber daya kebahasaan yang sudah ada.

Lalu apa hubungannya bahasa baku dengan menjaga keutuhan komunitas. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa bahasa merupakan lambang identitas, jati diri. Bahasa menyatukan komunitas penuturnya secara internal dan membedakan komunitasnya dengan komunitas lain secara eksternal. Itu sebabnya, jangan heran mengapa keteraturan perubahan bunyi pada bahasa Jerman Tinggi dan Jerman Rendah, yang garis batasnya berada di Sungai Rhen (Rhenishfan) tidak ditemukan secara teratur, berubah-ubah sesuai pengaruh kaisar yang silih berganti. Hal ini menggambarkan adanya faktor kekuasaan yang mempengaruhi batas negara dan batas bahasa.

Begitu pula, mengapa di wilayah bagian barat bahasa Sumbawa memiliki variasi dialektal yang cukup tinggi, sementara di bagian timur tidak demikian. Hal itu sangat dipengaruhi oleh banyaknya kerajaan kecil (kedatuan) di wilayah tersebut. Garis pemisah antarwilayah pakai dialek mencerminkan garis pemisah antarkedatuan. Rupanya setiap kerajaan kecil/kedatuan ingin memperlihatkan eksistensinya dengan menggunakan bahasa sebagai pembeda. Pembedaannya, lebih dominan pada pembedaan fonologi, misal: bedus menjadi bedes, bedis yang bermakna kambing. Demikian halnya mengapa bahasa Jawa dialek Solo-Yogya berterima menjadi bahasa Jawa baku, tentu tidak lepas dari besarnya pengaruh kerajaan Mataram.

Apa yang ingin dikatakan bahwa, keberadaan bahasa Indonesia baku dengan berpedoman pada penggunaan bahasa yang terkodifikasi dalam bentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia merupakan salah satu wujud kita ingin mempertahankan  keutuhan Indonesia, karena bahasa baku akan mampu menahan laju pertumbuhan bahasa baru yang boleh jadi dibentuk karena faktor identitas secara politis. Sehubungan dengan itu, menarik untuk dikutip pernyataan Lee Kuan Yew, dalam bukunya: “One Man’s View of the Wold” (2013) yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah diwariskan oleh para pendiri bangsa sebuah warisan yang tak ternilai, yaitu bahasa persatuan Indonesia. Warisan yang tak ternilai inilah yang telah menepis ramalan terjadinya balkanisasi bangsa Indonesia saat krisis 1998.

Untuk mengakhiri uraian  tentang persoalan penyematan makna baru pada kata mudik dan pulang kampung saua ingin mengambil ungkapan yang menjadi anak judul tulisan ini: Setali Tiga Uang. Istilah itu berawal dari kondisi sebelum terjadinya perubahan nominal uang rupiah awal 1966, di Indonesia telah beredar mata uang yang sangat bervariasi, meskipun yang mendominasi adalah pecahan uang logam. Saat itu, nilai nominal terendah di bawah rupiah dikenal dengan istilah sen, sehingga ada uang yang berniali nominal 1 sen, 5 sen, 10 sen, 25 sen, dan 50 sen. Pada tahun 1950-an dikenal satu istilah yang menunjukkan nilai nominal mata uang 3/4 rupiah atau sama dengan 75 sen yang dikenal dengan nama “Setali”. Uang yang setali itu jika ditukar dengan uang yang nilai nominalnya 25 sen maka akan diperoleh uang logam sejumlah 3 buah.

Dari gambaran di atas, mungkin untuk memperkenal makna kata setali,  muncullah istilah setali tiga uang (satu uang setali nilainya sama dengan tiga uang logam yang bernilai nominal 25 sen). Dalam perkembangan selanjutnya, melalui pola berpikir analogis, muncullah ungkapan baru “setali tiga uang,” yang digunakan untuk merujuk ekspresi verbalnya boleh berbeda, tetapi substansi maknawinya sama. Dengan memanfaatkan ungkapan baru yang turut memperkaya daya ungkap bahasa Indonesia itu, ingin ditegaskan bahwa kata mudik dalam bahasa indonesia adalah setali tiga uang dengan “pulang kampung“.

Adalah sia-sia akan berupaya membedakan kedua bentuk ekpresi itu, karena keduanya telah terkodifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Inbdonesia sebagai bentuk yang bersinonim. Menkreasi bentuk yang sudah terkodifikasi sebagai kaidah yang harus diikuti untuk berprilaku (verbal atau nonverbal) yang baik dan benar setali tiga uang dengan perilaku kita yang inkonsisten dalam membangun kehidupan yang tertib dalam berprilaku, baik verbal maupun nonverbal dengan mengikuti aturan yang sudah disepakati sebelumnya, Semoga kita menjadi anak bangsa yang senantiasa  amanah dalam mengemban  citat-cita para pendiri bangsa.

Penulis

Mahsun
Guru Besar Bidang Linguistik, Universitas Mataram
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud 2012-2015

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Opini

Gubernur dan Pengharapan yang Suram

Published

on

By

[Facebook: Bang Zul Zulkieflimansyah]
tabulanews.id – Serupa bintang iklan, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) memang terlihat sangat artistik, selalu ada momen sebagai bahan untuk disampaikan ke publik, apalagi tempat-tempat yang berbau wisata dan memiliki nilai popularitas tinggi.

