Connect with us

Hukum

Pemkot Pinjam Lahan 80 Are Untuk Relokasi Warga Pondok Perasi

Published

on

[Foto: Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang]
tabulanews.id – Warga Pondok Perasi belum juga lega. Karena, Pemerintah Kota Mataram belum juga dapat memastikan tempat warga Pondok Perasi merelokasi warga. Pasalnya Pemkot hanya bisa meminjam lahan warga seluas 80 are. Pada lahan itu, sudah dibangun satu unit tenda peleton dan lima unit tenda family milik Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, Rabu (18/12) kemarin.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, akan berkomunikasi dengan pemilik lahan terkait masalah relokasi tersebut. Untuk sementara waktu, warga Pondok Perasi yang akan dieksekusi akan dipindah terlebih dahulu ke lahan seluas 80 are tersebut. “Kita pinjam untuk sementara warga masyarakat kita yang dieksekusi bisa pindah di eks SMP 6 Mataram di jalan Udayana Mataram,” jelasnya, Rabu (18/12) tadi pagi.

Baca Juga: Untuk Alasan Kemanusiaan, Warga Pondok Perasi Minta Penundaan Eksekusi

Untuk sementara ini jelas Martawang, masih dalam kondisi kedaruratan, Pemkot Mataram akan memastikan langkah-langkah konkrit berikutnya untuk penanganan warga Pondok Perasi. ” Ini harusnya tadi pukul 08:00 pagi sudah eksekusi. Tapi, warga meminta ditunda. Kita Pemkot berada pada posisi seminimal mungkin mengurangi dampak dari eksekusi ini,” jelasnya.

Dari eksekusi ini kata dia, ada dampak sosial yang bisa ditimbulkan. Ada pun Dinas BPBD sudah memasang tenda tempat warga direlokasi. Dinas Sosial Kota Mataram juga sudah menyiapkan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti logistik dan lainnya untuk menjamin kondisi warga Pondok Perasi selama menempati tenda darurat.

“Berikutnya kami akan memikirkannya juga dalam konteks lebih panjang, kebijakannya apa dari dampak dilakukannya eksekusi ini,” katanya. Ada dua alternatif yang akan dilakukan Pemkot Mataram. Pertama mengidentiikasi warga berapa jumlah untuk sementara waktu yang menempati lahan Relokasi tersebut. “Dan ada berapa yang menempati Rusunawa di Selagalas dan di Mandalika,” imbuhnya.

“Pemkot juga sudah siapkan MCK mobile dari Dinas PUPR. Dan saya sudah minta Dinas PUPR menyiapkan kebutuhan air bersih yang airnya disuplai oleh PDAM. Dinas Sosial juga membantu,” jelasnya. Dalam jangka pendek, kedaruratannya akan tetap ditangani.

Ada pun warga yang menempati tenda itu sebanyak 70 jiwa khusus nelayan sementara korban dipindah ke eks bangunan SMP 6 Mataram. “Cuma kita akan tinjau dulu bangunannya, kita meminta, pembuatan lantai dasar, di mana posisi Huntara ini,” katanya. Pada eks bangunan SMPN 6 Mataram, sudah tersedia 5 unit ruangan yang bisa ditempati warga Pondok Perasi.(ris)

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Pemkot Berjanji Anggarkan Pembebasan Lahan Sengketa Pondok Perasi - tabulanews.id

Komentar

Hukum

Dugaan Pungli Dana Covid Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang

Published

on

By

[Foto: Aksi masyarakat saat menuntut transparansi dan covid di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Lombok Tengah]
tabulanews.id – Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020 masyarakat di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang beramai-ramai mendatangi kantor Kepala Desa Montong Gamang. Masyarakat menuntut Kadus Dusun Gonjong untuk melepaskan jabatannya sebagai Kadus Dusun Gonjong. Tuntutan tersebut diduga berlandaskan adanya pungli yang dilakukan oleh Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang.

Zainal Arifin salah satu masyarakat yang ikut aksi dalam penuntutan tersebut mengatakan hak masyarakat diambil. Bantuan dana covid dari pemerintah tidak semuanya diterima oleh masyarakat, terdapat potongan yang diminta oleh Kadus dengan motif sedekah seikhlasnya, tetapi Zainal tetap menganggap hal tersebut adalah pungli.

“Ada banyak masyarakat yang mengeluh karena bantuan yang diterima selalui dimintai potongan oleh Kadus dengan beralasan sedekah seikhlasnya, solawat lah bahasanya itu, tapi tetap itu adalah pungli. Masyarakat harus sadar dan harus berani bersuara” ungkapnya.

Selain itu, Zainal juga menuntut supaya Kadus Dusun Gonjong untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai seorang Kadus karena dianggap tidak layak menduduki posisi tersebut. “segera mundur lah dari posisinya sebagai seorang Kadus, berikan orang yang lebih berkompeten untuk duduk di posisi itu, selesai perkara dan tak ada lagi aksi” pungkasnya.

Pada aksi itu juga, Mukti Ali sebagai koordinator aksi menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat desa, menurutnya tidak hanya pendistribusian dana covid saja yang bermasalah tetapi juga transparansi anggaran dana covid desa Montong Gamang yang dianggap bermasalah. “selain pendistribusian dana covid yang bermasalah, transparansi juga bermasalah. Kita kan tidak tau kisaran harga sabun berapa, kisaran harga masker berapa. Ya jadi selain pendistribusiannya yang bermasalah, transparansi anggaran juga bermasalah” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, kepala Desa Montong Gamang H.M. Amin Abdullah membantah adanya ketidaktransparansian dana covid yang bersumber dari dana desa. Menurutnya dana covid yang bersumber dari dana desa sudah sesuai prosedur karena sudah melalui musyawarah dusun untuk mendapatkan warga yang layak mendapatkan bantuan covid, proses penyaluran sudah digodok dari tingkat bawah.

“Kalau dana covid yang kita berikan dari dana desa itu saya rasa sudah sesuai prosedur, lalu kemudian musdus (musyawarah dusun) di tingkat dusun untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan, jadi saya rasa ini tidak bermasalah karena sudah digodok pada tingkat bawah” tutupnya.

 

Continue Reading

Hukum

Provokator Perusakan Gedung UIN Mataram Terdeteksi

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polisi mendalami para pelaku perusakan gedung Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Pelaku pelemparan kaca gedung disinyalir orang suruhan. Mereka sengaja dihasut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mataram AKP Joko Tamtomo pihaknya sudah mengidentifikasi pelakunya. “Sampai saat ini yang kita temukan pelaku pelemparannya ada dua orang,” kata Joko menjawab konfirmasi, Selasa (3/3/2020).

Pelaku pelemparan diduga digerakkan provokator. Pelaku pelemparan diidentifikasi dengan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Provokator dikenali dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Baca Juga: Aksi Perusakan Kampus UIN Mataram Dilaporkan ke APH

“Nanti kalau sudah kita tangkap 170-nya pasti dia ngomong 160-nya. Kalau sudah tertangkap nanti akan bicara semua,” jelas Joko.

Sebelumnya diberitakan, gedung baru UIN Mataram Kampus II dirusak sejumlah orang tak dikenal pada Minggu Dini hari sekira pukul 00.20 Wita. Terdapat 10 titik rusak yang didominasi kaca yang kerugiannya sampai Rp1 miliar. Perusakan itu ditengarai imbas dari perusahaan outsourcing security PT Rajawali yang memutus kontrak petugas keamanan UIN Mataram.

Continue Reading

Hukum

Polisi Rem Kasus Bakal Calon Kepala Daerah

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polda NTB menurunkan laju penyelidikan dugaan korupsi yang diduga melibatkan bakal calon kepala daerah. Diketahui, saat ini sedang diselidiki dua kasus yang diduga melibatkan anggaran rumah dinas Bupati dan Bupati Lombok Utara, dan anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018.

Kasus itu masih tahap penyelidikan. Penyidik Subdit III Tipikor masih mencari indikasi perbuatan melawan hukumnya. Begitu juga dengan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan.

Baca Juga: Pakai Mahar Politik, Parpol dan Calon Terancam Didiskualifikasi

Dirkrimsus Polda NTB Kombes Pol Gusti Putu Gede Ekawana menerangkan bahwa penanganan hanya direm saja. Belum dihentikan. “Kita ndak bisa masuk,” ungkapnya, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, Polri tidak ingin dialati lewat laporan-laporan tersebut. Apalagi penanganan kasus itu malah membuat suasana Pilkada 2020 nanti makin gaduh.

Namun Eka memastikan bahwa kasus itu akan dibuka lagi setelah Pilkada usai. Dua kasus yang ditangani itu kini tahapan penanganannya masih penyelidikan. Penyidik masih mencari minimal dua alat bukti yang cukup.

Untuk kasus sewa rumah dinas Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara, Polda NTB menyelidiki penggunaan anggarannya yang sebesar Rp2,4 miliar. Biaya item sewa rumah dinas per tahunnya Rp90 juta.

Item lainnya berupa anggaran pemeliharaan rutin rumah jabatan untuk bupati sebesar Rp437,7 juta, Belanja jasa kantor Rp408 juta. Belanja makan minum tamu termasuk harian pegawai yang sampai Rp1,43 miliar. Untuk wabup belanja makanan dan minuman mencapai Rp938 juta untuk satu tahun anggaran.

Kemudian, kasus anggaran KONI se-NTB tahun 2018. Di Polda NTB yang diusut yakni anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018 sebesar Rp8 miliar. Sumber anggaran dari hibah APBD Kota Mataram.

Continue Reading

Trending