Connect with us

Pendidikan

Ombusman: Sekolah di Mataram Masih Rawan Pungli

Published

on

[Foto: Sahabudin]
Tabulanews.id – Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi, pungli kerap membayangi pendidikan. Hampir semua sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SD-SMP) di Mataram masih rawan akan adanya pungutan bermodus baru.

Dikonfirmasi, Sabtu (16/11) kemarin, Asisten Pratama Bidang Penyelesaian Laporan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sahabudin, membenarkan hal tersebut.
Sahabudin menilai, pola modus baru di tataran pendidikan masih berkedok yang kiranya dapat merugikan masyarakat (orang tua siswa). Katanya, pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah pada data Ombudsman tahun 2018, Ombudsman RI menerima laporan tertinggi akan adanya pungli di lingkungan pendidikan.

Lanjut Sahabudin, selain pungli, juga, adanya maladministrasi yang dilakukan pihak sekolah dalam pungutan-pungutan yang dilakukan menggunakan asas kekuasaan.

Baca Juga: Pemkot Mataram Targetkan Investasi Rp1,4 triliun, Pendapatan Pajak Masih Melempem

“Kita tahu sendiri aturan tentang penyelenggaraan pendidikan. Sudah jelas mana ruang dari sekolah, mana ruang yang diselenggarakan oleh kepala sekolah sebagai penanggungjawab, dan mana ruang yang punya tanggungjawab oleh komite sekolah,” katanya kepada tabulanews.id, Sabtu kemarin. Pada pasal 12 huruf e UU. No 20 tahun 2001, kata Sahabudin, pada tingkat SD dan SMP, pihak sekolah tidak boleh mengambil pungutan baik dalam bentuk apa pun. Baik berupa pembelian buku LKS (lembar kerja siswa) dan pembayaran iuran lainnya.

“Padahal ada dana BOS (bantuan operasional sekolah) untuk anggaran pembelian buku, kalau memang ada LKS sebagai buku penghubung antara guru dan siswa, itu harus logis mengapa butuh LKS. Pembelian LKS ini kan tidak boleh dipaksa. Seharusnya sekolah mempersilakan siswa membeli di mana saja,” jelasnya.

Dari tahun 2018 kata Sahabudin, laporan pungli menurut data Ombudsman ialah laporan tertinggi pada bidang pendidikan. Padahal kata dia, Kemendikbud sudah menyatakan tidak boleh sekolah memungut pembayaran apa pun kepada siswa.

“Ini yang sering salah kamar, sekolah menarik pungutan, baik dalam bentuk sumbangan, bantuan dan dalam bentuk lainnya. Seharusnya yang melakukan itu adalah komite sekolah bukan pihak sekolah. Dan pada pembelian buku misalnya, sekolah dan guru tidak boleh menjual belikan buku ke siswa,” paparnya.

Ia pun meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk segera mengumpulkan semua kepala sekolah di Mataram kiranya dapat diclearkan masalah tersebut. “Harapan saya perlu kiranya mengumpulkan semua kepala sekolah. Apa sih maladministrasi itu. Kan maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan pendidikan masih rawan,” jelas Sahabudin.

Menanggapi rawannya pungli di lingkungan pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali, menegaskan, semua keluhan dari masyarakat akan ditanggapai. Fatwir akan memberikan satu sikap konkret menuju solusi-solusi terbaik atas permasalahan tersebut.

Katanya, di lingkungan pendidikan sendiri, memang ada beberapa hal masih terindikasi ada korupsi dan pungli. “Tapi kan belum tentu, karena masyarakat itu belum tahu proses-proses bagaimana dan seperti kejadiannya. Misalkan begini, ingin menyelenggarakan piknik pada akhir ujian, silakan dikoordinir oleh paguyuban kelas. Guru atau kepala sekolah di sana sifatnya terundang,” tegas Fatwir.

Namun kata dia, yang terjadi selama ini adalah adanya salah pengertian antara masyarakat (orang tua siswa) dan pihak sekolah. “Jadi modus-modus begini. Saya jelaskan kepada seluruh kepala sekolah harus butuh makanisme, kesepakatan dan kesepahaman antara kepala sekolah dengan kominte sekolah dan paguyuban orang tua siswa,” katanya.

“Jadi saya hanya menekankan kepada semua kepala sekolah, silakan pakai mekanisme kesepakatan dan kesepahaman antara kepala sekolah dengan orang tua. Selain itu (kepala sekolah, red) jangan sampai ikut-ikutan di sana. Apalagi sampai kepala sekolah jadi panitia,” tegasnya.

Terlebih guru jelas Fatwir, semua guru tidak boleh memungut apa pun dari siswa. “Apalagi ada guru yang ikut mengumpulkan uang lalu ikut membuat administrasi, itu yang tidak kita inginkan. Jadi, silakan kalau sudah itu ranah orang tua siswa berikan otonom mutlak kepada orang tua. Jangan lagi skolah itu ikut-ikutan,” katanya.

Untuk mencegah modus-modus pungutan tersebut, Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam pun angkat bicara, untuk pencegahan adanya pungli di lingkungan pendidikan, Saiful kerap mengadakan kegiatan yang bersifat represif dan preventif pada kasus pungli tersebut. Ia mengira, semua kepala sekolah dan dinas terkait sudah cukup paham dengan aturan-aturan yang berlaku.

“Dalam hal ini, Dinas Pendidikan tentunya sudah memiliki peraturan sehingga tidak boleh ada lagi pungutan-pungutan di sekolah. Karena kan sudah ada anggaran dari pemerintah,” tutupnya.(ris)­

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Pendidikan

Disdik Luluskan Semua Siswa di Mataram Karena Corona

Published

on

By

[Foto: Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H L Fatwir Uzali]
tabulanews.id – Selain memperpanjang masa belajar mandiri siswa akibat mewabahnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Mataram pada bulan Maret lalu. Pemerintah kota Mataram melalui Dinas Pendidikan Kota Mataram meluluskan semua peserta ujian nasional untuk siswa-siswi di Mataram. Baik untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SD-SMP)

Batalnya pekasanaan UNKB di Mataram akibat pandemi Covid-19, semua siswa-siswi di Mataram yang akan melaksanakan Ujian Nasional secara otomatis diluluskan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H L Fatwir Uzali mengatakan, semua siswa yang duduk di bangku kelas VI SD dan kelas III SMP di Mataram diluluskan akibat virus Covid-19. Kebijakan itu diambil, untuk memudahkan siswa dan orang tua siswa di Mataram.

Fatwir menyebut, selama proses belajar dari rumah, semua siswa memang telah memenuhi kriteria kelulusan. Juga, akibat pembatalan pelaksanaan UNBK untuk SMP dan UN untuk SD karena Covid-19, semua siswa wajib mengikuti ujian sekolah di rumah masing-masing. “Ada beberapa orang tua siswa di Mataram juga mempertanyakan itu,” pungkasnya, Senin (13/4).

Baca Juga: Rektor Unram Minta Dosen Tak Berikan Tugas Berlebihan Ke Mahasiswa

Kondisi tersebut jelas Fatwir, dengan tahapan belajar siswa di rumah masing-masing, tidak ada siswa SD maupun SMP di Mataram yang tidak lulus UN. “Semua kita luluskan secara otomatis. Asal namanya terdaftar dalam peserta UN,” katanya.

Dari data yang dihimpun tabulanews.id, jumlah peserta ujian nasional TA (tahun ajaran) 2019/2020 sebanyak 7.790 siswa yang berasal dari semua SMP negeri/swasta dan MTs negeri/swata dinyatakan lulus. “Untuk siswa SD datanya belum kita rekap. Yang jelas semua kita luluskan secara otomatis,” tuturnya.

Selain itu, akibat wabah Covid-19 ini, beberapa orang tua siswa di Mataram sebut Fatwir mulai mempertanyakan waktu belajar secara tatap muka di sekolah. Namun jelas Fatwir, sesuai dengan kebijakan pusat, masa belajar dari rumah untuk semua siswa yang tak mengikuti UN telah diperpanjang hingga 13 Mei mendatang

Continue Reading

Pendidikan

Rektor Unram Minta Dosen Tak Berikan Tugas Berlebihan ke Mahasiswa

Published

on

By

[Foto: Prof. Dr. Lalu Husni, SH. M.Hum] sumber: unram.ac.id
tabulanews.id – Wabar SARS-CoV-2 atau sering disebut Covid-19 bukan hanya menyebabkan banyak penduduk Nusantara meninggal. Namun membuat sistem sosial, ekonomi dan pendidikan banyak berubah akibat Covid-19.

Sejak ditetapkannya, melalui surat edaran Kemendikbud beberapa waktu lalu. Semua Universitas di Indonesia diminta untuk tidak mengadakan kelas tatap muka antara mahasiswa dan dosen. Hal itu dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di kalangan kampus.

Untuk mengganti perkuliahan seperti biasanya. Kemendikbud meminta, semua jajaran civitas akademika se Indonesia untuk menerapkan perkuliahan secara online.

Dalam video pendek, Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Lalu Husni, SH. M.Hum meminta kepada semua dosen pengampu mata kuliah, tidak memberatkan mahasiswa di Unram. Pasalnya dari beberapa pengakuan mahasiswa Unram, perkuliahan online disinyalir memberatkan mahasiswa.

“Banyak tugas yang harus dikerjakan. Apalagi jika ambil 22 SKS. Masing-masing Mata Kuliah memiliki 2 tugas secara bersamaan,” ucap Sindy, salah satu Mahasiswi Prodi Pendidikan Sosiologi FKIP, Unram, Senin (13/4).

Baca Juga: Screening Pengendara di Pintu Masuk Mataram Tak Efektif

Sindy menyebutkan, perkuliahan online memang memangkas jarak antar rumah menuju kampus. Namun, kata mahasiswi asal Gerung ini, perkuliahan online tak begitu efektif. Karena, saat presentasi di aplikasi zoom atau Whatsapp grup. Banyak di kalangan teman kelasnya tak menaggapi secara serius.

“Jadi ada main-main. Ada yang tanya inilah itulah. Padahal itu di luar materi kuliah,” katanya.

Bukan hanya memberatkan Ucap Sindy, perkuliahan online juga menghilangkan sistem penilaian dari keaktifan mahasiswa saat bertanya, menyanggah dan menanggapi audiens pada perkuliahan tatap muka.

“Tatap muka itu kan ada penilaiannya. Jadi bagaimana dosen akan menilai jika hanya isi nama di whatsapp grup sudah dianggap hadir?. Ini kan seperti fiktif,” tanya Sindy.

Selain banyak tugas yang harus dikerjakan, Sindy juga kerap kewalahan mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Karena, dari beberapa mata kuliah yang diambil Sindy, rata-rata tugas yang diberikan lebih dari tiga tugas.

“Itu berat. Benar memang ini kuliah online. Saking banyak tugasnya, kita tidak pernah offline kerjain (tugasnya, red),” keluhnya.

Dalam video yang berdurasi sekitar 27 detik itu, Rektor Unram pun angkat bicara. Agar, semua dosen tak memberikan tugas berlebihan kepada semua mahasiswa Unram.

“Demi kebaikan bersama agar semua dosen memudahkan mahasiswa di Unram dalam menghadapi wabah Covid-19,” jelasnya.

Husni pun berharap, agar semua dosen pengampu mata kuliah tidak memberikan nilai akhir (yang buruk) kepada mahasiswa Unram agar tak merasa dirugikan di tengah wabah Covid-19. “Kita semua berdoa agar wabah ini cepat berlalu,” pungkasnya

Continue Reading

Pendidikan

Usia 42 Tahun, Kurniawan Jadi Professor Termuda di Unram

Published

on

By

[Foto: Kurniawan]
tabulanews.id – Akademisi Fakultas Hukum, Universitas Mataram (Unram), Kurniawan resmi menyandang status guru besar (professor) di bidang disiplin ilmu hukum, setelah Surat Keputusan (SK) pengangkatannya diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

Keputusan Surat Keputusan (SK) dengan nomor 152795/MPK/KP/2019, tentang kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, ditandatangani Mendikbud RI, Nadiem Anwar Makarim per tanggal 29 Desember 2019 lalu.

Dalam SK itu Kurniawan dinyatakan telah memenuhi syarat berdasarkan penetapan angka kredit kum sebesar 859 dari Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk diberikan kenaikan jabatan sebagai Guru Besar.

Baca Juga: Mas Menteri Nadiem Mengapa Harus Mengubah Kurikulum? (bagian 1)

SK pengangkatan Kurniawan sebagai perofessor Hukum itu telah diterimanya, Minggu (23/2). “Alhamdulillah, SK-nya baru kami terima hari ini,” ujarnya kepada Wartawan.

Dengan telah ditetapkannya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum, praktis Kurniawan pecahkan rekor baru sebagai Guru Besar termuda dukungan Universitas Mataram. Karena ia menyandang gelar guru besar itu dalam usianya yang relatif sangat muda. Pada bulan Februari 2020 ini, Kurniawan berusia 42 tahun 9 bulan.

Selain pencapaian puncak tertinggi yang diraih dalam karir fungsional sebagi akademisi itu. Kurniawan yang kelahiran Ranggagata, Lombok Tengah, tahun1977 silam itu. Ternyata juga tercatat memiliki karir pada jabatan struktural di lingkungan Universitas Mataram yang cukup baik.

Ia tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum selama dua periode. Sedangkan saat ini ia masih menjabat sebagai Wakil Rektor II Universitas Mataram, setelah berhasil lolos dalam seleksi terbuka. Semua jabatan struktural itupun dicapainya dalam usia masih sangat muda.

Akan tetapi raihan paripurna dalam kasus fungsional akademiknya itu, tak lantas membuat Kurniawan tinggi hati. Ia tetap menjadi pribadi yang santun dan rendah hati. Menurutnya apa yang telah dicapainya itu akan ia persembahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Continue Reading

Trending