Connect with us

Hukum

Pemkot Mataram Siapkan Tempat Tinggal Sementara Bagi Warga Pondok Perasi

Published

on

[Foto: Lahan Untuk Relokasi Warga]
tabulanews.id – Pemerintah Kota Mataram memastikan sudah menyiapkan lahan untuk dijadikan tempat tinggal sementara bagi warga Pondok Perasi, Kecamatan Ampenan, yang akan dieksekusi Rabu (18/12) hari ini. Lahan relokasi seluas 2,3 hektar itu berada di Lingkungan Bekicot kelurahan Bintaro, dinilai cukup untuk menampung ratusan warga Pondok Perasi.

Namun demikian, dilokasi yang akan dijadikan tempat relokasi tersebut masih berupa lahan kosong, belum ada satupun bangunan yang bisa dijadikan tempat tinggal sementara oleh warga disana.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Administraasi Pembangunan Setda Kota Mataram, H Mahmuddin Tura yang dikonfirmasi terkait dengan persiapan relokasi warga Pondok Perasi ke lahan kosong milik Pemkot tersebut, mengatakan bahwa pihaknya akan membangun tenda darurat dulu sebagai bascame, sembari dibangunan tempat hunian sementara (Huntara).

Baca Juga: Untuk Alasan Kemanusiaan, Warga Pondok Perasi Minta Penundaan Eksekusi

“Kita akan pasang tenda dulu. Sementara Huntara semi permanen juga akan disiapkan di sini. Dan kami menawarkan tidak semua warga harus tinggal di sana. Karena kan tidak semua warga menjadi nelayan,” jelas Mahmuddin, saat meninjau lahan relokasi itu di Bintaro.

Menurut Mahmuddin, tidak semua warga Pondok Perasi direlokasi ke Huntara tersebut. “Hanya warga yang berstatus sebagai nelayan saja. Kan tidak semua warga menjadi nelayan di sana. Yang bukan nelayan bisa tinggal di Rusunawa (rumah susun sewa sederhana) yang ada di Selagalas dan Mandalika,” tegasnya.

Dalam penyiapan lahan untuk relokasi tersebut, Pemkot Mataram sudah mengerahkan, Eksavator milik Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang Kota Mataram sebanyak satu unit. “Kita akan rapikan. Kita akan buatkan semacam basecamp dari tenda BPBD kota Mataram,” jelasnya.

“Nanti akan kita pasang tenda family dan kita mau pindah ke sana. Harapan kita tidak semua warga ke sana. Kalau perlu ke Rusunawa dulu,” sambungnya.

Menurutnya, kalau semua warga Pondok Perasi pindah ke lokasi tersebut akan menjadi masalah baru. Karena, pada lokasi tersebut, warga Pondok Perasi tidak bisa mengakses air bersih dan harus bangun dari nol.

“Kalau ke Rusuanawa, kita mudah menyiapkan kebutuhan semua warga. Kita juga bisa buatkan skat di sana. Karena di Rusunawa ada aula yang bisa kita manfaatkan untuk warga tinggal, sementara jadi Huntara di lokasi relokasi itu,” jelasnya.

Disampaikannya, bahwa Walikota sudah menyetujui terkait lahan tersebut. Bahkan Walikota memberikan arahan agar di lahan relokasi tersebut tidak digunakan membangun Huntara secara permanen. “Tidak boleh membangun rumah permanen. Karena Rusunawa juga akan dibangun di sana dan diperuntukkan untuk mereka semua di lahan tersebut,” paparnya.

Rencana pembangunan Rusunawa di Lingkungan Bekicot tersebut akan dibangun dengan tipe 3 twin block. Menurut informasi dari pemerintah pusat, bahwa rencana pebangunan Rusunawa itu dimulai pada tahun 2020 berjumlah tiga lantai dengan tipe 36. “Nanti itu satu rumah dua kamar, jadi agak besar kamarnya,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Hukum

Dugaan Pungli Dana Covid Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang

Published

on

By

[Foto: Aksi masyarakat saat menuntut transparansi dan covid di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Lombok Tengah]
tabulanews.id – Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020 masyarakat di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang beramai-ramai mendatangi kantor Kepala Desa Montong Gamang. Masyarakat menuntut Kadus Dusun Gonjong untuk melepaskan jabatannya sebagai Kadus Dusun Gonjong. Tuntutan tersebut diduga berlandaskan adanya pungli yang dilakukan oleh Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang.

Zainal Arifin salah satu masyarakat yang ikut aksi dalam penuntutan tersebut mengatakan hak masyarakat diambil. Bantuan dana covid dari pemerintah tidak semuanya diterima oleh masyarakat, terdapat potongan yang diminta oleh Kadus dengan motif sedekah seikhlasnya, tetapi Zainal tetap menganggap hal tersebut adalah pungli.

“Ada banyak masyarakat yang mengeluh karena bantuan yang diterima selalui dimintai potongan oleh Kadus dengan beralasan sedekah seikhlasnya, solawat lah bahasanya itu, tapi tetap itu adalah pungli. Masyarakat harus sadar dan harus berani bersuara” ungkapnya.

Selain itu, Zainal juga menuntut supaya Kadus Dusun Gonjong untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai seorang Kadus karena dianggap tidak layak menduduki posisi tersebut. “segera mundur lah dari posisinya sebagai seorang Kadus, berikan orang yang lebih berkompeten untuk duduk di posisi itu, selesai perkara dan tak ada lagi aksi” pungkasnya.

Pada aksi itu juga, Mukti Ali sebagai koordinator aksi menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat desa, menurutnya tidak hanya pendistribusian dana covid saja yang bermasalah tetapi juga transparansi anggaran dana covid desa Montong Gamang yang dianggap bermasalah. “selain pendistribusian dana covid yang bermasalah, transparansi juga bermasalah. Kita kan tidak tau kisaran harga sabun berapa, kisaran harga masker berapa. Ya jadi selain pendistribusiannya yang bermasalah, transparansi anggaran juga bermasalah” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, kepala Desa Montong Gamang H.M. Amin Abdullah membantah adanya ketidaktransparansian dana covid yang bersumber dari dana desa. Menurutnya dana covid yang bersumber dari dana desa sudah sesuai prosedur karena sudah melalui musyawarah dusun untuk mendapatkan warga yang layak mendapatkan bantuan covid, proses penyaluran sudah digodok dari tingkat bawah.

“Kalau dana covid yang kita berikan dari dana desa itu saya rasa sudah sesuai prosedur, lalu kemudian musdus (musyawarah dusun) di tingkat dusun untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan, jadi saya rasa ini tidak bermasalah karena sudah digodok pada tingkat bawah” tutupnya.

 

Continue Reading

Hukum

Provokator Perusakan Gedung UIN Mataram Terdeteksi

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polisi mendalami para pelaku perusakan gedung Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Pelaku pelemparan kaca gedung disinyalir orang suruhan. Mereka sengaja dihasut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mataram AKP Joko Tamtomo pihaknya sudah mengidentifikasi pelakunya. “Sampai saat ini yang kita temukan pelaku pelemparannya ada dua orang,” kata Joko menjawab konfirmasi, Selasa (3/3/2020).

Pelaku pelemparan diduga digerakkan provokator. Pelaku pelemparan diidentifikasi dengan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Provokator dikenali dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Baca Juga: Aksi Perusakan Kampus UIN Mataram Dilaporkan ke APH

“Nanti kalau sudah kita tangkap 170-nya pasti dia ngomong 160-nya. Kalau sudah tertangkap nanti akan bicara semua,” jelas Joko.

Sebelumnya diberitakan, gedung baru UIN Mataram Kampus II dirusak sejumlah orang tak dikenal pada Minggu Dini hari sekira pukul 00.20 Wita. Terdapat 10 titik rusak yang didominasi kaca yang kerugiannya sampai Rp1 miliar. Perusakan itu ditengarai imbas dari perusahaan outsourcing security PT Rajawali yang memutus kontrak petugas keamanan UIN Mataram.

Continue Reading

Hukum

Polisi Rem Kasus Bakal Calon Kepala Daerah

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polda NTB menurunkan laju penyelidikan dugaan korupsi yang diduga melibatkan bakal calon kepala daerah. Diketahui, saat ini sedang diselidiki dua kasus yang diduga melibatkan anggaran rumah dinas Bupati dan Bupati Lombok Utara, dan anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018.

Kasus itu masih tahap penyelidikan. Penyidik Subdit III Tipikor masih mencari indikasi perbuatan melawan hukumnya. Begitu juga dengan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan.

Baca Juga: Pakai Mahar Politik, Parpol dan Calon Terancam Didiskualifikasi

Dirkrimsus Polda NTB Kombes Pol Gusti Putu Gede Ekawana menerangkan bahwa penanganan hanya direm saja. Belum dihentikan. “Kita ndak bisa masuk,” ungkapnya, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, Polri tidak ingin dialati lewat laporan-laporan tersebut. Apalagi penanganan kasus itu malah membuat suasana Pilkada 2020 nanti makin gaduh.

Namun Eka memastikan bahwa kasus itu akan dibuka lagi setelah Pilkada usai. Dua kasus yang ditangani itu kini tahapan penanganannya masih penyelidikan. Penyidik masih mencari minimal dua alat bukti yang cukup.

Untuk kasus sewa rumah dinas Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara, Polda NTB menyelidiki penggunaan anggarannya yang sebesar Rp2,4 miliar. Biaya item sewa rumah dinas per tahunnya Rp90 juta.

Item lainnya berupa anggaran pemeliharaan rutin rumah jabatan untuk bupati sebesar Rp437,7 juta, Belanja jasa kantor Rp408 juta. Belanja makan minum tamu termasuk harian pegawai yang sampai Rp1,43 miliar. Untuk wabup belanja makanan dan minuman mencapai Rp938 juta untuk satu tahun anggaran.

Kemudian, kasus anggaran KONI se-NTB tahun 2018. Di Polda NTB yang diusut yakni anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018 sebesar Rp8 miliar. Sumber anggaran dari hibah APBD Kota Mataram.

Continue Reading

Trending