Sebagai  seorang Gubernur yang mengidentikkan dirinya sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat, akun media sosialnya tak jarang memposting kunjungan Gubernur ke Desa-desa, bercengkrama dengan warga desa, dan memperlihatkan Gubernur sampai di pelosok-pelosok. Pada situasi normal, hal itu sah-sah saja, namun kunjungan beberapa hari terakhir ini justru mendapatkan tanggapan dari publik, bahkan menjadi perbincangan di media nasional.

Salah satunya adalah kunjungan Gubernur di Desa Bayan pada 31 Januari lalu, menjadi perhatian publik, karena Gubernur sendiri seakan-akan melanggar protokol kesehatan. Kita tahu bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja, ada bencana non-alam yang sedang mengancam, di tengah situasi itu justru Gubernur mempertontonkan kepada publik bahwa Gubernur bersama para Pejabat pemerintahan Provinsi NTB sedang beramai-ramai berendam di kolam renang, tanpa jarak, dan seperti tidak ada kehawatiran atas penyebaran corona.

Tanggapan Gubernur yang mengatakan “itu terjadi secara spontan” memperlihatkan dirinya gagal dalam memaknai diri sebagai teladan, memperlihatkan diri tanpa kendali, mestinya Ia menyadari bahwa kondisi dalam darurat dan ada batasan-batasan dalam berkegiatan.  Penulis hanya mengingatkan, di NTB ada Pergub No 13 tahun 2020 tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 yang ditetapkan Gubernur pada bulan juni 2020 lalu, di dalamnya mengatur protokol dan batasan-batasan dalam berkegiatan. Jika Gubernur tidak mampu menyampaikan isi Pergub itu secara utuh pada publik, setidaknya Gubernur bersikap sesuai aturan yang sudah ditetapkannya. Menjadi teladan!

Publik bisa membaca yang ingin dilakukan Gubernur adalah membantu untuk mempromosikan tempat-tempat wisata, tapi dalam penyampaian justru membuat hati rakyat terpukul. Pesan-pesan yang disampaikan justru menunjukkan perilaku yang dapat menimbulkan terjadinya penularan covid-19. Berjuta rakyat yang sudah mencoba menahan diri membatasi aktivitas, ribuan pedagang harus menutup sementara atau membatasi jualannya dengan harapan corona segera berlalu, namun semua pupus ketika pemimpinnya sendiri terlihat tidak serius!

Bukan kali ini saja, beberapa kali dalam postingan di akun media sosialnya sering terlihat tidak mengindahkan protokol kesehatan, kadang berkerumun tanpa mengenakan masker dan tanpa sekat, sebut saja kunjungannya di Pulau sumbawa menjelang pemilu 2020 lalu. Sebagai seorang Gubernur, sah saja melakukan kunjungan dan meninjau situasi daerahnya sampai ke pelosok, menginap di rumah warga, semuanya tidak masalah dalam kerangka pendekatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Namun, di saat situasi sedang darurat, di saat kondisi kasus corona terus meningkat, bahkan angka kematian di atas rata-rata nasioanal, Gubernur dituntut untuk memiliki visi dalam penanganan bencana.

Rupanya Gubernur memang ingin lebih fokus pada menjaga kestabilan ekonomi daripada pencegahan penyebaran virus, sebetulnya dua hal itu seperti dua mata pisau yang sama pentingnya. Gubernur tidak bisa abai atas penyebaran covid yang terus meningkat, dan menjaga kestabilan ekonomi juga menjadi keharusan. Jika timpang pada salah satunya, maka kita akan menghadapi situasia yang disebut dengan mati massal. Jika kita unggul mempertahankan ekonomi kemudian virus bebas merayap ke tubuh kita, maka kita akan mati sia-sia, begitu juga, tatkala kita berhasil mencegah penyebaran virus tapi ekonomi kita anjlok, maka kita akan mati kelaparan.

Sedari awal memang Gubernur tidak terlalu fokus memutus rantai penyebaran covid ini, terlihat ketika angka penyebaran kasus mulai muncul di NTB pada maret 2020 lalu, sikap Gubernur justru mempromosikan tempat-tempat wisata yang siap dikunjungi, bukan merumuskan strategi dalam membentuk ketahanan daerah menahan virus. Sikap ini memperlihatkan kegagalan Gubernur menangkap resiko atas bencana yang melanda.

Kita memang sangat lemah dalam memitigasi setiap bencana sehingga kita selalu gagap dalam menyelesaikan masalah yang menimpa. Tingginya kasus terkonfirmasi positif adalah bukti di mana kita gagap merumuskan strategi penanganan, angka kasus positif tembus 8.188 pada 7 februari lalu, lantas apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita hanya bisa menghitung angka, angka penambahan kasus dan angka kematian.

Lonjakan kasus yang sangat tinggi adalah akibat dari lemahnya komitmen pemerintah daerah. Wujud komitmen itu adalah dari kebijakan, regulasi, dan implementasi. Gubernur sendiri sudah mengeluarkan Pergub Penanggulangan dan penanganan covid-19, namun Gubernur sendiri kerap kali melanggarnya. Apalagi yang diharapkan dari sikap kepemimpinan yang lebih akrobatik, poto sana-sini, dan mengedepankan popularitas daripada substansi ini?

Kinerja Gubernur memang sangat mengecewakan, komitmen dalam pencegahan sangat rendah, Lombok Post edisi 27 Januari lalu mengulas lemahnya penelusuran yang dilakukan petugas terhadap kontak erat pasien positif. Berdasarkan standar WHO, 1 pasien positif minimal penelusuran dilakukan 30 kontak erat, nyatanya di NTB dari 1 pasien positif hanya dilakukan penelusuran terhadap 7 orang kontak erat. Jika memang serius mau melakukan pencegahan, mestinya penelusuran terhadap kontak erat ini lebih massif lagi.

Dalam ulasan Lombok Post pada edisi yang sama, dari 7.234 akumulasi pasien yang tercatat pada 21 januari hanya dilakukan penelusuran terhadap 49.672 orang kontak erat, jika mengikuti standar WHO harusnya yang ditelusuri sebanyak 217.020 orang, berarti yang belum ditelusuri sebanyak 167.348 orang

Sekali lagi, Gubernur seperti pengharapan yang diselimuti kabut tebal dan nampak kehilangan arah. Tidak terlihat visi dalam pembangunan daerah ini kedepan, yang ada hanya usaha untuk membangun popularitas.

Meminjam istilah Yudi Latif sangatlah relevan untuk mendefinisikan situasi saat ini, Ia menuliskan “Indonesia ibarat kapal besar yang limbung; terperangkap dalam pusaran gelombang hari ini; tanpa jangkar kuat ke masa lalu, tanpa arah jelas ke masa depan”.

Dalam kerangka yang lebih kecil, daerah ini sedang terperangkap dalam pusaran gelombang dan nahkodanya tanpa arah yang jelas.

 

Jumaidi

Mantan Ketua GMNI Cabang Mataram 2013-2015

 

Continue Reading

Opini

Selamat Datang Tahun Baru, Panjang Umur Orde (paling) Baru

Published

on

[Foto: Ahmad Sirulhaq]
tabulanews.id – “Agar negara kuat, rakyat harus lemah. Tapi, saya tidak mau mengatakan, agar rakyat kuat, negara harus lemah. Aku hanya menginginkan tawar-menawar yang seimbang” (Cak Nun).

Saya lupa kiranya kapan tepatnya Cak Nun menulis itu, dan dalam buku apa. Mungkin juga saya lupa, yang menulis itu juga bukan Cak Nun, saya tidak ingat betul. Yang saya ingat, saya membacanya di Perpustakaan Daerah ketika saya menjadi mahasiswa baru, tahun 1999, satu tahun setelah reformasi bergulir.  Dugaanku waktu itu, pernyataan itu pasti ditujukan untuk rezim otoriter Orde Baru, yang pada saat itu baru saja tenggelam ke dalam lubang kubur yang digali dari palu godam reformasi.

Agar negara kuat, rakyat harus lemah”? Barangkali, hikayat ini masih bisa diperbaiki: “agar negara kuat dan rakyat lemah, jangan ada oposisi”. Lebih dari dua puluh tahun sejak runtuhnya Orde Baru, saat ini, kredo ini tak pernah bisa menjadi lebih benar, kecuali dalam satu hal, tinggalkan satu partai saja untuk berteriak dengan putus asa: Partai Keadilan Sejahtera, biar tidak terlalu kentara. Toh ia partai kecil. Lagi pula, setelah ditinggal yatim piatu oleh Gerindra dan PAN, suaranya tidak akan bisa mengubah keadaan. Kehadirannya pun tidak akan bisa genap mencapai 20 persen presidential threshold untuk mengamankan satu kandidat saja di Pemilu Presiden 2024. Di samping itu, setelah para dedengkotnya eksodus dan membangun permukiman baru di bawah naungan Gelora, PKS bisa apa? Biarkan “tokoh kita” Mardani Ali Sera berkoar-koar suka-suka. Bila perlu, biarkan dia buat tagar baru mulai mulai sekarang, #2024GantiPresiden, tak akan ada yang mendengar. Bukankah jagoannya di DKI-dua juga dengan mudah dilumpuhkan oleh kawan lamanya sendiri?—Gerindra.

Lalu, bagaimana kabar “tokoh kita” yang lain, Amien Rais? Amien Rais sudah tua, di usianya yang semakin senja, partainya pun sudah “porak poranda”. Dalam kondisi tubuh yang sudah tak akan sanggup lagi memekikkan “people power”, ia justru—secara perlahan-lahan—dimakan oleh anak ideologisnya sendiri: Partai Amanat Nasional, sisa hasil keringatnya di zaman reformasi. Kali ini, di bawah kendali Zulkifli Hasan, PAN sepertinya ingin sejenak merasakan nikmatnya kue kekuasaan. Jika terlalu lama menahan lapar, apa salahnya? Bukankah, ia pun, dalam Pemilu, calonnya kalah terus-menerus? Barangkali, PAN juga sudah jemu diajak Amien Rais “berperang” di medan yang sama sekali tidak tepat: Perang Badar di antara Makkah dan Madinah, sementara musuhnya tidak jauh-jauh dari Monas. Musuhnya pun tidak sepadan. Bagaimana mungkin ia akan bisa menang terhadap musuh yang dijuluki Partai Setan?, sementara setan sendiri tidak pernah kelihatan? Dengan google map sekalipun, titik koordinat setan tidak terlalu mudah ditemukan.

Baca Juga: Greta Thunberg, Undang-Undang  Cilaka, dan Invasi atas Bumi Manusia

Namun, saat negara semakin kuat, PAN bukan satu-satunya partai yang memakan bapak kandungnya.  Nasib sial yang serupa juga terjadi di tempat lain. Tommy Soeharto, yang mencoba mencari nostalgia dengan berupaya membangkitkan “arwah” Sang Bapak Pembangunan lewat Partai Berkarya langsung tersingkir dari partai yang ia buat sendiri, pada saat partai itu masih baru berumur jagung.  Di luar itu, kita pun tahu, Partai Demokrat—secara berangsur-angsur—ditinggalkan oleh para pemain lamanya. SBY memang tidak dimakan oleh Demokrat, namun selama ini ia banyak menumpuk “anak-anak durhaka”, yang mudah pergi meninggalkan rumah satu-persatu, mulai dari Si Poltak Raja Minyak, Roy Suryo pengamat IT paling jeli,  TGB Zainul Majdi, dan banyak lagi. Mungkin, mereka melihat gelagat bahwa Demokrat tidak akan mampu jadi juru selamat sehingga mereka pun minggat. Dua anak biologis SBY juga susah payah didongkrak lewat sisa-sisa kharisma yang ada dari Sang Ayah. Mereka tak bisa bertengger di atas aras tabulasi data survei untuk masa empat tahun mendatang. Radar pemilu presiden 2024 tak mampu menjangkaunya. Rupanya, dalam demokrasi, tidak semua orang beruntung membangun dinasti; tidak semua yang berdarah biru bisa melenggang dengan mulus dalam pemilu.

Bagaimana dengan “tokoh kita” yang lain, Prabowo Subianto?  Bukan hanya suaranya yang lenyap, tapi juga orangnya. Kesatria padang pasir itu sudah paling awal meninggalkan arena pertempuran yang digariskan. Sebelum luka para pendukungnya sembuh, ia tiba-tiba bersemayam dalam tubuh kekuasaan, memanen buah untuk sesuatu yang tidak pernah ia perjuangkan—demikian menurut Irma Chaniago, ketika Sandi menyusul Sang Mentor satu tahunan kemudian. Sesungguhnya, nasib Prabowo masih bisa akan jauh lebih baik, andaikata anak angkat yang kemudian disebutnya diambil “from the gutter” tidak kadung tersandung benih benur.  Dalam tiga kali pemilu berdara-darah, satu menjadi calon wapres dan dua calon presiden, tak satu pun kemenangan dapat dipetik Gerindra. Ini tentu sangat melelahkan. Logistik pun tentu sudah semakin menipis. Walapuan nama Prabowo masih berkibar di lingkaran survei, bagaimana Anda bisa yakin akan mampu mengamankan kemenangan dengan mengandalkan tangan kosong? Itu konyol. Tanpa biaya, tidak ada partai yang bisa apa-apa. Gerindra pun tak setangguh PDIP dalam hal puasa berturut-turut tanpa “Hari Raya”. Prabowo pun bukan pula Alexander the Great, yang sanggup melampaui berbagai medan pertempuran sampai titik darah penghabisan.

Lain demokrasi, lain monarki. Ini demokrasi, Bung. Demokrasi butuh biaya, dan—asal Kau tahu—itu tidak murah. One man one vote; vox populi vox dei. Betul, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi,  jika suatu saat ada suara Tuhan tidak bisa ditekuk dengan bantuan hantu-hantu komunis Amien Rais dan hantu-hantu radikal Denny Siregar, maka logistik itu sangat dibutuhkan di waktu “fajar”, tentunya sebelum ayam mulai berkokok. Tak boleh terlalu cepat, tak boleh terlalu lambat. Sebab, begitu azan sudah mengetuk pintu subuh, Tuhan bisa saja curiga: suara-Nya diam-diam sedang ditukar dengan uang, beras, mie, dan tepung terigu. Kotak suara boleh saja dari kardus, tapi kredibilitas dan kesakralan demokrasi harus segera dibungkus; harus sebaik mungkin dijaga dan diamankan, bahkan dari pandangan Tuhan.  Selebihnya, jika Anda mau ganti suara-suara Tuhan itu di tengah jalan atau di tikungan menuju penghitungan, itu soal lain. Tuhan—mungkin—dalam hal ini tak terlalu keberatan.

Dalam demokrasi, logistik juga tidak hanya dibutuhkan untuk pasangan yang terlalu lemah, tapi juga untuk pasangan yang terlalu kuat. Ada kalanya musuh Anda terlalu lemah kemudian Anda bisa terancam melawan kotak kosong. Melawan kotak kosong tidak hanya melukai “adat demokrasi”, tapi juga merupakan semacam bentuk pertarungan yang berat.  Kenangan akan kekalahan Walikota Makassar 2018 melawan kotak kosong adalah bukti bahwa hal itu bukan omong kosong. Jadi, Anda harus menyiapkan logistik, dalam hal ini,  untuk menemukan lawan yang tidak sepadan.

