Connect with us

Hukum

Provokator Perusakan Gedung UIN Mataram Terdeteksi

Published

on

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polisi mendalami para pelaku perusakan gedung Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Pelaku pelemparan kaca gedung disinyalir orang suruhan. Mereka sengaja dihasut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mataram AKP Joko Tamtomo pihaknya sudah mengidentifikasi pelakunya. “Sampai saat ini yang kita temukan pelaku pelemparannya ada dua orang,” kata Joko menjawab konfirmasi, Selasa (3/3/2020).

Pelaku pelemparan diduga digerakkan provokator. Pelaku pelemparan diidentifikasi dengan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Provokator dikenali dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Baca Juga: Aksi Perusakan Kampus UIN Mataram Dilaporkan ke APH

“Nanti kalau sudah kita tangkap 170-nya pasti dia ngomong 160-nya. Kalau sudah tertangkap nanti akan bicara semua,” jelas Joko.

Sebelumnya diberitakan, gedung baru UIN Mataram Kampus II dirusak sejumlah orang tak dikenal pada Minggu Dini hari sekira pukul 00.20 Wita. Terdapat 10 titik rusak yang didominasi kaca yang kerugiannya sampai Rp1 miliar. Perusakan itu ditengarai imbas dari perusahaan outsourcing security PT Rajawali yang memutus kontrak petugas keamanan UIN Mataram.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Hukum

Dugaan Pungli Dana Covid Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang

Published

on

By

[Foto: Aksi masyarakat saat menuntut transparansi dan covid di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Lombok Tengah]
tabulanews.id – Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020 masyarakat di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang beramai-ramai mendatangi kantor Kepala Desa Montong Gamang. Masyarakat menuntut Kadus Dusun Gonjong untuk melepaskan jabatannya sebagai Kadus Dusun Gonjong. Tuntutan tersebut diduga berlandaskan adanya pungli yang dilakukan oleh Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang.

Zainal Arifin salah satu masyarakat yang ikut aksi dalam penuntutan tersebut mengatakan hak masyarakat diambil. Bantuan dana covid dari pemerintah tidak semuanya diterima oleh masyarakat, terdapat potongan yang diminta oleh Kadus dengan motif sedekah seikhlasnya, tetapi Zainal tetap menganggap hal tersebut adalah pungli.

“Ada banyak masyarakat yang mengeluh karena bantuan yang diterima selalui dimintai potongan oleh Kadus dengan beralasan sedekah seikhlasnya, solawat lah bahasanya itu, tapi tetap itu adalah pungli. Masyarakat harus sadar dan harus berani bersuara” ungkapnya.

Selain itu, Zainal juga menuntut supaya Kadus Dusun Gonjong untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai seorang Kadus karena dianggap tidak layak menduduki posisi tersebut. “segera mundur lah dari posisinya sebagai seorang Kadus, berikan orang yang lebih berkompeten untuk duduk di posisi itu, selesai perkara dan tak ada lagi aksi” pungkasnya.

Pada aksi itu juga, Mukti Ali sebagai koordinator aksi menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat desa, menurutnya tidak hanya pendistribusian dana covid saja yang bermasalah tetapi juga transparansi anggaran dana covid desa Montong Gamang yang dianggap bermasalah. “selain pendistribusian dana covid yang bermasalah, transparansi juga bermasalah. Kita kan tidak tau kisaran harga sabun berapa, kisaran harga masker berapa. Ya jadi selain pendistribusiannya yang bermasalah, transparansi anggaran juga bermasalah” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, kepala Desa Montong Gamang H.M. Amin Abdullah membantah adanya ketidaktransparansian dana covid yang bersumber dari dana desa. Menurutnya dana covid yang bersumber dari dana desa sudah sesuai prosedur karena sudah melalui musyawarah dusun untuk mendapatkan warga yang layak mendapatkan bantuan covid, proses penyaluran sudah digodok dari tingkat bawah.

“Kalau dana covid yang kita berikan dari dana desa itu saya rasa sudah sesuai prosedur, lalu kemudian musdus (musyawarah dusun) di tingkat dusun untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan, jadi saya rasa ini tidak bermasalah karena sudah digodok pada tingkat bawah” tutupnya.

 

Continue Reading

Hukum

Polisi Rem Kasus Bakal Calon Kepala Daerah

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polda NTB menurunkan laju penyelidikan dugaan korupsi yang diduga melibatkan bakal calon kepala daerah. Diketahui, saat ini sedang diselidiki dua kasus yang diduga melibatkan anggaran rumah dinas Bupati dan Bupati Lombok Utara, dan anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018.

Kasus itu masih tahap penyelidikan. Penyidik Subdit III Tipikor masih mencari indikasi perbuatan melawan hukumnya. Begitu juga dengan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan.

Baca Juga: Pakai Mahar Politik, Parpol dan Calon Terancam Didiskualifikasi

Dirkrimsus Polda NTB Kombes Pol Gusti Putu Gede Ekawana menerangkan bahwa penanganan hanya direm saja. Belum dihentikan. “Kita ndak bisa masuk,” ungkapnya, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, Polri tidak ingin dialati lewat laporan-laporan tersebut. Apalagi penanganan kasus itu malah membuat suasana Pilkada 2020 nanti makin gaduh.

Namun Eka memastikan bahwa kasus itu akan dibuka lagi setelah Pilkada usai. Dua kasus yang ditangani itu kini tahapan penanganannya masih penyelidikan. Penyidik masih mencari minimal dua alat bukti yang cukup.

Untuk kasus sewa rumah dinas Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara, Polda NTB menyelidiki penggunaan anggarannya yang sebesar Rp2,4 miliar. Biaya item sewa rumah dinas per tahunnya Rp90 juta.

Item lainnya berupa anggaran pemeliharaan rutin rumah jabatan untuk bupati sebesar Rp437,7 juta, Belanja jasa kantor Rp408 juta. Belanja makan minum tamu termasuk harian pegawai yang sampai Rp1,43 miliar. Untuk wabup belanja makanan dan minuman mencapai Rp938 juta untuk satu tahun anggaran.

Kemudian, kasus anggaran KONI se-NTB tahun 2018. Di Polda NTB yang diusut yakni anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018 sebesar Rp8 miliar. Sumber anggaran dari hibah APBD Kota Mataram.

Continue Reading

Hukum

Aksi Perusakan Kampus UIN Mataram Dilaporkan ke APH

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
Tabulanews.id – Sekitar pukul 00:20 Wita Minggu dini hari tadi, puluhan oknum tak bertanggungjawab melakukan aksi perusakan Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Beberapa kaca jendela dan pintu beserta beberapa fasilitas lainnya dirusak. Perusakan ini sudah dilaporkan ke APH (aparat penegak hukum) oleh jajaran UIN Mataram.

Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Mataram, H Subuh mengatakan, aksi perusakan kampus UIN Mataram bermula setelah pihak PT Rajawali memutus kontrak 40 warga penjaga kampus UIN Mataram beberapa waktu silam.

“Setelah kontrak penjaga kampus UIN Mataram itu diputus kontrak oleh PT Rajawali tepat pukul 00:00 Minggu malam tadi, sontak ada kejadian aksi perusakan kampus,” katanya.

Baca Juga: Negara Hukum atau Negara Demokrasi?

Dijelaskan Subuh, selama ini penjaga kampus UIN Mataram merupakan warga setempat. Padahal kata dia, setelah kontrak penjaga diputus oleh PT Rajawali pihaknya akan melakukan pelelangan terkait penjagaan kampus UIN Mataram. Rencana pelelangan itu kata Subuh, dilakukam pihak UIN Mataram bersama PT Rajawali untuk mengangkat penjaga baru kampus UIN Mataram dari beberapa wilayah. Baik oleh warga di wilayah Jempong Baru, Karanganyar, dan Sekarbela.

Subuh pun menjelaskan, selama proses pembangunan Kampus UIN Mataram di Kelurahan Jempong Baru, rekrutmen petugas keamananan Kampus UIN Mataram, memang diangkat dari warga sekitar kampus (Jempong Baru).

Akan tetapi kata Subuh, bukan UIN Mataram yang memutus kontrak. “Tapi PT Rajawali yang memutus kontraknya. Dan, kemudian kita akan mengangkat kembali. Sekarang kan proses lelang. Mungkin, karena warga ini merasa ‘piringnya diambil orang’, kelihatan mereka tidak mau orang luar yang menjaga kampus ini,” pungkasnya.

Akibat perusakan ini kata Subuh, seluruh jajaran akademika UIN Mataram sudah melakukan rapat koordinasi pasca kejadian. Atas perusakan ini, pihaknya sudah melapor aksi perusakan ini ke APH untuk diusut tuntas. “Jadi gedung ini milik negara, apapun alasannya akan kami usut tuntas,” katanya.

Bukan hanya itu, dari kejadian ini kata Subuh, diprediksi 10 Gedung UIN Mataram mengalami kerusakan. Juga, diprediksi, UIN Mataram mengalami kerugian sekitar Rp1 miliar.

“Kita akan proses hukum. Polisi sudah lakukan investigasi di lokasi kejadian. Dari kejadian ini pula, salah satu dosen kita dipukul oleh oknum hingga mengalami luka di bagian kepalanya. Karena (oknum yang merusak) tak terima difoto ketika lakukan perusakan. Sontak mereka mengeroyok (Fahrurrazi) yang sekaligus menjadi saksi atas kejadian ini,” katanya.

Berada dilokasi kejadian, Wakil Rektor III Uin Mataram, Dr Hj. Nurul Yakin M.Pd mengatakan, puluhan oknum mendatanginya saat mengambil gambar atas aksi perusakan itu. Kata Nurul, beberapa oknum marah ketika difoto dan divideokan.

“Jadi, tepat di depan saya saat ambil foto dan video, mereka marah. Akhirnya dikejarlah saya gitu. Karena mereka kejar saya, anak saya (Fakrurrazi) melindungi saya, dan turun dari mobil. Nah anak sayalah yang dikeroyok,” katanya, Minggu (1/3) pagi tadi.

Dari pengakuan Nurul, atas kejadian tersebut, anaknya mengalami luka pada bagian kepala. Hingga pagi Minggu, UIN Mataram sudah melapor ke APH untuk diusut tuntas kejadian tersebut. “Sudah dilaporkan ke polisi. Kita akan usut tuntas siapa pun pelakunya,” pungkas Nurul.

Continue Reading

Trending