Connect with us

Politik

Politisasi Anak dalam Proyeksi Politik Identitas

Published

on

Fenomena bangkitnya populisme politik identitas telah merambah berbagai lapisan struktur sosial masyarakat. Gelombang arus populisme politik biasanya cenderung menguat menjelang Pemilu. Politik identitas bukan hal yang buruk selama masih berpijak pada pondasi nilai-nilai demokrasi. Namun, bagaimana jadinya jika proyek politik identitas juga ikut menyeret anak-anak ke dalam kubangan lumpur brutalisme politik?

Baru-baru ini, aksi bela tauhid sebagai buntut peristiwa pembakaran bendera diduga milik HTI oleh Banser NU di beberapa daerah berubah menjadi ajang kampanye calon presiden tertentu. Seperti dimuat di beberapa media, aksi bela tauhid di tempat tertentu disusupi oleh seruan ganti presiden. Tidak ada yang janggal sebenarnya dengan peristiwa semacam ini. Apalagi ini sudah memasuki tahap kampanye.

Akan tetapi yang menjadi masalah adalah aksi bela tauhid itu juga diikuti oleh anak-anak. Secara tidak langsung mereka juga ikut mendengar orasi, bahkan ikut berteriak ketika orator menyerukan massa aksi untuk memilih calon presiden tertentu.
Pelibatan anak dalam agenda politik seperti ini terus terjadi. Beberapa waktu lalu beredar video sekumpulan siswa dengan mengenakan seragam pramuka lengkap meneriakkan seruan lantang 2019 ganti presiden dengan dipandu oleh orang-orang yang diduga gurunya. Video ini sempat viral dan menjadi kontroversi.

Sebelumnya, ada juga kasus pengakuan salah seorang siswa SMA di Jakarta yang mengaku didoktrin oleh gurunya untuk anti terhadap presiden petahana. Rentetan peristiwa politik ini tidak bisa dilihat parsial dan berdiri sendiri. Peristiwa ini adalah satu rangkaian yang merupakan representasi dari ketidakmampuan orang dewasa mengelola artikulasi syahwat politiknya.

Pembentukan Subyek Identitas Politik

Giddens (1991) menyatakan identitas adalah sebuah proyek. Identitas adalah sesuatu yang kita ciptakan dan selalu dalam proses serta dipengaruhi oleh aspek-sosio kultural. Keberadaan identitas berkelindan erat dengan gaya hidup yang muncul melalui pilihan konsumsi.

Identitas bukanlah sesuatu yang melekat dan bersifat taken for granted pada seseorang atau kelompok. Identitas adalah proses menjadi. Oleh karena itu, aktivitas melibatkan anak-anak dalam agenda populisme politik dapat diletakkan dalam kerangka proyek pembentukan identitas.

Chris Barker (2000) menyebut identitas dapat dimaknai melalui tanda-tanda selera kepercayaan sikap dan gaya hidup. Identitas bukanlah sebuah entitas yang tetap, namun merupakan sebuah konstruksi diskursif yang berubah maknanya menurut ruang dan waktu pemakaian. Identitas dianggap personal sekaligus sosial dan menandai bahwa kita sama atau berbeda dengan orang lain.

Ketika anak-anak setiap hari berada di tengah-tengah gelombang diskursus populisme politik identitas, secara tidak langsung mereka sedang dibentuk menjadi subyek politik tertentu di masa depan. Ironisnya, orang dewasa terkadang tidak menyadari konsekuensi logis di masa depan dari pembentukan identitas politik yang melibatkan anak-anak.

Hari-hari ini, bahaya pembentukan identitas politik mengintai anak-anak di segala ruang sosial. Mulai dari keluarga, sekolah, madrasah, bahkan sampai ruang virtual.

Sekolah Sebagai Medium Pembentukan Subyek Politik Identitas

Saya memiliki banyak teman yang berprofesi sebagai pendidik (guru dan dosen). Di media sosial, mereka secara aktif berkampanye dan membagikan konten-konten politik. Mereka seperti halnya masyarakat umumnya terbelah menjadi dua kubu antara pendukung petahana dan oposisi. Beberapa dari mereka bahkan berstatus aparatur sipil negara.

Saya tidak tahu bagaimana ekpresi politik terbuka mereka bisa luput dari perhatian lembaga yang membidangi masalah kepegawaian. Bawaslu juga sepertinya belum menjadikan fenomena ini fokus pemantauan pelanggaran pemilu.

Padahal, provokasi politik terus diproduksi setiap hari oleh para pendidik di media sosial. Tidak sulit menemukan jejak digital mereka kalau tidak bisa dikategorikan berserakan. Beberapa konten yang mereka bagikan tidak jarang bersi berita bohong dan bermuatan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda pilihan politik.

Ini sudah menjadi lingkaran setan yang harus segera diberantas sebelum menimbulkan kerusakan makin jauh.

Bisa dibayangkan betapa mengerikannya jika setiap hari di sekolah anak-anak dididik oleh provokasi politik murahan oleh gurunya. Oleh karena itu, hasil survey Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta yang mengatakan 57% guru agama memiliki opini intoleran terhadap agama lain tidak terlalu mengejutkan.

Survey ini memang tidak secara khusus menanyakan afiliasi politik guru. Namun tidak bisa kita pungkiri hasil survey ini ada irisannya dengan bangkitnya populisme politik akhir-akhir ini.

Perlindungan terhadap anak agar tak disalahgunakan dalam kegiatan politik sudah diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meski demikian, eskploitasi anak dalam agenda politik terus terjadi.

Menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tahun ini terdapat 22 laporan kasus penyalahgunaan anak . Jumlah ini terhitung sejak masa kampanye Pilkada serentak pada 15 Februari 2018.

Pada gelaran pemilu 2014 silam KPAI mengadukan 12 partai politik ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena melibatkan anak-anak dalam kampanye. Kini, bahaya ekploitasi anak untuk kepentingan politik terus mengintai setiap saat terutama menjelang pemilu tahun depan.

Saya tidak sedang menuduh satu pihak pendukung calon presiden tertentu karena peristiwa yang sama tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh pihak lainnya. Saya hanya ingin mengajak kita menyadari betapa peradaban politik kita hari ini sedang mengalami defisit etika dan gagasan.

Para petarung politik kita seperti mengalami kebuntuan inovasi untuk bagaimana menggaet suara masyarakat sehingga sampai harus melibatkan anak-anak. Jika praktek-praktek semacam ini terus dibiarkan, maka sesungguhnya kita sedang membangun sebuah peradaban politik yang brutal di masa depan.

Hari ini bahaya politisasi mengancam anak-anak kita setiap saat. Hampir tidak ada ruang sosial yang luput dari diskursus tentang politik. Mulai dari lingkungan keluarga sampai dengan sekolah. Satu hal yang harus kita sadari anak-anak adalah generasi masa depan yang akan meneruskan estafet kepemimpinan politik. Mereka adalah pewaris sah republik ini.

Akan tetapi apabila ekspresi politik yang orang dewasa perlihatkan kering dengan etika, maka mereka akan tumbuh menjadi generasi pendendam di masa depan. Mereka akan melihat orang atau kelompok yang berseberangan pilihan politik dengannya sebagai musuh.

Politik bagi mereka akan direduksi sebatas kerja-kerja memperebutkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Bukan sebagai pesta demokrasi sesama anak bangsa yang sedang bertarung gagasan membangun negeri. Pemahaman semacam ini akan menghasilkan tindakan politik destruktif. Persis realitas politik kita hari ini.

Oleh: Muh Fahrudin Alawi
Penulis adalah Mahasiswa Kajian Budaya dan Media UGM serta Pegiat LITERASI NTB

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Politik

Sumbawa dan Bima Masuk Zona Merah Kerawanan Pilkada 2020

Published

on

By

[Foto: ntb.bawaslu.go.id]
tabulanews.id – Bawaslu RI mengeluarkan hasil pemetaan indeks kerawanan Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di 270 daerah seluruh Indonesia. Di Provinsi NTB sendiri dari tujuh daerah Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada, dua daerah masuk dalam zona merah daerah kerawanan tinggi.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid membenarkan dua daerah di NTB tersebut jadi zona merah kerawanan pilkada 2020. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. “Kita ada dua Kabupaten yang masuk klaster kerawanan tinggi, Sumbawa dan Bima. Lima daerah lainnya kategorinya sedang,” ungkap Khuwailid.

Kerawanan di Pilkada Sumbawa masuk dalam dimensi sosial, dengan skor mencapai 61,11. Kemudian Bima masuk pada dimensi kerawanan politik dengan skor 62,26. “Kalau angkanya 60 keatas itu masuk kerawanan tinggi, sedangkan 60 kebawah itu sedang. Nah lima daerah itu berada pada angka 60 kebawah skornya,” jelas Khuwailid.

Dengan pemetaan indeks kerawanan dalam pelaksanaan pilkada itu. Bawaslu kemudian merancang strategi pengawasannya untuk dua daerah tersebut. Sehingga potensi-potensi timbulnya gesekan ditengah pelaksanaan pilkada bisa diminimalisir.

“Dengan adanya indeks kerawanan ini, ada yang masuk kategori sedang dan tinggi, maka dari sana kita buat pemetaan setrategi pengawasan yang tepat, harus diukur dari indeks kerawanan itu,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Khuwailid, karena pilkada serentak 2020 digelar ditengah pandemi Covid-19. Maka Bawaslu juga memasukkan indikator pandemi sebagai penilaian dalam penyusunan indeks kerawanan. “Pada dimensi Pandemi Covid-19 ini, kita masuk rawan sedang, skornya antara 34-53,” sebutnya.

Kondisi infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi, yakni jaringan internet juga ikut dipotret Bawaslu. Dari 732 dewasa di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 itu. Terdapat 202 desa yang memiliki masalah terkait dengan jaringan internet.

“Jadi ada 202 Desa yang mengalami gangguan jaringan internet, ya tidak bagus. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana proses pilkada yang berakses, lebih-lebih ditengah pandemi ini, koordinasi banyak menggunakan jaringan internet,” ujarnya.

Continue Reading

Politik

Musda Golkar NTB Kembali Ditunda yang Ketiga Kalinya

Published

on

By

Pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD I Partai Golkar diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.
tabulanews.id – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar NTB kembali diundur lagi untuk yang ketiga kalinya. Pelaksanaan Musda diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.

Ketua Panitia Musda Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi, kemarin membenarkan perihal penundaan kembali pelaksanaan Musda Golkar NTB dari tanggal 22 menjadi tanggal 28 Maret. “Ya benar ditunda jadi tanggal 28,” unjarnya singkat menjawab wartawan.

Dari informasi yang beredar bahwa selain Musda diundur lagi sampai tanggal 28, lokasi Musda yang semula akan digelar di Kota Mataram. Informasi yang diserap tabulanews.id, lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali.

Isvie yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaku tak mengetahui jika lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali. Karana sampai sejauh ini ia mengaku belum mendapatkan konfirmasi terkait dengan lokasi Musda. Ia hanya baru mendapatkan pemberitahuan tentang waktu pelaksanaan Musda yang kembali diundur. “Nah kalau soal lokasi saya belum tahu,” katanya.

Baca Juga: Pimpin Golkar NTB, Ahyar Pastikan Tak Ada Perombakan Pimpinan DPRD

Ketika ditanya lebih lanjutnya terkait alasan dibalik penundaan Musda Golkar NTB tersebut sampai dilakukan sebanyak tiga kali. Apakah penundaan tersebut kaitannya dengan belum solidnya pemilik suara pemilih ketua DPD I Golkar NTB supaya dilakukan secara aklamasi, sesuai dengan arahan dari DPP Golkar. Namun oleh Isvie nggan untuk memberikan jawaban terkait hal itu, ia beralasan penundaan itu menjadi ranah kewenangan DPP.

Namun demikian, seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa penundaan Musda Golkar NTB tersebut tidak lepas dari tingginya dinamika politik yang terjadi dalam internal partai beringin tersebut, terutama dalam hal kaitannya dengan pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB. Diketahui ada dua kandidat yang tengah bersaing sengit yakni Bupati Lombok Tengah, H. Suhali FT dan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Diketahui DPP Golkar menginginkan bahwa proses Musda Golkar NTB dapat berlangsung secara aklamasi. Namun sampai saat ini belum ada tercapai kesepakatan diantara para pemilik suara siapa yang disepakati untuk diaklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar NTB.

Karena itu, DPP Golkar pun memanggil Ketua DPD I Golkar NTB dan 10 Ketua DPD II, dan organisasi saya pendiiri dan yang didirikan. Selain itu para kandidat calon Ketua DPD juga ikut dipanggil ke DPP untuk memutuskan sekenario aklamasi dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB.

Akan tetapi dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Azis Syamsuddin itu tidak mendapai kesepakatan untuk dilakukan aklamasi. Karena keinginan DPP berbeda dengan keinginan dari mayoritas DPD II. DPP menginginkan Ahyar Abduh untuk diaklamasikan sebagai Ketua Golkar, akan tetapi delapan DPD II masih menginginkan Suhaili kembali memimpin Golkar NTB.

“Artinya apa, Musda ini ditunda karena suara ini belum bulat untuk aklamasi ke Ahyar Abduh, jujur saja kita sampaikan, supaya berita ini jangan bias, ini DPP yang bicara,” ungkap Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi.

Continue Reading

Politik

Patuhi Larangan Pengumpulan Massa, Pasangan Joda Akbar Tunda Deklarasi

Published

on

By

[Foto: Pasangan Djohan Sjamsu - Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini]
tabulanews.id – Ancaman mewabah virus corona atau covid-19 juga ikut mempengaruhi tahapan Pilkada, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh partai politik dalam proses menentukan dukungan pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilkada serentak 2020.

Pasangan Djohan Sjamsu – Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini.

Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto mengungkapkan, menyikapi situasi dan kondisi yang tengah berkembang terkait ancaman penularan virus corona itu membuat paket Joda Akbar memilih menunda deklarasi sedia akan digelar akhir Maret. “Deklarasi paket Joda Akbar akhir Maret ini kita tunda,” katanya.

Dalam pertemuan bersama paket Joda Akbar dan parpol koalisi, diambil keputusan terkait penundaan deklarasi paket Joda Akbar di Pilkada KLU. Hal itu sesuai arahan dan himbauan dari pemerintah agar tidak ada aktivitas maupun kegiatan dilakukan masyarakat dengan melibatkan banyak peserta hingga akhir Maret.

Baca Juga: Penentuan Wakil, Najmul Dalam Tekanan Parpol

Ditegaskan, paket Joda Akbar sedia sudah siap menggelar deklarasi akhir Maret. Berbagai persiapan dan langkah untuk deklarasi sudah dilakukan. Tetapi apa yang terjadi dengan mewabah virus korona tersebut, tentu diluar apa perkiraan pihaknya. “Tentu ini diluar dugaan kami,” terang Anggota DPRD NTB dapil Lobar – KLU tersebut.

Namun demikian, Pihaknya belum memutuskan kapan deklarasi paket Joda Akbar akan dijadwalkan ulang. Pasalnya, Pihaknya tentu harus melihat dan mencermati kondisi dan situasi di daerah kedepan dengan ada ancaman mewabah virus corona tersebut. “Kapan deklarasi kita jadwalkan kembali. Tentu kami lihat situasi daerah ke depan,” terangnya.

Walau demikian. Dia memastikan pembentukan tim pemenangan dari parpol koalisi dan relawan paket Joda Akbar terus berjalan. Bahkan, Pihaknya berencana dalam pekan ini akan melantik dan mengukuhkan tim relawan pemenangan paket Joda Akbar di sejumlah kecamatan di KLU.

Tetapi tentunya, kata dia, kegiatan itu akan tetap mengacu dan mengikuti arahan dari Pemerintah terkait larangan mengumpulkan banyak orang dalam satu lokasi. Sehingga pihaknya tentu akan menyesuaikan hal itu dengan arahan dan petunjuk pemerintah daerah.

“Pengungkuhan tim relawan di sejumlah kecamatan kita lakukan skala kecil saja. Sesuai arahan dari pemerintah terkait ancaman virus corona ini,” imbuhnya.

Dia memastikan paket Joda Akbar sudah final didukung dan diusung koalisi empat partai yakni Gerindra, PKB, PKS dan PDIP. Direncanakan SK rekom dukungan misalnya dari DPP Gerindra akan diterbitkan serentak awal April. Begitu juga dengan parpol lain kemungkinan terbit April mendatang. “April ini SK rekom untuk paket Joda Akbar terbit,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending