Connect with us

Sosial Budaya

Sempat Bersitegang Dengan Aparat, Warga Pondok Perasi Digusur Juga

Published

on

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Isak tangis, suara penolakan terus disuarakan. Puluhan rumah dari 83 kepala keluarga (KK) atau 183 jiwa warga di RT 08 Lingkungan Pondok Perasi akhirnya digusur.

Sebanyak 30 warga lebih di Lingkungan Pondok Perasi mencoba menahan aparat kepolisian saat penggusuran. Pasalnya, warga tetap menolak penggusuran terjadi dengan alasan kemanusiaan.

Melalui surat edaran berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor 14/Pen.Eks.Pdt/2015/PN/Mtr.jo. Nomor 73/Pdt.G/2016/PN/Mtr. Pihak PN Mataram sudah menetapkan melakukan eksekusi pada, Senin (6/1) kemarin.

Pada eksekusi yang dilaksanakan Senin pagi tadi, sekitar 50 KK di Lingkungan Pondok Perasi menolak digusur. Camat Ampenan Muzakkir Walad mengatakan, total semua yang menolak diekseskusi sekitar 30-50 KK.
“Sekitar 50 KK ini memang masuk dalam tim 14 yang menolak kemarin. Ada beberapa juga yang coba ikut-ikutan saja. Selama ini persepsi warga yang menolak ini, bahwa merekalah yang memiliki lahan ini,” kata Muzak sapaannya.

Baca Juga: Warga Pondok Perasi Tidur di Atas Genangan Air

Menurutnya, pihak PN Mataram sudah memberikan waktu beberapa hari untuk mengosongkan rumah. Kendati sudah diberikan waktu, beberapa warga memang tidak mau berkompromi dengan waktu yang diberikan. “Waktu sudah diberikan, tiga hari dari Rabu tanggal 18 Desember lalu. Mereka minta untuk ditunda lagi hingga tahun baru kemarin,” jelasnya.

Ia pun menilai, waktu yang diberikan oleh PN Mataram cukup panjang untuk melakukan pengosongan rumah warga. Dari waktu yang diberikan tersebut, memang pihak kecamatan sudah berbicara dengan tim 14 bahwasanya mereka tetap kekeuh menolak penggusuran dengan alasan masih ada proses hukum yang belum terpenuhi.

Bukan hanya itu, dari 30 KK yang menolak ini kata Muzak, beberapa warga yang sudah tinggal di dalam tenda pengungsian menolak kehadiran tim 14 ke dalam tenda dengan alasan lain. ”Nanti kita kumpulkan dulu mereka, karena ada penolakan dari teman-teman di tenda. Kita akan memediasi nanti bagaimana agar warga yang di tenda menerima bersama-sama di sana,” paparnya.

Senanda dengan Muzak, Kabag Ops Kombol Taufik mengatakan, semua warga Pondok Perasi untuk patuh hukum. Bagaimana pun pihak kepolisian sudab koordinasi dan berkomunikasi dengan PN Mataram untuk melakukan pengawalan.

Kata Taufik, PN Mataram sudah memberikan lebih dari tiga hari, untuk penundaan eksekusi. “Pada saat pelaksanaan eksekusi hari ini, PN Mataram meminta pengawalan dari pihak kepolisian.
“Perintah ini resmi dari pengadilan, eksekusi ini kita harap berjalan humanis. Kita imabu ke semua aparat untuk tidak melakukan tindakan represif ke warga,” jelasnya. Semua warga juga diminta mematuhi putusan PN yang sudah inkrah.

Menurut Medi (30), salah satu warga yang menolak penggusuran ini mengatakan, PN Mataram melewati proses hukum yang masih berjalan. Padahal pada, Selasa tanggal 7 Januari hari ini akan ada sidang lanjutan di pengadilan. “Dari sidang itu, warga dari 30 KK yang menolak ini, menagih mekanisme hukum yang diperjuangkan itu,” katanaya. Menurutnya, penggusuran memang tidak boleh terjadi.

Sekiranya, tahapan itu sudah dilewati oleh PN Mataram kata Medi, harusnya penggusuran hari ini bisa ditunda dan dibatalkan. “Seharusnya begitu, jadi apa yang diperjuangkan oleh tim 14 ini. Mereka tetap menolak untuk digusur sekalipun sudah final. Bagaimana tidak, saya sudah membangun rumah ini dari nol. Mungkin sekitar Rp60 juta sudah saya keluarkan untuk bangun rumah ini,” papar Medi.

Setelah penggusuran ini, Medi pun kebingungan, tidak ada jalan lain selain tinggal di Rusunawa. Bukan hanya itu, ia beserta 50 KK lainnya yang melakukan penolakan telah sepakat untuk tidak mendiami tenda di lingkungan Bekicot tersebut.

Bukan hanya itu, 50 KK lainnya juga akan menolak pembangunan Rusunawa tersebut. “Kenapa kita tolak, karena harus disewa kan. Seharusnya jangan disewa, hidup sudah susah masa mau keluarkan uang sewa lagi,” tutupnya.(ris)

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Kesehatan Warga Pondok Perasi di Pengungsian Harus Diatensi - tabulanews.id

Komentar

Sosial Budaya

Tanah Pecatu Desa Leming Diduga Dijual Oknum Masyarakat

Published

on

By

[Foto: Tanah Pecatu Desa Leming yang Terletak di Embung Kandong. Tanah Berupa Sawah ini Diduga Dijual oleh Oknum Masyarakat Setempat dengan Sepengetahuan Pemerintah Desa]
tabulanews.id – Tanah pecatu Desa Leming yang terletak di Dusun Wise diduga dijual oleh oknum masyarakat setempat. Tanah pecatu yang menjadi aset desa tersebut berjumlah 41 are. Sementara luas tanah pecatu yang sudah dijual oknum seluas 7 are. Berdasarkan dokumen jual beli yang diterima tabulanews.id , tanah seluas 7 are tersebut dijual seharga Rp 60.000.000.

Di dalam dokumen jual beli antara oknum dengan pembeli juga ikut menandatangani Kepala Desa Leming, Ketua BPD Leming, dan Kepala Kewilayahan Wisa sebagai pihak yang mengetahui. Ini menarik mengingat pemerintah desa adalah pihak yang seharusnya mempertahankan tanah tersebut sebagai aset desa.

Subawai, Ketua BPD desa Leming yang diminta konfirmasi terkait dugaan penjualan tanah desa tersebut tidak menjawab ketika dihubungi melalui aplikasi WhatsApp (WA) pada Selasa (16-2-21). Subawai hanya membaca pesan yang disampaikan tabulanews.id, tapi tidak memberikan komentar terkait penjualan tanah. Sementara itu, Camat Terara, Husnuddu’a, SP yang diminta pendapat masalah transaksi tanah pecatu justru mempertanyakan status tanah dimaksud.

“Kalau masalah tanah pecatu, yang Kami pegang adalah (data) yang ada di aset pemda. Sedangkan yang tidak ada di aset pemda, maka Kami tidak berani mengklaim sebagai pecatu,” ungkapnya. Ketika ditanya apakah Pemerintah Desa Leming pernah konsultasi ke pihak kecamatan terkait masalah status tanah sebelum mengesahkan transaksi jual beli, Husnuddu’a tidak memberikan jawaban tegas. Camat hanya memberikan penjelasan tambahan  masalah status tanah.

“Mungkin statusnya adalah tanah GG (Government Grant). Kalau masalah status, tetap harus koordinasi dengan (dinas pengelolaan) aset. Kalau bukan ada tercatat di aset, maka kami juga tidak bisa intervensi,” jawabnya diplomatis.

Sementara itu masyarakat yang mengetahui tanah pecatu milik desa dijual tidak tinggal diam. Samsul Hadi, salah satu tokoh pemuda Desa Leming menyatakan persoalan ini harus jadi atensi masyarakat dan pemerintah karena menyangkut kepentingan umum.

“Kalau benar telah terjadi penjualan tanah pecatu, maka ini harus diungkap karena sangat merugikan masyarakat. kami minta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait untuk turun ke lapangan mengawal persoalan ini,” pungkasnya.

“Pemerintah desa dan BPD juga harus menjelaskan ke masyarakat supaya duduk perkara dugaan jual beli aset desa ini jelas,” tambah Moh. Ali Imran, tokoh pemuda desa Leming lainnya.

Continue Reading

Sosial Budaya

New Normal di Pantai Lawata, Nasib Pedagang Belum Membaik

Published

on

By

[Foto: Suasana Pantai Lawata]
tabulanews.id – Keberadaan pandemi Covid-19 membuat banyak pedagang yang kehilangan mata pencaharian, terutama pedagang yang ada di Pantai Lawata. Penutupan lokasi Pantai Lawata yang berimbas pada sepinya pengunjung menjadi pemicu utama banyak pedagang terpaksa berhenti berjualan.

Menurut pengakuan pegawai Dinas Pariwisata Kota Bima yang bertugas di pantai Lawata, pada saat new normal Pantai Lawata menerapkan kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Misalnya, pengunjung wajib menggunakan masker dan kami dari dinas pariwisata menyediakan alat tes suhu tubuh dan pemerintah mengambil kebijakan menaikkan tiket masuk dari Rp3000 menjadi Rp8000 untuk mengurangi padatnya pengunjung.

Memang, adanya Covid-19 pendapatan pedagang menurun drastis. Meskipun new normal sudah diberlakukan, tidak ada perubahan signifikan, jumlah pengunjung pun belum meningkat. Padahal, pemerintah Kota Bima sudah menetapkan waktu berkunjung di kawasana Pantai Lawaata mulai pukul 10.00-22.00 wita.

Selama masa pendemi destinasi Pantai Lawata ditutup selama kurang lebih tiga bulan dan baru dibuka baru-baru ini. Selama tiga bulan di masa pandemi, pemerintah daerah setempat melarang warga untuk berjualan di kawasan tersebut. Itulah yang menyebabkan para pedagang kaki lima merasakan beban yang berat, yang masih terasa sampai sekarang, walaupun new normal sudah diterapkan.

Nurlaila, salah seorang pedagang warung kopi di Pantai Lawata, mengeluhkan hal ini. Sehari-hari, biasanya, wanita berusia 40 tahun ini menjajakan berbagai macam minuman. Namun, sejak Covid-19 mewabah, yang menyebabkan ditutupnya Pantai Lawata, ia terpaksa beralih profesi menjadi penjual es batu di rumahnya.

“Saya tidak pernah lagi jualan minuman di Pantai Lawata semenjak korona. Saat ini saya hanya jualan es batu. Suami saya kebetulan di Kalimantan, tapi kan sudah nggak bisa pulang sudah lima bulan,” tutur Nurlaila.

Nasib serupa dialami oleh Parjo pedagang asal Jawa yang biasa berjualan di Pantai Lawata. Sejak pandemi ini, ia mengaku tidak punya pendapatan karena ia tidak punya jenis jualan lain selain bakso. “Saya berharap korona cepat berlalu agar masyarakat ramai berkunjung di Pantai Lawata,” harapnya. Dengan diterapkan new normal oleh pemerintah, ia pun berharap masyarakat yang berkunjung ke Pantai Lawata bisa normal seperti biasanya.

Memang, kerinduan untuk berkunjung ke pantai tidak bisa dipungkiri. Seperti yang dirasakan Warningsi, salah satu pengunjung di Pantai Lawata.  “Yah, kita tidak bersikap seperti sebelum pandemi. Setelah ini, kesadaran akan kesehatan semakin tinggi. Kalau saya berpikir secara logis, saya takut akan adanya Covid-19 ini, tapi yah mau gimana lagi? Saya  sudah sangat bosan di rumah,” ungkapnya. Sebagai masyarakat biasa, ia berharap korona cepat berlalu dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sediakala.

Penulis:

Muhammad Najammudin; Nurahmawati; Sandi Rahmawati; Sri Wardani; Yeni Rahmawari

Editor: Ahmad Sirulhaq

 

Continue Reading

Sosial Budaya

Anak Terpapar Covid-19 Tertinggi Kedua Nasional, Ombudsman Minta Pemda NTB Lebih Serius

Published

on

By

[Foto: ombudsman.go.id]
tabulanews.id – Jumlah pasien anak yang dinyatakan positif terpapar Covid-19 di wilayah NTB mencapai hampir 90 orang. Hal ini mengindikasikan pentingnya upaya khusus dan lebih serius bagi pencegahan penularan Covid-19 pada anak.

“Pemerintah harus lebih semaksimal lagi melakukan pencegahan sebaran atau peningkatan anak penderita Covid-19,” ujar Asisten Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, M. Rosyid Rido, Kamis (4/6).

Diketahui dari 90 anak yang terpapar Covid 19 di NTB, bahkan 3 orang diantaranya meninggal dunia dan bahkan usianya dibawah 1 tahun. Dalam catatan Ombudsman RI Perwakilan NTB sendiri, jumlah pasien anak ini merupakan terbanyak kedua secara nasional setelah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan catatan yang diperoleh, terpaparnya sejumlah anak-anak lebih dikarenakan kecerobohan sistem sosial, karena hampir tidak terdapat riwayat kasus carier dari orang tua maupun keluarga si anak. “Artinya potensi sebaran lokal yang mendominasi,” kata Ridho.

Karena itu Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penanganan yang lebih maksimal untuk menangani penyebaran virus Covid-19 kepada anak-anak dengan memaksimalkan protokol atau panduan penanganan anak-anak terhadap Covid -19 yang dikeluarkan Gugus Tugas maupun kementerian atau lembaga.

“Dari pengamatan lapangan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan NTB, kurang baiknya kesadaran sejumlah orang tua dalam menjaga potensi sebaran Covid-19, dapat diminimalisir dengan upaya pencegahan yang masiv dari pemda,” katanya.

Menurut Rido, pola sosialisasi yang lebih khusus dalam pencegahan sebaran dengan menggunakan konsep komunikasi yang ramah anak dan mudah dimengerti para orang tua sangat penting dilakukan. Hal ini perlu dilakukan disejumlah titik, antara lain pusat-pusat keramaian dan ibadah, area pendidikan dan bahkan area kesehatan.

“Ini yang masih minim kami lihat di lapangan,” kata Rosyid Rido.

Pemerintah juga harus secara ketat mengawasi pusat-pusat keramaian, seperti mall dan pusat hiburan agar memajang himbauan khusus bagi keselamatan anak-anak. Karena ternyata tidak hanya cukup meminta masyarakat mematuhi himbauan untuk melaksanakan social distancing dan physical distancing saja yang sulit dipahami sebagain orang.

“Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB juga mendorong agar tim gugus tugas memperkuat data untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 terus bertambah menjangkiti anak-anak,” serunya.

Terakhir disampaikan Rido, bahwa Pemerintah daerah juga penting untuk melakukan analisa yang mendalam untuk memulai aktifitas layanan pendidikan di sekolah. Proses belajar mengajar jarak jauh tetap dilakukan evaluasi secara berkala agar tidak mengurangi kualitas pendidikan.

“Termasuk dalam proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di area sekolah-sekolah dan di area penanganan kesehatan, seperti rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan lainnya dengan memperhatikan secara ketat protokol atau panduan penanganan anak-anak terhadap Covid -19 yang dikeluarkan Gugus Tugas maupun kementerian atau lembaga. Selain itu perlu dibangun satu sistim Reaksi Cepat yang secara khusus bagi penanganan laporan masyarakat terkait anak-anak korban Covid-19,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending