Connect with us

Pendidikan

Sistem Zonasi PPDB Rentan Penyelewengan

Published

on

Mendikbud RI Muhadjir Effendy/©kemendikbud.go.id
tabulanews.id – Pemerataan akses dan kualitas pendidikan nasional dengan menggunakan sistem zonasi. Dalam sistem zonasi ini bisa dikatakan sangat rentan terjadinya praktik pungli atau tindakan pelanggaran lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Kemendikbud perlu memperhatikan khusus dalam penyelenggaraan PPDB tahun ini agar tetap berjalan sesuai dengan target dan tujuannya.

Pendidikan menggunakan zona kependudukan yang sesuai wilayah telah diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Di dalam aturan ini, PPDB yang dilaksnankan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar, maupun Pemerintah Provinsi untuk pendidikan menengah, wajib menggunakan tiga jalur, yakni jalur zona 90 persen, Jalur Prestasi 5 persen, dan jalur Perpindahan Orang tua/Wali 5 persen.

https://twitter.com/Kemdikbud_RI/status/1093792366299758592?s=19

PPDB tahun 2019 merupakan bentuk penyempurnaan dari pencapaian dari sistem zona yang telah dikembangkan dari Permendikbud sebelumnya pada nomor 14 tahun 2018 yang mengatur ajaran sebelumnya.
Pelaksanaan PPDB tahun ini diharapkan dapat mendorong sekolah lebih proaktif mendata calon siswa berdasarkan data sebaran anak usia sekolah.

Jarak rumah kesekolah menjadi pertimbangan untuk dalam seleksi, bukan nilai rapot maupun hasil Ujian Nasional.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pada pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2018, belum semua sekolah menggunakan seleksi jarak dalam menerima peserta didik baru.

Tahun lalu masih ditemukan oknum masyarakat yang melakukan penyimpangan dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk mendaftarkan anaknya di sekolah tujuan.

Mulai tahun ini Kemendikbud menerapkan kebijakan baru yang menetapkan bahwa SKTM tidak bisa lagi digunakan sebagai syarat dalam seleksi PPDB. “Banyak orang mengaku jadi keluarga miskin, yang dipilih adalah sekolah idaman,” ujar Mendikbud dilansir dari laman resmi kemendikbud.

©kemendagri.go.id

Sesuai pasal 23 Permendikbud nomor 51 Tahun 2018, sistem zonasi diterapkan di semua wilayah kecuali di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) karena faktor geografis yang sukar. Selain itu, juga tidak diterapkan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sekolah swasta, sekolah berasrama dan satuan pendidikan kerja sama yang mengombinasikan kurikulun nasional dengan internasional.

Pada PPDB Tahun 2018, berdasarkan evaluasi Kemendikbud, cukupbanyak sekolah yang tidak melaporkan jumlah kuota siswa baru. Berdasarkan hasil evaluasi dari PPDB 2018 lalu, kemendikbud banyak menemukan daya tampung yang tidak sesuai dengan rombongan belajar yang telah ditetapkan.

Selaras dengan hal tersebut, pemerintah harus ketat dalam pengawasan dalam pelaksanaan PPDB. Pengawasan PPDB wajib dilakukan oleh semua pihak, khususnya Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Mendikbud meminta agar pemerintah daerah dapat memastikan sekolah terhindar dari praktik “jual beli kursi”/titipan, ataupun tindakan pelanggaran lain yang bertantangan dengan peraturan yang berlaku.

Bilamana terdapat unsur pidana seperti pemalsuan dokumen maupun peraktik korupsi seperti pungutan liar dan “jual beli kursi”, maka kemendikbud mendorong agar dapat dilanjutkan ke proses hukum.

Rentannya terjadi peraktik kecurangan, pungli, dan pemalsuan dokumen dalam PPDB dengan menggunkan sistem zonasi. Maka kemendikbud perlu memperhatikan khusus dalam penyelenggaraan PPDB tahun ini agar tetap berjalan sesuai dengan target dan tujuannya.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Pendidikan

Disdik Luluskan Semua Siswa di Mataram Karena Corona

Published

on

By

[Foto: Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H L Fatwir Uzali]
tabulanews.id – Selain memperpanjang masa belajar mandiri siswa akibat mewabahnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Mataram pada bulan Maret lalu. Pemerintah kota Mataram melalui Dinas Pendidikan Kota Mataram meluluskan semua peserta ujian nasional untuk siswa-siswi di Mataram. Baik untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SD-SMP)

Batalnya pekasanaan UNKB di Mataram akibat pandemi Covid-19, semua siswa-siswi di Mataram yang akan melaksanakan Ujian Nasional secara otomatis diluluskan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H L Fatwir Uzali mengatakan, semua siswa yang duduk di bangku kelas VI SD dan kelas III SMP di Mataram diluluskan akibat virus Covid-19. Kebijakan itu diambil, untuk memudahkan siswa dan orang tua siswa di Mataram.

Fatwir menyebut, selama proses belajar dari rumah, semua siswa memang telah memenuhi kriteria kelulusan. Juga, akibat pembatalan pelaksanaan UNBK untuk SMP dan UN untuk SD karena Covid-19, semua siswa wajib mengikuti ujian sekolah di rumah masing-masing. “Ada beberapa orang tua siswa di Mataram juga mempertanyakan itu,” pungkasnya, Senin (13/4).

Baca Juga: Rektor Unram Minta Dosen Tak Berikan Tugas Berlebihan Ke Mahasiswa

Kondisi tersebut jelas Fatwir, dengan tahapan belajar siswa di rumah masing-masing, tidak ada siswa SD maupun SMP di Mataram yang tidak lulus UN. “Semua kita luluskan secara otomatis. Asal namanya terdaftar dalam peserta UN,” katanya.

Dari data yang dihimpun tabulanews.id, jumlah peserta ujian nasional TA (tahun ajaran) 2019/2020 sebanyak 7.790 siswa yang berasal dari semua SMP negeri/swasta dan MTs negeri/swata dinyatakan lulus. “Untuk siswa SD datanya belum kita rekap. Yang jelas semua kita luluskan secara otomatis,” tuturnya.

Selain itu, akibat wabah Covid-19 ini, beberapa orang tua siswa di Mataram sebut Fatwir mulai mempertanyakan waktu belajar secara tatap muka di sekolah. Namun jelas Fatwir, sesuai dengan kebijakan pusat, masa belajar dari rumah untuk semua siswa yang tak mengikuti UN telah diperpanjang hingga 13 Mei mendatang

Continue Reading

Pendidikan

Rektor Unram Minta Dosen Tak Berikan Tugas Berlebihan ke Mahasiswa

Published

on

By

[Foto: Prof. Dr. Lalu Husni, SH. M.Hum] sumber: unram.ac.id
tabulanews.id – Wabar SARS-CoV-2 atau sering disebut Covid-19 bukan hanya menyebabkan banyak penduduk Nusantara meninggal. Namun membuat sistem sosial, ekonomi dan pendidikan banyak berubah akibat Covid-19.

Sejak ditetapkannya, melalui surat edaran Kemendikbud beberapa waktu lalu. Semua Universitas di Indonesia diminta untuk tidak mengadakan kelas tatap muka antara mahasiswa dan dosen. Hal itu dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di kalangan kampus.

Untuk mengganti perkuliahan seperti biasanya. Kemendikbud meminta, semua jajaran civitas akademika se Indonesia untuk menerapkan perkuliahan secara online.

Dalam video pendek, Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Lalu Husni, SH. M.Hum meminta kepada semua dosen pengampu mata kuliah, tidak memberatkan mahasiswa di Unram. Pasalnya dari beberapa pengakuan mahasiswa Unram, perkuliahan online disinyalir memberatkan mahasiswa.

“Banyak tugas yang harus dikerjakan. Apalagi jika ambil 22 SKS. Masing-masing Mata Kuliah memiliki 2 tugas secara bersamaan,” ucap Sindy, salah satu Mahasiswi Prodi Pendidikan Sosiologi FKIP, Unram, Senin (13/4).

Baca Juga: Screening Pengendara di Pintu Masuk Mataram Tak Efektif

Sindy menyebutkan, perkuliahan online memang memangkas jarak antar rumah menuju kampus. Namun, kata mahasiswi asal Gerung ini, perkuliahan online tak begitu efektif. Karena, saat presentasi di aplikasi zoom atau Whatsapp grup. Banyak di kalangan teman kelasnya tak menaggapi secara serius.

“Jadi ada main-main. Ada yang tanya inilah itulah. Padahal itu di luar materi kuliah,” katanya.

Bukan hanya memberatkan Ucap Sindy, perkuliahan online juga menghilangkan sistem penilaian dari keaktifan mahasiswa saat bertanya, menyanggah dan menanggapi audiens pada perkuliahan tatap muka.

“Tatap muka itu kan ada penilaiannya. Jadi bagaimana dosen akan menilai jika hanya isi nama di whatsapp grup sudah dianggap hadir?. Ini kan seperti fiktif,” tanya Sindy.

Selain banyak tugas yang harus dikerjakan, Sindy juga kerap kewalahan mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Karena, dari beberapa mata kuliah yang diambil Sindy, rata-rata tugas yang diberikan lebih dari tiga tugas.

“Itu berat. Benar memang ini kuliah online. Saking banyak tugasnya, kita tidak pernah offline kerjain (tugasnya, red),” keluhnya.

Dalam video yang berdurasi sekitar 27 detik itu, Rektor Unram pun angkat bicara. Agar, semua dosen tak memberikan tugas berlebihan kepada semua mahasiswa Unram.

“Demi kebaikan bersama agar semua dosen memudahkan mahasiswa di Unram dalam menghadapi wabah Covid-19,” jelasnya.

Husni pun berharap, agar semua dosen pengampu mata kuliah tidak memberikan nilai akhir (yang buruk) kepada mahasiswa Unram agar tak merasa dirugikan di tengah wabah Covid-19. “Kita semua berdoa agar wabah ini cepat berlalu,” pungkasnya

Continue Reading

Pendidikan

Usia 42 Tahun, Kurniawan Jadi Professor Termuda di Unram

Published

on

By

[Foto: Kurniawan]
tabulanews.id – Akademisi Fakultas Hukum, Universitas Mataram (Unram), Kurniawan resmi menyandang status guru besar (professor) di bidang disiplin ilmu hukum, setelah Surat Keputusan (SK) pengangkatannya diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

Keputusan Surat Keputusan (SK) dengan nomor 152795/MPK/KP/2019, tentang kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, ditandatangani Mendikbud RI, Nadiem Anwar Makarim per tanggal 29 Desember 2019 lalu.

Dalam SK itu Kurniawan dinyatakan telah memenuhi syarat berdasarkan penetapan angka kredit kum sebesar 859 dari Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk diberikan kenaikan jabatan sebagai Guru Besar.

Baca Juga: Mas Menteri Nadiem Mengapa Harus Mengubah Kurikulum? (bagian 1)

SK pengangkatan Kurniawan sebagai perofessor Hukum itu telah diterimanya, Minggu (23/2). “Alhamdulillah, SK-nya baru kami terima hari ini,” ujarnya kepada Wartawan.

Dengan telah ditetapkannya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum, praktis Kurniawan pecahkan rekor baru sebagai Guru Besar termuda dukungan Universitas Mataram. Karena ia menyandang gelar guru besar itu dalam usianya yang relatif sangat muda. Pada bulan Februari 2020 ini, Kurniawan berusia 42 tahun 9 bulan.

Selain pencapaian puncak tertinggi yang diraih dalam karir fungsional sebagi akademisi itu. Kurniawan yang kelahiran Ranggagata, Lombok Tengah, tahun1977 silam itu. Ternyata juga tercatat memiliki karir pada jabatan struktural di lingkungan Universitas Mataram yang cukup baik.

Ia tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum selama dua periode. Sedangkan saat ini ia masih menjabat sebagai Wakil Rektor II Universitas Mataram, setelah berhasil lolos dalam seleksi terbuka. Semua jabatan struktural itupun dicapainya dalam usia masih sangat muda.

Akan tetapi raihan paripurna dalam kasus fungsional akademiknya itu, tak lantas membuat Kurniawan tinggi hati. Ia tetap menjadi pribadi yang santun dan rendah hati. Menurutnya apa yang telah dicapainya itu akan ia persembahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Continue Reading

Trending