Connect with us

Politik

Petani Muda di Pusaran Pilpres 2019

Published

on

Pernyataan Prabowo Subianto saat debat Pilpres 16 Februari 2019 tentang pengelolaan pangan sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 Pasal 33 Ayat 2; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan publik, padahal UUD 1945 Pasal 33 ini sudah tidak familiar ditelinga masyarakat Indonesia.

Dengan luas 1,904,569 k dan 268 juta jumlah penduduk Indonesia harus dipenuhi kebutuhan pangan seperti: beras, jagung, kedelai, susu, dan kebutuhan pangan lainnya. Dari debat pilpres kedua yang membahas Ketahanan Pangan Nasional. Tak ada yang menyinggung masalah ketersediaan pangan serta keberlanjutan nasib para petani. Kedua kandidiat membahas masalah data-data yang tidak valid bernuansa politis.

Perdebatan capres masih sebatas teknis dan hasil capaian petahana, tidak ada kebaruan yang akan ditawarkan kedua paslon. Padahal masyarakat lebih menginginkan perdebadat pada level substansial tentang permasalahan keterbatasan pangan yang kerap terjadi di tengah masyarakat.

Masalahnya, saat ini para petani Indonesia hanya diminati oleh penduduk tua, kisaran umur 50 tahun ke atas. Rentan ingin hidup penduduk dunia kisaran 70-80 tahun. Apa jadinya jika para generasi milenial tidak tertarik menjadi petani yang menjadi tumpuan hidup penduduk dunia?

Pada kenyataannya luas pertanian menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terus menurun. Hingga tahun 2018 luas lahan pertanian Indonesia tinggal 7,1 juta hektare, turun dibanding tahun sebelumnya dengan luas 7,75 hektare.

Berdasarkan jumlah petani di Indonesia setiap tahunnya turun 1,1 persen. Pada tahun 2010, setidaknya terdapat 42,8 juta orang masyarakat Indonesia yang menggeluti bidang pertanian, namun pada tahun 2017 turun menjadi 39,7 juta orang petani. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi petani tidak menggiurkan bagi masyarakat Indonesia.

Hal tersebut disebabkan oleh paradigma masyarakat yang negatif sebagai petani serta lemahnya kontrol harga: pupuk, hasul produksi, dan makin tingginya daya beli masyarakat yang berefek pada upah petani hingga akhirnya para petani kita lebih memilih mencari pekerjaan lain.

Foto: innofec.id

Ada pun jumlah petani muda di kelompok (25-35) tahun sebanyak 3.12 juta orang. Semakin usia ke bawah pun semakin sedikit. Pada kelompok usia 15-24 tahun, jumlah petani hanya 229.9 ribu orang. Jumlah paling sedikit pada kelompok di bawah usia 15 tahun, yakni 3.297 ribu orang. Angkatan muda yang emoh mengolah lahan membuat jumlah petani menyusut hingga 5 juta orang dalam kurun 2003-2013.

Jika diringkas, 60,8 persen petani di Indonesia berada dalam usia di atas 45 tahun. Usia produktif seseorang sudah menurun cukup drastis pada usia sepuh seperti itu. Apalagi 73,97 persennya berpendidikan hanya sampai SD. Daya saing mereka tentu lebih rendah dalam strategi bertani gaya modern.

Khudori salah anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan pernah mengatakan kepada kedua paslon capres 2019 di Harian Kompas (16/02/2019). “Kedua paslon capres belum menjadikan geopolitik pangan dunia sebagai “batu pijak” untuk menyusun politik pangan kita”. Padahal isu globalisasi mengubah cara bertani saat ini. Model pertanian, terutama di negara berkembang, secara radikal: dari teridentifikasi dalam skala kecil jadi model ekspor-industrial yang dihela korporasi global, seperti Monsato, Cargill, Syngenta, dan ADM. Dengan sistem rantai pangan (agrifood chain) kini korporasi multinasional (MNC) mengontrol rantai pangan dari gen sampai rak-rak di supermarket tanpa ada titik-titik penjualan (Eagleton, 2015).

Artinya, perubahan tersebut berdampak kepada para petani Indonesia. Prabowo-Sandi pernah menyampaikan ingin menempuh jalan inovasi digital farming guna mendongkrak produktivitas pertanian dan menarik minat generasi muda. Pasangan Jokowi-Amin lebih memilih jalan melanjutkan program empat tahun yang sudah berjalan. Dengan menumpukkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dengan cara memfasilitasi percepatan adopsi inovasi teknologi budidaya dan pascapanen serta mengembangkan agrobisnis.

Artinya dua kubu Capres dan Cawapres ingin mengembankan pertanian melalui digitalisasi pra-panen dan pasca-panen. Hal ini berarti, start-up melalui digital sangat dibutuhkan untuk mengengola hasil pertanian kita. Tidak bisa dimungkiri, generasi muda memang harus terus diberikan stigma dan ideologi baru tentang keselamatan 268 jiwa penduduk indonesia. Yaitu menjadi petani muda!

Generasi muda atau sering kita sebut sebagai generasi milenial yang melek akan teknologi ini berjumlah 90 juta orang dengan kisaran umur 20-34 tahun. (BPS, 2018). Dengan jumlah yang cukup banyak, semestinya telah diupayakan untuk memberikan pentingnya menjadi petani sebagai pekerjaan yang paling “terhormat”. Kenapa demikian, masyarakat Indonesia banyak yang belum mendapatkan akses pangan yang layak.

Menurut data GHI (Global Hunger Index) pada tahun 2017, permasalahan kelaparan di Indonesia menjadi permasalahan yang cukup serius. Sebanyak 19 juta penduduk Indonesia mengalami kelaparan, (HGI, 2017). Hal ini menunjukkan keadilan pangan yang belum sepenuhnya diberikan kepada masyarkat kita.

Artinya, permasalahan penurunan jumlah petani kita berdampak pada meningkatnya jumlah kelaparan di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersbut, semestinya kedua paslon Capres dan Cawapres, untuk lebih serius membicarakan masalaah ketahanan pangan secara substansial.

Pertama, kedua paslon harus menyiapkan lembaga yang bergerak membantu masyrakat dalam memperluas akses pangan. Kedua, memberikan ruang gerak kepada masyarakat dalam mengelola hasil produksi dengan mendukung: jalan, irigasi, riset, mitigasi, dan adaptasi iklim. Ketiga, menumbuhkan semangat para generasi milenial untuk bertani dengan cara memberikan paradigma pemahaman (stigma) bahwa menjadi petani adalah pekerjaan yang “terhormat” dengan menempatkan sebagai bandul pangan nasional. Keempat, strategi pembangunan atas nama kemajuan di tengah lokasi subur harus dihentikan, sehingga politik yang menihilkan petani dan pertanian harus diakhiri sehingga aset produktifitas petani seperti: tanah, air, benih, teknologi, dan finansial bisa diperkuat yang dapat merakit kebijakan perdagangan pro-petani.

Tidak mudah mewujudkannya, siapapun yang akan menjadi pemenang pada putaran final 17 April 2019 nanti, baik Paslon 01 dan 02 harus optimis dalam mempertahankan pangan nasional. Indonesia dengan kekayaan alamnya adalah merupakan surga bagi penduduknya. Tidak ada gunanya menyinggung Pasal 33 UUD 1945 dalam debat capres kemarin jika nantinya masih banyak manusia Indonesia yang tidak dapat menikmati hasil tanahnya sendiri. Kami tidak ingin ada rakyat yang bersedih di atas tanahnya sendiri.

Oleh: Ahmad Viqi Wahyu Rizki
(Mahasiswa S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mataram)

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Politik

Sumbawa dan Bima Masuk Zona Merah Kerawanan Pilkada 2020

Published

on

By

[Foto: ntb.bawaslu.go.id]
tabulanews.id – Bawaslu RI mengeluarkan hasil pemetaan indeks kerawanan Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di 270 daerah seluruh Indonesia. Di Provinsi NTB sendiri dari tujuh daerah Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada, dua daerah masuk dalam zona merah daerah kerawanan tinggi.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid membenarkan dua daerah di NTB tersebut jadi zona merah kerawanan pilkada 2020. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. “Kita ada dua Kabupaten yang masuk klaster kerawanan tinggi, Sumbawa dan Bima. Lima daerah lainnya kategorinya sedang,” ungkap Khuwailid.

Kerawanan di Pilkada Sumbawa masuk dalam dimensi sosial, dengan skor mencapai 61,11. Kemudian Bima masuk pada dimensi kerawanan politik dengan skor 62,26. “Kalau angkanya 60 keatas itu masuk kerawanan tinggi, sedangkan 60 kebawah itu sedang. Nah lima daerah itu berada pada angka 60 kebawah skornya,” jelas Khuwailid.

Dengan pemetaan indeks kerawanan dalam pelaksanaan pilkada itu. Bawaslu kemudian merancang strategi pengawasannya untuk dua daerah tersebut. Sehingga potensi-potensi timbulnya gesekan ditengah pelaksanaan pilkada bisa diminimalisir.

“Dengan adanya indeks kerawanan ini, ada yang masuk kategori sedang dan tinggi, maka dari sana kita buat pemetaan setrategi pengawasan yang tepat, harus diukur dari indeks kerawanan itu,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Khuwailid, karena pilkada serentak 2020 digelar ditengah pandemi Covid-19. Maka Bawaslu juga memasukkan indikator pandemi sebagai penilaian dalam penyusunan indeks kerawanan. “Pada dimensi Pandemi Covid-19 ini, kita masuk rawan sedang, skornya antara 34-53,” sebutnya.

Kondisi infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi, yakni jaringan internet juga ikut dipotret Bawaslu. Dari 732 dewasa di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 itu. Terdapat 202 desa yang memiliki masalah terkait dengan jaringan internet.

“Jadi ada 202 Desa yang mengalami gangguan jaringan internet, ya tidak bagus. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana proses pilkada yang berakses, lebih-lebih ditengah pandemi ini, koordinasi banyak menggunakan jaringan internet,” ujarnya.

Continue Reading

Politik

Musda Golkar NTB Kembali Ditunda yang Ketiga Kalinya

Published

on

By

Pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD I Partai Golkar diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.
tabulanews.id – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar NTB kembali diundur lagi untuk yang ketiga kalinya. Pelaksanaan Musda diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.

Ketua Panitia Musda Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi, kemarin membenarkan perihal penundaan kembali pelaksanaan Musda Golkar NTB dari tanggal 22 menjadi tanggal 28 Maret. “Ya benar ditunda jadi tanggal 28,” unjarnya singkat menjawab wartawan.

Dari informasi yang beredar bahwa selain Musda diundur lagi sampai tanggal 28, lokasi Musda yang semula akan digelar di Kota Mataram. Informasi yang diserap tabulanews.id, lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali.

Isvie yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaku tak mengetahui jika lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali. Karana sampai sejauh ini ia mengaku belum mendapatkan konfirmasi terkait dengan lokasi Musda. Ia hanya baru mendapatkan pemberitahuan tentang waktu pelaksanaan Musda yang kembali diundur. “Nah kalau soal lokasi saya belum tahu,” katanya.

Baca Juga: Pimpin Golkar NTB, Ahyar Pastikan Tak Ada Perombakan Pimpinan DPRD

Ketika ditanya lebih lanjutnya terkait alasan dibalik penundaan Musda Golkar NTB tersebut sampai dilakukan sebanyak tiga kali. Apakah penundaan tersebut kaitannya dengan belum solidnya pemilik suara pemilih ketua DPD I Golkar NTB supaya dilakukan secara aklamasi, sesuai dengan arahan dari DPP Golkar. Namun oleh Isvie nggan untuk memberikan jawaban terkait hal itu, ia beralasan penundaan itu menjadi ranah kewenangan DPP.

Namun demikian, seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa penundaan Musda Golkar NTB tersebut tidak lepas dari tingginya dinamika politik yang terjadi dalam internal partai beringin tersebut, terutama dalam hal kaitannya dengan pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB. Diketahui ada dua kandidat yang tengah bersaing sengit yakni Bupati Lombok Tengah, H. Suhali FT dan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Diketahui DPP Golkar menginginkan bahwa proses Musda Golkar NTB dapat berlangsung secara aklamasi. Namun sampai saat ini belum ada tercapai kesepakatan diantara para pemilik suara siapa yang disepakati untuk diaklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar NTB.

Karena itu, DPP Golkar pun memanggil Ketua DPD I Golkar NTB dan 10 Ketua DPD II, dan organisasi saya pendiiri dan yang didirikan. Selain itu para kandidat calon Ketua DPD juga ikut dipanggil ke DPP untuk memutuskan sekenario aklamasi dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB.

Akan tetapi dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Azis Syamsuddin itu tidak mendapai kesepakatan untuk dilakukan aklamasi. Karena keinginan DPP berbeda dengan keinginan dari mayoritas DPD II. DPP menginginkan Ahyar Abduh untuk diaklamasikan sebagai Ketua Golkar, akan tetapi delapan DPD II masih menginginkan Suhaili kembali memimpin Golkar NTB.

“Artinya apa, Musda ini ditunda karena suara ini belum bulat untuk aklamasi ke Ahyar Abduh, jujur saja kita sampaikan, supaya berita ini jangan bias, ini DPP yang bicara,” ungkap Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi.

Continue Reading

Politik

Patuhi Larangan Pengumpulan Massa, Pasangan Joda Akbar Tunda Deklarasi

Published

on

By

[Foto: Pasangan Djohan Sjamsu - Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini]
tabulanews.id – Ancaman mewabah virus corona atau covid-19 juga ikut mempengaruhi tahapan Pilkada, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh partai politik dalam proses menentukan dukungan pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilkada serentak 2020.

Pasangan Djohan Sjamsu – Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini.

Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto mengungkapkan, menyikapi situasi dan kondisi yang tengah berkembang terkait ancaman penularan virus corona itu membuat paket Joda Akbar memilih menunda deklarasi sedia akan digelar akhir Maret. “Deklarasi paket Joda Akbar akhir Maret ini kita tunda,” katanya.

Dalam pertemuan bersama paket Joda Akbar dan parpol koalisi, diambil keputusan terkait penundaan deklarasi paket Joda Akbar di Pilkada KLU. Hal itu sesuai arahan dan himbauan dari pemerintah agar tidak ada aktivitas maupun kegiatan dilakukan masyarakat dengan melibatkan banyak peserta hingga akhir Maret.

Baca Juga: Penentuan Wakil, Najmul Dalam Tekanan Parpol

Ditegaskan, paket Joda Akbar sedia sudah siap menggelar deklarasi akhir Maret. Berbagai persiapan dan langkah untuk deklarasi sudah dilakukan. Tetapi apa yang terjadi dengan mewabah virus korona tersebut, tentu diluar apa perkiraan pihaknya. “Tentu ini diluar dugaan kami,” terang Anggota DPRD NTB dapil Lobar – KLU tersebut.

Namun demikian, Pihaknya belum memutuskan kapan deklarasi paket Joda Akbar akan dijadwalkan ulang. Pasalnya, Pihaknya tentu harus melihat dan mencermati kondisi dan situasi di daerah kedepan dengan ada ancaman mewabah virus corona tersebut. “Kapan deklarasi kita jadwalkan kembali. Tentu kami lihat situasi daerah ke depan,” terangnya.

Walau demikian. Dia memastikan pembentukan tim pemenangan dari parpol koalisi dan relawan paket Joda Akbar terus berjalan. Bahkan, Pihaknya berencana dalam pekan ini akan melantik dan mengukuhkan tim relawan pemenangan paket Joda Akbar di sejumlah kecamatan di KLU.

Tetapi tentunya, kata dia, kegiatan itu akan tetap mengacu dan mengikuti arahan dari Pemerintah terkait larangan mengumpulkan banyak orang dalam satu lokasi. Sehingga pihaknya tentu akan menyesuaikan hal itu dengan arahan dan petunjuk pemerintah daerah.

“Pengungkuhan tim relawan di sejumlah kecamatan kita lakukan skala kecil saja. Sesuai arahan dari pemerintah terkait ancaman virus corona ini,” imbuhnya.

Dia memastikan paket Joda Akbar sudah final didukung dan diusung koalisi empat partai yakni Gerindra, PKB, PKS dan PDIP. Direncanakan SK rekom dukungan misalnya dari DPP Gerindra akan diterbitkan serentak awal April. Begitu juga dengan parpol lain kemungkinan terbit April mendatang. “April ini SK rekom untuk paket Joda Akbar terbit,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending