Connect with us

Opini

Pagebluk yang Terkutuk itu Menghukum Semua, Tapi Hanya Sedikit Pengampunan Didapat bagi yang Terlambat dan Meninggalkan Sains

Published

on

[Foto: Ahmad Sirulhaq]
tabulanews.id – Sebuah surat datang dari National Health Service (NHS) di Britania Raya, ditulis oleh salah seorang perawat. Di sana ia bercerita tentang nasib sialnya: “sungguh memalukan bahwa ini terjadi, dan entah bagaimana negara ini berpikir, tidak apa-apa untuk membiarkan beberapa anggota staf sakit, berventilasi, atau mati. Saya merasa seperti prajurit yang pergi berperang tanpa senjata, ini adalah misi bunuh diri. Saya muak disebut sabagai pahlawan. Seandainya saya punya pilihan, saya tidak akan pergi bekerja”. Demikian, sebagaimana ditulis Richard Horton dalam the Guardian, 9 Apri lalu.

Tenaga medis yang malang itu, tentu saja tidak hanya hendak menyumpahi keputusasaannya sendiri. Lebih dari pada itu, itu adalah bentuk ratapan ironi, setelah melihat kawan-kawannya pergi satu persatu.  Ia pun sebetulnya hendak menampar sikap para pejabat dan pemimpin mereka yang selama ini telah terlalu ceroboh dan menganggap enteng semua masalah, bahkan untuk pandemi seganas Corona (menunggu herd immunity?—sumpah!, ini sadis, apalagi untuk ukuran negara penjunjung tinggi supremasi hak asasi manusia). Kita tahu dalam catatan Wordlmeter, Britania Raya (bagian dari UK) kini mencatatkan diri pada posisi sebagai salah satu negara yang menyalip China dalam hal jumlah kasus posotif Corona, yang mencapai lebih 84.279, dengan jumlah kematian mencapai 10.612 kasus, per 13 April 2020. UK mencatatkan kasus pertamanya pada 3 Februari setelah seorang warga negaranya tertular pertama kali di kapal pesiar Diamond Princess, di Jepang. Sementara, pemerintah setempat mulai mengimbau “diam di rumah 14 hari” pada 13 Maret 2020.

Di Amerika, dari atas gedung-gedung bertingkat dan di pinggir-pinggir jalan, para petugas medis diberikan tepuk tangan yang meriah, baik ketika mereka pergi, maupun ketika mereka pulang, dari tempat mereka melayani pasiennya yang berdatangan secara silih berganti, setiap hari. Semua tepuk tangan itu diberikan sebagai bentuk penghargaan yang takzim atas sikap kepahlawanan mereka, sebagai pejuang di frontline (garis depan) dalam memerangi Corona. Tapi, lain di jalan, lain di media elektronik. Orang-orang mengelu-elukan mereka sebagai pahlawan, sementara orang-orang ndak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Lepas dari semua tepuk tangan meriah itu, batin para petugas medis itu sebenarnya sangat terluka —orang lupa, mereka yang disebut-sebut sebagai pahlawan itu juga manusia.

Dalam sebuah thread email yang tersebar di media, keputusasaan terlihat sangat kasat mata di kalangan ahli medis Amerika. Ada email berantai yang diberi thread ‘Red Dawn’ (diambil dari judul film genre perang), tempat para orang-orang penting Amerika itu menumpahkan segala macam kecamuk dan sumpah serapahnya, tentang sikap pemerintah Trump yang sangat terlambat dan tidak mau mengambil keputusan yang tegas. Pertengahan Maret, sekolah-sekolah masih dibuka, padahal ramai diperbincangkan sejak kasus pertama di Amerika ditularkan dari penumpang kapal pesiar Diamond Princess, di Jepang, 3 Februari. Persis seperti kasus di UK. Terdapat banyak orang-orang penting Amerika yang ada dan terlibat dalam percakapan di email tersebut, ada Carter E. Mecher, penasihat medis senior di Departemen Urusan Veteran, ada pula James Lawler, seorang dokter penyakit menular di Universitas Nebraska yang pernah bertugas di Gedung Putih di bawah Presiden George W. Bush dan sebagai penasihat Presiden Barack Obama. Ketika the New York Times merilis beberapa isi percakapan tersebut pada 11 April,  berbagai macam kutukan pun tumpah ruah yang datang dari warga Amerika yang sakit hati dengan itu, semua kutukan itu dialamatkan pada orang yang sama, ya, Trump.

Pagebluk yang terkutuk itu menghukum semua, tapi hanya sedikit pengampunan yang bisa didapat bagi mereka yang terlambat dan meninggalkan petunjuk sains. Pagebluk menghantam semua negara, semua suku, semua lapisan masyarakat, dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling parah —tapi bukan disebarkan dari orang yang miskin ke orang yang kaya. Apologinya: “ndak ada negara yang bisa melawan Corona”, jawabanya: betul; Tapi, ada enigmanya: “mengapa banyak negara-negara maju yang justru paling menderita?; Mengapa ada negara yang tak parah, ada negara yang cukup berdarah?” Kalau kita kerucutkan, sebetulnya, mereka yang paling sengsara dari hantaman  pagebluk yang terkutuk ini telah melakukan dua dosa besar yang serupa: tidak bertindak cepat dan tepat (alias ceroboh), serta mengabaikan sains. Residu politik hanya menambahkan minyak dan api.

Ada negara yang cepat, ada negara yang lambat. “Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat” —Anda tentu masih ingat dari negara mana moto hidup yang mewah itu pertama kali diucapkan dengan cukup fasih. Satu langkah lebih maju atau sebaliknya bisa mengubah apa yang bisa dicatat sejarah.

Jauh-jauh hari, ketika rumor adanya wabah penyakit baru-baru merebak di Wuhan, Taiwan mengirim beberapa dokternya untuk melakukan investigasi ke sana, untuk melihat tanda-tanda penyakit yang dialami oleh penduduk Wuhan, sebelum penyakit itu segera berubah menjadi epidemi dan kemudian pandemi. Awal Januari, mereka sudah melakukan pengecekan pada penumpang pesawat yang datang dari Wuhan, untuk mengetahui adanya tanda-tanda panas atau sesak nafas (waktu itu belum dikenal istilah Corona atau Covid-19), pada tiap-tiap penumpang yang datang. Tak lama setelahnya, mereka bukan hanya menyetop semua penerbangan dari Wuhan, tapi juga dari tiga area yang dianggap berbahaya. Siapa pun penumpang yang datang dari tiga area berbahaya itu, mereka harus menerima untuk dikarantina 14 hari. Pemerintah Taiwan memberi supply makanan dan check up kesehatan.

