Connect with us

Hukum

Polisi OTT PNS Pungli Dana Masjid Gempa Lombok

Published

on

tabulanews.id – Seorang PNS pada Kemenag Lombok Barat, berinisial LBR alias BA (49) tertangkap tangan meminta setoran ‘fee’ dana perbaikan masjid rusak terkena dampak gempa Lombok. Tersangka menghimpun dana dari empat masjid di Gunungsari, Lombok Barat dengan total Rp105 juta. Operasi tangkap tangan (OTT) itu menyita bukti uang tunai Rp10 juta.

Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam menjelaskan tersangka BA ditangkap saat menerima penyerahan dana sebesar Rp10 juta. Dana tersebut dari pengurus Masjid Baiturrahman Limbungan Selatan, Desa Taman Sari, Gunungsari, Lombok Barat.

Tim Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram menggerebek tersangka BA di tepi jalan Dusun Limbungan Selatan, Taman Sari, Gunungsari, Lombok Barat, Senin (14/1) pukul 11.00 Wita.

“Penyidik menerima informasi tentang akan adanya penyerahan uang,” ucap Alam.
Tersangka kala itu mengendarai sepeda motor menghampiri salah satu pengurus Masjid Baiturrahman. Tersangka menerima barang yang terbungkus plastik hitam.

Seketika penyidik yang sudah mengawasi sejak pukul 10.00 Wita langsung mengamankan tersangka. Bungkusan plastik hitam yang sudah tersimpan rapi di dalam jok motor yang digeledah saat itu.

“Isi plastik itu ada dua amplop yang berisi masing-masing Rp 5 juta. Di amplop ada stempel masjid dan angka nominal uang,” kata Kapolres.

Usai menangkap tersangka BA, pada Selasa (15/1) pagi Polres Mataram menggeledah ruang Bidang Pembinaan Masyarakat Islam pada Kanwil Kemenag NTB.
“Ini kan dana pusat makanya kita perlu bukti dokumen, seperti hasil verifikasi masjid rusak, penentuan besaran bantuannya, proposalnya,” tandasnya.

Tersangka Dijerat Pasal Ancaman Penjara Maksimal 20 Tahun

Dana perbaikan masjid terdampak gempa Lombok diduga disunat. Tersangka dicurigai memotong dana transfer sebanyak 20 persen per satu masjid. Polres Mataram telah menetapkan BA sebagai tersangka. Tersangka BA mulai menjalani penahanan di rutan Polres Mataram, sejak Selasa (15/1) siang.

Alam menyebutkan, tersangka memotong dana untuk masjid terdampak gempa sejak Desember 2018.
“Totalnya mencapai Rp105 juta itu dari empat masjid. Penerima diwajibkan menyetor kembali sebanyak 20 persen dari total dana yang diterima,” ucapnya.

Masing-masing masjid di Gunungsari tersebut mendapat kucuran dana rekonstruksi bervariasi antara Rp50 juta sampai Rp100 juta. Antara lain Masjid Baiturrahman Limbungan Selatan, Desa Taman Sari, Gunungsari, Lombok Barat, dipungut Rp10 juta; Masjid Nurul Huda mendapat Rp100 juta dipotong Rp20 juta.

Masjid Al-Ijtihad menerima bantuan Rp50 juta dan dipotong Rp10 juta, serta Masjid Quba’ dimintai kembali Rp9 juta dari total Rp50 juta yang diterima. Tersangka mengetahui dana sudah masuk ke rekening masjid, kemudian menghubungi pengurus untuk meminta setoran.

“Ini ada proses lambat (rehab rekon pascagempa), tidak maksimal. Kami menyelidiki kemudian ada laporan dugaan pungli ini. Kemudian terhadap yang bersangkutan kita tangkap tangan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, dari dokumen yang disita penyidik, sebanyak 58 masjid di enam kabupaten/kota terdampak gempa Lombok mendapat kucuran dana perbaikan. Total dananya mencapai Rp6 miliar.

Tersangka Ancam Putus Dana Bantuan Bila Penerima Tolak Menyetor

Dana yang diduga dipungut tersangka BA merupakan pencairan tahap pertama dana rehabilitasi rekonstruksi masjid terdampak gempa. Sumber dana berasal dari pemerintah pusat melalui Kanwil Kemenag NTB.

Alam mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat, bahwa pengurus masjid diminta untuk mengembalikan sejumlah dana dengan besaran tertentu dari total dana yang diterima.

“Ada indikasi paksaan. Apabila tidak memberikan (dana) maka diancam tidak akan diberikan bantuan lain di kemudian hari sehingga pengurus masjid memberikan,” terangnya.

Penyidikan sampai saat ini, penyidik baru menemukan alat bukti tentang tersangka yang beraksi seorang diri. Seorang staf Kemenag yang bekerja di KUA Gunungsari dengan berani memotong dana.

“Kemungkinan tersangka lain, ada. Tapi kita perlu melakukan pengembangan,” ucap Alam.

Tersangka BA dijerat dengan pasal 12e UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ancaman pidananya penjara paling singkat empat tahun, maksimal 20 tahun. Serta denda minimal Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Hukum

Dugaan Pungli Dana Covid Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang

Published

on

By

[Foto: Aksi masyarakat saat menuntut transparansi dan covid di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Lombok Tengah]
tabulanews.id – Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020 masyarakat di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang beramai-ramai mendatangi kantor Kepala Desa Montong Gamang. Masyarakat menuntut Kadus Dusun Gonjong untuk melepaskan jabatannya sebagai Kadus Dusun Gonjong. Tuntutan tersebut diduga berlandaskan adanya pungli yang dilakukan oleh Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang.

Zainal Arifin salah satu masyarakat yang ikut aksi dalam penuntutan tersebut mengatakan hak masyarakat diambil. Bantuan dana covid dari pemerintah tidak semuanya diterima oleh masyarakat, terdapat potongan yang diminta oleh Kadus dengan motif sedekah seikhlasnya, tetapi Zainal tetap menganggap hal tersebut adalah pungli.

“Ada banyak masyarakat yang mengeluh karena bantuan yang diterima selalui dimintai potongan oleh Kadus dengan beralasan sedekah seikhlasnya, solawat lah bahasanya itu, tapi tetap itu adalah pungli. Masyarakat harus sadar dan harus berani bersuara” ungkapnya.

Selain itu, Zainal juga menuntut supaya Kadus Dusun Gonjong untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai seorang Kadus karena dianggap tidak layak menduduki posisi tersebut. “segera mundur lah dari posisinya sebagai seorang Kadus, berikan orang yang lebih berkompeten untuk duduk di posisi itu, selesai perkara dan tak ada lagi aksi” pungkasnya.

Pada aksi itu juga, Mukti Ali sebagai koordinator aksi menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat desa, menurutnya tidak hanya pendistribusian dana covid saja yang bermasalah tetapi juga transparansi anggaran dana covid desa Montong Gamang yang dianggap bermasalah. “selain pendistribusian dana covid yang bermasalah, transparansi juga bermasalah. Kita kan tidak tau kisaran harga sabun berapa, kisaran harga masker berapa. Ya jadi selain pendistribusiannya yang bermasalah, transparansi anggaran juga bermasalah” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, kepala Desa Montong Gamang H.M. Amin Abdullah membantah adanya ketidaktransparansian dana covid yang bersumber dari dana desa. Menurutnya dana covid yang bersumber dari dana desa sudah sesuai prosedur karena sudah melalui musyawarah dusun untuk mendapatkan warga yang layak mendapatkan bantuan covid, proses penyaluran sudah digodok dari tingkat bawah.

“Kalau dana covid yang kita berikan dari dana desa itu saya rasa sudah sesuai prosedur, lalu kemudian musdus (musyawarah dusun) di tingkat dusun untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan, jadi saya rasa ini tidak bermasalah karena sudah digodok pada tingkat bawah” tutupnya.

 

Continue Reading

Hukum

Provokator Perusakan Gedung UIN Mataram Terdeteksi

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polisi mendalami para pelaku perusakan gedung Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Pelaku pelemparan kaca gedung disinyalir orang suruhan. Mereka sengaja dihasut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mataram AKP Joko Tamtomo pihaknya sudah mengidentifikasi pelakunya. “Sampai saat ini yang kita temukan pelaku pelemparannya ada dua orang,” kata Joko menjawab konfirmasi, Selasa (3/3/2020).

Pelaku pelemparan diduga digerakkan provokator. Pelaku pelemparan diidentifikasi dengan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Provokator dikenali dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Baca Juga: Aksi Perusakan Kampus UIN Mataram Dilaporkan ke APH

“Nanti kalau sudah kita tangkap 170-nya pasti dia ngomong 160-nya. Kalau sudah tertangkap nanti akan bicara semua,” jelas Joko.

Sebelumnya diberitakan, gedung baru UIN Mataram Kampus II dirusak sejumlah orang tak dikenal pada Minggu Dini hari sekira pukul 00.20 Wita. Terdapat 10 titik rusak yang didominasi kaca yang kerugiannya sampai Rp1 miliar. Perusakan itu ditengarai imbas dari perusahaan outsourcing security PT Rajawali yang memutus kontrak petugas keamanan UIN Mataram.

Continue Reading

Hukum

Polisi Rem Kasus Bakal Calon Kepala Daerah

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polda NTB menurunkan laju penyelidikan dugaan korupsi yang diduga melibatkan bakal calon kepala daerah. Diketahui, saat ini sedang diselidiki dua kasus yang diduga melibatkan anggaran rumah dinas Bupati dan Bupati Lombok Utara, dan anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018.

Kasus itu masih tahap penyelidikan. Penyidik Subdit III Tipikor masih mencari indikasi perbuatan melawan hukumnya. Begitu juga dengan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan.

Baca Juga: Pakai Mahar Politik, Parpol dan Calon Terancam Didiskualifikasi

Dirkrimsus Polda NTB Kombes Pol Gusti Putu Gede Ekawana menerangkan bahwa penanganan hanya direm saja. Belum dihentikan. “Kita ndak bisa masuk,” ungkapnya, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, Polri tidak ingin dialati lewat laporan-laporan tersebut. Apalagi penanganan kasus itu malah membuat suasana Pilkada 2020 nanti makin gaduh.

Namun Eka memastikan bahwa kasus itu akan dibuka lagi setelah Pilkada usai. Dua kasus yang ditangani itu kini tahapan penanganannya masih penyelidikan. Penyidik masih mencari minimal dua alat bukti yang cukup.

Untuk kasus sewa rumah dinas Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara, Polda NTB menyelidiki penggunaan anggarannya yang sebesar Rp2,4 miliar. Biaya item sewa rumah dinas per tahunnya Rp90 juta.

Item lainnya berupa anggaran pemeliharaan rutin rumah jabatan untuk bupati sebesar Rp437,7 juta, Belanja jasa kantor Rp408 juta. Belanja makan minum tamu termasuk harian pegawai yang sampai Rp1,43 miliar. Untuk wabup belanja makanan dan minuman mencapai Rp938 juta untuk satu tahun anggaran.

Kemudian, kasus anggaran KONI se-NTB tahun 2018. Di Polda NTB yang diusut yakni anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018 sebesar Rp8 miliar. Sumber anggaran dari hibah APBD Kota Mataram.

Continue Reading

Trending