Connect with us

Politik

Selamat Datang di ‘Dapil Neraka’ Calon Legislator Udayana

Published

on

tabulanews.id – Sebanyak 917 Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari 16 partai politik peserta pemilu 2019 akan bertarung memperebutan 65 kursi wakil rakyat DPRD Provinsi NTB mendatang. Semuanya terbagi dalam delapan Daerah Pemilihan (Dapil). Dilihat dari peta aktor caleg yang turun bertarung di delapan dapil tersebut, pertarungan paling sengit diprediksi bakal terjadi di Dapil III (Lombok Timur bagian Utara). Dapil III ini banyak diisi oleh pesohor elit politik yang dikenal sangat tangguh untuk memperebutkan sembilan kursi yang ada.

Sekarang ini, delapan dari sembilan anggota DPRD NTB aktif akan kembali maju menjadi caleg petahana. Di antaranya adalah Ketua DPRD NTB yang juga sekretaris DPD I Partai Golkar, Baiq Isvie Rupaeda; Wakil Ketua DPRD NTB merangkap Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi. Selain itu, ada juga Hamja dari fraksi Gerindra, Suryahartin dari partai Nasdem, Saefudin Zohri dari PAN, TGH Hazmi Hamzar dari PPP, Syamsu Rijal dari Hanura, dan M. Edwin Hadiwijaya dari PBB.

Dengan status sebagai caleg petahana, mereka tentu tak diragukan lagi. Hal ini karena mereka memiliki basis dukungan yang cukup kuat sebagai modal untuk bisa tetap mengamankan kursinya pada pemilu 2019 ini. Terlebih lagi, dengan hasil kerja yang ditoreh selama empat tahun menjabat sebagai wakil rakyat, tentu tidak begitu sulit untuk merawat dan memperlebar jaringan kontituennya. Sebab, para konstituennya telah lama dibina, aspirasinya pun telah lama disalurkan.

Dengan kalkulasi yang demikian, jelas mereka berada di atas angin. Makanya, sebagian besar celeg petahana ini sangat optimistis untuk bisa terpilih lagi pada periode berikutnya. Hamja, calag petahana dari partai Gerindra ialah salah satu di antaranya. “Insyaallah ya, saya sangat optimis bisa kembali terpilih, bisa diberikan kepercayaan lagi sama masyarakat untuk kedua kalinya bagi saya,” katanya kepada tabulanews.id Rabu 19 Desember 2018 lalu .

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini, dirinya telah berkiprah sebagai anggota DPRD NTB. Ia juga telah banyak menanam investasi politik dan terus memperluas jaringannya. Dengan modal itu, ia berkeyakinan kuat bisa kembali duduk manis di kursi wakil rakyat untuk periode 2019-2024. “Dulu (pemilu 2014-Red) saya naik hanya dari dukungan akar rumput saja. Tapi kalau sakarang saya dapat dukungan tidak hanya dari akar rumput, tapi juga dukungan dari batang rumput sampai pucuk rumput,” terangnya. Optimisme serupa juga diekspresikan oleh Abdul Hadi. “Insya Allah kita upayakan semaksimal mungkin untuk tetap mempertahankan (satu kursi) yang sudah ada,” kata sang Ketua PKS NTB itu.

Lepas dari itu, meskipun para caleg petahana ini bertengger cukup kokoh, bukan mustahil untuk ditumbangkan. Bukankah politik bukan saja persoalan siasat untuk yang mungkin, melainkan juga siasat untuk suatu yang tak mungkin. Bahkan, politik kerap kali melahirkan kejutan, hasilnya bisa meleset jauh dari dugaan orang kebanyakan. Politik tidak punya rumus baku.

Dilihat dari peta yang ada sekarang ini, dengan beberapa aktor para penantangnya, di antara para caleg petahana ini, mereka sangat terbuka untuk terpental dari dari arena pertempuran. Hal ini karena tidak sedikit caleg penantang di Dapil III ini merupakan para “pemain bintang”. Mereka pun telah lama makan asam garam dalam catur politik.

Beberapa nama caleg penantang baru, yang diprediksi cukup kuat, bisa saja akan merobek dan mengacak-acak kekuatan barisan pendukung yang telah dibangun kokoh para caleg petahana. Sebut saja di antaranya ialah mantan Ketua DPRD Lombok Timur, Khairul Rizal, yang saat ini maju dengan mengendarai Nasdem. Kehadiran suami dari Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, ini di Ddapil III tak bisa dianggap remeh. Dengan berbekal basis dukungan dari massa jamaah ormas NW Pancor, ia bahkan bisa dengan mulus untuk melenggang duduk di “kursi empuk” Udayana.

Khairul Rizal bukan satu-satunya dari Nasdem. Masih ada beberapa nama kuat yang juga bakal diunggulkan menjadi mesin pengeruk suara di Dapil III. Ardani Zulfikar, Ketua Bapilu DPW Nasdem NTB, yang juga mantan anggota DPRD NTB periode 2009-2014, ialah salah satu di antaranya. Nama lain ialah Fauzan Zakaria, sang Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB, yang mendapatkan keuntungan elektoral dari polemik BPPD.

Terakhir, Wawan Satriawan, meski berstatus sebagai pemain baru dalam dunia politik praktis, namun nama terakhir ini tak bisa disepelekan. Di belakang nama ini berdiri satu kekuatan politik yang cukup besar untuk mengantarkannya sebagai slah satu pemenang percaturan. Wawan tak lain merupakan anak dari Wakil Bupati Lombok Timur, Rumaksi SJ. Wawan pun disebut-sebut bakal mendompleng posisi dan jaringan politik yang dimiliki sang ayah.

Dengan sejumlah caleg potensial yang diturunkan bertarung, Nasdem pun optimis dapat mengunci lebih dari satu kursi DPRD NTB di Dapil III. Lebih-lebih dengan sistem perhitungan konversi suara yang baru, sainte lague system, peluang itu makin terbuka lebar bagi partai yang didirikan Surya Paloh itu. “Insya Allah dengan caleg yang kita miliki bisa kembali menambah lebih dari satu kursi lagi didapil III,” kata Ardani Zulfikar belum lama ini.

Di luar itu, masih ada beberapa nama besar yang juga tak kalah tangguhnya , yang bakal ikut meramaikan panggung politik di Dapil III ini. Di antaranya ialah mantan kontestan Pilkada Lombok Timur 2018, Machsun Ridwaini, yang maju dengan kendaraan politik partai Gerindra. Jangan lupa, pengusaha migas ini juga tercatat telah dua kali berturut-turut menjadi anggota DPRD NTB (2009-2014 dan 2014-2018-PAW) dari partai yang berbeda-beda.

Tidak berhenti di sini, sebab masih ada di antara sederet nama beken yang disebut-sebut tadi. Sebut saja Adi Masadi, mantan calon bupati dari jalur independen. Kali ini ia maju sebagai caleg dari partai PAN. Nama beken lain yang bakal siap duduk manis di Udayana ialah Muhyi Abdin besutan PKB. Muhyi saat ini tercatat sebagai anggota DPRD NTB, ia terpilih dari dapil II (Lombok Barat-KLU). Pada pemilu 2019 ini, ia menyebrang ke dapil III. Kansnya tentu sangat terbuka, sebab ia disebut-sebut mengantongi dukungan dari basis jamaah NW Anjani.

Di luar nama-nama caleg penantang yang disebut tadi, masih ada puluhan caleg lainnya yang bakal bergulat di Dapil III. Nama mereka tidaklah sepopuler yang lain, tapi politik bisa dengan mudah mendatangkan kejutan. Mereka tentu sudah siap dengan segala amunisinya untuk bertarung sampai “titik darah penghabisan”. Nah, selamat datang di Dapil Neraka.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Politik

Sumbawa dan Bima Masuk Zona Merah Kerawanan Pilkada 2020

Published

on

By

[Foto: ntb.bawaslu.go.id]
tabulanews.id – Bawaslu RI mengeluarkan hasil pemetaan indeks kerawanan Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di 270 daerah seluruh Indonesia. Di Provinsi NTB sendiri dari tujuh daerah Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada, dua daerah masuk dalam zona merah daerah kerawanan tinggi.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid membenarkan dua daerah di NTB tersebut jadi zona merah kerawanan pilkada 2020. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. “Kita ada dua Kabupaten yang masuk klaster kerawanan tinggi, Sumbawa dan Bima. Lima daerah lainnya kategorinya sedang,” ungkap Khuwailid.