Semua dilakukan dengan terukur dan sistematis. Berbasis data, berbasis sains. Mereka juga langsung mengintegrasikan sistem asuransi kesehatannya dengan tiap-tiap warga negara yang memiliki asuransi. Yang penting lagi, awal Januari, Taiwan sudah menghitung stok atau persediaan Alat Perlindungan Diri (APD) yang ada. Kalkulasinya jelas, ada 44 juta masker, dengan jumlah penduduk sekitar 23 juta orang, maka masing-masing bisa mendapatkan kurang dari dua masker per orang. Dengan perhitungan yang limit itu, ultimatum langsung keluar: “jangan ada yang ekspor masker”.  Sebaliknya, pemerintah Taiwan meminta untuk memproduksi masker besar-besaran, sehingga perhari mereka bisa memproduksi antara 11-12 juta masker, sisanya mereka sumbangkan ke Amerika dan Eropa.  Itu baru dari masker, kita tidak usah bicarakan yang lain. Semua itu dituturkan oleh dr. Jason Wang (direktur Pusat Pusat Kebijakan, Hasil, dan Pencegahan, associate professor bidang pediatri dan kedokteran, di Stanford University) pada Democracy Now (3/4), sebuah platform jurnalistik di Amerika, yang dipandu oleh  wartawan senior yang sangat pupuler, Amy Goodman. Apa yang terjadi kemudian? Mereka yang melangkah duluan, akan memetik buah dengan cepat. Sejauh ini, jumlah orang yang terjangkit positif Corona di Taiwan per 13 April hanya 393 kasus, dengan jumlah kematian 6 orang. Yang cepat mengalahkan yang lambat, di Taiwan, tidak diucapkan. Palajaran yang hampir serupa bisa kita petik dari Singapura dan beberapa negara tetangga kita yang lain. Tak usahlah kita menghitung “langkah puitis” yang dilakukan Presiden Ghana.

Ah, Taiwan, Singapura, Ghana, itu negara kecil, keciiiil. Ndak bisa disebut berhasil. Baik. Kita ke India sekarang, Bung. Kita lewati dulu negara-negara yang relatif besar yang lumayan “berhasil” seperti Australia (yang bisa menekan angka kematian sampai 61 orang saja (Worldmeter, 13/4), dan lain-lainya itu. India memang terlambat, tapi untuk ukuran negara dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,3 miliar, tindakan yang tidak populis itu tergolong perjudian yang sangat berani, suatu tindakan yang bisa memicu para pemilik kapal pesiar pribadi bisa segera menyingkir ke tepi pulau yang tak berpenghuni, seperti yang dilakukan konglomerat David Gaffen. Jangan salah, bukankah Raja Thailand juga sangat ketakutan dengan me-lockdown diri dengan ditemani dua puluh “bidadari” pribadinya di Grand Hotel Sonnenbichl, Jerman?  Pernah dengar filsafah hidup para mafia dalam the Irishman?: kalau orang itu menyebut dirinya tidak takut, berarti dia takut; kalau menyebut dirinya tidak takut, berarti ia sangat ketakutan; kalau menyebut dirinya sangat ketakutan, berarti ia sudah sangat putus asa. Saya tahu Anda juga tengah putus asa saat ini, perbedaannya hanya Anda tidak punya bidadari yang cukup.

Ya, India lockdown mulai selasa 23 Maret 2020, kira-kira dua minggu sebelum Yasona mengeluarkan 35.000 orang yang sedang ter-“lockdown” di dalam Lapas untuk menghirup udara pembebasan.  Hasilnya pun sepadan, setidaknya daripada membiarkan warga negaranya menghadapi resiko terjangkit sampai sekitar 10 juta orang. Menurut catatan Dr. Laxminarayan, Center for Disease Dynamics, Economics & Policy, Princeton University, India hanya punya 20 ribu ventilator yang tersedia untuk merawat 10 juta orang, jika tidak ada tindakan cepat yang diambil. Jadi,  lockdown menjadi pilihan yang agak rasional. WHO dan Oxford memuji-muji langah epik Modi. Untungnya, tidak ada “Menteri Segala Urusan” lain hidup di sana, dengan tindakan senekat itu, hidup Narendra Modi bisa saja “lockdown” sebelum lockdown itu sendiri hidup. Memang, ada yang meninggal dalam perjalan pulang, dalam eksodus besar-besaran di hari-hari pertama yang mencekam itu. Tapi, sampai sejauh ini, jumlah yang meninggal di India 396, kurang sedikit dibanding dengan jumlah yang meninggal di Indonesia, yang mencapai 469 (Worldmeter 15/4). Kalau dibandingkan dengan jumlah yang meninggal dalam pemilu 2019 yang melelahkan, yang mencapai 600 orang, Belanda masih jauh.

Lockdown di India, di awal-awal memang terlihat sangat mengerikan, yang bisa membuat nyali orang sekelas Luhut pun bisa kecut: antara lockdown atau karantina wilayah; antara PSBB atau PSBB plus “Darurat Sipil”. Ya udah PSBB dengan enbe ralat sedikit: gojek masih boleh bertebaran bawa penumpang; yang rindu kampung halaman masih boleh kok menemui handai tolan. Sekadar untuk berjaga-jaga, masih ada “telegram” —yang membuat SBY keberatan bukan kepalang. Siapa tahu, di tengah jalan, ada orang-orang “berjenis kelamin” khilafah, kolektor video porno dan kelompok anarko, tiba-tiba anarkhi, siapa tahu.

Kita kembali ke Amerika, dalam fiksi Hollywood, Amerika boleh digdaya dalam menghadapi segala bentuk agresi alien, namun dalam kenyataan, tidaklah demikian adanya. Tom Cruise pun tidak pernah membayangkan punya misi se-impossible ini.  Hari ini, kita tahu, Amerika justru paling banyak menuai kesengsaraan. Hal itu terjadi hanya lantaran kesalahan sepele seseorang yang berjuluk “Si Mulut Besar” bernama Trump —yang selalu mengentengkan masalah dan antisains. Tapi, kita tahu Trump hanya sebiji catur dari sebauh organisasi (baca: Partai Republik) paling berbahaya di dunia, sepanjang sejarah umat manusia, sebagaimana sering diperingatkan Chomsky. Dari mulut mereka, kita pun sering mendengar omong kosong, ”hanya Tuhan yang mampu mengubah dunia, manusia tak punya campur tangan dalam hal perubahan iklim yang ekstrem atau kerusakan lingkungan; alam akan selalu bisa menemukan kembali keseimbangannya”. Dan, benar saja, saat ini alam sedang bekerja mencari keseimbangannya, tapi dengan cara menggerus populasi Amerika, dan diam-diam tengah mengantar ekonominya pada tubir jurang tak terperi.

“Saya pernah memperingatkan mengenai ancaman Trump terhadap sains, tapi saya tidak pernah membayangkan kengerian yang terbentang di depan mata,” kata Areil Dorfman, Profesor emeritus bidang sastra Duke University. Lebih dari sekadar cukup peringatan yang diberikan untuk melakukan persiapan yang mendesak, tapi kita tidak pernah ambil pusing, lanjut pemenang penghargaan sastra Laurence Oliver itu. Bahkan, baginya, Trump, lebih dari sekadar pemimpin fasis, ia adalah penunggang kuda hari kiamat dan juga penyakit sampar. “Apamu yang hilang?,” celoteh Trump, suatu ketika, “Harapan kami,” timpal rakyatnya, sebagaimana ditirukan Areil Dorfman. Maaf, saya kurang tahu, apakah Trump menyuruh rakyatnya berjemur, biar corona-corona sialan itu pada kabur, dan mati kepanasan di bawah cuaca terik matahari yang alami.

