Connect with us

Hukum

Profesi PNS Rentan Terjerat Korupsi

Published

on

tabulanews.id – Pemerintah membuka keran pengabdian kepada negara lewat seleksi CPNS 2018. Lebih dari 2,7 juta pelamar dinyatakan telah lulus syarat administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. PNS dianggap sebagai jalan terbaik untuk menjadi abdi negara. Namun siapa sangka profesi PNS rentan terjerat tindak pidana korupsi.

Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB meriset aktor korupsi rentang 2016-2017. Hasilnya, aparatur sipil negara (ASN) menduduki posisi puncak pelaku korupsi terbanyak, yakni 36 orang dari total 86 pelaku korupsi yang dihukum hakim Pengadilan Tipikor Mataram. Menyusul kemudian 24 orang dari kalangan swasta. Sejurus dengan 13 orang kalangan kontraktor di tempat ketiga. Lalu, 12 orang dari kalangan aparatur desa, dan satu kepala daerah.

Peneliti Somasi NTB, Johan Rahmatulloh melihat tren tersebut sebagai lingkaran setan korupsi. PNS sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan berkongsi dengan pengusaha.

“Mereka terlibat dalam pemberian hadiah atau janji, suap, kualitas proyek, dan laporan fiktif. PNS dan kontraktor ini banyak terjerat korupsi proyek fisik atau pengadaan barang dan jasa,” jelasnya ketika berbincang dengan tabulanews.id, Jumat (26/10/2018) lalu.

Dari riset dengan metode pengumpulan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan, Somasi juga menemukan rerata vonis hukuman ringan kepada terdakwa kasus korupsi. Pengadilan Negeri Mataram menyidangkan 90 perkara selama rentang 2016-2017 dengan total kerugian negara akibat korupsi sebesar Rp12 miliar. Tiga terdakwa dihukum bebas.

Sebanyak 42 terdakwa dihukum ringan yakni antara 0-4 tahun penjara pada tahun 2016. Sedangkan di tahun 2017 sebanyak 33 terdakwa dihukum ringan.

“Penegakan hukum tindak pidana korupsi di NTB masih lemah dilihat dari tuntutan dan vonis hakim yang rata-rata satu tahun penjara,” kata Johan.

Tren Meningkat PNS Pelaku Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) pun menemukan hal serupa. Sepanjang 20016-2017, ICW mencatat pegawai pemerintahan tingkat kabupaten, kota, dan provinsi juara pelaku korupsi yakni dengan 456 terdakwa.

Menyusul di bawahnya 224 terdakwa berlatar belakang pihak swasta, 94 terdakwa kepala daerah, pegawai BUMN/BUMD 37 terdakwa, kalangan kampus 34 terdakwa, dan 33 terdakwa dari kalangan legislator baik DPR maupun DPRD.

ICW menyimpulkan, besarnya jumlah pegawai Pemda dan swasta yang menjadi pelaku korupsi, menunjukkan ada masalah serius dalam tata kelola pemerintahan. Korupsi yang melibatkan keduanya paling banyak terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa dan penerbitan izin usaha.

“Karena hanya dalam konteks itulah terdapat persinggungan langsung natara pegawai pemda dengan swasta,” tulis ICW dalam catatan pemantauan perkara korupsi yang divonis Pengadilan yang dirilis 3 Mei 2018 lalu.

ICW merekomendasikan Presiden beserta jajarannya mengoptimalisasi fungsi pengawasan internal yakni Inspektorat. Juga penguatan lembaga-lembaga pengawas eksternal seperti auditor BPK dan BPKP.

Johan menilai kepala daerah sebagai pembina kepegawaian perlu memiliki komitmen kuat dan sikap tegas. “Berikan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap pegawai yang terbukti bersalah dan putusannya sudah inkrah,” tegasnya.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Hukum

Dugaan Pungli Dana Covid Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang

Published

on

By

[Foto: Aksi masyarakat saat menuntut transparansi dan covid di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Lombok Tengah]
tabulanews.id – Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020 masyarakat di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang beramai-ramai mendatangi kantor Kepala Desa Montong Gamang. Masyarakat menuntut Kadus Dusun Gonjong untuk melepaskan jabatannya sebagai Kadus Dusun Gonjong. Tuntutan tersebut diduga berlandaskan adanya pungli yang dilakukan oleh Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang.

Zainal Arifin salah satu masyarakat yang ikut aksi dalam penuntutan tersebut mengatakan hak masyarakat diambil. Bantuan dana covid dari pemerintah tidak semuanya diterima oleh masyarakat, terdapat potongan yang diminta oleh Kadus dengan motif sedekah seikhlasnya, tetapi Zainal tetap menganggap hal tersebut adalah pungli.

“Ada banyak masyarakat yang mengeluh karena bantuan yang diterima selalui dimintai potongan oleh Kadus dengan beralasan sedekah seikhlasnya, solawat lah bahasanya itu, tapi tetap itu adalah pungli. Masyarakat harus sadar dan harus berani bersuara” ungkapnya.

Selain itu, Zainal juga menuntut supaya Kadus Dusun Gonjong untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai seorang Kadus karena dianggap tidak layak menduduki posisi tersebut. “segera mundur lah dari posisinya sebagai seorang Kadus, berikan orang yang lebih berkompeten untuk duduk di posisi itu, selesai perkara dan tak ada lagi aksi” pungkasnya.

Pada aksi itu juga, Mukti Ali sebagai koordinator aksi menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat desa, menurutnya tidak hanya pendistribusian dana covid saja yang bermasalah tetapi juga transparansi anggaran dana covid desa Montong Gamang yang dianggap bermasalah. “selain pendistribusian dana covid yang bermasalah, transparansi juga bermasalah. Kita kan tidak tau kisaran harga sabun berapa, kisaran harga masker berapa. Ya jadi selain pendistribusiannya yang bermasalah, transparansi anggaran juga bermasalah” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, kepala Desa Montong Gamang H.M. Amin Abdullah membantah adanya ketidaktransparansian dana covid yang bersumber dari dana desa. Menurutnya dana covid yang bersumber dari dana desa sudah sesuai prosedur karena sudah melalui musyawarah dusun untuk mendapatkan warga yang layak mendapatkan bantuan covid, proses penyaluran sudah digodok dari tingkat bawah.

“Kalau dana covid yang kita berikan dari dana desa itu saya rasa sudah sesuai prosedur, lalu kemudian musdus (musyawarah dusun) di tingkat dusun untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan, jadi saya rasa ini tidak bermasalah karena sudah digodok pada tingkat bawah” tutupnya.

 

Continue Reading

Hukum

Provokator Perusakan Gedung UIN Mataram Terdeteksi

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polisi mendalami para pelaku perusakan gedung Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Pelaku pelemparan kaca gedung disinyalir orang suruhan. Mereka sengaja dihasut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mataram AKP Joko Tamtomo pihaknya sudah mengidentifikasi pelakunya. “Sampai saat ini yang kita temukan pelaku pelemparannya ada dua orang,” kata Joko menjawab konfirmasi, Selasa (3/3/2020).

Pelaku pelemparan diduga digerakkan provokator. Pelaku pelemparan diidentifikasi dengan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Provokator dikenali dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Baca Juga: Aksi Perusakan Kampus UIN Mataram Dilaporkan ke APH

“Nanti kalau sudah kita tangkap 170-nya pasti dia ngomong 160-nya. Kalau sudah tertangkap nanti akan bicara semua,” jelas Joko.

Sebelumnya diberitakan, gedung baru UIN Mataram Kampus II dirusak sejumlah orang tak dikenal pada Minggu Dini hari sekira pukul 00.20 Wita. Terdapat 10 titik rusak yang didominasi kaca yang kerugiannya sampai Rp1 miliar. Perusakan itu ditengarai imbas dari perusahaan outsourcing security PT Rajawali yang memutus kontrak petugas keamanan UIN Mataram.

Continue Reading

Hukum

Polisi Rem Kasus Bakal Calon Kepala Daerah

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polda NTB menurunkan laju penyelidikan dugaan korupsi yang diduga melibatkan bakal calon kepala daerah. Diketahui, saat ini sedang diselidiki dua kasus yang diduga melibatkan anggaran rumah dinas Bupati dan Bupati Lombok Utara, dan anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018.

Kasus itu masih tahap penyelidikan. Penyidik Subdit III Tipikor masih mencari indikasi perbuatan melawan hukumnya. Begitu juga dengan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan.

Baca Juga: Pakai Mahar Politik, Parpol dan Calon Terancam Didiskualifikasi

Dirkrimsus Polda NTB Kombes Pol Gusti Putu Gede Ekawana menerangkan bahwa penanganan hanya direm saja. Belum dihentikan. “Kita ndak bisa masuk,” ungkapnya, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, Polri tidak ingin dialati lewat laporan-laporan tersebut. Apalagi penanganan kasus itu malah membuat suasana Pilkada 2020 nanti makin gaduh.

Namun Eka memastikan bahwa kasus itu akan dibuka lagi setelah Pilkada usai. Dua kasus yang ditangani itu kini tahapan penanganannya masih penyelidikan. Penyidik masih mencari minimal dua alat bukti yang cukup.

Untuk kasus sewa rumah dinas Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara, Polda NTB menyelidiki penggunaan anggarannya yang sebesar Rp2,4 miliar. Biaya item sewa rumah dinas per tahunnya Rp90 juta.

Item lainnya berupa anggaran pemeliharaan rutin rumah jabatan untuk bupati sebesar Rp437,7 juta, Belanja jasa kantor Rp408 juta. Belanja makan minum tamu termasuk harian pegawai yang sampai Rp1,43 miliar. Untuk wabup belanja makanan dan minuman mencapai Rp938 juta untuk satu tahun anggaran.

Kemudian, kasus anggaran KONI se-NTB tahun 2018. Di Polda NTB yang diusut yakni anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018 sebesar Rp8 miliar. Sumber anggaran dari hibah APBD Kota Mataram.

Continue Reading

Trending