Connect with us

Hukum

Nuril Mohon Vonis Bebas di Sidang PK

Published

on

tabulanews.id – Terpidana kasus ITE konten asusila, Baiq Nuril Maknun masih yakin dirinya tidak bersalah. Proses hukumnya berlanjut ke sidang Peninjauan Kembali (PK) yang digelar perdana, Kamis (10/1/2019). Nuril yang dihukum bersalah majelis kasasi Mahkamah Agung RI memohon dibebaskan dari vonis itu.

“Saya yakin, saya selalu yakin kalau saya ini tidak bersalah,” ucap Nuril. Napak tilasnya di salah satu sudut ruangan Pengadilan Negeri Mataram membuat air matanya menitik.

Ruang tahanan pengadilan mengingatkannya pada rentang waktu di bulan Mei 2017. Dia sempat menghuni ruangan itu kala awal-awal menjalani persidangan tingkat pertama. Vonis hakim membebaskannya dari tuduhan jaksa penuntut umum.

Kini, dia kembali ke ruang persidangan tapi tanpa menghuni kurungan. Dengan majelis hakim Sugeng Djauhari, Hiras Sitanggang, dan Rosana Irawati. Serta pihak termohon, jaksa penuntut umum yang diwakili Agung Rizal.

Tim Penasihat hukum Nuril, Yan Mangandar membaca permohonan PK yang isinya memohon MA untuk mengabulkan PK dan memohon pembatalan putusan kasasi MA.

“Memohon hakim PK mengadili kembali dengan permohonan putusan menyatakan Nuril tidak terbukti bersalah, membebaskan Nuril dari dakwaan, serta memulihkan hak kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya,” tegas Yan.

Permohonan PK itu menanggapi putusan kasasi MA RI yang menghukum Nuril bersalah melanggar pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1 UU RI No 19/2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang ITE.

Majelis kasasi membatalkan putusan bebas PN Mataram, dan memutus sendiri dengan menjatuhkan pidana terhadap Nuril dengan penjara selama 6 bulan. Serta denda Rp500 juta subsidair tiga bulan.

Majelis Hakim Kasasi Dinilai Khilaf

Putusan kasasi MA, kata Yan, memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, seperti diterangkan dalam pasal 263 ayat 3 KUHAP.

“Hakim MA keliru dengan tidak menguraikan alternatif unsur perbuatan mana yang dianggap terbukti, sehingga Nuril dipersalahkan,” bebernya.

Anggota tim penasihat hukum Nuril lainnya, Made Santiadnyana menilai putusan kasasi MA tidak memperhatikan nilai pasal 27 ayat 1 UU ITE yang mencegah agar orang tidak melakukan perbuatan asusila.

Dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Mataram terungkap fakta bahwa yang melakukan perbuatan asusila adalah saksi H Muslim terhadap bawahannya, Nuril.

Kala itu, H Muslim menjabat Kepala SMAN 7 Mataram sementara Nuril sebagai honorer pada Bagian Tata Usaha.

“Yang mana saksi H Muslim menceritakan perbuatan asusila tentang hubungan badan dengan seorang perempuan bernama Landriati di Hotel Puri Sharon Senggigi, yang direkam Nuril,” terangnya.

Sementara Nuril menyimpan rekaman itu hampir satu tahun lamanya. Sampai ketika saksi Muhajidin mendatangi Nuril untuk meminta rekaman itu dengan alasan sebagai dasar melapor ke DPRD Kota Mataram.

Bukti Rekaman Tidak Sah

Hakim kasasi mempertimbangkan putusan dengan bukti rekaman dan transkrip yang tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan pasal 5 dan pasal 6 UU RI No 11/2008 tentang ITE.

Barang bukti rekaman tersebut diperoleh secara tidak sah, yakni Nuril merekam tidak atas perintah aparat penegak hukum. Melainkan inisiatif sendiri untuk mempertahankan harkat dan martabatnya.

“Keterangan saksi Muhajidin dan Indah Deporwati yang saling berkesuaian menerangkan bahwa isi rekaman telah berubah isinya, yang mana percakapan yang menyebut nama Nadriati telah hilang,” ucapnya.

Menurut Santi, alasan memberatkan yang dipakai hakim juga keliru. Yakni mengenai keluarga besar H Muslim menjadi malu dan karir sebagai sekolah terhenti.

“Hakim kasasi khilaf karena pada faktanya justru Nuril yang diberhentikan oleh H Muslim dari pekerjaan sebagai honorer. Sementara H Muslim sendiri malah promosi,” tegasnya.

Usai berhenti dari menjadi Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim promosi sebagai pengawas, tahun 2016 promosi lagi menjadi Kasi PAUD pada Disdikpora Kota Mataram, dan tahun 2017 promosi lagi menjadi Kabid Kepemudaan pada Dispora Kota Mataram.

Sidang kemudian ditutup dan dilanjutkan kembali pada Rabu (16/1) mendatang. Agendanya tanggapan dari pihak termohon.

Usai persidangan Agung mengaku baru menerima salinan berkas permohonan PK Nuril tiga hari sebelum sidang digelar. “Kami butuh waktu untuk menyusun tanggapan agar nanti bisa maksimal,” ucapnya.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Hukum

Dugaan Pungli Dana Covid Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang

Published

on

By

[Foto: Aksi masyarakat saat menuntut transparansi dan covid di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Lombok Tengah]
tabulanews.id – Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020 masyarakat di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang beramai-ramai mendatangi kantor Kepala Desa Montong Gamang. Masyarakat menuntut Kadus Dusun Gonjong untuk melepaskan jabatannya sebagai Kadus Dusun Gonjong. Tuntutan tersebut diduga berlandaskan adanya pungli yang dilakukan oleh Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang.

Zainal Arifin salah satu masyarakat yang ikut aksi dalam penuntutan tersebut mengatakan hak masyarakat diambil. Bantuan dana covid dari pemerintah tidak semuanya diterima oleh masyarakat, terdapat potongan yang diminta oleh Kadus dengan motif sedekah seikhlasnya, tetapi Zainal tetap menganggap hal tersebut adalah pungli.

“Ada banyak masyarakat yang mengeluh karena bantuan yang diterima selalui dimintai potongan oleh Kadus dengan beralasan sedekah seikhlasnya, solawat lah bahasanya itu, tapi tetap itu adalah pungli. Masyarakat harus sadar dan harus berani bersuara” ungkapnya.

Selain itu, Zainal juga menuntut supaya Kadus Dusun Gonjong untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai seorang Kadus karena dianggap tidak layak menduduki posisi tersebut. “segera mundur lah dari posisinya sebagai seorang Kadus, berikan orang yang lebih berkompeten untuk duduk di posisi itu, selesai perkara dan tak ada lagi aksi” pungkasnya.

Pada aksi itu juga, Mukti Ali sebagai koordinator aksi menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat desa, menurutnya tidak hanya pendistribusian dana covid saja yang bermasalah tetapi juga transparansi anggaran dana covid desa Montong Gamang yang dianggap bermasalah. “selain pendistribusian dana covid yang bermasalah, transparansi juga bermasalah. Kita kan tidak tau kisaran harga sabun berapa, kisaran harga masker berapa. Ya jadi selain pendistribusiannya yang bermasalah, transparansi anggaran juga bermasalah” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, kepala Desa Montong Gamang H.M. Amin Abdullah membantah adanya ketidaktransparansian dana covid yang bersumber dari dana desa. Menurutnya dana covid yang bersumber dari dana desa sudah sesuai prosedur karena sudah melalui musyawarah dusun untuk mendapatkan warga yang layak mendapatkan bantuan covid, proses penyaluran sudah digodok dari tingkat bawah.

“Kalau dana covid yang kita berikan dari dana desa itu saya rasa sudah sesuai prosedur, lalu kemudian musdus (musyawarah dusun) di tingkat dusun untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan, jadi saya rasa ini tidak bermasalah karena sudah digodok pada tingkat bawah” tutupnya.

 

Continue Reading

Hukum

Provokator Perusakan Gedung UIN Mataram Terdeteksi

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polisi mendalami para pelaku perusakan gedung Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Pelaku pelemparan kaca gedung disinyalir orang suruhan. Mereka sengaja dihasut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mataram AKP Joko Tamtomo pihaknya sudah mengidentifikasi pelakunya. “Sampai saat ini yang kita temukan pelaku pelemparannya ada dua orang,” kata Joko menjawab konfirmasi, Selasa (3/3/2020).

Pelaku pelemparan diduga digerakkan provokator. Pelaku pelemparan diidentifikasi dengan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Provokator dikenali dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Baca Juga: Aksi Perusakan Kampus UIN Mataram Dilaporkan ke APH

“Nanti kalau sudah kita tangkap 170-nya pasti dia ngomong 160-nya. Kalau sudah tertangkap nanti akan bicara semua,” jelas Joko.

Sebelumnya diberitakan, gedung baru UIN Mataram Kampus II dirusak sejumlah orang tak dikenal pada Minggu Dini hari sekira pukul 00.20 Wita. Terdapat 10 titik rusak yang didominasi kaca yang kerugiannya sampai Rp1 miliar. Perusakan itu ditengarai imbas dari perusahaan outsourcing security PT Rajawali yang memutus kontrak petugas keamanan UIN Mataram.

Continue Reading

Hukum

Polisi Rem Kasus Bakal Calon Kepala Daerah

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polda NTB menurunkan laju penyelidikan dugaan korupsi yang diduga melibatkan bakal calon kepala daerah. Diketahui, saat ini sedang diselidiki dua kasus yang diduga melibatkan anggaran rumah dinas Bupati dan Bupati Lombok Utara, dan anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018.

Kasus itu masih tahap penyelidikan. Penyidik Subdit III Tipikor masih mencari indikasi perbuatan melawan hukumnya. Begitu juga dengan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan.

Baca Juga: Pakai Mahar Politik, Parpol dan Calon Terancam Didiskualifikasi

Dirkrimsus Polda NTB Kombes Pol Gusti Putu Gede Ekawana menerangkan bahwa penanganan hanya direm saja. Belum dihentikan. “Kita ndak bisa masuk,” ungkapnya, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, Polri tidak ingin dialati lewat laporan-laporan tersebut. Apalagi penanganan kasus itu malah membuat suasana Pilkada 2020 nanti makin gaduh.

Namun Eka memastikan bahwa kasus itu akan dibuka lagi setelah Pilkada usai. Dua kasus yang ditangani itu kini tahapan penanganannya masih penyelidikan. Penyidik masih mencari minimal dua alat bukti yang cukup.

Untuk kasus sewa rumah dinas Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara, Polda NTB menyelidiki penggunaan anggarannya yang sebesar Rp2,4 miliar. Biaya item sewa rumah dinas per tahunnya Rp90 juta.

Item lainnya berupa anggaran pemeliharaan rutin rumah jabatan untuk bupati sebesar Rp437,7 juta, Belanja jasa kantor Rp408 juta. Belanja makan minum tamu termasuk harian pegawai yang sampai Rp1,43 miliar. Untuk wabup belanja makanan dan minuman mencapai Rp938 juta untuk satu tahun anggaran.

Kemudian, kasus anggaran KONI se-NTB tahun 2018. Di Polda NTB yang diusut yakni anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018 sebesar Rp8 miliar. Sumber anggaran dari hibah APBD Kota Mataram.

Continue Reading

Trending