Dalam keputusasaannya yang mendera akhir-akhir ini, Trump pun memutar video yang berisi pujian atas dirinya. Ia melakukan hal itu  karena Trump berdalil: “kita mendapat berita palsu”. Apa mau dikata, nasi sudah jadi bubur. Padahal, sebelum saat-saat yang paling kelam itu datang, di akhir Januari, Trump dan juga Badan Kemanan Nasioanal sudah diperingatkan oleh Peter Navarro, seorang penasihat Trump,  dalam sebuah memo tertanggal 29 Januari, sebagaimana diberitakan beberapa media di Amerika, 6 April lalu. Memo itu  berisi peringatan tingkat tinggi terkait keterbatasan APD dan vaksin yang memungkinkan Amerika tidak akan berdaya berhadapan dengan Corona dan bisa mengancam keselamatan nyawa setengah juta warga Amerika. “Kurangnya APD ini meningkatkan risiko virus Corona berevolusi menjadi pandemi yang massif, yang membahayakan kehidupan jutaan orang Amerika”, kata Navaro dalam memo itu.

“Sudahlah, mari kedepankan kemanusiaan,” kata orang bijak. Tentu.  Tapi, sebelum itu, catat dulu baik-baik dan sangat teliti agar kelak sejarah bisa menulis dirinya dengan benar: kemanusiaan jenis apa yang dikedepankan Trump selagi ia masih punya kesempatan emas untuk menyelamatkan jutaan orang yang terdampak dari bahaya maut yang sudah jelas-jelas mengintai di depan mata? “Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.” Trump tidak secepat moto itu. Solidaritas kemanusiaan adalah satu hal, dan itu pasti; Sementara, keangkuhan pemimpin adalah hal yang lain, di Amerika, itu lebih pasti lagi.

Namun, bagaimana negara seperti Amerika bisa menjadi episentrum pandemi global pageblukpagebluk laknat itu? Lagi-lagi, jawabannya terletak pada keteledoran dan penolakan atas sains. Penolakan Amerika atas sains punya sejarahnya sendiri. Menurut pandangan Chomsky, analis kebijakan politik paling “Rocky”, Amerika merupakan satu-satunya negara besar yang bahkan tidak mampu menyediakan data kesehatan kepada WHO, sebagaimana disampaikan dalam wawancaranya di Democracy Now (10/4). Hal itu diperparah oleh kelompok  yang disebutnya sebagai “gangster” (koorporasi) di Amerika, yang secara sistematis melakukan intervensi kepada sistem kesehatan di sana. Tapi Trump tetaplah Trump, lebih berbahaya dari virus Corona itu sendiri, kata Chomsky, pernyataan itu tidak terinspirasi dari Faisal Basri.

Pernyataan Chomsky bukan tanpa alasan, hanya tiga bulan sebelum kasus pertama Corona dilaporkan di Wuhan, Trump mengeluarkan kebijakan pembatalan proyek kesehatan yang sudah berlangsung lama di Negara Dunia Ketiga, termasuk China, sejak 2009 (the Guardian 3/4). Proyek tersebut jelas-jelas terkait dengan upaya untuk mendeteksi keberadaan jenis virus baru, yang mengarah pada upaya antisipasi datangnya pandemi, mengingat pandemi-pandemi yang telah ada sebelumnya. Dari proyek itu, belakangan diketahui, ditemukan virus yang dianggap identik dengan virus yang kemudian dijuliki Covid-19. Kita tahu telah banyak mikroba-mikroba  sejenis yang sudah bermunculan selama ini. Hendra, (1994), Nipah (1998), Sars (2003), Mers (2012), Ebola (2014), dan sejenisnya, adalah sederet bentuk-bentuk pagebluk berbahaya yang telah dan selalu mengintai manusia modern ini setiap saat. Amerika melewatkan waktu terindahnya untuk mengantisipasi badai Covid itu dengan adanya pembatalan proyek tadi —satu tanda tangan Trump yang amat sembrono itu, tujuh bulan kemudian, menjerumuskan kurang lebih 25 ribu rakyatnya ke liang kubur yang mencekam, satu demi satu. Angka 25 ribu itu bukan statistik, tapi human, manusia, yang bernafas seperti kita; Angka di luar 6,6 juta manusia yang terjerembab ke lubang gelap tak terkira sebab kehilangan pekerjaan.

Jangan terlalu sedihlah, Hib. Cerita pedih dan orang-orang malang yang saya ceritakan ini ada di negara-negara maju nun jauh di Amerika, dan itu  tentang Trump. Pagebluk yang terkutuk, suatu saat, pasti akan remuk. Betul kan, Hib? Jadi, sudahlah. Di sini, tidaklah sebegitu –insya Allah tapi. Apakah Kau tahu, bagaimana cara terbaik memaafkan manusia ceroboh macam Trump, yang senantiasa terus-menerus berjudi dengan maut, agar nyawa yang sudah ia tukar dengan kesombongannya itu, bisa dengan mudah diikhlaskan dan dilupakan begitu saja oleh orang polos macam kita yang sangat pemaaf dan murah hati ini? Mungkin dengan cara: Trump beserta staf-staf khususnya harus segera turun ke jalan membagikan logistik, mengurangi tagihan listrik dan memberi keringanan kredit, untuk yang sudah positif di waktu pandemik.

 

Penulis:

Dosen Analisis Wacana di Universitas Mataram

Peneliti di Lembaga Riset Kebudayaan dan Arus Komunikasi (LITERASI) NTB.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Opini

Gubernur dan Pengharapan yang Suram

Published

on

By

[Facebook: Bang Zul Zulkieflimansyah]
tabulanews.id – Serupa bintang iklan, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) memang terlihat sangat artistik, selalu ada momen sebagai bahan untuk disampaikan ke publik, apalagi tempat-tempat yang berbau wisata dan memiliki nilai popularitas tinggi.

Sebagai  seorang Gubernur yang mengidentikkan dirinya sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat, akun media sosialnya tak jarang memposting kunjungan Gubernur ke Desa-desa, bercengkrama dengan warga desa, dan memperlihatkan Gubernur sampai di pelosok-pelosok. Pada situasi normal, hal itu sah-sah saja, namun kunjungan beberapa hari terakhir ini justru mendapatkan tanggapan dari publik, bahkan menjadi perbincangan di media nasional.

Salah satunya adalah kunjungan Gubernur di Desa Bayan pada 31 Januari lalu, menjadi perhatian publik, karena Gubernur sendiri seakan-akan melanggar protokol kesehatan. Kita tahu bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja, ada bencana non-alam yang sedang mengancam, di tengah situasi itu justru Gubernur mempertontonkan kepada publik bahwa Gubernur bersama para Pejabat pemerintahan Provinsi NTB sedang beramai-ramai berendam di kolam renang, tanpa jarak, dan seperti tidak ada kehawatiran atas penyebaran corona.

Tanggapan Gubernur yang mengatakan “itu terjadi secara spontan” memperlihatkan dirinya gagal dalam memaknai diri sebagai teladan, memperlihatkan diri tanpa kendali, mestinya Ia menyadari bahwa kondisi dalam darurat dan ada batasan-batasan dalam berkegiatan.  Penulis hanya mengingatkan, di NTB ada Pergub No 13 tahun 2020 tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 yang ditetapkan Gubernur pada bulan juni 2020 lalu, di dalamnya mengatur protokol dan batasan-batasan dalam berkegiatan. Jika Gubernur tidak mampu menyampaikan isi Pergub itu secara utuh pada publik, setidaknya Gubernur bersikap sesuai aturan yang sudah ditetapkannya. Menjadi teladan!

Publik bisa membaca yang ingin dilakukan Gubernur adalah membantu untuk mempromosikan tempat-tempat wisata, tapi dalam penyampaian justru membuat hati rakyat terpukul. Pesan-pesan yang disampaikan justru menunjukkan perilaku yang dapat menimbulkan terjadinya penularan covid-19. Berjuta rakyat yang sudah mencoba menahan diri membatasi aktivitas, ribuan pedagang harus menutup sementara atau membatasi jualannya dengan harapan corona segera berlalu, namun semua pupus ketika pemimpinnya sendiri terlihat tidak serius!

Bukan kali ini saja, beberapa kali dalam postingan di akun media sosialnya sering terlihat tidak mengindahkan protokol kesehatan, kadang berkerumun tanpa mengenakan masker dan tanpa sekat, sebut saja kunjungannya di Pulau sumbawa menjelang pemilu 2020 lalu. Sebagai seorang Gubernur, sah saja melakukan kunjungan dan meninjau situasi daerahnya sampai ke pelosok, menginap di rumah warga, semuanya tidak masalah dalam kerangka pendekatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Namun, di saat situasi sedang darurat, di saat kondisi kasus corona terus meningkat, bahkan angka kematian di atas rata-rata nasioanal, Gubernur dituntut untuk memiliki visi dalam penanganan bencana.

Rupanya Gubernur memang ingin lebih fokus pada menjaga kestabilan ekonomi daripada pencegahan penyebaran virus, sebetulnya dua hal itu seperti dua mata pisau yang sama pentingnya. Gubernur tidak bisa abai atas penyebaran covid yang terus meningkat, dan menjaga kestabilan ekonomi juga menjadi keharusan. Jika timpang pada salah satunya, maka kita akan menghadapi situasia yang disebut dengan mati massal. Jika kita unggul mempertahankan ekonomi kemudian virus bebas merayap ke tubuh kita, maka kita akan mati sia-sia, begitu juga, tatkala kita berhasil mencegah penyebaran virus tapi ekonomi kita anjlok, maka kita akan mati kelaparan.

Sedari awal memang Gubernur tidak terlalu fokus memutus rantai penyebaran covid ini, terlihat ketika angka penyebaran kasus mulai muncul di NTB pada maret 2020 lalu, sikap Gubernur justru mempromosikan tempat-tempat wisata yang siap dikunjungi, bukan merumuskan strategi dalam membentuk ketahanan daerah menahan virus. Sikap ini memperlihatkan kegagalan Gubernur menangkap resiko atas bencana yang melanda.

Kita memang sangat lemah dalam memitigasi setiap bencana sehingga kita selalu gagap dalam menyelesaikan masalah yang menimpa. Tingginya kasus terkonfirmasi positif adalah bukti di mana kita gagap merumuskan strategi penanganan, angka kasus positif tembus 8.188 pada 7 februari lalu, lantas apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita hanya bisa menghitung angka, angka penambahan kasus dan angka kematian.

Lonjakan kasus yang sangat tinggi adalah akibat dari lemahnya komitmen pemerintah daerah. Wujud komitmen itu adalah dari kebijakan, regulasi, dan implementasi. Gubernur sendiri sudah mengeluarkan Pergub Penanggulangan dan penanganan covid-19, namun Gubernur sendiri kerap kali melanggarnya. Apalagi yang diharapkan dari sikap kepemimpinan yang lebih akrobatik, poto sana-sini, dan mengedepankan popularitas daripada substansi ini?

Kinerja Gubernur memang sangat mengecewakan, komitmen dalam pencegahan sangat rendah, Lombok Post edisi 27 Januari lalu mengulas lemahnya penelusuran yang dilakukan petugas terhadap kontak erat pasien positif. Berdasarkan standar WHO, 1 pasien positif minimal penelusuran dilakukan 30 kontak erat, nyatanya di NTB dari 1 pasien positif hanya dilakukan penelusuran terhadap 7 orang kontak erat. Jika memang serius mau melakukan pencegahan, mestinya penelusuran terhadap kontak erat ini lebih massif lagi.

Dalam ulasan Lombok Post pada edisi yang sama, dari 7.234 akumulasi pasien yang tercatat pada 21 januari hanya dilakukan penelusuran terhadap 49.672 orang kontak erat, jika mengikuti standar WHO harusnya yang ditelusuri sebanyak 217.020 orang, berarti yang belum ditelusuri sebanyak 167.348 orang

Sekali lagi, Gubernur seperti pengharapan yang diselimuti kabut tebal dan nampak kehilangan arah. Tidak terlihat visi dalam pembangunan daerah ini kedepan, yang ada hanya usaha untuk membangun popularitas.

Meminjam istilah Yudi Latif sangatlah relevan untuk mendefinisikan situasi saat ini, Ia menuliskan “Indonesia ibarat kapal besar yang limbung; terperangkap dalam pusaran gelombang hari ini; tanpa jangkar kuat ke masa lalu, tanpa arah jelas ke masa depan”.

Dalam kerangka yang lebih kecil, daerah ini sedang terperangkap dalam pusaran gelombang dan nahkodanya tanpa arah yang jelas.

 

Jumaidi

Mantan Ketua GMNI Cabang Mataram 2013-2015

 

Continue Reading

Opini

Selamat Datang Tahun Baru, Panjang Umur Orde (paling) Baru

Published

on

[Foto: Ahmad Sirulhaq]
tabulanews.id – “Agar negara kuat, rakyat harus lemah. Tapi, saya tidak mau mengatakan, agar rakyat kuat, negara harus lemah. Aku hanya menginginkan tawar-menawar yang seimbang” (Cak Nun).

Saya lupa kiranya kapan tepatnya Cak Nun menulis itu, dan dalam buku apa. Mungkin juga saya lupa, yang menulis itu juga bukan Cak Nun, saya tidak ingat betul. Yang saya ingat, saya membacanya di Perpustakaan Daerah ketika saya menjadi mahasiswa baru, tahun 1999, satu tahun setelah reformasi bergulir.  Dugaanku waktu itu, pernyataan itu pasti ditujukan untuk rezim otoriter Orde Baru, yang pada saat itu baru saja tenggelam ke dalam lubang kubur yang digali dari palu godam reformasi.

Agar negara kuat, rakyat harus lemah”? Barangkali, hikayat ini masih bisa diperbaiki: “agar negara kuat dan rakyat lemah, jangan ada oposisi”. Lebih dari dua puluh tahun sejak runtuhnya Orde Baru, saat ini, kredo ini tak pernah bisa menjadi lebih benar, kecuali dalam satu hal, tinggalkan satu partai saja untuk berteriak dengan putus asa: Partai Keadilan Sejahtera, biar tidak terlalu kentara. Toh ia partai kecil. Lagi pula, setelah ditinggal yatim piatu oleh Gerindra dan PAN, suaranya tidak akan bisa mengubah keadaan. Kehadirannya pun tidak akan bisa genap mencapai 20 persen presidential threshold untuk mengamankan satu kandidat saja di Pemilu Presiden 2024. Di samping itu, setelah para dedengkotnya eksodus dan membangun permukiman baru di bawah naungan Gelora, PKS bisa apa? Biarkan “tokoh kita” Mardani Ali Sera berkoar-koar suka-suka. Bila perlu, biarkan dia buat tagar baru mulai mulai sekarang, #2024GantiPresiden, tak akan ada yang mendengar. Bukankah jagoannya di DKI-dua juga dengan mudah dilumpuhkan oleh kawan lamanya sendiri?—Gerindra.

Lalu, bagaimana kabar “tokoh kita” yang lain, Amien Rais? Amien Rais sudah tua, di usianya yang semakin senja, partainya pun sudah “porak poranda”. Dalam kondisi tubuh yang sudah tak akan sanggup lagi memekikkan “people power”, ia justru—secara perlahan-lahan—dimakan oleh anak ideologisnya sendiri: Partai Amanat Nasional, sisa hasil keringatnya di zaman reformasi. Kali ini, di bawah kendali Zulkifli Hasan, PAN sepertinya ingin sejenak merasakan nikmatnya kue kekuasaan. Jika terlalu lama menahan lapar, apa salahnya? Bukankah, ia pun, dalam Pemilu, calonnya kalah terus-menerus? Barangkali, PAN juga sudah jemu diajak Amien Rais “berperang” di medan yang sama sekali tidak tepat: Perang Badar di antara Makkah dan Madinah, sementara musuhnya tidak jauh-jauh dari Monas. Musuhnya pun tidak sepadan. Bagaimana mungkin ia akan bisa menang terhadap musuh yang dijuluki Partai Setan?, sementara setan sendiri tidak pernah kelihatan? Dengan google map sekalipun, titik koordinat setan tidak terlalu mudah ditemukan.

Baca Juga: Greta Thunberg, Undang-Undang  Cilaka, dan Invasi atas Bumi Manusia

Namun, saat negara semakin kuat, PAN bukan satu-satunya partai yang memakan bapak kandungnya.  Nasib sial yang serupa juga terjadi di tempat lain. Tommy Soeharto, yang mencoba mencari nostalgia dengan berupaya membangkitkan “arwah” Sang Bapak Pembangunan lewat Partai Berkarya langsung tersingkir dari partai yang ia buat sendiri, pada saat partai itu masih baru berumur jagung.  Di luar itu, kita pun tahu, Partai Demokrat—secara berangsur-angsur—ditinggalkan oleh para pemain lamanya. SBY memang tidak dimakan oleh Demokrat, namun selama ini ia banyak menumpuk “anak-anak durhaka”, yang mudah pergi meninggalkan rumah satu-persatu, mulai dari Si Poltak Raja Minyak, Roy Suryo pengamat IT paling jeli,  TGB Zainul Majdi, dan banyak lagi. Mungkin, mereka melihat gelagat bahwa Demokrat tidak akan mampu jadi juru selamat sehingga mereka pun minggat. Dua anak biologis SBY juga susah payah didongkrak lewat sisa-sisa kharisma yang ada dari Sang Ayah. Mereka tak bisa bertengger di atas aras tabulasi data survei untuk masa empat tahun mendatang. Radar pemilu presiden 2024 tak mampu menjangkaunya. Rupanya, dalam demokrasi, tidak semua orang beruntung membangun dinasti; tidak semua yang berdarah biru bisa melenggang dengan mulus dalam pemilu.

Bagaimana dengan “tokoh kita” yang lain, Prabowo Subianto?  Bukan hanya suaranya yang lenyap, tapi juga orangnya. Kesatria padang pasir itu sudah paling awal meninggalkan arena pertempuran yang digariskan. Sebelum luka para pendukungnya sembuh, ia tiba-tiba bersemayam dalam tubuh kekuasaan, memanen buah untuk sesuatu yang tidak pernah ia perjuangkan—demikian menurut Irma Chaniago, ketika Sandi menyusul Sang Mentor satu tahunan kemudian. Sesungguhnya, nasib Prabowo masih bisa akan jauh lebih baik, andaikata anak angkat yang kemudian disebutnya diambil “from the gutter” tidak kadung tersandung benih benur.  Dalam tiga kali pemilu berdara-darah, satu menjadi calon wapres dan dua calon presiden, tak satu pun kemenangan dapat dipetik Gerindra. Ini tentu sangat melelahkan. Logistik pun tentu sudah semakin menipis. Walapuan nama Prabowo masih berkibar di lingkaran survei, bagaimana Anda bisa yakin akan mampu mengamankan kemenangan dengan mengandalkan tangan kosong? Itu konyol. Tanpa biaya, tidak ada partai yang bisa apa-apa. Gerindra pun tak setangguh PDIP dalam hal puasa berturut-turut tanpa “Hari Raya”. Prabowo pun bukan pula Alexander the Great, yang sanggup melampaui berbagai medan pertempuran sampai titik darah penghabisan.

Lain demokrasi, lain monarki. Ini demokrasi, Bung. Demokrasi butuh biaya, dan—asal Kau tahu—itu tidak murah. One man one vote; vox populi vox dei. Betul, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi,  jika suatu saat ada suara Tuhan tidak bisa ditekuk dengan bantuan hantu-hantu komunis Amien Rais dan hantu-hantu radikal Denny Siregar, maka logistik itu sangat dibutuhkan di waktu “fajar”, tentunya sebelum ayam mulai berkokok. Tak boleh terlalu cepat, tak boleh terlalu lambat. Sebab, begitu azan sudah mengetuk pintu subuh, Tuhan bisa saja curiga: suara-Nya diam-diam sedang ditukar dengan uang, beras, mie, dan tepung terigu. Kotak suara boleh saja dari kardus, tapi kredibilitas dan kesakralan demokrasi harus segera dibungkus; harus sebaik mungkin dijaga dan diamankan, bahkan dari pandangan Tuhan.  Selebihnya, jika Anda mau ganti suara-suara Tuhan itu di tengah jalan atau di tikungan menuju penghitungan, itu soal lain. Tuhan—mungkin—dalam hal ini tak terlalu keberatan.

Dalam demokrasi, logistik juga tidak hanya dibutuhkan untuk pasangan yang terlalu lemah, tapi juga untuk pasangan yang terlalu kuat. Ada kalanya musuh Anda terlalu lemah kemudian Anda bisa terancam melawan kotak kosong. Melawan kotak kosong tidak hanya melukai “adat demokrasi”, tapi juga merupakan semacam bentuk pertarungan yang berat.  Kenangan akan kekalahan Walikota Makassar 2018 melawan kotak kosong adalah bukti bahwa hal itu bukan omong kosong. Jadi, Anda harus menyiapkan logistik, dalam hal ini,  untuk menemukan lawan yang tidak sepadan.

Tapi, jika rakyat lemah dan negara kuat, rencana untuk menatap jauh pada pemilu presiden 2024 bisa semakin mantap. Makin banyak koalisi, rencana akan makin jadi; makin sedikit oposisi, makin mudah mengelola dinasti. Selain dapat meratakan jalan dalam pembahasan dan pengesahan undang-undang, ini adalah kesempatan untuk menaikkan biji pion-pion di posisi garis-lintang raja-musuh di atas papan catur, agar siap dijadikan benteng, kuda, atau luncur. Dengan demikian, apalagi yang perlu dirisaukan?—semua sudah diatur.  Kemenangan berikutnya sudah menunggu di ambang mata. Di luar sana, LSI Denny JA sudah siap menanti momen untuk memecahkan rekor barunya sendiri—lepas dari kenyataan bahwa upayanya untuk merebut jabatan komisaris keburu habis. Apalagi, bagi Denny JA, dinasti itu bukan dosa. Bagaimana jika yang terpilih nanti adalah anak, atau menantu, atau cucu, dari mereka-mereka yang hanya punya darah biru? Apa kata orang-orang? Tidak apa-apa, itu pilihan Tuhan. Vox populi vox dei. Walaupun banyak terdengar narasi Tuhan, demokrasi tidak pernah terlalu sakral dan tidak pula terlalu profan. Tapi, menolak pilihan Tuhan kedengarannya tidak terlalu sopan.

Tapi ingat, walaupun kekuatan sudah tersusun dengan rapi, dalam politik Anda tidak boleh berjudi dengan cara main api, apalagi masih ada FPI. Ia adalah salah satu yang tersisa dari remah-remah oposisi. Pemimpin besarnya pun sudah kembali, jangan-jangan ia nanti akan pimpin revolusi. Tapi, tragedi tiba-tiba terjadi. Bermula dari kerumunan itu, ribuan pengikutnya melumpuhkan bandara Soekarno-Hatta. Para pendukungnya mengabaikan protokol kesehatan, sementara keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka Rizieq harus diselidik. Kurang apa lagi ancaman korona di Indonesia, grafiknya konsisten mengawang di bawah menteri Terawan. Itu pun dengan bantuan Lord yang paling banyak pekerjaan. Tapi, Rizieq tiba-tiba datang memperburuk keadaan. Karena itu, ia harus segera diawasi. Kesalahanya bukan cuma satu: melanggar protokol covid dan menghasut, demikian bunyi pasal itu. Ia masih beruntung, tidak bermimpi bertemu nabi. Selanjutnya, kita pun tahu, di KM 50, apa yang terjadi, terjadilah. Dalam koridor tindakan tegas dan terukur, enam nyawa “orang radikal” pengawal Riziek langsung hilang karena melawan. Dalam demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi toleransi, kehilangan nyawa orang-orang “in-toleransi” mudah ditoleransi, tentu dalam maklumat keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.  Tak lama setelah itu, secara de jure, FPI pun mati ketika pemimpinnya masih berdiri di balik jeruji besi.

Ketika negara kuat, dan rakyat lemah, tidak ada oposisi yang terlalu susah untuk dihadapi, tidak pula FPI. Tapi, orang radikal sebenarnya tak harus dihabisi, jika kita mengingat pesan Trumbo, penulis-skenario Amerika berhaluan ultra-kiri masa Kennedy. Menurut Trumbo, “sebenarnya orang radikal dan orang kaya bisa membuat kombinasi sempurna: orang radikal bisa berjuang dengan kemurnian Tuhan, yang kaya menang dengan tipu daya setan.”  Dari kacamata Trumbo ini, beberapa jenis anomali-anomali dalam demokrasi terlihat lebih mudah dicerna dalam hati. Serta, kenyataan bahwa radikal tidak melulu berarti menjual lewat mimbar  melainkan juga membeli saat fajar, adalah benar. Persoalannya, jika hantu-hantu radikal sudah terasa hambar, dan hantu-hantu komunis sudah tidak lagi laris, dalam tiap pemilihan, rakyat sudah tidak lagi punya hiburan. Sebaliknya, segala jenis hiburan serta-merta berubah menjadi ketakutan, jika apa yang sudah bersemayam dalam kematiannya yang panjang, tiba-tiba bangkit dari kuburan.

 

Ahmad Sirulhaq

Dosen Bidang Linguistik, Universitas Mataram

Peneliti Lembaga Riset Kebudayaan dan Arus Komunikasi (LITERASI NTB)

Editor Tabulanews.id

Continue Reading

Opini

Catatan Akhir Tahun Pendidikan Indonesia Sebelum dan Ketika Pandemi: Aksi dan Obsesi

Published

on

[Foto: Ahmad Junaidi]
tabukanews.id – Baru-baru ini, tiga peneliti dari Bank Dunia mengeluarkan hasil kajian mereka tentang kondisi pendidikan Indonesia di masa pandemi. Dengan metode tertentu, mereka mengeluarkan kesimpulan bahwa siswa-siswi Indonesia hanya berhasil mendapatkan 33% ‘efektivitas’ belajar dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ),  bila dibandingkan dengan kegiatan tatap muka. Dengan klaim hilangnya kesempatan belajar sebanyak 67% ini, mereka lalu memproyeksikan bahwa siswa Indonesia akan kehilangan 22 poin di tes PISA, dan ketika dewasa dan bekerja, mereka akan mendapatkan gaji tahunan lebih rendah sampai dengan tujuh juta rupiah jika dibandingkan dengan yang seharusnya didapatkan jika belajar seperti biasa dengan mekanisme tatap muka. [1]

Saya kagum dengan kemampuan meneliti dan memprediksi kawan-kawan Bank Dunia ini. Simulasinya teruji. Namun pada saat yang sama, saya merasa ingin muntah. Sedih. Seolah-olah penurunan angka PISA dan pendapatan itu hanya akan dialami oleh Indonesia, dan seolah-olah ekonomi dunia akan tetap berjalan seperti biasa, melindas dan menyeleksi mereka yang tak mampu ikut laju pasar bebas.

Data tadi adalah data tahun 2020. Untuk merespon itu, kita harus tahu dulu kinerja kita di tahun-tahun sebelumnya agar perbandingan lebih adil dan berempati pada keadaan. Kita akan menengok ke tahun 2018, 2019, dan 2020. Setelah itu, kajian Bank Dunia itu kita bisa sikapi sebagai bekal menuju 2021.

Catatan Tiga Tahun Terakhir

Pada 2018, Pendidikan Dasar dan Menengah masih bercerai dengan Perguruan Tinggi. Pendidikan Indonesia di bawah Muhadjir Effendy dan Muhammad Natsir tak banyak menyita perhatian publik. Siapa yang peduli berita pendidikan di tengah dominasi berita Pilpres Cebong VS Kampret? Letupan berita pendidikan hanya diisi kisah klasik perjuangan anak SD di pedalaman yang berangkat sekolah menyeberangi sungai atau bergelantungan di jembatan, gaji guru honor yang tak manusiawi, ranking buruk PISA Indonesia, dan hal trivial seperti musisi-musisi beken Indonesia menyanyi lagu #SemuaGuruSemuaMurid di perayaan Hardiknas. Di kampus-kampus sesekali terdengar berita rektor sibuk seminar pencegahan radikalisme. Mulai merebak juga berita kekhawatiran masuknya perguruan tinggi asing dan impor dosen dari luar negeri.

Pada 2019 anggaran naik 11% dari tahun sebelumnya. [2] Boom! Kenaikan itu sendiri bisa dipakai mendobelkan dana perguruan tinggi tahun itu. Bahkan anggaran sekolah vokasi naik hampir tiga kali lipat [3] sesuai arah industrialisasi Indonesia. Cukup menggembirakan, walaupun tentu itu masih jauh panggang dari api. 2019 juga diwarnai dengan urusan PPDB dan zonasi yang membelah insan pendidikan Indonesia menjadi dua kubu, setuju dan tak setuju. Perdebatan berakhir dengan revisi kuota jalur prestasi, yang merupakan bukti bahwa demonstrasi ibu-ibu anti zonasi membuahkan hasil.

Akhir Oktober 2019, Perguruan tinggi kembali ke pangkuan Kemendikbud dengan seorang Nadiem Makarim sebagai kaptennya. Begitu banyak kritik dan suara sumbang. Tak hanya para begawan kampus penuh gelar yang merasa terpinggirkan. Mereka yang progresif pun penuh ragu. Nadiem melenggang saja bersama kawanan muda penuh semangat di kabinet baru Jokowi-Ma’ruf. Dengan meminjam istilah-istilah pendidikan dari kawan-kawannya sesama anak muda, Nadiem melambungkan dua program dengan tajuk Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

Tahun 2020, seperti seorang anak muda inovatif dari kota yang ingin membawa perubahan di sebuah sekolah di desa, Nadiem menarasikan optimisme. “Kejar ketertinggalan. Keluar dari pola pikir lama”. Tapi, belum sempat membuktikan apa-apa, datanglah gelombang pandemi. Buyar semua rencana. Pendidikan menjadi salah satu dimensi kehidupan terdampak Covid-19. Empat menteri memerintahkan penutupan sekolah. Rumah-rumah berubah menjadi sekolah darurat dengan orang tua sebagai tutor dadakan yang tak terlatih. Beban psikososial menyeruak. Berita anak naik pohon naik bukit mencari sinyal internet pun mengglobal masuk New York Times. [4] Sementara itu kampus milik asing pertama di Indonesia telah dibuka di Jakarta. [4a]

Fluktuasi Kinerja dalam Angka

Apakah di 2020 kita mengalami krisis besar di dunia pendidikan kita? Sekilas semua terlihat terjun bebas. Tapi, sebelum menyimpulkan itu, mari kita lihat dulu angka-angka berikut.

Pada 2018, dana pendidikan mencapai 444 Triliun yang kemudian naik drastis sebanyak 48 Triliun menjadi 492 Triliun pada 2019. Pada 2020, walau naik, kenaikannya tak cukup mengesankan, yaitu hanya 13 Triliun menjadi 505 Triliun. [5] [6] [7] Kenaikan ini berbanding terbalik dengan perbaikan fasilitas. Pada 2018 dan 2019, 50% ruang kelas dikategorikan rusak di semua jenjang pendidikan. Pada 2020, angka kelas rusak malah naik menjadi 70%. Fokus 2020 sepertinya memang bukan untuk memperbaiki ruang kelas. [5] [6] [7]

Kita bisa juga melihat kinerja Pendidikan Anak Usia Dini sebagai jenjang yang menjalankan peran penting dalam upaya mempersiapkan literasi anak Indonesia. Angka partisipasi kasar (APK) siswa di PAUD turun dari tahun 2018 yaitu 37,9% menjadi 36,9% pada 2019. Angka naik lagi pada 2020 yaitu 37,5%, namun tetap lebih rendah dari tahun 2018. [5] [6] [7]

Angka partisipasi di SD mencatatkan hasil gemilang. Pemerintah mengklaim angka partisipasi kasar (APK) pada 2018, 2019, dan 2020 di SD bahkan melebihi 100%. Artinya, ada warga di luar usia 7-12 tahun yang mengambil program setara SD. [5] [6] [7]. Di samping itu, Angka melek huruf warga usia 15 sd 59 tahun dilaporkan 98,07% pada 2018. Naik 0,24% pada 2019. Sayangnya, pada 2020, turun menjadi 96%. [5] [6] [7]

Angka penting lainnya adalah rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun. Pada 2018, angka tersebut berada pada 8,58 tahun. Pada 2019, naik menjadi 8,75 tahun. Ketika ramai muncul berita anak berhenti sekolah ketika PJJ, laporan 2020 malah mencatatkan sebaliknya. Ada kenaikan angka rata-rata lama sekolah menjadi 8,90 tahun. [5] [6] [7]

Penetrasi internet penting untuk dilihat. Akses internet oleh penduduk usia 5 sd 24 tahun naik konsisten dari 45% pada 2018, 53% pada 2019, dan 59% pada 2020. [5] [6] [7]. Hal ini berbanding terbalik dengan angka lulusan SMA sederajat yang melanjutkan kuliah. Nyatanya, setelah landai pada 2018 dan 2019 di angka 36,7%, angka malah turun menjadi 30,85% di 2020. [5] [6] [7]

Di kampus Indonesia yang begitu mendewakan angka publikasi, bersyukurlah bahwa sejak 2018, kita merajai Scopus Asia Tenggara setelah sebelumnya bercokol di peringkat 4 dan 5. Pada 2019, publikasi naik drastis [8], bahkan sampai ada klaim sampai dengan naik 400%! [9] Sayangnya belum ada data yang keluar untuk 2020.

Secara umum, ada yang naik dan turun pada 2019 jika 2018 adalah patokannya. Ada juga yang turun dan naik pada 2020 jika patokannya adalah 2019. Bertambahnya angka rata-rata lama sekolah pada 2020 adalah prestasi tersendiri dan penurunan angka partisipasi di perguruan tinggi harus disikapi di 2021. Bertambahnya angka ruang kelas rusak bisa disebabkan kriteria yang berubah atau memang karena ada perubahan fokus anggaran.

Lalu, bagaimana Kinerja Nadiem?

Dalam menilai kinerja menteri, hal pertama yang harus dilakukan adalah memilah mana hal yang menjadi tanggung jawab menteri, mana yang tergantung situasi dan arah kebijakan penguasa negara. Tidak ada menteri yang bisa mengambil keputusan sendiri dalam masa ini.

Memastikan kampus melakukan rekonstruksi kurikulum sesuai cita-cita Kampus Merdeka adalah tugas Nadiem. Namun, membuka sekolah di Januari 2021 bukanlah sesuatu yang Nadiem bisa putuskan sendiri. Memastikan program organisasi penggerak (POP) tidak didikte ormas feodal adalah tugas Nadiem, tapi menaikkan angka jumlah siswa yang melanjutkan ke bangku kuliah bukanlah sesuatu yang bisa dia kontrol semua variabelnya. Bagaimana dengan larangan demonstrasi untuk mahasiswa? Ini inisiatif Nadiem atau menteri yang lebih kuat dari Nadiem?

Menghapus Ujian Nasional dan menggantinya menjadi assessment nasional adalah prestasi terbesar Nadiem. Federasi Guru Seluruh Indonesia (FGSI) mengamini ini. Kebijakan Kurikulum Darurat juga dinilai cukup responsif. Selebihnya, prestasi Nadiem dianggap tak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Merdeka Belajar, Guru Penggerak, relaksasi dana BOS, pembelajaran jarak jauh, serta pelaksanaan Program Organisasi Penggerak dianggap kurang bahkan tidak memuaskan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai Kampus Merdeka sarat potensi komersialisasi, liberalisasi, dan komodifikasi pendidikan. Kelompok akademisi dan aktivis bahkan menuding Kampus Merdeka memiliki ikatan mesra tersembunyi dengan Omnibus Law. Belum lagi ketika ada edaran dilarang demo menentang Omnibus Law.

Tapi, selain kritik-kritik ini, saya kira kita harus bersepakat bahwa Nadiem banyak melakukan perbaikan. Penghapusan UN adalah cita-cita lama para guru besar Indonesia [10]. Nadiem bertahan dari gempuran pihak yang memaksakan pembukaan sekolah tapi juga perlahan mengorganisir persiapan untuk itu. Kampus Merdeka masih dalam tahap rekonstruksi kurikulum di perguruan tinggi. Sejauh ini, kampus-kampus menggeliat. Nadiem berhasil menata sistem informasi yang lebih baik di kementerian dengan semakin mudahnya akses data atau informasi. Banyak hal bagus yang sudah dilakukan. Tapi juga banyak pekerjaan rumah yang menunggu solusi.

Terlepas dari beragamnya penilaian terhadap Nadiem, menjadikan kinerja Nadiem sebagai ukuran atas kinerja pendidikan Indonesia sama dengan mereduksi makna sistem pendidikan nasional. Ada banyak kementerian dan lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab atas kerja-kerja peningkatan kualitas pendidikan. Tuntutan-tuntutan perubahan itu harus ditujukan pada banyak pihak. Dan tentu saja, juga tidak adil mengukur kinerja sistem pendidikan ini dengan hanya mengukur kinerja mereka di 2020, tahun penuh kejutan dan ketidakpastian. Dampak pandemi belum berakhir. Keputusan-keputusan baru akan muncul dengan Nadiem sebagai komunikatornya. Ada baiknya sekarang Nadiem berlomba dengan statistik negeri sendiri dan melihat progress relatif terhadap tantangan pandemi.

Menuju 2021

Kajian tiga peneliti Bank Dunia di atas memang patut dijadikan pertimbangan. Di satu sisi, kita tahu guru dan interaksi manusia tak akan bisa tergantikan setidaknya sampai satu dekade ke depan.  Namun, pertimbangan itu tidak boleh mengalahkan prinsip dasar hak anak dan hak siswa. Jika benar hanya 33% efektivitas dari Pembelajaran Jarak Jauh, bolehkah itu dijadikan alasan memperparah kondisi pandemi dan mengorbankan nyawa kelompok rentan? Kita tahu negara kita mengaburkan angka kematian Covid-19 sampai dengan 17% [11]. Laporan nasional berbeda dengan data daerah dengan selisih sekitar 400 Jiwa. Zona Hijau adalah Zona Merah yang menyamar. Rasio testing kita adalah salah satu yang paling buruk di dunia. Nadiem harus melihat ini. Dia harus memimpin dan menghadirkan pandangan yang jelas kepada Presiden sebagai komandan perang melawan Covid-19. Ada baiknya juga saat ini dia menunda obsesi terhadap angka PISA yang selalu disebut-sebutnya itu dan fokus pada memberikan kebebasan dan bimbingan bagi sekolah untuk melaksanakan PJJ dengan baik secara mandiri dan jika memungkinkan tatap muka, protokol kesehatan harus menjadi hukum dengan pelaksanaan yang jelas. Khawatir anak kita kehilangan 7 juta per tahun ketika dewasa? Lebih khawatirlah jika Indonesia kehilangan ratusan dokternya.

2021 harus menjadi persiapan kebangkitan pendidikan nasional. Program Guru Penggerak tak cukup hanya melatih 2000an guru per angkatan. Apa langkah nyata untuk perbaikan LPTK dan program-program turunannya? Apa kabar relaksasi BOS yang mengakibatkan pemerintah daerah merasa tak bertanggung jawab terhadap guru honorer bergaji tak manusiawi [12]? Apakah tahun depan kelas rusak kita akan naik menjadi 80%? Kemerdekaan berfikir masihkah dilindungi di kampus ataukah kita jatuh pada pemenjaraan intelektual baru [13]? Apa kabar dukungan untuk kontekstualisasi pendidikan di masyarakat adat [14]?

Anggaran pendidikan untuk 2021 telah disetujui sebanyak 550 T [15], naik 45 T dari sebelumnya. Pertanyaannya, berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan dengan uang segitu melalui pendidikan masa pandemi yang lebih melindungi? Pembukaan sekolah sudah diterbitkan peraturannya. Dan hanya kepatuhan terhadap aturan itu yang dapat mengukur literasi kita. Taat pada anjuran ilmu pengetahuan dan peraturan penting ini lah yang merupakan pengejawantahan nilai PISA yang sebenarnya.

Publikasi ilmiah Indonesia juga naik sebanyak 400%. Pertanyaannya, apakah angka ini berbanding lurus dengan peningkatan tingkat literasi dan kepercayaan pada ilmu pengetahuan dari kelas menengah terdidiknya? Apakah artikel-artikel yang terbit itu pernah dikomunikasikan dalam bahasa yang lebih bisa diterima?

Mari kita jawab bersama di 2021 dengan langkah-langkah kemanusiaan berlandaskan ilmu pengetahuan yang nyata, bukan sekedar obsesi terhadap angka.

 

Ahmad Junaidi

(Dosen Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mataram; Kandidat Doktor Bidang Pendidikan di Monash University, Australia; Pembina Yayasan Jage Kastare, Lombok Tengah)

Continue Reading

Trending