Connect with us

Pendidikan

Pendidikan NTB Dalam NPD 2015

Published

on

tabulanews.id – Bulan Februari 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meresmikan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai salah satu platform pelayanan baru Kemendikbud selain layanan sekolah kita, statistik pendidikan, dan jendela pendidikan dan kebudayaan. NPD merupakan gambaran kuantitatif perimbangan antara alokasi anggaran pendidikan dari APBD masing-masing provinsi/kabupaten/kota dengan output/keluaran yang dihasilkan.

Mengacu kepada Neraca Pendidikan Daerah NTB 2015, terlihat betapa NTB masih jauh tertinggal dari provinsi lain di Indonesia. Hampir di setiap aspek NTB berada dalam kelompok papan bawah. Kondisi ini linier dengan besaran anggaran dari APBD yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk pendidikan yang pada tahun anggaran 2015 hanya  47 Miliar rupiah dari total APBD 2,99 Triliun rupiah. Tidak mengherankan, NTB berada di urutan nomor 31 dari 34 provinsi jika dilihat dari persentase anggaran pendidikan dari APBD yakni hanya sebesar 1,57%. Posisi NTB hanya lebih baik dari NTT, Papua Barat, dan Papua. Urutan tiga teratas ditempati oleh DKI Jakarta, Aceh, dan Kalimantan Selatan dengan persentase anggaran untuk pendidikan adalah 18,17%, 8,90%, dan 8,33% berturut-turut.

Jumlah keseluruhan siswa di NTB dari semua jenjang pendidikan  mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas adalah 1,13 juta siswa. Sehingga,  jika total anggaran pendidikan dari APBD NTB yang hanya 37 Miliar dibagi untuk setiap siswa, maka setiap siswa di NTB hanya mendapatkan sekitar Rp. 41.000 setiap tahun. Oleh karena itu, jika dilihat dari alokasi anggaran per siswa NTB menempati urutan 33 dari 34 provinsi, dan hanya lebih baik dari NTT yang alokasi anggara per siswanya hanya Rp. 36.700, dan itupun dengan catatan jumlah total siswa di NTT sebanyak 1,40 Juta siswa. Kondisi NTB jelas sangat timpang jika dibanndingkan dengan DKI Jakarta yang rerataan anggaran persiswanya mencapai Rp. 6.484.500, sehingga menempatkannya di urutan pertama. Sementara Aceh berada di posisi kedua teratas dengan rerataan anggaran Rp. 987.400 per siswa.

Alokasi Anggaran Pendidikan Rendah

Rendahnya alokasi anggaran dari APBD NTB berdampak langsung terhadap kualitas keluaran/output pendidikan selama 2015. Pada tahun 2014 NTB tercatat sebagai provinsi dengan persentase penduduk buta aksara tertinggi di Indonesia yakni 10,62% (315.528 orang) jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 3,7%. Tingginya angka penduduk tuna  aksara berpengaruh langsung kepada IPM NTB sehinggara menempatkannya di urutan 30 dari 34 provinsi.

Meskipun angka partisipasi murni NTB cukup tinggi, namun rerataan lama sekolah di NTB hanya 6,67 tahun. Hal ini karena angka partisipasi tertinggi hanya pada jenjang Sekolah Dasar (SD) yakni 93,2%. Namun ketika memasuki jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) angka partisipasi turun menjadi 83,7%, dan angka partisipasi murni anjlok ketika memasuki tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni hanya 70,08%. Ini artinya, sebagian besar penduduk NTB hanya berpastisipasi untuk sekolah hanya sampai jenjang SD. Jika angka partisipasi untuk tingkat SMA saja hanya 70,08 %, dapat dibayangkan berapa persentase penduduk NTB yang mampu melanjutkan ke Perguruan Tinggi, pasti jauh lebih kecil. Apalagi dengan biaya pendidikan tinggi yang begitu mahal.

Dilihat dari kompetensi guru, prestasi NTB NTB juga masih rendah, hal ini terlihat dari rerataan hasil uji kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan pada November lalu yang hanya 52,38 dan berada di bawah rata-rata nasional, 56,69. Hasil UKG ini penting karena mengukur kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Jika dilihat dari  ketersedian guru, NTB sebenarnya tidak mengalami kekurangan guru, karena perbandingan antara ketersediaan guru dan jumlah siswa perjenjang pendidikan sangat idel; 1: 13 untuk SD, 1: 10 untuk SMP, 1: 10 untuk SMA, dan 1: 8 untuk SMK. Namun kondisi ketersediaan guru ini berbanding terbalik dengan kondisi ketersedian ruang belajar (kelas). Perbandingan antara ketersediaan kelas dan murid untuk semua jenjang pendidikan adalah; 1:37 untuk SD, 1:41 untuk SMP, 1:33 untuk SMA, dan 1:34 untuk SMK.

Kondisi sekolah di NTB juga sangat memprihatinkan. Sebagian besar sekolah di NTB ternyata belum terakreditas terutama untuk sekolah menengah pertama dan sekolah kejuruan. Tercatat, dari 266 SMK yang ada, 70,3 persen belum tersertfikasi, sisanya 13,2 terakreditasi C, 9,4% terakreditasi B, dan hanya 7,1% yang terakreditasi A. Dari 837 SMP, 45% belum terakreditasi. Ini artinya, masih banyak sekolah di NTB yang menyelenggarakan pendidikan dengan kondisi a lakadarnya. Bahkan untuk SD sekitar 2.338 ruang kelas kondisinya rusak parah, 12.274 rusak ringan, dan hanya 3827 yang berada dalam kondisi baik.

Pekerjaan Rumah

Dari data Neraca Pendidikan Daerah NTB yang saya jabarkan di atas dapat ditarik beberapa aspek yang menjadi titik lemah penyelenggaraan pendidikan di NTB baik dari segi output, kondisi prasarana, tingkat partisipasi, dan kualitas guru. Keempat permasalahan tersebut merupakan Pekerjaan Rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah NTB jika ingin memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Jika tidak mengambil langkah segera, jangan heran IPM NTB akan tetap konsisten berada di papan bawah dan akan mempengaruhi daya saing daerah. Jika daya saing daerah rendah, berbagai agenda pembangunan daerah tidak akan bisa berjalan maksimal karena kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang terampil, terlatih, dan terdidik.

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah meningkat kualitas guru dan perbaikan dan pembangunan prasarana pendidikan. Langkah ini akan berpengaruh kepada kualitas keluaran yang dihasilkan sekolah. Keinginan untuk meningkatkan kualitas lulusan/output hanya akan menjadi mimpi jika permasalahan dasar yakni prasarana dan kualitas guru tidak dibenahi dengan serius. Pembangunan untuk prasarana baru harus diarahkan untuk daerah-daerah terpencil. Selama ini pembangunan dan perbaikan sekolah terkonsentrasi di perkotaan sehingga sekolah di daerah-daerah terpencil terbengkalai. Kondisi inilah yang membuat masyarakat di daerah terpencil kesulitan mengakses pendidikan terutama untuk pendidikan menengah. Saat ini, masih banyak daerah yang hanya memiliki satu SMA per kecamatan, akibatnya banyak anak usia SMA tidak bisa melanjutkan pendidikan. Pada saat sekolah di pedesaan berjuang untuk bisa menambah ruang kelas dan berbagai ruang pembelajaran lainnya, banyak sekolah di perkotaan berlomba mempermegah gapura sekolah, kantin, taman sekolah, dan aspek-aspek lain yang tidak terkait langsung dengan aspek pembelajaran. Artinya, pemerintah bisa mengurangi subsidi untuk sekolah perkotaan dan mengarahkannya kepad sekolah yang jauh lebih membutuhkan.

Untuk permasalahan guru juga bisa dilakukan hal yang sama. Ketersediaan guru saat ini terkonsentrasi di perkotaan, sementara sekolah di pinggiran kota dan pedesaan mengalami kekurangan guru. Ketidakmerataan distribusi guru membuat banyak guru di kota menjadi tidak produktif, namun pada saat bersamaan guru di daerah pinggrian mendapatkan beban ajar yang menumpuk. Padahal rasio ketersedian guru dan jumlah siswa di NTB sangat ideal seperti yang telah dijabarkan di atas, namun cerita tentang kekurangan guru selalu menjadi cerita klasik dunia pendidikan NTB. Misalnya masih sering muncul di berita di Media Massa tentang sekolah yang kekurangan guru. Penyebab utama cerita kekurangan guru adalah tidak meratanya distribusi guru. Pemerintah harus tegas dalam melakukan upaya redistribusi guru sehingga kualitas pembelajaran juga mengalami desentralisasi ke daerah-daerah pelosok dan terpencil.

Pada akhirnya, muara dari semua pekerjaan rumah untuk membenahi mutu pendidikan NTB adalah kemauan politik dari pemerintah. Pembangunan baik infrastruktur, layanan publik, maupun pembangunan sumber daya manusia adalah refleksi nyata dari komitmen politik rezim yang sedang berkuasa. Tanpa didasari komitmen dan kemauan politik, pembangunan hanyalah retorika pemerintah yang pada akhirnya jauh panggang dari api. Oleh karena itu, melihat kondisi objektif kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Barat hari ini yang terefleksikan dari angka-angka dalam neraca pendidikan daerah, sudah seharusnya ada komitmen politik dari pemerintah provinsi untuk menjadikan pembangunan sektor pendidikan sebagai skala prioritas.

Pengalokasian anggaran yang lebih besar dari APBD untuk sektor pendidikan hanyalah langkah awal untuk perbaikan mutu pendidikan di NTB. Setelah anggaran yang besar dialokasikan, maka pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan anggaran juga harus dilaksankan dengan transparan dan akuntabel. Diharapkan dengan langkah ini, anggaran tersebut tidak tersandera dan mengendap di birokrasi dan menjadi kue yang dibagi-bagi untuk dikorupsi.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Pendidikan

Disdik Luluskan Semua Siswa di Mataram Karena Corona

Published

on

By

[Foto: Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H L Fatwir Uzali]
tabulanews.id – Selain memperpanjang masa belajar mandiri siswa akibat mewabahnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Mataram pada bulan Maret lalu. Pemerintah kota Mataram melalui Dinas Pendidikan Kota Mataram meluluskan semua peserta ujian nasional untuk siswa-siswi di Mataram. Baik untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SD-SMP)

Batalnya pekasanaan UNKB di Mataram akibat pandemi Covid-19, semua siswa-siswi di Mataram yang akan melaksanakan Ujian Nasional secara otomatis diluluskan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H L Fatwir Uzali mengatakan, semua siswa yang duduk di bangku kelas VI SD dan kelas III SMP di Mataram diluluskan akibat virus Covid-19. Kebijakan itu diambil, untuk memudahkan siswa dan orang tua siswa di Mataram.

Fatwir menyebut, selama proses belajar dari rumah, semua siswa memang telah memenuhi kriteria kelulusan. Juga, akibat pembatalan pelaksanaan UNBK untuk SMP dan UN untuk SD karena Covid-19, semua siswa wajib mengikuti ujian sekolah di rumah masing-masing. “Ada beberapa orang tua siswa di Mataram juga mempertanyakan itu,” pungkasnya, Senin (13/4).

Baca Juga: Rektor Unram Minta Dosen Tak Berikan Tugas Berlebihan Ke Mahasiswa

Kondisi tersebut jelas Fatwir, dengan tahapan belajar siswa di rumah masing-masing, tidak ada siswa SD maupun SMP di Mataram yang tidak lulus UN. “Semua kita luluskan secara otomatis. Asal namanya terdaftar dalam peserta UN,” katanya.

Dari data yang dihimpun tabulanews.id, jumlah peserta ujian nasional TA (tahun ajaran) 2019/2020 sebanyak 7.790 siswa yang berasal dari semua SMP negeri/swasta dan MTs negeri/swata dinyatakan lulus. “Untuk siswa SD datanya belum kita rekap. Yang jelas semua kita luluskan secara otomatis,” tuturnya.

Selain itu, akibat wabah Covid-19 ini, beberapa orang tua siswa di Mataram sebut Fatwir mulai mempertanyakan waktu belajar secara tatap muka di sekolah. Namun jelas Fatwir, sesuai dengan kebijakan pusat, masa belajar dari rumah untuk semua siswa yang tak mengikuti UN telah diperpanjang hingga 13 Mei mendatang

Continue Reading

Pendidikan

Rektor Unram Minta Dosen Tak Berikan Tugas Berlebihan ke Mahasiswa

Published

on

By

[Foto: Prof. Dr. Lalu Husni, SH. M.Hum] sumber: unram.ac.id
tabulanews.id – Wabar SARS-CoV-2 atau sering disebut Covid-19 bukan hanya menyebabkan banyak penduduk Nusantara meninggal. Namun membuat sistem sosial, ekonomi dan pendidikan banyak berubah akibat Covid-19.

Sejak ditetapkannya, melalui surat edaran Kemendikbud beberapa waktu lalu. Semua Universitas di Indonesia diminta untuk tidak mengadakan kelas tatap muka antara mahasiswa dan dosen. Hal itu dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di kalangan kampus.

Untuk mengganti perkuliahan seperti biasanya. Kemendikbud meminta, semua jajaran civitas akademika se Indonesia untuk menerapkan perkuliahan secara online.

Dalam video pendek, Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Lalu Husni, SH. M.Hum meminta kepada semua dosen pengampu mata kuliah, tidak memberatkan mahasiswa di Unram. Pasalnya dari beberapa pengakuan mahasiswa Unram, perkuliahan online disinyalir memberatkan mahasiswa.

“Banyak tugas yang harus dikerjakan. Apalagi jika ambil 22 SKS. Masing-masing Mata Kuliah memiliki 2 tugas secara bersamaan,” ucap Sindy, salah satu Mahasiswi Prodi Pendidikan Sosiologi FKIP, Unram, Senin (13/4).

Baca Juga: Screening Pengendara di Pintu Masuk Mataram Tak Efektif

Sindy menyebutkan, perkuliahan online memang memangkas jarak antar rumah menuju kampus. Namun, kata mahasiswi asal Gerung ini, perkuliahan online tak begitu efektif. Karena, saat presentasi di aplikasi zoom atau Whatsapp grup. Banyak di kalangan teman kelasnya tak menaggapi secara serius.

“Jadi ada main-main. Ada yang tanya inilah itulah. Padahal itu di luar materi kuliah,” katanya.

Bukan hanya memberatkan Ucap Sindy, perkuliahan online juga menghilangkan sistem penilaian dari keaktifan mahasiswa saat bertanya, menyanggah dan menanggapi audiens pada perkuliahan tatap muka.

“Tatap muka itu kan ada penilaiannya. Jadi bagaimana dosen akan menilai jika hanya isi nama di whatsapp grup sudah dianggap hadir?. Ini kan seperti fiktif,” tanya Sindy.

Selain banyak tugas yang harus dikerjakan, Sindy juga kerap kewalahan mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Karena, dari beberapa mata kuliah yang diambil Sindy, rata-rata tugas yang diberikan lebih dari tiga tugas.

“Itu berat. Benar memang ini kuliah online. Saking banyak tugasnya, kita tidak pernah offline kerjain (tugasnya, red),” keluhnya.

Dalam video yang berdurasi sekitar 27 detik itu, Rektor Unram pun angkat bicara. Agar, semua dosen tak memberikan tugas berlebihan kepada semua mahasiswa Unram.

“Demi kebaikan bersama agar semua dosen memudahkan mahasiswa di Unram dalam menghadapi wabah Covid-19,” jelasnya.

Husni pun berharap, agar semua dosen pengampu mata kuliah tidak memberikan nilai akhir (yang buruk) kepada mahasiswa Unram agar tak merasa dirugikan di tengah wabah Covid-19. “Kita semua berdoa agar wabah ini cepat berlalu,” pungkasnya

Continue Reading

Pendidikan

Usia 42 Tahun, Kurniawan Jadi Professor Termuda di Unram

Published

on

By

[Foto: Kurniawan]
tabulanews.id – Akademisi Fakultas Hukum, Universitas Mataram (Unram), Kurniawan resmi menyandang status guru besar (professor) di bidang disiplin ilmu hukum, setelah Surat Keputusan (SK) pengangkatannya diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

Keputusan Surat Keputusan (SK) dengan nomor 152795/MPK/KP/2019, tentang kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, ditandatangani Mendikbud RI, Nadiem Anwar Makarim per tanggal 29 Desember 2019 lalu.

Dalam SK itu Kurniawan dinyatakan telah memenuhi syarat berdasarkan penetapan angka kredit kum sebesar 859 dari Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk diberikan kenaikan jabatan sebagai Guru Besar.

Baca Juga: Mas Menteri Nadiem Mengapa Harus Mengubah Kurikulum? (bagian 1)

SK pengangkatan Kurniawan sebagai perofessor Hukum itu telah diterimanya, Minggu (23/2). “Alhamdulillah, SK-nya baru kami terima hari ini,” ujarnya kepada Wartawan.

Dengan telah ditetapkannya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum, praktis Kurniawan pecahkan rekor baru sebagai Guru Besar termuda dukungan Universitas Mataram. Karena ia menyandang gelar guru besar itu dalam usianya yang relatif sangat muda. Pada bulan Februari 2020 ini, Kurniawan berusia 42 tahun 9 bulan.

Selain pencapaian puncak tertinggi yang diraih dalam karir fungsional sebagi akademisi itu. Kurniawan yang kelahiran Ranggagata, Lombok Tengah, tahun1977 silam itu. Ternyata juga tercatat memiliki karir pada jabatan struktural di lingkungan Universitas Mataram yang cukup baik.

Ia tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum selama dua periode. Sedangkan saat ini ia masih menjabat sebagai Wakil Rektor II Universitas Mataram, setelah berhasil lolos dalam seleksi terbuka. Semua jabatan struktural itupun dicapainya dalam usia masih sangat muda.

Akan tetapi raihan paripurna dalam kasus fungsional akademiknya itu, tak lantas membuat Kurniawan tinggi hati. Ia tetap menjadi pribadi yang santun dan rendah hati. Menurutnya apa yang telah dicapainya itu akan ia persembahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Continue Reading

Trending