Connect with us

Sosial Budaya

Pemkot Meminta ke Pusat, Sisa Dana Gempa Rp 21 Miliar Dihibahkan

Published

on

[Foto: Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, Akhmad Muzakki]
tabulanews.id – Pemerintah kota Mataram meminta ke pusat, sisa dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tahan gempa (RTG ) sebanyak Rp21 miliar bisa dialikan ke dana hibah. Pasalnya, data penanganan RTG di SK 11 untuk kota Mataram, tersisa 1.505 rumah korban gempa belum tertangani. Baik yang rusak sedang dan rusak ringan.

“Dari pengajuan di SK 11, sisa hasil penarikan dari masyarakat kita itu ada Rp21 miliar masih di rekening BPBD Kota Mataram. Karena perpajangan tahap rehab-rekon hanya sampai 31 maret 2020, Pemkot hanya mampu menyelesaikan RTG untuk SK 1-10 saja. Jadi kita coba ajukan, dari usulan teman di DPRD, untuk sisa yang belum terakomodir tadi untuk diusulkan melalui dana hibah dari sisa dana yang Rp 21 miliar itu,” jelas Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, Akhmad Muzakki, Selasa (18/2) kemarin.

Baca Juga: Anggota DPRD Kota Mataram Korupsi Dana Rehabilitasi Gempa Lombok Divonis Penjara 2 Tahun

Kata Muzak sapaannya, masa penanganan RTG memang berakhir pada 31 Maret mendatang. Ia pun belum bisa memastikan, alasan pusat tidak memberikan surat keputusan untuk melakukan penanganan untuk SK 11. Padahal kata dia, SK 11 tersebut, sudah disetujui oleh walikota Mataram dan BNPB pusat. “Kita tidak tahu kenapa pusat sampai tidak bisa putuskan. Padahal masih banyak yang harus ditangani,” jelasnya.

Biasanya kata Muzak, pola dana hibah akan masuk ke khas daerah. Ada pun mekanisme pengembalian sisa dana RTG tadi belum ada kejelasan. “Kita juga belum tahu kebijakan selanjutnya seperti apa. Yang jelas ada pernyataan dari BPBD provinsi untuk mengembalikan uang sisa RTG ke pusat,” jelasnya.

“Kita bukan tidak bisa mengeksekusi dana RTG, ini kan data tambahan dari data anomali kemarin. Jadi, data itu dikumpulkan dari SK 1-10. Jadinya, dari data tadi, kita ajukan kembali untuk SK 11, melalui surat keputusan walikota sehingga jumlahnya seperti yang saya katakan tadi,” jelasnya.

Ia pun sepakat, jika semua daerah di kabupaten lain meminta perrpanjang masa penanganan tahap rehab-rekon ke Pusat. Karena pertimbangannya, jika dana itu ditarik pusat, kondisi 1.505 baik 25 rumah untuk rusak sedang dan 1.247 rumah untuk rusak ringan tak akan tertangani di Mataram. “Makanya, kita memohon agar bisa menggunakan kembali sisa dana yang ada di rekening BPBD itu,” katanya.

Pendataan Lemah

Diakui Muzak, sejak awal, ia sudah menduga, pendataan yang dilakukan petugas di lapangan lemah. Pasalnya, dari dua pola pendataan, baik dari perorangan dan melalui data RT dan Kalingnya dapat dipastikan banyak kesalahan. Mengingat, ada beberapa perubahan data yang ditemui oleh tim BPBD kota Mataram saat memverifikasi ke lapangan. “Misalkan di data ada rusak sedang, eh pas di lapangan dia rusak ringan,” katanya.

“Kita tahu kan, ada Teknis di lapangan juga yang memverifikasi. Baik dari Perkim, Litbang, Bapedda. Begitu hasil selesai baru masuk di BPBD. Baru di SK-kan, dan diusulkan,” jelasnya. Dari 1.505 RTG yang belum tertangani kata Muzak, berada paling banyak di Lingkungan Babakan dan Turida, Kecamatan Sandubaya. “Di sana ada juga yang belum dapat, kan kasian,” katanya.

Muzak pun berharap, sisa dana RTG rehab-rekon untuk SK 11 tadi bisa dijadikan dana hibah. Kata dia, jikalau dijadikan dana hibah, Pemkot juga harus mengasesement kembali, jumlah RTG yang belum tertangani di Lapangan.
“Hanya itu salah satu langkah yang kita bisa tempuh. Karena kan di pusat belum ada kejelasan kenapa sampai ditarik sisa dana ini. Kalau berkaca pada jumlah yang belum ditangani, iya kita harap bisa dialihkan ke dana hibah. Itu pun kalau jadi dana hibah, harus nunggu satu tahun baru bisa dianggarkan,” tutupnya.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Sosial Budaya

Tanah Pecatu Desa Leming Diduga Dijual Oknum Masyarakat

Published

on

By

[Foto: Tanah Pecatu Desa Leming yang Terletak di Embung Kandong. Tanah Berupa Sawah ini Diduga Dijual oleh Oknum Masyarakat Setempat dengan Sepengetahuan Pemerintah Desa]
tabulanews.id – Tanah pecatu Desa Leming yang terletak di Dusun Wise diduga dijual oleh oknum masyarakat setempat. Tanah pecatu yang menjadi aset desa tersebut berjumlah 41 are. Sementara luas tanah pecatu yang sudah dijual oknum seluas 7 are. Berdasarkan dokumen jual beli yang diterima tabulanews.id , tanah seluas 7 are tersebut dijual seharga Rp 60.000.000.

Di dalam dokumen jual beli antara oknum dengan pembeli juga ikut menandatangani Kepala Desa Leming, Ketua BPD Leming, dan Kepala Kewilayahan Wisa sebagai pihak yang mengetahui. Ini menarik mengingat pemerintah desa adalah pihak yang seharusnya mempertahankan tanah tersebut sebagai aset desa.

Subawai, Ketua BPD desa Leming yang diminta konfirmasi terkait dugaan penjualan tanah desa tersebut tidak menjawab ketika dihubungi melalui aplikasi WhatsApp (WA) pada Selasa (16-2-21). Subawai hanya membaca pesan yang disampaikan tabulanews.id, tapi tidak memberikan komentar terkait penjualan tanah. Sementara itu, Camat Terara, Husnuddu’a, SP yang diminta pendapat masalah transaksi tanah pecatu justru mempertanyakan status tanah dimaksud.

“Kalau masalah tanah pecatu, yang Kami pegang adalah (data) yang ada di aset pemda. Sedangkan yang tidak ada di aset pemda, maka Kami tidak berani mengklaim sebagai pecatu,” ungkapnya. Ketika ditanya apakah Pemerintah Desa Leming pernah konsultasi ke pihak kecamatan terkait masalah status tanah sebelum mengesahkan transaksi jual beli, Husnuddu’a tidak memberikan jawaban tegas. Camat hanya memberikan penjelasan tambahan  masalah status tanah.

“Mungkin statusnya adalah tanah GG (Government Grant). Kalau masalah status, tetap harus koordinasi dengan (dinas pengelolaan) aset. Kalau bukan ada tercatat di aset, maka kami juga tidak bisa intervensi,” jawabnya diplomatis.

Sementara itu masyarakat yang mengetahui tanah pecatu milik desa dijual tidak tinggal diam. Samsul Hadi, salah satu tokoh pemuda Desa Leming menyatakan persoalan ini harus jadi atensi masyarakat dan pemerintah karena menyangkut kepentingan umum.

“Kalau benar telah terjadi penjualan tanah pecatu, maka ini harus diungkap karena sangat merugikan masyarakat. kami minta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait untuk turun ke lapangan mengawal persoalan ini,” pungkasnya.

“Pemerintah desa dan BPD juga harus menjelaskan ke masyarakat supaya duduk perkara dugaan jual beli aset desa ini jelas,” tambah Moh. Ali Imran, tokoh pemuda desa Leming lainnya.

Continue Reading

Sosial Budaya

New Normal di Pantai Lawata, Nasib Pedagang Belum Membaik

Published

on

By

[Foto: Suasana Pantai Lawata]
tabulanews.id – Keberadaan pandemi Covid-19 membuat banyak pedagang yang kehilangan mata pencaharian, terutama pedagang yang ada di Pantai Lawata. Penutupan lokasi Pantai Lawata yang berimbas pada sepinya pengunjung menjadi pemicu utama banyak pedagang terpaksa berhenti berjualan.

Menurut pengakuan pegawai Dinas Pariwisata Kota Bima yang bertugas di pantai Lawata, pada saat new normal Pantai Lawata menerapkan kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Misalnya, pengunjung wajib menggunakan masker dan kami dari dinas pariwisata menyediakan alat tes suhu tubuh dan pemerintah mengambil kebijakan menaikkan tiket masuk dari Rp3000 menjadi Rp8000 untuk mengurangi padatnya pengunjung.

Memang, adanya Covid-19 pendapatan pedagang menurun drastis. Meskipun new normal sudah diberlakukan, tidak ada perubahan signifikan, jumlah pengunjung pun belum meningkat. Padahal, pemerintah Kota Bima sudah menetapkan waktu berkunjung di kawasana Pantai Lawaata mulai pukul 10.00-22.00 wita.

Selama masa pendemi destinasi Pantai Lawata ditutup selama kurang lebih tiga bulan dan baru dibuka baru-baru ini. Selama tiga bulan di masa pandemi, pemerintah daerah setempat melarang warga untuk berjualan di kawasan tersebut. Itulah yang menyebabkan para pedagang kaki lima merasakan beban yang berat, yang masih terasa sampai sekarang, walaupun new normal sudah diterapkan.

Nurlaila, salah seorang pedagang warung kopi di Pantai Lawata, mengeluhkan hal ini. Sehari-hari, biasanya, wanita berusia 40 tahun ini menjajakan berbagai macam minuman. Namun, sejak Covid-19 mewabah, yang menyebabkan ditutupnya Pantai Lawata, ia terpaksa beralih profesi menjadi penjual es batu di rumahnya.

“Saya tidak pernah lagi jualan minuman di Pantai Lawata semenjak korona. Saat ini saya hanya jualan es batu. Suami saya kebetulan di Kalimantan, tapi kan sudah nggak bisa pulang sudah lima bulan,” tutur Nurlaila.

Nasib serupa dialami oleh Parjo pedagang asal Jawa yang biasa berjualan di Pantai Lawata. Sejak pandemi ini, ia mengaku tidak punya pendapatan karena ia tidak punya jenis jualan lain selain bakso. “Saya berharap korona cepat berlalu agar masyarakat ramai berkunjung di Pantai Lawata,” harapnya. Dengan diterapkan new normal oleh pemerintah, ia pun berharap masyarakat yang berkunjung ke Pantai Lawata bisa normal seperti biasanya.

Memang, kerinduan untuk berkunjung ke pantai tidak bisa dipungkiri. Seperti yang dirasakan Warningsi, salah satu pengunjung di Pantai Lawata.  “Yah, kita tidak bersikap seperti sebelum pandemi. Setelah ini, kesadaran akan kesehatan semakin tinggi. Kalau saya berpikir secara logis, saya takut akan adanya Covid-19 ini, tapi yah mau gimana lagi? Saya  sudah sangat bosan di rumah,” ungkapnya. Sebagai masyarakat biasa, ia berharap korona cepat berlalu dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sediakala.

Penulis:

Muhammad Najammudin; Nurahmawati; Sandi Rahmawati; Sri Wardani; Yeni Rahmawari

Editor: Ahmad Sirulhaq

 

Continue Reading

Sosial Budaya

Anak Terpapar Covid-19 Tertinggi Kedua Nasional, Ombudsman Minta Pemda NTB Lebih Serius

Published

on

By

[Foto: ombudsman.go.id]
tabulanews.id – Jumlah pasien anak yang dinyatakan positif terpapar Covid-19 di wilayah NTB mencapai hampir 90 orang. Hal ini mengindikasikan pentingnya upaya khusus dan lebih serius bagi pencegahan penularan Covid-19 pada anak.

“Pemerintah harus lebih semaksimal lagi melakukan pencegahan sebaran atau peningkatan anak penderita Covid-19,” ujar Asisten Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, M. Rosyid Rido, Kamis (4/6).

Diketahui dari 90 anak yang terpapar Covid 19 di NTB, bahkan 3 orang diantaranya meninggal dunia dan bahkan usianya dibawah 1 tahun. Dalam catatan Ombudsman RI Perwakilan NTB sendiri, jumlah pasien anak ini merupakan terbanyak kedua secara nasional setelah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan catatan yang diperoleh, terpaparnya sejumlah anak-anak lebih dikarenakan kecerobohan sistem sosial, karena hampir tidak terdapat riwayat kasus carier dari orang tua maupun keluarga si anak. “Artinya potensi sebaran lokal yang mendominasi,” kata Ridho.

Karena itu Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penanganan yang lebih maksimal untuk menangani penyebaran virus Covid-19 kepada anak-anak dengan memaksimalkan protokol atau panduan penanganan anak-anak terhadap Covid -19 yang dikeluarkan Gugus Tugas maupun kementerian atau lembaga.

“Dari pengamatan lapangan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan NTB, kurang baiknya kesadaran sejumlah orang tua dalam menjaga potensi sebaran Covid-19, dapat diminimalisir dengan upaya pencegahan yang masiv dari pemda,” katanya.

Menurut Rido, pola sosialisasi yang lebih khusus dalam pencegahan sebaran dengan menggunakan konsep komunikasi yang ramah anak dan mudah dimengerti para orang tua sangat penting dilakukan. Hal ini perlu dilakukan disejumlah titik, antara lain pusat-pusat keramaian dan ibadah, area pendidikan dan bahkan area kesehatan.

“Ini yang masih minim kami lihat di lapangan,” kata Rosyid Rido.

Pemerintah juga harus secara ketat mengawasi pusat-pusat keramaian, seperti mall dan pusat hiburan agar memajang himbauan khusus bagi keselamatan anak-anak. Karena ternyata tidak hanya cukup meminta masyarakat mematuhi himbauan untuk melaksanakan social distancing dan physical distancing saja yang sulit dipahami sebagain orang.

“Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB juga mendorong agar tim gugus tugas memperkuat data untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 terus bertambah menjangkiti anak-anak,” serunya.

Terakhir disampaikan Rido, bahwa Pemerintah daerah juga penting untuk melakukan analisa yang mendalam untuk memulai aktifitas layanan pendidikan di sekolah. Proses belajar mengajar jarak jauh tetap dilakukan evaluasi secara berkala agar tidak mengurangi kualitas pendidikan.

“Termasuk dalam proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di area sekolah-sekolah dan di area penanganan kesehatan, seperti rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan lainnya dengan memperhatikan secara ketat protokol atau panduan penanganan anak-anak terhadap Covid -19 yang dikeluarkan Gugus Tugas maupun kementerian atau lembaga. Selain itu perlu dibangun satu sistim Reaksi Cepat yang secara khusus bagi penanganan laporan masyarakat terkait anak-anak korban Covid-19,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending