Connect with us

Hukum

Sambangi Kantor Walikota, Warga Pondok Perasi Minta Peninjauan Kembali Putusan MA

Published

on

[Foto: Puluhan Warga Pondok Perasi Kembali Datangi Kantor Walikota Mataram dengan Membawa Anaknya]
tabulanews.id – Puluhan warga Pondok Perasi kembali datangi Kantor Walikota Mataram dengan membawa anaknya, Kamis (19/12). Kedatangan warga untuk meminta Pemerintah Kota Mataram meninjau kembali Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1638 K/Pdt/2010 tanggal 25 Februari 2011 lalu.

Bersama aliansi Kesatuan Perjuangan Rakyat kota Mataram, warga Pondok Perasi mendatangai Pemkot Mataram meminta agar Pemkot Mataram melakukan peninjauan kembali kepada Putusan MA tersebut. Pasalnya, warga Pondok Perasi menilai, putusan tersebut masih bisa ditinjau karena dinilai ada kepentingan jauh lebih urgent.

Menurut koordinator aksi, Kobel menjelaskan, persoalan penggusuran di lahan sengketa RT 08 Lingkungan Pondok Perasi kelurahan Bintaro Ampenan ada pembiaran yang dilakukan oleh Pemkot Mataram kepada warga Pondok Perasi.

Dinilai Kobel, pengeksekusian Rabu kemarin, memang mendapat penundaan selama tiga hari. Akan tetapi, jika eksekusi ini terjadi, ini merupakan aksi kejahatan kemanusiaan untuk semua warga Pondok Perasi. “Itulah alasan warga enggan pindah ke tenda yang dibangun Pemkot Mataram di lahan seluas 80 are itu,” paparnya.

Baca Juga: Ratusan Warga Pondok Perasi Gedor Kantor Walikota Meminta Direlokasi

“Kami tidak akan membiarkan warga Pondok Perasi tidur di bawah terik matahari. Rumah warga di Pondok Perasi dibangun atas jerih payah warga selama dua dekade,” lanjut Kobel.

Maka dari itu tegas Kobel, penggusuran lahan warga seharusnya tidak boleh terjadi. Kendati putusan MA bersifat final, warga Pondok Perasi mempertanyakan langkah Pemkot Mataram dalam penyelesaian lahan sengketa dengan pemilik lahan, Ratna Sari Ayu Dewi.

“Walaupun keputusan MA bersifat final, penggusuran tidak boleh terjadi. Karena itu merupakan kejahatan. Untuk itu kami meminta kebijakan dan langkah politis dari Pemkot Mataram untuk menyelamatkan warga,” tandasnya.

Dalam hal ini, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menjelaskan, Putusan MA Nomor 1638 tanggal 25 Februari 2011, telah dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 140/PDT/2009/PT MTR tanggal 10 Desember 2009 yang menguatkan Putusan PN Mataram Nomor 73/pft.G/2008/PN MTR tanggal 6 Mei 2009 bersifat inkrah.

Ia menjelaskan, keputusan itu sudah tidak bisa diganggu gugat karena memiliki kekuatan hukum mutlak. Dalam hal ini jelas Martawang, Pemkot Mataram tidak bisa masuk ke dalam tahapan hukum (Putusan MA) tersebut. “Kita sangat menghargai proses pengadilan. Kita juga tidak bisa masuk ke ranah itu, karena Pemkot sangat menghargai supremasi hukum yang ada,” jelasnya.

Untuk itu jelas Martawang, dari kasus ini, Pemkot Mataram sudah berupaya tidak melepas tanggungjawab kepada warga Pondok Perasi. “Langkahnya adalah pertama kami menyiapkan lahan untuk relokasi dan kedua menyiapkan untuk pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) di lahan seluas 1,2 hektar tahun 2020 mendatang,” jelasnya.

Ada pun untuk melakukan PK jelas Martawang, merupakan langkah yang tidak bisa dilakukan. Mengingat Putusan MA tersebut sudah inkrah dan bersifat final. “Sekarang bagaimana Pemkot Mataram menyiapkan Hunian Sementara (Huntara) buat warga Pondok Perasi yang sedang dalam proses,” paparnya.

“Karena lahan sengketa itu sudah tidak mungkin dilakukan PK. Pada prosesnya juga sudah final. Jadi sangat tidak mungkin juga kita klaim lahan itu milik warga Pondok Perasi karena tidak cukup alat bukti,” jelas Martawang.(ris)

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Hukum

Dugaan Pungli Dana Covid Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang

Published

on

By

[Foto: Aksi masyarakat saat menuntut transparansi dan covid di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Lombok Tengah]
tabulanews.id – Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020 masyarakat di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang beramai-ramai mendatangi kantor Kepala Desa Montong Gamang. Masyarakat menuntut Kadus Dusun Gonjong untuk melepaskan jabatannya sebagai Kadus Dusun Gonjong. Tuntutan tersebut diduga berlandaskan adanya pungli yang dilakukan oleh Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang.

Zainal Arifin salah satu masyarakat yang ikut aksi dalam penuntutan tersebut mengatakan hak masyarakat diambil. Bantuan dana covid dari pemerintah tidak semuanya diterima oleh masyarakat, terdapat potongan yang diminta oleh Kadus dengan motif sedekah seikhlasnya, tetapi Zainal tetap menganggap hal tersebut adalah pungli.

“Ada banyak masyarakat yang mengeluh karena bantuan yang diterima selalui dimintai potongan oleh Kadus dengan beralasan sedekah seikhlasnya, solawat lah bahasanya itu, tapi tetap itu adalah pungli. Masyarakat harus sadar dan harus berani bersuara” ungkapnya.

Selain itu, Zainal juga menuntut supaya Kadus Dusun Gonjong untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai seorang Kadus karena dianggap tidak layak menduduki posisi tersebut. “segera mundur lah dari posisinya sebagai seorang Kadus, berikan orang yang lebih berkompeten untuk duduk di posisi itu, selesai perkara dan tak ada lagi aksi” pungkasnya.

Pada aksi itu juga, Mukti Ali sebagai koordinator aksi menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat desa, menurutnya tidak hanya pendistribusian dana covid saja yang bermasalah tetapi juga transparansi anggaran dana covid desa Montong Gamang yang dianggap bermasalah. “selain pendistribusian dana covid yang bermasalah, transparansi juga bermasalah. Kita kan tidak tau kisaran harga sabun berapa, kisaran harga masker berapa. Ya jadi selain pendistribusiannya yang bermasalah, transparansi anggaran juga bermasalah” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, kepala Desa Montong Gamang H.M. Amin Abdullah membantah adanya ketidaktransparansian dana covid yang bersumber dari dana desa. Menurutnya dana covid yang bersumber dari dana desa sudah sesuai prosedur karena sudah melalui musyawarah dusun untuk mendapatkan warga yang layak mendapatkan bantuan covid, proses penyaluran sudah digodok dari tingkat bawah.

“Kalau dana covid yang kita berikan dari dana desa itu saya rasa sudah sesuai prosedur, lalu kemudian musdus (musyawarah dusun) di tingkat dusun untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan, jadi saya rasa ini tidak bermasalah karena sudah digodok pada tingkat bawah” tutupnya.

 

Continue Reading

Hukum

Provokator Perusakan Gedung UIN Mataram Terdeteksi

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polisi mendalami para pelaku perusakan gedung Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Pelaku pelemparan kaca gedung disinyalir orang suruhan. Mereka sengaja dihasut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mataram AKP Joko Tamtomo pihaknya sudah mengidentifikasi pelakunya. “Sampai saat ini yang kita temukan pelaku pelemparannya ada dua orang,” kata Joko menjawab konfirmasi, Selasa (3/3/2020).

Pelaku pelemparan diduga digerakkan provokator. Pelaku pelemparan diidentifikasi dengan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Provokator dikenali dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Baca Juga: Aksi Perusakan Kampus UIN Mataram Dilaporkan ke APH

“Nanti kalau sudah kita tangkap 170-nya pasti dia ngomong 160-nya. Kalau sudah tertangkap nanti akan bicara semua,” jelas Joko.

Sebelumnya diberitakan, gedung baru UIN Mataram Kampus II dirusak sejumlah orang tak dikenal pada Minggu Dini hari sekira pukul 00.20 Wita. Terdapat 10 titik rusak yang didominasi kaca yang kerugiannya sampai Rp1 miliar. Perusakan itu ditengarai imbas dari perusahaan outsourcing security PT Rajawali yang memutus kontrak petugas keamanan UIN Mataram.

Continue Reading

Hukum

Polisi Rem Kasus Bakal Calon Kepala Daerah

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polda NTB menurunkan laju penyelidikan dugaan korupsi yang diduga melibatkan bakal calon kepala daerah. Diketahui, saat ini sedang diselidiki dua kasus yang diduga melibatkan anggaran rumah dinas Bupati dan Bupati Lombok Utara, dan anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018.

Kasus itu masih tahap penyelidikan. Penyidik Subdit III Tipikor masih mencari indikasi perbuatan melawan hukumnya. Begitu juga dengan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan.

Baca Juga: Pakai Mahar Politik, Parpol dan Calon Terancam Didiskualifikasi

Dirkrimsus Polda NTB Kombes Pol Gusti Putu Gede Ekawana menerangkan bahwa penanganan hanya direm saja. Belum dihentikan. “Kita ndak bisa masuk,” ungkapnya, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, Polri tidak ingin dialati lewat laporan-laporan tersebut. Apalagi penanganan kasus itu malah membuat suasana Pilkada 2020 nanti makin gaduh.

Namun Eka memastikan bahwa kasus itu akan dibuka lagi setelah Pilkada usai. Dua kasus yang ditangani itu kini tahapan penanganannya masih penyelidikan. Penyidik masih mencari minimal dua alat bukti yang cukup.

Untuk kasus sewa rumah dinas Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara, Polda NTB menyelidiki penggunaan anggarannya yang sebesar Rp2,4 miliar. Biaya item sewa rumah dinas per tahunnya Rp90 juta.

Item lainnya berupa anggaran pemeliharaan rutin rumah jabatan untuk bupati sebesar Rp437,7 juta, Belanja jasa kantor Rp408 juta. Belanja makan minum tamu termasuk harian pegawai yang sampai Rp1,43 miliar. Untuk wabup belanja makanan dan minuman mencapai Rp938 juta untuk satu tahun anggaran.

Kemudian, kasus anggaran KONI se-NTB tahun 2018. Di Polda NTB yang diusut yakni anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018 sebesar Rp8 miliar. Sumber anggaran dari hibah APBD Kota Mataram.

Continue Reading

Trending