Kerawanan di Pilkada Sumbawa masuk dalam dimensi sosial, dengan skor mencapai 61,11. Kemudian Bima masuk pada dimensi kerawanan politik dengan skor 62,26. “Kalau angkanya 60 keatas itu masuk kerawanan tinggi, sedangkan 60 kebawah itu sedang. Nah lima daerah itu berada pada angka 60 kebawah skornya,” jelas Khuwailid.

Dengan pemetaan indeks kerawanan dalam pelaksanaan pilkada itu. Bawaslu kemudian merancang strategi pengawasannya untuk dua daerah tersebut. Sehingga potensi-potensi timbulnya gesekan ditengah pelaksanaan pilkada bisa diminimalisir.

“Dengan adanya indeks kerawanan ini, ada yang masuk kategori sedang dan tinggi, maka dari sana kita buat pemetaan setrategi pengawasan yang tepat, harus diukur dari indeks kerawanan itu,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Khuwailid, karena pilkada serentak 2020 digelar ditengah pandemi Covid-19. Maka Bawaslu juga memasukkan indikator pandemi sebagai penilaian dalam penyusunan indeks kerawanan. “Pada dimensi Pandemi Covid-19 ini, kita masuk rawan sedang, skornya antara 34-53,” sebutnya.

Kondisi infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi, yakni jaringan internet juga ikut dipotret Bawaslu. Dari 732 dewasa di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 itu. Terdapat 202 desa yang memiliki masalah terkait dengan jaringan internet.

“Jadi ada 202 Desa yang mengalami gangguan jaringan internet, ya tidak bagus. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana proses pilkada yang berakses, lebih-lebih ditengah pandemi ini, koordinasi banyak menggunakan jaringan internet,” ujarnya.

Continue Reading

Politik

Musda Golkar NTB Kembali Ditunda yang Ketiga Kalinya

Published

on

By

Pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD I Partai Golkar diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.
tabulanews.id – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar NTB kembali diundur lagi untuk yang ketiga kalinya. Pelaksanaan Musda diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.

Ketua Panitia Musda Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi, kemarin membenarkan perihal penundaan kembali pelaksanaan Musda Golkar NTB dari tanggal 22 menjadi tanggal 28 Maret. “Ya benar ditunda jadi tanggal 28,” unjarnya singkat menjawab wartawan.

Dari informasi yang beredar bahwa selain Musda diundur lagi sampai tanggal 28, lokasi Musda yang semula akan digelar di Kota Mataram. Informasi yang diserap tabulanews.id, lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali.

Isvie yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaku tak mengetahui jika lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali. Karana sampai sejauh ini ia mengaku belum mendapatkan konfirmasi terkait dengan lokasi Musda. Ia hanya baru mendapatkan pemberitahuan tentang waktu pelaksanaan Musda yang kembali diundur. “Nah kalau soal lokasi saya belum tahu,” katanya.

Baca Juga: Pimpin Golkar NTB, Ahyar Pastikan Tak Ada Perombakan Pimpinan DPRD

Ketika ditanya lebih lanjutnya terkait alasan dibalik penundaan Musda Golkar NTB tersebut sampai dilakukan sebanyak tiga kali. Apakah penundaan tersebut kaitannya dengan belum solidnya pemilik suara pemilih ketua DPD I Golkar NTB supaya dilakukan secara aklamasi, sesuai dengan arahan dari DPP Golkar. Namun oleh Isvie nggan untuk memberikan jawaban terkait hal itu, ia beralasan penundaan itu menjadi ranah kewenangan DPP.

Namun demikian, seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa penundaan Musda Golkar NTB tersebut tidak lepas dari tingginya dinamika politik yang terjadi dalam internal partai beringin tersebut, terutama dalam hal kaitannya dengan pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB. Diketahui ada dua kandidat yang tengah bersaing sengit yakni Bupati Lombok Tengah, H. Suhali FT dan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Diketahui DPP Golkar menginginkan bahwa proses Musda Golkar NTB dapat berlangsung secara aklamasi. Namun sampai saat ini belum ada tercapai kesepakatan diantara para pemilik suara siapa yang disepakati untuk diaklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar NTB.

Karena itu, DPP Golkar pun memanggil Ketua DPD I Golkar NTB dan 10 Ketua DPD II, dan organisasi saya pendiiri dan yang didirikan. Selain itu para kandidat calon Ketua DPD juga ikut dipanggil ke DPP untuk memutuskan sekenario aklamasi dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB.

Akan tetapi dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Azis Syamsuddin itu tidak mendapai kesepakatan untuk dilakukan aklamasi. Karena keinginan DPP berbeda dengan keinginan dari mayoritas DPD II. DPP menginginkan Ahyar Abduh untuk diaklamasikan sebagai Ketua Golkar, akan tetapi delapan DPD II masih menginginkan Suhaili kembali memimpin Golkar NTB.

“Artinya apa, Musda ini ditunda karena suara ini belum bulat untuk aklamasi ke Ahyar Abduh, jujur saja kita sampaikan, supaya berita ini jangan bias, ini DPP yang bicara,” ungkap Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi.

Continue Reading

Politik

Patuhi Larangan Pengumpulan Massa, Pasangan Joda Akbar Tunda Deklarasi

Published

on

By

[Foto: Pasangan Djohan Sjamsu - Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini]
tabulanews.id – Ancaman mewabah virus corona atau covid-19 juga ikut mempengaruhi tahapan Pilkada, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh partai politik dalam proses menentukan dukungan pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilkada serentak 2020.

Pasangan Djohan Sjamsu – Danny Carter Febrianto Ridawan (Joda Akbar), kandidat pasangan Cabup/Cawabup di Pilkada KLU, salah satu yang memutuskan menunda deklarasi yang sedianya akan digelar akhir Maret ini.

Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto mengungkapkan, menyikapi situasi dan kondisi yang tengah berkembang terkait ancaman penularan virus corona itu membuat paket Joda Akbar memilih menunda deklarasi sedia akan digelar akhir Maret. “Deklarasi paket Joda Akbar akhir Maret ini kita tunda,” katanya.

Dalam pertemuan bersama paket Joda Akbar dan parpol koalisi, diambil keputusan terkait penundaan deklarasi paket Joda Akbar di Pilkada KLU. Hal itu sesuai arahan dan himbauan dari pemerintah agar tidak ada aktivitas maupun kegiatan dilakukan masyarakat dengan melibatkan banyak peserta hingga akhir Maret.

Baca Juga: Penentuan Wakil, Najmul Dalam Tekanan Parpol

Ditegaskan, paket Joda Akbar sedia sudah siap menggelar deklarasi akhir Maret. Berbagai persiapan dan langkah untuk deklarasi sudah dilakukan. Tetapi apa yang terjadi dengan mewabah virus korona tersebut, tentu diluar apa perkiraan pihaknya. “Tentu ini diluar dugaan kami,” terang Anggota DPRD NTB dapil Lobar – KLU tersebut.

Namun demikian, Pihaknya belum memutuskan kapan deklarasi paket Joda Akbar akan dijadwalkan ulang. Pasalnya, Pihaknya tentu harus melihat dan mencermati kondisi dan situasi di daerah kedepan dengan ada ancaman mewabah virus corona tersebut. “Kapan deklarasi kita jadwalkan kembali. Tentu kami lihat situasi daerah ke depan,” terangnya.

Walau demikian. Dia memastikan pembentukan tim pemenangan dari parpol koalisi dan relawan paket Joda Akbar terus berjalan. Bahkan, Pihaknya berencana dalam pekan ini akan melantik dan mengukuhkan tim relawan pemenangan paket Joda Akbar di sejumlah kecamatan di KLU.

Tetapi tentunya, kata dia, kegiatan itu akan tetap mengacu dan mengikuti arahan dari Pemerintah terkait larangan mengumpulkan banyak orang dalam satu lokasi. Sehingga pihaknya tentu akan menyesuaikan hal itu dengan arahan dan petunjuk pemerintah daerah.

“Pengungkuhan tim relawan di sejumlah kecamatan kita lakukan skala kecil saja. Sesuai arahan dari pemerintah terkait ancaman virus corona ini,” imbuhnya.

Dia memastikan paket Joda Akbar sudah final didukung dan diusung koalisi empat partai yakni Gerindra, PKB, PKS dan PDIP. Direncanakan SK rekom dukungan misalnya dari DPP Gerindra akan diterbitkan serentak awal April. Begitu juga dengan parpol lain kemungkinan terbit April mendatang. “April ini SK rekom untuk paket Joda Akbar terbit,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending