Connect with us

Opini

Pariwisata, Bakpia, dan Corona

Published

on

[Foto: Muhammad Yudha Pratama]
tabulanews.id – Sekitar 4 tahun lalu saya meminta izin meminjam mobil kepada orang tua saya untuk saya pergunakan di Jogja. Saya bilang kalau mobil tersebut akan saya bawa dan saya sewakan nantinya. Di Jogja potensi pariwisatanya bagus, mungkin saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan sembari menuggu kelulusan yang tengah saya persiapkan waktu itu. Mereka mengizinkan tanpa ragu.

Mobil kemudian saya bawa dari Depok ke Jogja. Saya kelola sendiri, buat travel kecil-kecilan. Saya siapkan akun instagram, cetak stensilan dan sebar ke warung warung makan. Target utama saya tentunya para wisatawan dan kedua adalah mahasiswa yang kuliah di kota ini. Tidak butuh waktu lama selang saya memulai, saya sudah mendapatkan pesan dan permintaan atas jasa yang saya tawarkan. Hasilnya lumayan bahkan lebih dari cukup. Saya mulai bisa mandiri. Bahkan mampu membeli segala sesuatu yang saya inginkan waktu itu.

Saya bertugas menyiapkan hotel, menyusun destinasi yang ingin mereka kunjungi, mobil dan tentunya diri saya sendiri sebagai supir. Tidak ada rasa malu, toh kalau pun saya supir saya termasuk supir yang keren. Meskipun saya akan selalu memasang muka memelas saat mereka (para tamu) sedang beristirahat untuk makan di suatu tempat. Alasannya tidak lain agar mereka mengasihani, lalu menawari saya ikut makan bersama. Tentu saya tidak bisa mengelak, karena memang itu yang saya inginkan. Makan gratis dan enak.

Dalam dunia pariwisata Jogja saya memang amatiran. Saya tidak banyak tau seluk beluknya. Saya juga tidak berkeinginan mencari tau karena saya menganggap pekerjaan ini sekedar sampingan dan sementara saja. Saya tidak tertarik untuk cari-cari celah kesempatan lainnya. Uang sewa, tip tamu, dan makan gratis sudah cukup buat saya bahagia. Seperti yang saya ketahui soal tip yang diberikan para pengelola oleh-oleh saat para driver dan tukang becak yang mengantarkan para tamunya untuk singgah ke toko oleh-oleh miliknya. Paling cuma dapet berapa, batin saya.

Jadi setiap saya mengantarkan tamu ke toko oleh-oleh saya memilih diam di dalam mobil sampai tamu saya selesai. Lagi pula sebagai supir saya merasa tampilan saya terlalu keren untuk dilihat sebagai supir. Jadi akan sedikit sulit buat mereka mengerti bahwa saya adalah supir. Mungkin bisa saja saya keluar mobil, mengaku bahwa saya adalah seorang supir yang sedang membawa seorang tamu, dan mereka akan memberikan saya tip. Tapi saya takut mereka akan membicarakan saya diam-diam, semacam, “saudara sendiri kok dibilang tamu!” Ketimbang terjadi kesalah-pahamanan mending saya diam saja di dalam mobil.

Di satu waktu, seperti biasanya, di hari terakhir sebelum tamu saya pulang, mereka akan menyempatkan membeli oleh-oleh. Mereka ingin membeli bakpia, katanya. Maka saya antarkan tamu saya ke toko bakpia yang saya ketahui. Sekitar 15 menit lamanya tamu saya berbelanja. Di dalam mobil saya menunggu. Ngantuk rasanya. Tapi tidak mungkin saya tidur, tidak sopan namanya. Apa lagi suaminya juga tidak keluar, dia di dalam mobil bersama saya. Saya memilih memperhatikan para tukang becak, tukang andong yang penuh semangat membantu para penumpangnya yang sedang kesulitan menenteng belanjaan setelah keluar dari toko oleh-oleh. Setelahnya para tukang becak tersebut akan mendapatkan tip dari seseorang yang diberikan secara diam-diam. Saya menguap, rasanya benar-benar ingin tidur.

Giliran tamu saya keluar. Tidak terlalu banyak nampaknya. Sekitar tiga kotak bakpia dan beberapa cemilan tradisional. Tapi, demi memberikan pelayanan terbaik kepada tamu, saya tetap turun dari mobil, membuka bagasi belakang dan membantu menaruh kotak-kotak tersebut. Saya masuk mobil kembali dan bersiap untuk tujuan selanjutnya. Baru saja saya memasang seatbelt, kaca belakang saya diketuk oleh orang tak dikenal. Saya menoleh, terdengar suara yang tidak begitu jelas. Agak panik. Menduga-duga apa saya menabrak sesuatu, ban saya bocor, atau bamper mobil lepas? Untuk memastikan keadaaan saya keluar menghampiri orang tersebut. Saya tanya, “Ada apa, pak?”Orang itu malah menunjuk tutup bensin, saya menengok, tutup bensin baik-baik saja. Tiba-tiba orang tersebut secara sembunyi-sembunyi menyelipkan segenggem uang ke tangan saya sembari berbisik, “ini tip-nya, Mas.” Oh ternyata tip, batin saya. Saya mengucapkan terima kasih lalu pergi.

Kejadian barusan membuat saya terus bertanya-tanya selama perjalanan menuju hotel. Kok dia tau aku supir?  Gimana caranya dia tau? Padahal aku diam saja di dalam mobil, aku juga meyakini diriku sudah tampil cukup keren. Tapi yang paling buat saya penasaran adalah, berapa uang tip yang dia kasih? Saya jadi tidak sabar untuk sampai kos dan melihat berapa jumlah uangnya. Setelah sampai kos dan saya hitung, ternyata uang tip yang saya dapat dari oleh-oleh berjumlah Rp. 65.000. Dalam lipatan uang tersebut juga terdapat kertas kecil bertuliskan jenis dan jumlah pembelian oleh-oleh tamu saya. Tertera 3 bakpia dan 3 bungkus … (saya lupa).

Saya kaget bukan main. Selain karena jumlahnya, kejadian barusan membuat saya paham ada makna lain terkait bagaimana dunia pariwisata dari lapisan atas hingga bawahnya bekerja. Saya salah besar dengan persepsi dan keyakinan saya sebelumnya menyangkut dunia yang saya geluti hari itu. Saya baru tau kalau para tukang becak, tukang andong adalah wujud kamuflase. Kalau sebenar-benarnya mereka tak lain adalah sales bakpia. Itu kenapa ketika kita jalan di pedestrian Malioboro, para tukang becak bukan menawari becaknya, tapi bakpia. “Bakpia, mas.” Ah kenapa saya bodoh sekali, baru tau kali ini.

Bayangkan, dalam catatan dan tip yang saya dapat tertera 3 kotak bakpia bernilai Rp. 45.000. Berarti 1 kotak bakpia bernilai Rp. 15.000. Seandainya tamu saya membeli lebih banyak, 5 kotak bakpia saja. Makan saya mendapatkan Rp. 75.000. Jumlah tersebut saya dapatkan baru dari tip oleh-oleh, belum lagi dari keuntungan dari persewaan mobil dan jasa perjalanan yang saya berikan kepada mereka. Atau, kalau dari sudut tukang becak, saya coba kalkulasikan, 75.000 dari tip oleh-oleh, 20.000 dari jasa kayuh becak, 10.000 tip yang diberikan penumpangnya. Berarti total dari 1 trip, para tukang becak mengantongi rata-rata Rp. 105.000. Setidaknya, dalam 1 hari mereka bisa minimal bisa saja mendapatkan 2 kali trip, berarti dalam sehari mereka mengantongi uang 210.000. Kalau dikalikan sebulan penuh Rp.6.300.000. Jumlah yang jauh melampaui dari standar upah minum Jogja. Saya berani menyebut demikian karena tau betul bagaimana karakter para wisatawan, mereka ke sini memang untuk bersenang-senang, menghambur-hamburkan uang, tapi juga tetap bisa terus beramal.

Ketahuilah sejak saat itu saya benar-benar berubah. Setiap tamu yang datang, saya akan selalu tawarkan apa mereka mau membeli bakpia sebagai oleh-oleh. Juga tentang tampilan diri, saya ubah, tidak lagi keren seperti dulu. Setiap tamu berbelanja di toko oleh-oleh saya akan keluar dari mobil. Mencari sudut atau kerumunan yang kiranya potensial, jongkok, merokok, atau mengatur tubuh saya sebagaimana biasanya seorang supir travel. Semuanya saya lakukan hanya untuk dapat penegasan, bahwa saya adalah seorang supir dan mereka yang sedang berbelanja itu tak lain adalah tamu saya!

Dari perskpektif bisnis saya juga banyak belajar dari model marketing seperti ini. Meningkatkan penjualan perusahaan dengan menciptakan posisi sales sebanyak-banyaknya. Semakin banyak sales maka semakin besar kemungkinan target audience yang dicapainya. Karena bisnis ini masuk dalam industri pariwisata, tentunya menjadi pilihan terbaik menempatkan tukang becak masuk dalam struktur kerja marketing. Tukang becak bukan saja berhadap-hadapan langsung, tapi profesi mereka sebagai pengatar wisatawan yang buta arah dan tujuan tentu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menawarkan produk-produk lainnya yang mereka jual, salah satunya ya bakpia. Kita bisa sebut soft selling. Akan beda soal dan hasil kalau sales yang digunakan adalah sales profesional. Menggunakan seragam khusus bersablon nama toko bakpia, berpakaian rapi, membawa selembaran leaflet berisi beragam varian produk, dan menyebarkannya di area Malioboro. Orang kebanyakan tentu akan menolak. Wisatawan akan berpikir jarak dari Malioboro ke lokasi toko oleh-oleh, akan banyak waktu yang mereka buang. Pilihan wisatawan menolak bentuk tawaran tersebut menjadi sangat wajar.

Sekilas terdengar janggal, mengira ini adalah bentuk eksploitasi terselubung para pengusaha bakpia terhadap tukang becak. Tapi, percayalah, di sini saya meyakinkan: tidak ada eksploitasi. Apa kalian pernah membeli sekotak bakpia enak dan terkenal di Jogja? Semenjak saya kuliah di Jogja dulu, saya tidak pernah membeli bakpia sekotak pun untuk sekedar oleh-oleh untuk orang rumah. Alasannya jelas, harga Rp. 40.000 untuk 1 kotak yang berisi 20 bakpia berukuran kecil terlalu mahal buat saya. Saya tidak rela membagi uang saya kepada si pengusaha yang mengambil margin keuntungan terlalu besar. Tapi setelah tau model bisnis marketing yang dijalankan seperti ini dan tau berapa nilai tip yang didapat setiap sales alias tukang becak ini kesan dan pandangan saya berubah total. Saya malah berpikir konsep bisnis seperti ini seharusnya bisa diterapkan di berbagai jenis dan lini bisnis. Di mana para sales mendapatkan keuntungan lebih besar dari produk yang mereka berhasil jual ketimbang bos-nya sendiri.

Jika saya pemilik bakpia mungkin saya tidak rela membagi 15.000 atau 37,5% pendapatan saya kepada siapa pun. Perhitungannya kira-kira begini. Kan hal itu berarti yang seharusnya saya mendapatkan Rp 40.000 dari sekotak bakpia yang terjual lantas jadi berkurang menjadi Rp 25.000. Angka 25.000 itu belum dikurangi biaya produksi, penurunan fungsi aset, karyawan, dan lain-lain. Jadi, di angka berapa Break Even Point (BEP)-nya dan profitnya dalam setiap satu kotak bakpia? Silahkan tebak sendiri. Pembandingnya adalah satu gorengan di pinggiran jalan dijual dengan harga Rp. 1.000. Begitulah relasi kerja antara toko bakpia dengan tukang becak dan sejenisnya yang saya ketahui. Harmoni dan terjaga.

Tahun 2017 profesi saya sebagai supir berakhir, saya memutuskan pulang ke Depok untuk sekedar membagi diri saya sebentar kepada orang rumah. Kemudian, di tahun ini saya kembali ke Jogja, tepatnya di bulan Maret bersamaan dengan dimulainya fase gelap akibat pandemi ini. Saya datang untuk satu tujuan, yakni memulai bisnis saya yang telah dipersiapkan sebelumnya. Saya mengira semuai akan baik-baik saja, maksudnya Jogja akan baik-baik saja. Tapi ternyata kali ini tebakan saya salah besar. Tanda-tanda kesialan makin terlihat, kampus diliburkan, cafe-cafe tutup. Saya tidak dapat melakukan apa pun terkeculi menahan diri di ruang kos yang luasnya tidak lebih dari 3 x 4 seorang diri. Satu minggu baik-baik saja, dua minggu keadaan saya mulai gila. Saya mesti keluar mencari kesegaran.

Saya putuskan sore hari keluar, mengendarai mobil ke pusat kota Jogja sembari membawa sepeda yang saya taruh di bagian belakang. Niatnya ingin bersepeda. Saya melewati jalanan yang begitu lengang. Beda dari biasanya. Waktu yang seharusnya orang terburu-buru untuk pulang. Jalanan hanya dipenuhi banyak lansia yang sedang berlari, seakan-akan mereka sedang berusaha menjauhi waktu kematiannya.

Virus ini dengan sempurna telah mengubah wajah kota, tak ada magnet yang membuatnya menarik untuk dihuni atau sekedar dikunjungi. Saya melihat pertokoan tutup, hotel tutup, tidak ada wisatawan yang berkeliaran. Saya jadi teringat pekerjaan saya kala itu, apa jadinya saya, seorang supir travel di masa pandemik ini. Saya mengerti industri pariwisata menjadi sektor yang cukup penting di Jogja. Tahun 2018 sektor pariwisata berada di peringkat kedua dalam menyumbang Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Jogja. Dari 17 sektor usaha, industri pariwisata menyumbang 10,12% PDRB Jogja.

Lalu bagaimana keadaan Jogja atau daerah yang menggantungkan pendapatan dari potensi pariwisata saat menghadapinya bencana seperti ini? Saya menduga-duga apa ada menejemen penanggulangan bencananya? Apa menejemennya bisa disamakan saat daerah lainnya seperti Bali diguncang bom Bali 2? Bencana yang berhasil memporak-porandakan fundamental industri pariwisata Bali dalam durasi yang panjang. Tapi, setelah saya pikira-pikir, permasalahan disaster tourism, bom Bali 2, selesai saat musuh atau pelaku telah berhasil ditangkap. Upaya selanjutnya membangun kembali mental masyarakat Bali dan menumbuhkan kepercayaan publik tentang Bali yang telah kembali aman sekaligus mempesona.

Tapi, hari ini musuh tidak lagi terlihat. Parahnya, seluruh dunia mengalami ini. Seluruh dunia berada dalam ketakutan yang berkepanjangan, rasa traumatik, ketidak-percayaan satu sama lain. Seandainya virus ini hilang, kerja terberat adalah memperbaiki mental bersama masyarakat dunia dari rasa traumatik yang luar biasa. Menimbulkan kembali asas kepercayaan satu sama lain, dimulai dari skala terkecil: antar keluarga, antar tetangga, antar warga kota, dan sekala terakhir adalah antar masyarakat dalam tingkatan dunia.

Kemudian jika vaksin virus-virus ini ditemukan, lantas orang sudah diizinkan untuk melakukan perjalanan ke mana pun, apa dengan seketika orang-orang akan berbondong-bondong pergi bertamasya? Apa orang-orang Jakarta akan sesegera mungkin pergi ke Jogja atau ke Bali? Saya kira juga tidak. Melihat luas dan dalamnya dampak yang ditimbulkan, orang-orang di Jakarta atau sampai Paris pun tentu lebih dulu memilih memulihkan perekonomian mereka yang telah hancur lebur akibat pandemi ini. Baru setelah fundamental ekonomi mereka kembali membaik, adalah hal yang wajar mereka akan merencanakan untuk segera berpelesiran. Jadi, berapa lama rentang waktu yang dibutuhkan agar keadaan pulih dan normal kembali? Saya tidak bisa menjawab atau bahkan sekedar menebaknya.

Saya menghela nafas, ingin sedikit mengucap syukur atas keberuntungan saya. Tapi, tiba-tiba seorang tukang becak lewat di hadapan saya. Dia mengayuh, kursinya kosong tanpa penumpang. Wajahnya keriput, sebagaimana tukang becak. Saya diam-diam iseng bertanya ke mana arahnya. Mencari turis kah? Saya diam, menarik kembali rasa syukur yang baru saja saya ingin ucap. Saya tau betul nasib mereka. Dalam dunia pariwisata mereka dan saya adalah sama. Tidak ada turis, tidak ada bakpia tentu berbanding lurus dengan tidak adanya pendapatan.

Bagimana cara mereka bertahan? Tidak ada. Yang saya ketahui mereka ke Jogja karena tidak punya lahan untuk mereka garap di rumanya. Mereka juga tidak memiliki serikat pekerja atau komunitas independen sebagaimana ojol hari ini yang paling menonjol dan memiliki kekuatan dalam mengaspirasikan kerugian yang mereka rasakan akibat pandemi ini. Saya tau, orang-orang seperti mereka memang orang-orang yang amat pandai untuk tampil memelas, tapi mereka juga orang-orang yang amat pandai mengucap syukur. Kalau pun para tukang becak memiliki serikat pekerja, ke mana mereka akan menuntut? Pemerintah? Saya sarankan jangan, saya takut negara melihat mereka sebagai objek pertunjukan yang konyol dan lucu. Kerumunan demonstran keriput yang berorasi dengan nada-nada yang gugup. Atau menuntut para bos bakpia? Saya rasa tidak. Para tukang becak mengerti bos mereka ini juga tengah mengalami kesulitan. Tukang becak ini bekerja berdasarkan kebahagiaan, berdasarkan ketulusan. Tidak mau mereka menjadi beban tambahan untuk para bos-bos bakpia mereka yang baik hati ini.

Jadi, adakah malaikat yang menyelamatkan mereka hari ini dan seterusnya? Tentunya kita semua yang mengerti bahwa solidaritas sosial bersama tanpa tebang pilih adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan hidup dan kebahagiaan mereka hari ini. Hanya itu, cuma itu. Gampangnya, untuk menjadi malaikat mereka hari ini hanya dengan cara ciptakan dapur bersama, sediakan bahan masakan, lalu biarkan sebagian dari mereka memasak sendiri untuk para rekannya yang membutuhkan. Sediakan saja sup bening dan beras bulog, itu sudah lebih cukup bagi mereka. Mereka sendiri akan secara bergilir membagi tugas dalam setiap minggunya. Siapa tau dari perut yang terjaga (tidak lapar) dan waktu berkumpul yang intensif sesama mereka, diskurus-diskursus menarik di antara mereka akan muncul. Semisal pembentukan serikat pekerja tukang becak. Hasilnya pun bukan tuntutan, melainkan ide-ide menarik yang selanjutnya mereka terapkan demi menunjang kemandirian mereka sendiri. Barang kali. Siapa tau kan?

Penulis

Muhammad Yudha Pratama
Seorang Pebisnis sekaligus seorang Minimalist
Sekarang tinggal di Yogyakarta
Bisa dihubungi di judasmyp@gmail.com

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Opini

Gubernur dan Pengharapan yang Suram

Published

on

By

[Facebook: Bang Zul Zulkieflimansyah]
tabulanews.id – Serupa bintang iklan, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) memang terlihat sangat artistik, selalu ada momen sebagai bahan untuk disampaikan ke publik, apalagi tempat-tempat yang berbau wisata dan memiliki nilai popularitas tinggi.

Sebagai  seorang Gubernur yang mengidentikkan dirinya sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat, akun media sosialnya tak jarang memposting kunjungan Gubernur ke Desa-desa, bercengkrama dengan warga desa, dan memperlihatkan Gubernur sampai di pelosok-pelosok. Pada situasi normal, hal itu sah-sah saja, namun kunjungan beberapa hari terakhir ini justru mendapatkan tanggapan dari publik, bahkan menjadi perbincangan di media nasional.

Salah satunya adalah kunjungan Gubernur di Desa Bayan pada 31 Januari lalu, menjadi perhatian publik, karena Gubernur sendiri seakan-akan melanggar protokol kesehatan. Kita tahu bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja, ada bencana non-alam yang sedang mengancam, di tengah situasi itu justru Gubernur mempertontonkan kepada publik bahwa Gubernur bersama para Pejabat pemerintahan Provinsi NTB sedang beramai-ramai berendam di kolam renang, tanpa jarak, dan seperti tidak ada kehawatiran atas penyebaran corona.

Tanggapan Gubernur yang mengatakan “itu terjadi secara spontan” memperlihatkan dirinya gagal dalam memaknai diri sebagai teladan, memperlihatkan diri tanpa kendali, mestinya Ia menyadari bahwa kondisi dalam darurat dan ada batasan-batasan dalam berkegiatan.  Penulis hanya mengingatkan, di NTB ada Pergub No 13 tahun 2020 tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 yang ditetapkan Gubernur pada bulan juni 2020 lalu, di dalamnya mengatur protokol dan batasan-batasan dalam berkegiatan. Jika Gubernur tidak mampu menyampaikan isi Pergub itu secara utuh pada publik, setidaknya Gubernur bersikap sesuai aturan yang sudah ditetapkannya. Menjadi teladan!

Publik bisa membaca yang ingin dilakukan Gubernur adalah membantu untuk mempromosikan tempat-tempat wisata, tapi dalam penyampaian justru membuat hati rakyat terpukul. Pesan-pesan yang disampaikan justru menunjukkan perilaku yang dapat menimbulkan terjadinya penularan covid-19. Berjuta rakyat yang sudah mencoba menahan diri membatasi aktivitas, ribuan pedagang harus menutup sementara atau membatasi jualannya dengan harapan corona segera berlalu, namun semua pupus ketika pemimpinnya sendiri terlihat tidak serius!

Bukan kali ini saja, beberapa kali dalam postingan di akun media sosialnya sering terlihat tidak mengindahkan protokol kesehatan, kadang berkerumun tanpa mengenakan masker dan tanpa sekat, sebut saja kunjungannya di Pulau sumbawa menjelang pemilu 2020 lalu. Sebagai seorang Gubernur, sah saja melakukan kunjungan dan meninjau situasi daerahnya sampai ke pelosok, menginap di rumah warga, semuanya tidak masalah dalam kerangka pendekatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Namun, di saat situasi sedang darurat, di saat kondisi kasus corona terus meningkat, bahkan angka kematian di atas rata-rata nasioanal, Gubernur dituntut untuk memiliki visi dalam penanganan bencana.

Rupanya Gubernur memang ingin lebih fokus pada menjaga kestabilan ekonomi daripada pencegahan penyebaran virus, sebetulnya dua hal itu seperti dua mata pisau yang sama pentingnya. Gubernur tidak bisa abai atas penyebaran covid yang terus meningkat, dan menjaga kestabilan ekonomi juga menjadi keharusan. Jika timpang pada salah satunya, maka kita akan menghadapi situasia yang disebut dengan mati massal. Jika kita unggul mempertahankan ekonomi kemudian virus bebas merayap ke tubuh kita, maka kita akan mati sia-sia, begitu juga, tatkala kita berhasil mencegah penyebaran virus tapi ekonomi kita anjlok, maka kita akan mati kelaparan.

Sedari awal memang Gubernur tidak terlalu fokus memutus rantai penyebaran covid ini, terlihat ketika angka penyebaran kasus mulai muncul di NTB pada maret 2020 lalu, sikap Gubernur justru mempromosikan tempat-tempat wisata yang siap dikunjungi, bukan merumuskan strategi dalam membentuk ketahanan daerah menahan virus. Sikap ini memperlihatkan kegagalan Gubernur menangkap resiko atas bencana yang melanda.

Kita memang sangat lemah dalam memitigasi setiap bencana sehingga kita selalu gagap dalam menyelesaikan masalah yang menimpa. Tingginya kasus terkonfirmasi positif adalah bukti di mana kita gagap merumuskan strategi penanganan, angka kasus positif tembus 8.188 pada 7 februari lalu, lantas apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita hanya bisa menghitung angka, angka penambahan kasus dan angka kematian.

Lonjakan kasus yang sangat tinggi adalah akibat dari lemahnya komitmen pemerintah daerah. Wujud komitmen itu adalah dari kebijakan, regulasi, dan implementasi. Gubernur sendiri sudah mengeluarkan Pergub Penanggulangan dan penanganan covid-19, namun Gubernur sendiri kerap kali melanggarnya. Apalagi yang diharapkan dari sikap kepemimpinan yang lebih akrobatik, poto sana-sini, dan mengedepankan popularitas daripada substansi ini?

Kinerja Gubernur memang sangat mengecewakan, komitmen dalam pencegahan sangat rendah, Lombok Post edisi 27 Januari lalu mengulas lemahnya penelusuran yang dilakukan petugas terhadap kontak erat pasien positif. Berdasarkan standar WHO, 1 pasien positif minimal penelusuran dilakukan 30 kontak erat, nyatanya di NTB dari 1 pasien positif hanya dilakukan penelusuran terhadap 7 orang kontak erat. Jika memang serius mau melakukan pencegahan, mestinya penelusuran terhadap kontak erat ini lebih massif lagi.

Dalam ulasan Lombok Post pada edisi yang sama, dari 7.234 akumulasi pasien yang tercatat pada 21 januari hanya dilakukan penelusuran terhadap 49.672 orang kontak erat, jika mengikuti standar WHO harusnya yang ditelusuri sebanyak 217.020 orang, berarti yang belum ditelusuri sebanyak 167.348 orang

Sekali lagi, Gubernur seperti pengharapan yang diselimuti kabut tebal dan nampak kehilangan arah. Tidak terlihat visi dalam pembangunan daerah ini kedepan, yang ada hanya usaha untuk membangun popularitas.

Meminjam istilah Yudi Latif sangatlah relevan untuk mendefinisikan situasi saat ini, Ia menuliskan “Indonesia ibarat kapal besar yang limbung; terperangkap dalam pusaran gelombang hari ini; tanpa jangkar kuat ke masa lalu, tanpa arah jelas ke masa depan”.

Dalam kerangka yang lebih kecil, daerah ini sedang terperangkap dalam pusaran gelombang dan nahkodanya tanpa arah yang jelas.

 

Jumaidi

Mantan Ketua GMNI Cabang Mataram 2013-2015

 

Continue Reading

Opini

Selamat Datang Tahun Baru, Panjang Umur Orde (paling) Baru

Published

on

[Foto: Ahmad Sirulhaq]
tabulanews.id – “Agar negara kuat, rakyat harus lemah. Tapi, saya tidak mau mengatakan, agar rakyat kuat, negara harus lemah. Aku hanya menginginkan tawar-menawar yang seimbang” (Cak Nun).

Saya lupa kiranya kapan tepatnya Cak Nun menulis itu, dan dalam buku apa. Mungkin juga saya lupa, yang menulis itu juga bukan Cak Nun, saya tidak ingat betul. Yang saya ingat, saya membacanya di Perpustakaan Daerah ketika saya menjadi mahasiswa baru, tahun 1999, satu tahun setelah reformasi bergulir.  Dugaanku waktu itu, pernyataan itu pasti ditujukan untuk rezim otoriter Orde Baru, yang pada saat itu baru saja tenggelam ke dalam lubang kubur yang digali dari palu godam reformasi.

Agar negara kuat, rakyat harus lemah”? Barangkali, hikayat ini masih bisa diperbaiki: “agar negara kuat dan rakyat lemah, jangan ada oposisi”. Lebih dari dua puluh tahun sejak runtuhnya Orde Baru, saat ini, kredo ini tak pernah bisa menjadi lebih benar, kecuali dalam satu hal, tinggalkan satu partai saja untuk berteriak dengan putus asa: Partai Keadilan Sejahtera, biar tidak terlalu kentara. Toh ia partai kecil. Lagi pula, setelah ditinggal yatim piatu oleh Gerindra dan PAN, suaranya tidak akan bisa mengubah keadaan. Kehadirannya pun tidak akan bisa genap mencapai 20 persen presidential threshold untuk mengamankan satu kandidat saja di Pemilu Presiden 2024. Di samping itu, setelah para dedengkotnya eksodus dan membangun permukiman baru di bawah naungan Gelora, PKS bisa apa? Biarkan “tokoh kita” Mardani Ali Sera berkoar-koar suka-suka. Bila perlu, biarkan dia buat tagar baru mulai mulai sekarang, #2024GantiPresiden, tak akan ada yang mendengar. Bukankah jagoannya di DKI-dua juga dengan mudah dilumpuhkan oleh kawan lamanya sendiri?—Gerindra.

Lalu, bagaimana kabar “tokoh kita” yang lain, Amien Rais? Amien Rais sudah tua, di usianya yang semakin senja, partainya pun sudah “porak poranda”. Dalam kondisi tubuh yang sudah tak akan sanggup lagi memekikkan “people power”, ia justru—secara perlahan-lahan—dimakan oleh anak ideologisnya sendiri: Partai Amanat Nasional, sisa hasil keringatnya di zaman reformasi. Kali ini, di bawah kendali Zulkifli Hasan, PAN sepertinya ingin sejenak merasakan nikmatnya kue kekuasaan. Jika terlalu lama menahan lapar, apa salahnya? Bukankah, ia pun, dalam Pemilu, calonnya kalah terus-menerus? Barangkali, PAN juga sudah jemu diajak Amien Rais “berperang” di medan yang sama sekali tidak tepat: Perang Badar di antara Makkah dan Madinah, sementara musuhnya tidak jauh-jauh dari Monas. Musuhnya pun tidak sepadan. Bagaimana mungkin ia akan bisa menang terhadap musuh yang dijuluki Partai Setan?, sementara setan sendiri tidak pernah kelihatan? Dengan google map sekalipun, titik koordinat setan tidak terlalu mudah ditemukan.

Baca Juga: Greta Thunberg, Undang-Undang  Cilaka, dan Invasi atas Bumi Manusia

Namun, saat negara semakin kuat, PAN bukan satu-satunya partai yang memakan bapak kandungnya.  Nasib sial yang serupa juga terjadi di tempat lain. Tommy Soeharto, yang mencoba mencari nostalgia dengan berupaya membangkitkan “arwah” Sang Bapak Pembangunan lewat Partai Berkarya langsung tersingkir dari partai yang ia buat sendiri, pada saat partai itu masih baru berumur jagung.  Di luar itu, kita pun tahu, Partai Demokrat—secara berangsur-angsur—ditinggalkan oleh para pemain lamanya. SBY memang tidak dimakan oleh Demokrat, namun selama ini ia banyak menumpuk “anak-anak durhaka”, yang mudah pergi meninggalkan rumah satu-persatu, mulai dari Si Poltak Raja Minyak, Roy Suryo pengamat IT paling jeli,  TGB Zainul Majdi, dan banyak lagi. Mungkin, mereka melihat gelagat bahwa Demokrat tidak akan mampu jadi juru selamat sehingga mereka pun minggat. Dua anak biologis SBY juga susah payah didongkrak lewat sisa-sisa kharisma yang ada dari Sang Ayah. Mereka tak bisa bertengger di atas aras tabulasi data survei untuk masa empat tahun mendatang. Radar pemilu presiden 2024 tak mampu menjangkaunya. Rupanya, dalam demokrasi, tidak semua orang beruntung membangun dinasti; tidak semua yang berdarah biru bisa melenggang dengan mulus dalam pemilu.

Bagaimana dengan “tokoh kita” yang lain, Prabowo Subianto?  Bukan hanya suaranya yang lenyap, tapi juga orangnya. Kesatria padang pasir itu sudah paling awal meninggalkan arena pertempuran yang digariskan. Sebelum luka para pendukungnya sembuh, ia tiba-tiba bersemayam dalam tubuh kekuasaan, memanen buah untuk sesuatu yang tidak pernah ia perjuangkan—demikian menurut Irma Chaniago, ketika Sandi menyusul Sang Mentor satu tahunan kemudian. Sesungguhnya, nasib Prabowo masih bisa akan jauh lebih baik, andaikata anak angkat yang kemudian disebutnya diambil “from the gutter” tidak kadung tersandung benih benur.  Dalam tiga kali pemilu berdara-darah, satu menjadi calon wapres dan dua calon presiden, tak satu pun kemenangan dapat dipetik Gerindra. Ini tentu sangat melelahkan. Logistik pun tentu sudah semakin menipis. Walapuan nama Prabowo masih berkibar di lingkaran survei, bagaimana Anda bisa yakin akan mampu mengamankan kemenangan dengan mengandalkan tangan kosong? Itu konyol. Tanpa biaya, tidak ada partai yang bisa apa-apa. Gerindra pun tak setangguh PDIP dalam hal puasa berturut-turut tanpa “Hari Raya”. Prabowo pun bukan pula Alexander the Great, yang sanggup melampaui berbagai medan pertempuran sampai titik darah penghabisan.

Lain demokrasi, lain monarki. Ini demokrasi, Bung. Demokrasi butuh biaya, dan—asal Kau tahu—itu tidak murah. One man one vote; vox populi vox dei. Betul, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi,  jika suatu saat ada suara Tuhan tidak bisa ditekuk dengan bantuan hantu-hantu komunis Amien Rais dan hantu-hantu radikal Denny Siregar, maka logistik itu sangat dibutuhkan di waktu “fajar”, tentunya sebelum ayam mulai berkokok. Tak boleh terlalu cepat, tak boleh terlalu lambat. Sebab, begitu azan sudah mengetuk pintu subuh, Tuhan bisa saja curiga: suara-Nya diam-diam sedang ditukar dengan uang, beras, mie, dan tepung terigu. Kotak suara boleh saja dari kardus, tapi kredibilitas dan kesakralan demokrasi harus segera dibungkus; harus sebaik mungkin dijaga dan diamankan, bahkan dari pandangan Tuhan.  Selebihnya, jika Anda mau ganti suara-suara Tuhan itu di tengah jalan atau di tikungan menuju penghitungan, itu soal lain. Tuhan—mungkin—dalam hal ini tak terlalu keberatan.

Dalam demokrasi, logistik juga tidak hanya dibutuhkan untuk pasangan yang terlalu lemah, tapi juga untuk pasangan yang terlalu kuat. Ada kalanya musuh Anda terlalu lemah kemudian Anda bisa terancam melawan kotak kosong. Melawan kotak kosong tidak hanya melukai “adat demokrasi”, tapi juga merupakan semacam bentuk pertarungan yang berat.  Kenangan akan kekalahan Walikota Makassar 2018 melawan kotak kosong adalah bukti bahwa hal itu bukan omong kosong. Jadi, Anda harus menyiapkan logistik, dalam hal ini,  untuk menemukan lawan yang tidak sepadan.

Tapi, jika rakyat lemah dan negara kuat, rencana untuk menatap jauh pada pemilu presiden 2024 bisa semakin mantap. Makin banyak koalisi, rencana akan makin jadi; makin sedikit oposisi, makin mudah mengelola dinasti. Selain dapat meratakan jalan dalam pembahasan dan pengesahan undang-undang, ini adalah kesempatan untuk menaikkan biji pion-pion di posisi garis-lintang raja-musuh di atas papan catur, agar siap dijadikan benteng, kuda, atau luncur. Dengan demikian, apalagi yang perlu dirisaukan?—semua sudah diatur.  Kemenangan berikutnya sudah menunggu di ambang mata. Di luar sana, LSI Denny JA sudah siap menanti momen untuk memecahkan rekor barunya sendiri—lepas dari kenyataan bahwa upayanya untuk merebut jabatan komisaris keburu habis. Apalagi, bagi Denny JA, dinasti itu bukan dosa. Bagaimana jika yang terpilih nanti adalah anak, atau menantu, atau cucu, dari mereka-mereka yang hanya punya darah biru? Apa kata orang-orang? Tidak apa-apa, itu pilihan Tuhan. Vox populi vox dei. Walaupun banyak terdengar narasi Tuhan, demokrasi tidak pernah terlalu sakral dan tidak pula terlalu profan. Tapi, menolak pilihan Tuhan kedengarannya tidak terlalu sopan.

Tapi ingat, walaupun kekuatan sudah tersusun dengan rapi, dalam politik Anda tidak boleh berjudi dengan cara main api, apalagi masih ada FPI. Ia adalah salah satu yang tersisa dari remah-remah oposisi. Pemimpin besarnya pun sudah kembali, jangan-jangan ia nanti akan pimpin revolusi. Tapi, tragedi tiba-tiba terjadi. Bermula dari kerumunan itu, ribuan pengikutnya melumpuhkan bandara Soekarno-Hatta. Para pendukungnya mengabaikan protokol kesehatan, sementara keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka Rizieq harus diselidik. Kurang apa lagi ancaman korona di Indonesia, grafiknya konsisten mengawang di bawah menteri Terawan. Itu pun dengan bantuan Lord yang paling banyak pekerjaan. Tapi, Rizieq tiba-tiba datang memperburuk keadaan. Karena itu, ia harus segera diawasi. Kesalahanya bukan cuma satu: melanggar protokol covid dan menghasut, demikian bunyi pasal itu. Ia masih beruntung, tidak bermimpi bertemu nabi. Selanjutnya, kita pun tahu, di KM 50, apa yang terjadi, terjadilah. Dalam koridor tindakan tegas dan terukur, enam nyawa “orang radikal” pengawal Riziek langsung hilang karena melawan. Dalam demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi toleransi, kehilangan nyawa orang-orang “in-toleransi” mudah ditoleransi, tentu dalam maklumat keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.  Tak lama setelah itu, secara de jure, FPI pun mati ketika pemimpinnya masih berdiri di balik jeruji besi.

Ketika negara kuat, dan rakyat lemah, tidak ada oposisi yang terlalu susah untuk dihadapi, tidak pula FPI. Tapi, orang radikal sebenarnya tak harus dihabisi, jika kita mengingat pesan Trumbo, penulis-skenario Amerika berhaluan ultra-kiri masa Kennedy. Menurut Trumbo, “sebenarnya orang radikal dan orang kaya bisa membuat kombinasi sempurna: orang radikal bisa berjuang dengan kemurnian Tuhan, yang kaya menang dengan tipu daya setan.”  Dari kacamata Trumbo ini, beberapa jenis anomali-anomali dalam demokrasi terlihat lebih mudah dicerna dalam hati. Serta, kenyataan bahwa radikal tidak melulu berarti menjual lewat mimbar  melainkan juga membeli saat fajar, adalah benar. Persoalannya, jika hantu-hantu radikal sudah terasa hambar, dan hantu-hantu komunis sudah tidak lagi laris, dalam tiap pemilihan, rakyat sudah tidak lagi punya hiburan. Sebaliknya, segala jenis hiburan serta-merta berubah menjadi ketakutan, jika apa yang sudah bersemayam dalam kematiannya yang panjang, tiba-tiba bangkit dari kuburan.

 

Ahmad Sirulhaq

Dosen Bidang Linguistik, Universitas Mataram

Peneliti Lembaga Riset Kebudayaan dan Arus Komunikasi (LITERASI NTB)

Editor Tabulanews.id

Continue Reading

Opini

Catatan Akhir Tahun Pendidikan Indonesia Sebelum dan Ketika Pandemi: Aksi dan Obsesi

Published

on

[Foto: Ahmad Junaidi]
tabukanews.id – Baru-baru ini, tiga peneliti dari Bank Dunia mengeluarkan hasil kajian mereka tentang kondisi pendidikan Indonesia di masa pandemi. Dengan metode tertentu, mereka mengeluarkan kesimpulan bahwa siswa-siswi Indonesia hanya berhasil mendapatkan 33% ‘efektivitas’ belajar dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ),  bila dibandingkan dengan kegiatan tatap muka. Dengan klaim hilangnya kesempatan belajar sebanyak 67% ini, mereka lalu memproyeksikan bahwa siswa Indonesia akan kehilangan 22 poin di tes PISA, dan ketika dewasa dan bekerja, mereka akan mendapatkan gaji tahunan lebih rendah sampai dengan tujuh juta rupiah jika dibandingkan dengan yang seharusnya didapatkan jika belajar seperti biasa dengan mekanisme tatap muka. [1]

Saya kagum dengan kemampuan meneliti dan memprediksi kawan-kawan Bank Dunia ini. Simulasinya teruji. Namun pada saat yang sama, saya merasa ingin muntah. Sedih. Seolah-olah penurunan angka PISA dan pendapatan itu hanya akan dialami oleh Indonesia, dan seolah-olah ekonomi dunia akan tetap berjalan seperti biasa, melindas dan menyeleksi mereka yang tak mampu ikut laju pasar bebas.

Data tadi adalah data tahun 2020. Untuk merespon itu, kita harus tahu dulu kinerja kita di tahun-tahun sebelumnya agar perbandingan lebih adil dan berempati pada keadaan. Kita akan menengok ke tahun 2018, 2019, dan 2020. Setelah itu, kajian Bank Dunia itu kita bisa sikapi sebagai bekal menuju 2021.

Catatan Tiga Tahun Terakhir

Pada 2018, Pendidikan Dasar dan Menengah masih bercerai dengan Perguruan Tinggi. Pendidikan Indonesia di bawah Muhadjir Effendy dan Muhammad Natsir tak banyak menyita perhatian publik. Siapa yang peduli berita pendidikan di tengah dominasi berita Pilpres Cebong VS Kampret? Letupan berita pendidikan hanya diisi kisah klasik perjuangan anak SD di pedalaman yang berangkat sekolah menyeberangi sungai atau bergelantungan di jembatan, gaji guru honor yang tak manusiawi, ranking buruk PISA Indonesia, dan hal trivial seperti musisi-musisi beken Indonesia menyanyi lagu #SemuaGuruSemuaMurid di perayaan Hardiknas. Di kampus-kampus sesekali terdengar berita rektor sibuk seminar pencegahan radikalisme. Mulai merebak juga berita kekhawatiran masuknya perguruan tinggi asing dan impor dosen dari luar negeri.

Pada 2019 anggaran naik 11% dari tahun sebelumnya. [2] Boom! Kenaikan itu sendiri bisa dipakai mendobelkan dana perguruan tinggi tahun itu. Bahkan anggaran sekolah vokasi naik hampir tiga kali lipat [3] sesuai arah industrialisasi Indonesia. Cukup menggembirakan, walaupun tentu itu masih jauh panggang dari api. 2019 juga diwarnai dengan urusan PPDB dan zonasi yang membelah insan pendidikan Indonesia menjadi dua kubu, setuju dan tak setuju. Perdebatan berakhir dengan revisi kuota jalur prestasi, yang merupakan bukti bahwa demonstrasi ibu-ibu anti zonasi membuahkan hasil.

Akhir Oktober 2019, Perguruan tinggi kembali ke pangkuan Kemendikbud dengan seorang Nadiem Makarim sebagai kaptennya. Begitu banyak kritik dan suara sumbang. Tak hanya para begawan kampus penuh gelar yang merasa terpinggirkan. Mereka yang progresif pun penuh ragu. Nadiem melenggang saja bersama kawanan muda penuh semangat di kabinet baru Jokowi-Ma’ruf. Dengan meminjam istilah-istilah pendidikan dari kawan-kawannya sesama anak muda, Nadiem melambungkan dua program dengan tajuk Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

Tahun 2020, seperti seorang anak muda inovatif dari kota yang ingin membawa perubahan di sebuah sekolah di desa, Nadiem menarasikan optimisme. “Kejar ketertinggalan. Keluar dari pola pikir lama”. Tapi, belum sempat membuktikan apa-apa, datanglah gelombang pandemi. Buyar semua rencana. Pendidikan menjadi salah satu dimensi kehidupan terdampak Covid-19. Empat menteri memerintahkan penutupan sekolah. Rumah-rumah berubah menjadi sekolah darurat dengan orang tua sebagai tutor dadakan yang tak terlatih. Beban psikososial menyeruak. Berita anak naik pohon naik bukit mencari sinyal internet pun mengglobal masuk New York Times. [4] Sementara itu kampus milik asing pertama di Indonesia telah dibuka di Jakarta. [4a]

Fluktuasi Kinerja dalam Angka

Apakah di 2020 kita mengalami krisis besar di dunia pendidikan kita? Sekilas semua terlihat terjun bebas. Tapi, sebelum menyimpulkan itu, mari kita lihat dulu angka-angka berikut.

Pada 2018, dana pendidikan mencapai 444 Triliun yang kemudian naik drastis sebanyak 48 Triliun menjadi 492 Triliun pada 2019. Pada 2020, walau naik, kenaikannya tak cukup mengesankan, yaitu hanya 13 Triliun menjadi 505 Triliun. [5] [6] [7] Kenaikan ini berbanding terbalik dengan perbaikan fasilitas. Pada 2018 dan 2019, 50% ruang kelas dikategorikan rusak di semua jenjang pendidikan. Pada 2020, angka kelas rusak malah naik menjadi 70%. Fokus 2020 sepertinya memang bukan untuk memperbaiki ruang kelas. [5] [6] [7]

Kita bisa juga melihat kinerja Pendidikan Anak Usia Dini sebagai jenjang yang menjalankan peran penting dalam upaya mempersiapkan literasi anak Indonesia. Angka partisipasi kasar (APK) siswa di PAUD turun dari tahun 2018 yaitu 37,9% menjadi 36,9% pada 2019. Angka naik lagi pada 2020 yaitu 37,5%, namun tetap lebih rendah dari tahun 2018. [5] [6] [7]

Angka partisipasi di SD mencatatkan hasil gemilang. Pemerintah mengklaim angka partisipasi kasar (APK) pada 2018, 2019, dan 2020 di SD bahkan melebihi 100%. Artinya, ada warga di luar usia 7-12 tahun yang mengambil program setara SD. [5] [6] [7]. Di samping itu, Angka melek huruf warga usia 15 sd 59 tahun dilaporkan 98,07% pada 2018. Naik 0,24% pada 2019. Sayangnya, pada 2020, turun menjadi 96%. [5] [6] [7]

Angka penting lainnya adalah rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun. Pada 2018, angka tersebut berada pada 8,58 tahun. Pada 2019, naik menjadi 8,75 tahun. Ketika ramai muncul berita anak berhenti sekolah ketika PJJ, laporan 2020 malah mencatatkan sebaliknya. Ada kenaikan angka rata-rata lama sekolah menjadi 8,90 tahun. [5] [6] [7]

Penetrasi internet penting untuk dilihat. Akses internet oleh penduduk usia 5 sd 24 tahun naik konsisten dari 45% pada 2018, 53% pada 2019, dan 59% pada 2020. [5] [6] [7]. Hal ini berbanding terbalik dengan angka lulusan SMA sederajat yang melanjutkan kuliah. Nyatanya, setelah landai pada 2018 dan 2019 di angka 36,7%, angka malah turun menjadi 30,85% di 2020. [5] [6] [7]

Di kampus Indonesia yang begitu mendewakan angka publikasi, bersyukurlah bahwa sejak 2018, kita merajai Scopus Asia Tenggara setelah sebelumnya bercokol di peringkat 4 dan 5. Pada 2019, publikasi naik drastis [8], bahkan sampai ada klaim sampai dengan naik 400%! [9] Sayangnya belum ada data yang keluar untuk 2020.

Secara umum, ada yang naik dan turun pada 2019 jika 2018 adalah patokannya. Ada juga yang turun dan naik pada 2020 jika patokannya adalah 2019. Bertambahnya angka rata-rata lama sekolah pada 2020 adalah prestasi tersendiri dan penurunan angka partisipasi di perguruan tinggi harus disikapi di 2021. Bertambahnya angka ruang kelas rusak bisa disebabkan kriteria yang berubah atau memang karena ada perubahan fokus anggaran.

Lalu, bagaimana Kinerja Nadiem?

Dalam menilai kinerja menteri, hal pertama yang harus dilakukan adalah memilah mana hal yang menjadi tanggung jawab menteri, mana yang tergantung situasi dan arah kebijakan penguasa negara. Tidak ada menteri yang bisa mengambil keputusan sendiri dalam masa ini.

Memastikan kampus melakukan rekonstruksi kurikulum sesuai cita-cita Kampus Merdeka adalah tugas Nadiem. Namun, membuka sekolah di Januari 2021 bukanlah sesuatu yang Nadiem bisa putuskan sendiri. Memastikan program organisasi penggerak (POP) tidak didikte ormas feodal adalah tugas Nadiem, tapi menaikkan angka jumlah siswa yang melanjutkan ke bangku kuliah bukanlah sesuatu yang bisa dia kontrol semua variabelnya. Bagaimana dengan larangan demonstrasi untuk mahasiswa? Ini inisiatif Nadiem atau menteri yang lebih kuat dari Nadiem?

Menghapus Ujian Nasional dan menggantinya menjadi assessment nasional adalah prestasi terbesar Nadiem. Federasi Guru Seluruh Indonesia (FGSI) mengamini ini. Kebijakan Kurikulum Darurat juga dinilai cukup responsif. Selebihnya, prestasi Nadiem dianggap tak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Merdeka Belajar, Guru Penggerak, relaksasi dana BOS, pembelajaran jarak jauh, serta pelaksanaan Program Organisasi Penggerak dianggap kurang bahkan tidak memuaskan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai Kampus Merdeka sarat potensi komersialisasi, liberalisasi, dan komodifikasi pendidikan. Kelompok akademisi dan aktivis bahkan menuding Kampus Merdeka memiliki ikatan mesra tersembunyi dengan Omnibus Law. Belum lagi ketika ada edaran dilarang demo menentang Omnibus Law.

Tapi, selain kritik-kritik ini, saya kira kita harus bersepakat bahwa Nadiem banyak melakukan perbaikan. Penghapusan UN adalah cita-cita lama para guru besar Indonesia [10]. Nadiem bertahan dari gempuran pihak yang memaksakan pembukaan sekolah tapi juga perlahan mengorganisir persiapan untuk itu. Kampus Merdeka masih dalam tahap rekonstruksi kurikulum di perguruan tinggi. Sejauh ini, kampus-kampus menggeliat. Nadiem berhasil menata sistem informasi yang lebih baik di kementerian dengan semakin mudahnya akses data atau informasi. Banyak hal bagus yang sudah dilakukan. Tapi juga banyak pekerjaan rumah yang menunggu solusi.

Terlepas dari beragamnya penilaian terhadap Nadiem, menjadikan kinerja Nadiem sebagai ukuran atas kinerja pendidikan Indonesia sama dengan mereduksi makna sistem pendidikan nasional. Ada banyak kementerian dan lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab atas kerja-kerja peningkatan kualitas pendidikan. Tuntutan-tuntutan perubahan itu harus ditujukan pada banyak pihak. Dan tentu saja, juga tidak adil mengukur kinerja sistem pendidikan ini dengan hanya mengukur kinerja mereka di 2020, tahun penuh kejutan dan ketidakpastian. Dampak pandemi belum berakhir. Keputusan-keputusan baru akan muncul dengan Nadiem sebagai komunikatornya. Ada baiknya sekarang Nadiem berlomba dengan statistik negeri sendiri dan melihat progress relatif terhadap tantangan pandemi.

Menuju 2021

Kajian tiga peneliti Bank Dunia di atas memang patut dijadikan pertimbangan. Di satu sisi, kita tahu guru dan interaksi manusia tak akan bisa tergantikan setidaknya sampai satu dekade ke depan.  Namun, pertimbangan itu tidak boleh mengalahkan prinsip dasar hak anak dan hak siswa. Jika benar hanya 33% efektivitas dari Pembelajaran Jarak Jauh, bolehkah itu dijadikan alasan memperparah kondisi pandemi dan mengorbankan nyawa kelompok rentan? Kita tahu negara kita mengaburkan angka kematian Covid-19 sampai dengan 17% [11]. Laporan nasional berbeda dengan data daerah dengan selisih sekitar 400 Jiwa. Zona Hijau adalah Zona Merah yang menyamar. Rasio testing kita adalah salah satu yang paling buruk di dunia. Nadiem harus melihat ini. Dia harus memimpin dan menghadirkan pandangan yang jelas kepada Presiden sebagai komandan perang melawan Covid-19. Ada baiknya juga saat ini dia menunda obsesi terhadap angka PISA yang selalu disebut-sebutnya itu dan fokus pada memberikan kebebasan dan bimbingan bagi sekolah untuk melaksanakan PJJ dengan baik secara mandiri dan jika memungkinkan tatap muka, protokol kesehatan harus menjadi hukum dengan pelaksanaan yang jelas. Khawatir anak kita kehilangan 7 juta per tahun ketika dewasa? Lebih khawatirlah jika Indonesia kehilangan ratusan dokternya.

2021 harus menjadi persiapan kebangkitan pendidikan nasional. Program Guru Penggerak tak cukup hanya melatih 2000an guru per angkatan. Apa langkah nyata untuk perbaikan LPTK dan program-program turunannya? Apa kabar relaksasi BOS yang mengakibatkan pemerintah daerah merasa tak bertanggung jawab terhadap guru honorer bergaji tak manusiawi [12]? Apakah tahun depan kelas rusak kita akan naik menjadi 80%? Kemerdekaan berfikir masihkah dilindungi di kampus ataukah kita jatuh pada pemenjaraan intelektual baru [13]? Apa kabar dukungan untuk kontekstualisasi pendidikan di masyarakat adat [14]?

Anggaran pendidikan untuk 2021 telah disetujui sebanyak 550 T [15], naik 45 T dari sebelumnya. Pertanyaannya, berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan dengan uang segitu melalui pendidikan masa pandemi yang lebih melindungi? Pembukaan sekolah sudah diterbitkan peraturannya. Dan hanya kepatuhan terhadap aturan itu yang dapat mengukur literasi kita. Taat pada anjuran ilmu pengetahuan dan peraturan penting ini lah yang merupakan pengejawantahan nilai PISA yang sebenarnya.

Publikasi ilmiah Indonesia juga naik sebanyak 400%. Pertanyaannya, apakah angka ini berbanding lurus dengan peningkatan tingkat literasi dan kepercayaan pada ilmu pengetahuan dari kelas menengah terdidiknya? Apakah artikel-artikel yang terbit itu pernah dikomunikasikan dalam bahasa yang lebih bisa diterima?

Mari kita jawab bersama di 2021 dengan langkah-langkah kemanusiaan berlandaskan ilmu pengetahuan yang nyata, bukan sekedar obsesi terhadap angka.

 

Ahmad Junaidi

(Dosen Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mataram; Kandidat Doktor Bidang Pendidikan di Monash University, Australia; Pembina Yayasan Jage Kastare, Lombok Tengah)

Continue Reading

Trending