Tapi, jika rakyat lemah dan negara kuat, rencana untuk menatap jauh pada pemilu presiden 2024 bisa semakin mantap. Makin banyak koalisi, rencana akan makin jadi; makin sedikit oposisi, makin mudah mengelola dinasti. Selain dapat meratakan jalan dalam pembahasan dan pengesahan undang-undang, ini adalah kesempatan untuk menaikkan biji pion-pion di posisi garis-lintang raja-musuh di atas papan catur, agar siap dijadikan benteng, kuda, atau luncur. Dengan demikian, apalagi yang perlu dirisaukan?—semua sudah diatur.  Kemenangan berikutnya sudah menunggu di ambang mata. Di luar sana, LSI Denny JA sudah siap menanti momen untuk memecahkan rekor barunya sendiri—lepas dari kenyataan bahwa upayanya untuk merebut jabatan komisaris keburu habis. Apalagi, bagi Denny JA, dinasti itu bukan dosa. Bagaimana jika yang terpilih nanti adalah anak, atau menantu, atau cucu, dari mereka-mereka yang hanya punya darah biru? Apa kata orang-orang? Tidak apa-apa, itu pilihan Tuhan. Vox populi vox dei. Walaupun banyak terdengar narasi Tuhan, demokrasi tidak pernah terlalu sakral dan tidak pula terlalu profan. Tapi, menolak pilihan Tuhan kedengarannya tidak terlalu sopan.

Tapi ingat, walaupun kekuatan sudah tersusun dengan rapi, dalam politik Anda tidak boleh berjudi dengan cara main api, apalagi masih ada FPI. Ia adalah salah satu yang tersisa dari remah-remah oposisi. Pemimpin besarnya pun sudah kembali, jangan-jangan ia nanti akan pimpin revolusi. Tapi, tragedi tiba-tiba terjadi. Bermula dari kerumunan itu, ribuan pengikutnya melumpuhkan bandara Soekarno-Hatta. Para pendukungnya mengabaikan protokol kesehatan, sementara keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka Rizieq harus diselidik. Kurang apa lagi ancaman korona di Indonesia, grafiknya konsisten mengawang di bawah menteri Terawan. Itu pun dengan bantuan Lord yang paling banyak pekerjaan. Tapi, Rizieq tiba-tiba datang memperburuk keadaan. Karena itu, ia harus segera diawasi. Kesalahanya bukan cuma satu: melanggar protokol covid dan menghasut, demikian bunyi pasal itu. Ia masih beruntung, tidak bermimpi bertemu nabi. Selanjutnya, kita pun tahu, di KM 50, apa yang terjadi, terjadilah. Dalam koridor tindakan tegas dan terukur, enam nyawa “orang radikal” pengawal Riziek langsung hilang karena melawan. Dalam demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi toleransi, kehilangan nyawa orang-orang “in-toleransi” mudah ditoleransi, tentu dalam maklumat keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.  Tak lama setelah itu, secara de jure, FPI pun mati ketika pemimpinnya masih berdiri di balik jeruji besi.

Ketika negara kuat, dan rakyat lemah, tidak ada oposisi yang terlalu susah untuk dihadapi, tidak pula FPI. Tapi, orang radikal sebenarnya tak harus dihabisi, jika kita mengingat pesan Trumbo, penulis-skenario Amerika berhaluan ultra-kiri masa Kennedy. Menurut Trumbo, “sebenarnya orang radikal dan orang kaya bisa membuat kombinasi sempurna: orang radikal bisa berjuang dengan kemurnian Tuhan, yang kaya menang dengan tipu daya setan.”  Dari kacamata Trumbo ini, beberapa jenis anomali-anomali dalam demokrasi terlihat lebih mudah dicerna dalam hati. Serta, kenyataan bahwa radikal tidak melulu berarti menjual lewat mimbar  melainkan juga membeli saat fajar, adalah benar. Persoalannya, jika hantu-hantu radikal sudah terasa hambar, dan hantu-hantu komunis sudah tidak lagi laris, dalam tiap pemilihan, rakyat sudah tidak lagi punya hiburan. Sebaliknya, segala jenis hiburan serta-merta berubah menjadi ketakutan, jika apa yang sudah bersemayam dalam kematiannya yang panjang, tiba-tiba bangkit dari kuburan.

 

Ahmad Sirulhaq

Dosen Bidang Linguistik, Universitas Mataram

Peneliti Lembaga Riset Kebudayaan dan Arus Komunikasi (LITERASI NTB)

Editor Tabulanews.id

Continue Reading

Opini

Catatan Akhir Tahun Pendidikan Indonesia Sebelum dan Ketika Pandemi: Aksi dan Obsesi

Published

on

[Foto: Ahmad Junaidi]
tabukanews.id – Baru-baru ini, tiga peneliti dari Bank Dunia mengeluarkan hasil kajian mereka tentang kondisi pendidikan Indonesia di masa pandemi. Dengan metode tertentu, mereka mengeluarkan kesimpulan bahwa siswa-siswi Indonesia hanya berhasil mendapatkan 33% ‘efektivitas’ belajar dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ),  bila dibandingkan dengan kegiatan tatap muka. Dengan klaim hilangnya kesempatan belajar sebanyak 67% ini, mereka lalu memproyeksikan bahwa siswa Indonesia akan kehilangan 22 poin di tes PISA, dan ketika dewasa dan bekerja, mereka akan mendapatkan gaji tahunan lebih rendah sampai dengan tujuh juta rupiah jika dibandingkan dengan yang seharusnya didapatkan jika belajar seperti biasa dengan mekanisme tatap muka. [1]

Saya kagum dengan kemampuan meneliti dan memprediksi kawan-kawan Bank Dunia ini. Simulasinya teruji. Namun pada saat yang sama, saya merasa ingin muntah. Sedih. Seolah-olah penurunan angka PISA dan pendapatan itu hanya akan dialami oleh Indonesia, dan seolah-olah ekonomi dunia akan tetap berjalan seperti biasa, melindas dan menyeleksi mereka yang tak mampu ikut laju pasar bebas.

Data tadi adalah data tahun 2020. Untuk merespon itu, kita harus tahu dulu kinerja kita di tahun-tahun sebelumnya agar perbandingan lebih adil dan berempati pada keadaan. Kita akan menengok ke tahun 2018, 2019, dan 2020. Setelah itu, kajian Bank Dunia itu kita bisa sikapi sebagai bekal menuju 2021.

Catatan Tiga Tahun Terakhir

Pada 2018, Pendidikan Dasar dan Menengah masih bercerai dengan Perguruan Tinggi. Pendidikan Indonesia di bawah Muhadjir Effendy dan Muhammad Natsir tak banyak menyita perhatian publik. Siapa yang peduli berita pendidikan di tengah dominasi berita Pilpres Cebong VS Kampret? Letupan berita pendidikan hanya diisi kisah klasik perjuangan anak SD di pedalaman yang berangkat sekolah menyeberangi sungai atau bergelantungan di jembatan, gaji guru honor yang tak manusiawi, ranking buruk PISA Indonesia, dan hal trivial seperti musisi-musisi beken Indonesia menyanyi lagu #SemuaGuruSemuaMurid di perayaan Hardiknas. Di kampus-kampus sesekali terdengar berita rektor sibuk seminar pencegahan radikalisme. Mulai merebak juga berita kekhawatiran masuknya perguruan tinggi asing dan impor dosen dari luar negeri.

Pada 2019 anggaran naik 11% dari tahun sebelumnya. [2] Boom! Kenaikan itu sendiri bisa dipakai mendobelkan dana perguruan tinggi tahun itu. Bahkan anggaran sekolah vokasi naik hampir tiga kali lipat [3] sesuai arah industrialisasi Indonesia. Cukup menggembirakan, walaupun tentu itu masih jauh panggang dari api. 2019 juga diwarnai dengan urusan PPDB dan zonasi yang membelah insan pendidikan Indonesia menjadi dua kubu, setuju dan tak setuju. Perdebatan berakhir dengan revisi kuota jalur prestasi, yang merupakan bukti bahwa demonstrasi ibu-ibu anti zonasi membuahkan hasil.

Akhir Oktober 2019, Perguruan tinggi kembali ke pangkuan Kemendikbud dengan seorang Nadiem Makarim sebagai kaptennya. Begitu banyak kritik dan suara sumbang. Tak hanya para begawan kampus penuh gelar yang merasa terpinggirkan. Mereka yang progresif pun penuh ragu. Nadiem melenggang saja bersama kawanan muda penuh semangat di kabinet baru Jokowi-Ma’ruf. Dengan meminjam istilah-istilah pendidikan dari kawan-kawannya sesama anak muda, Nadiem melambungkan dua program dengan tajuk Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

Tahun 2020, seperti seorang anak muda inovatif dari kota yang ingin membawa perubahan di sebuah sekolah di desa, Nadiem menarasikan optimisme. “Kejar ketertinggalan. Keluar dari pola pikir lama”. Tapi, belum sempat membuktikan apa-apa, datanglah gelombang pandemi. Buyar semua rencana. Pendidikan menjadi salah satu dimensi kehidupan terdampak Covid-19. Empat menteri memerintahkan penutupan sekolah. Rumah-rumah berubah menjadi sekolah darurat dengan orang tua sebagai tutor dadakan yang tak terlatih. Beban psikososial menyeruak. Berita anak naik pohon naik bukit mencari sinyal internet pun mengglobal masuk New York Times. [4] Sementara itu kampus milik asing pertama di Indonesia telah dibuka di Jakarta. [4a]

Fluktuasi Kinerja dalam Angka

Apakah di 2020 kita mengalami krisis besar di dunia pendidikan kita? Sekilas semua terlihat terjun bebas. Tapi, sebelum menyimpulkan itu, mari kita lihat dulu angka-angka berikut.

Pada 2018, dana pendidikan mencapai 444 Triliun yang kemudian naik drastis sebanyak 48 Triliun menjadi 492 Triliun pada 2019. Pada 2020, walau naik, kenaikannya tak cukup mengesankan, yaitu hanya 13 Triliun menjadi 505 Triliun. [5] [6] [7] Kenaikan ini berbanding terbalik dengan perbaikan fasilitas. Pada 2018 dan 2019, 50% ruang kelas dikategorikan rusak di semua jenjang pendidikan. Pada 2020, angka kelas rusak malah naik menjadi 70%. Fokus 2020 sepertinya memang bukan untuk memperbaiki ruang kelas. [5] [6] [7]

Kita bisa juga melihat kinerja Pendidikan Anak Usia Dini sebagai jenjang yang menjalankan peran penting dalam upaya mempersiapkan literasi anak Indonesia. Angka partisipasi kasar (APK) siswa di PAUD turun dari tahun 2018 yaitu 37,9% menjadi 36,9% pada 2019. Angka naik lagi pada 2020 yaitu 37,5%, namun tetap lebih rendah dari tahun 2018. [5] [6] [7]

Angka partisipasi di SD mencatatkan hasil gemilang. Pemerintah mengklaim angka partisipasi kasar (APK) pada 2018, 2019, dan 2020 di SD bahkan melebihi 100%. Artinya, ada warga di luar usia 7-12 tahun yang mengambil program setara SD. [5] [6] [7]. Di samping itu, Angka melek huruf warga usia 15 sd 59 tahun dilaporkan 98,07% pada 2018. Naik 0,24% pada 2019. Sayangnya, pada 2020, turun menjadi 96%. [5] [6] [7]

Angka penting lainnya adalah rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun. Pada 2018, angka tersebut berada pada 8,58 tahun. Pada 2019, naik menjadi 8,75 tahun. Ketika ramai muncul berita anak berhenti sekolah ketika PJJ, laporan 2020 malah mencatatkan sebaliknya. Ada kenaikan angka rata-rata lama sekolah menjadi 8,90 tahun. [5] [6] [7]

Penetrasi internet penting untuk dilihat. Akses internet oleh penduduk usia 5 sd 24 tahun naik konsisten dari 45% pada 2018, 53% pada 2019, dan 59% pada 2020. [5] [6] [7]. Hal ini berbanding terbalik dengan angka lulusan SMA sederajat yang melanjutkan kuliah. Nyatanya, setelah landai pada 2018 dan 2019 di angka 36,7%, angka malah turun menjadi 30,85% di 2020. [5] [6] [7]

Di kampus Indonesia yang begitu mendewakan angka publikasi, bersyukurlah bahwa sejak 2018, kita merajai Scopus Asia Tenggara setelah sebelumnya bercokol di peringkat 4 dan 5. Pada 2019, publikasi naik drastis [8], bahkan sampai ada klaim sampai dengan naik 400%! [9] Sayangnya belum ada data yang keluar untuk 2020.

Secara umum, ada yang naik dan turun pada 2019 jika 2018 adalah patokannya. Ada juga yang turun dan naik pada 2020 jika patokannya adalah 2019. Bertambahnya angka rata-rata lama sekolah pada 2020 adalah prestasi tersendiri dan penurunan angka partisipasi di perguruan tinggi harus disikapi di 2021. Bertambahnya angka ruang kelas rusak bisa disebabkan kriteria yang berubah atau memang karena ada perubahan fokus anggaran.

Lalu, bagaimana Kinerja Nadiem?

Dalam menilai kinerja menteri, hal pertama yang harus dilakukan adalah memilah mana hal yang menjadi tanggung jawab menteri, mana yang tergantung situasi dan arah kebijakan penguasa negara. Tidak ada menteri yang bisa mengambil keputusan sendiri dalam masa ini.

Memastikan kampus melakukan rekonstruksi kurikulum sesuai cita-cita Kampus Merdeka adalah tugas Nadiem. Namun, membuka sekolah di Januari 2021 bukanlah sesuatu yang Nadiem bisa putuskan sendiri. Memastikan program organisasi penggerak (POP) tidak didikte ormas feodal adalah tugas Nadiem, tapi menaikkan angka jumlah siswa yang melanjutkan ke bangku kuliah bukanlah sesuatu yang bisa dia kontrol semua variabelnya. Bagaimana dengan larangan demonstrasi untuk mahasiswa? Ini inisiatif Nadiem atau menteri yang lebih kuat dari Nadiem?

Menghapus Ujian Nasional dan menggantinya menjadi assessment nasional adalah prestasi terbesar Nadiem. Federasi Guru Seluruh Indonesia (FGSI) mengamini ini. Kebijakan Kurikulum Darurat juga dinilai cukup responsif. Selebihnya, prestasi Nadiem dianggap tak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Merdeka Belajar, Guru Penggerak, relaksasi dana BOS, pembelajaran jarak jauh, serta pelaksanaan Program Organisasi Penggerak dianggap kurang bahkan tidak memuaskan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai Kampus Merdeka sarat potensi komersialisasi, liberalisasi, dan komodifikasi pendidikan. Kelompok akademisi dan aktivis bahkan menuding Kampus Merdeka memiliki ikatan mesra tersembunyi dengan Omnibus Law. Belum lagi ketika ada edaran dilarang demo menentang Omnibus Law.

Tapi, selain kritik-kritik ini, saya kira kita harus bersepakat bahwa Nadiem banyak melakukan perbaikan. Penghapusan UN adalah cita-cita lama para guru besar Indonesia [10]. Nadiem bertahan dari gempuran pihak yang memaksakan pembukaan sekolah tapi juga perlahan mengorganisir persiapan untuk itu. Kampus Merdeka masih dalam tahap rekonstruksi kurikulum di perguruan tinggi. Sejauh ini, kampus-kampus menggeliat. Nadiem berhasil menata sistem informasi yang lebih baik di kementerian dengan semakin mudahnya akses data atau informasi. Banyak hal bagus yang sudah dilakukan. Tapi juga banyak pekerjaan rumah yang menunggu solusi.

Terlepas dari beragamnya penilaian terhadap Nadiem, menjadikan kinerja Nadiem sebagai ukuran atas kinerja pendidikan Indonesia sama dengan mereduksi makna sistem pendidikan nasional. Ada banyak kementerian dan lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab atas kerja-kerja peningkatan kualitas pendidikan. Tuntutan-tuntutan perubahan itu harus ditujukan pada banyak pihak. Dan tentu saja, juga tidak adil mengukur kinerja sistem pendidikan ini dengan hanya mengukur kinerja mereka di 2020, tahun penuh kejutan dan ketidakpastian. Dampak pandemi belum berakhir. Keputusan-keputusan baru akan muncul dengan Nadiem sebagai komunikatornya. Ada baiknya sekarang Nadiem berlomba dengan statistik negeri sendiri dan melihat progress relatif terhadap tantangan pandemi.

Menuju 2021

Kajian tiga peneliti Bank Dunia di atas memang patut dijadikan pertimbangan. Di satu sisi, kita tahu guru dan interaksi manusia tak akan bisa tergantikan setidaknya sampai satu dekade ke depan.  Namun, pertimbangan itu tidak boleh mengalahkan prinsip dasar hak anak dan hak siswa. Jika benar hanya 33% efektivitas dari Pembelajaran Jarak Jauh, bolehkah itu dijadikan alasan memperparah kondisi pandemi dan mengorbankan nyawa kelompok rentan? Kita tahu negara kita mengaburkan angka kematian Covid-19 sampai dengan 17% [11]. Laporan nasional berbeda dengan data daerah dengan selisih sekitar 400 Jiwa. Zona Hijau adalah Zona Merah yang menyamar. Rasio testing kita adalah salah satu yang paling buruk di dunia. Nadiem harus melihat ini. Dia harus memimpin dan menghadirkan pandangan yang jelas kepada Presiden sebagai komandan perang melawan Covid-19. Ada baiknya juga saat ini dia menunda obsesi terhadap angka PISA yang selalu disebut-sebutnya itu dan fokus pada memberikan kebebasan dan bimbingan bagi sekolah untuk melaksanakan PJJ dengan baik secara mandiri dan jika memungkinkan tatap muka, protokol kesehatan harus menjadi hukum dengan pelaksanaan yang jelas. Khawatir anak kita kehilangan 7 juta per tahun ketika dewasa? Lebih khawatirlah jika Indonesia kehilangan ratusan dokternya.

2021 harus menjadi persiapan kebangkitan pendidikan nasional. Program Guru Penggerak tak cukup hanya melatih 2000an guru per angkatan. Apa langkah nyata untuk perbaikan LPTK dan program-program turunannya? Apa kabar relaksasi BOS yang mengakibatkan pemerintah daerah merasa tak bertanggung jawab terhadap guru honorer bergaji tak manusiawi [12]? Apakah tahun depan kelas rusak kita akan naik menjadi 80%? Kemerdekaan berfikir masihkah dilindungi di kampus ataukah kita jatuh pada pemenjaraan intelektual baru [13]? Apa kabar dukungan untuk kontekstualisasi pendidikan di masyarakat adat [14]?

Anggaran pendidikan untuk 2021 telah disetujui sebanyak 550 T [15], naik 45 T dari sebelumnya. Pertanyaannya, berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan dengan uang segitu melalui pendidikan masa pandemi yang lebih melindungi? Pembukaan sekolah sudah diterbitkan peraturannya. Dan hanya kepatuhan terhadap aturan itu yang dapat mengukur literasi kita. Taat pada anjuran ilmu pengetahuan dan peraturan penting ini lah yang merupakan pengejawantahan nilai PISA yang sebenarnya.

Publikasi ilmiah Indonesia juga naik sebanyak 400%. Pertanyaannya, apakah angka ini berbanding lurus dengan peningkatan tingkat literasi dan kepercayaan pada ilmu pengetahuan dari kelas menengah terdidiknya? Apakah artikel-artikel yang terbit itu pernah dikomunikasikan dalam bahasa yang lebih bisa diterima?

Mari kita jawab bersama di 2021 dengan langkah-langkah kemanusiaan berlandaskan ilmu pengetahuan yang nyata, bukan sekedar obsesi terhadap angka.

 

Ahmad Junaidi

(Dosen Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mataram; Kandidat Doktor Bidang Pendidikan di Monash University, Australia; Pembina Yayasan Jage Kastare, Lombok Tengah)

Continue Reading

Trending