Connect with us

Hukum

Skenario Korupsi Dana Rehabilitasi Pascagempa Lombok

Published

on

tabulanews.id – Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Sudenom bersaksi dalam persidangan terdakwa anggota DPRD Kota Mataram, Muhir. Pada sidang perkara fee proyek rehabilitasi pascagempa SD/SMP Kota Mataram itu, Sudenom mengaku berada di bawah bayang ketakutan. Apabila uang tidak disetor, maka kariernya bisa terancam.

Sudenom dihadirkan Selasa (6/11/2018) sebagai saksi fakta operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejari Mataram pada Jumat (14/9/2018) pagi di Cakranegara, Mataram.  Sudenom menceritakan bagaimana proses penyerahan uang yang dia berikan kepada Muhir sebelum kemudian ditangkap tim kejaksaan.

“Saya ditelpon Haji Muhir waktu saya sedang diperiksa di kejaksaan. Katanya anggaran Dinas Pendidikan di APBD perubahan 2018 yang Rp4,2 miliar sudah dibahas, sudah dikawal,” kata Sudenom di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Mataram di hadapan majelis hakim yang diketuai Isnurul Syamsul Arif.

Saat Muhir menelepon, Sudenom sedang menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pungutan liar (pungli) Kepala SD/SMP Kota Mataram. Panggilan telepon terdakwa Muhir ikut didengar oleh pengacara Sudenom, Hijrat Prayitno dan Mochtar M Saleh yang sedang mendampingi kliennya. Telepon dari Muhir juga didengar oleh Kasi Pidsus Kejari Mataram, Anak Agung Gede Putra dan Kasi Intel, Agus Taufikurrahman.

Dari pembicaraan singkat di telepon, Sudenom menerjemahkan Muhir sedang ada maunya. Khususnya permintaan yang berkenaan dengan anggaran yang sedang dibahas di dewan.

“Bagaimana ini?,” kata Sudenom menirukan kode terdakwa Muhir.  Sudenom menjawab, “Nanti saya bawakan kontraktor. Tapi dia jawab tidak usah,” imbuhnya.

Dari percakapan telepon dengan Muhir, Sudenom kemudian menemui stafnya, Kasi Sarpras Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Mataram, Tjatur Totok Hadianto. Tujuannya, meminta bawahannya itu untuk menyiapkan uang. Sebab dalam beberapa hari ke depan akan ada pertemuan dengan Muhir.

Relasi Muhir dengan Walikota

Sudenom mengaku apabila tidak ada setoran, maka dia khawatirkariernya sebagai kepala dinas yang sudah didudukinya selama tiga tahun akanberakhir. Dia lalu mencontohkan di satu waktu ketika sedang bersama WalikotaMataram, H Ahyar Abduh, Muhir pernah mengancam Sudenom terkait jabatannya.

“Pernah sekali waktu sama Pak Wali, di depan Pak Wali Haji Muhir bilang saya mau dimutasi. Saya dibilang sudah bosan di Dinas Pendidikan. Saya dijelekkan, sering ini sebelumnya,” kata Sudenom menyampaikan keluh kesahnya.

Jaksa penuntut umum, Agus Taufikurrahman kemudian meminta Sudenom mempertegas lagi pernyataannya. Sambil menunjukkan ekstraksi percakapan pesan singkat di ponsel Muhir sembari bertanya.

“Memangnya terdakwa ini bisa pengaruhi Walikota?,” tanya Agus yang belum yakin dengan keterangan Sudenom. “Bisa, karena dia orang dekat walikota,” jawabnya tanpa ragu. Tiga tahun lamanya Sudenom merasa menjadi sapi perah.

Rasa penasaran Agus belum tandas. Dia bertanya lagi. “Sebatas apa kedekatannya dengan kuasa?”, ucapnya.

Sudenom menjawab,”Ya sering ketika ada orang minta mutasi, dia bisa sampaikan ke walikota.”

Janji Bertemu Serah Terima Uang

Pertemuan sudah diatur. Sudenom lantas menyiapkan uang melalui Totok. Pada Kamis (13/9/2018), Sudenom, Totok, dan Muhir bertemu di rumah makan Taliwang Nada, Sayang-sayang, Cakranegara, Mataram.

Rencananya, uang fee proyek yang akan diserahkan malam itu Rp10 juta. Tetapi, Muhir hanya minta sebagian. “Muhir ini cuma minta Rp 1 juta. Karena kalau banyak nanti habis, katanya. Malam itu juga dia mau cepat-cepat karena mau ketemu walikota,” ujar Sudenom.

Penyerahan selanjutnya terjadi pada Jumat (14/9) di warung Encim Cakranegara, Mataram. Mereka bertiga duduk satu meja. Sudenom kemudian memberi arahan.” Kasih dah Tok,” ucap Sudenom. Ucapan itu sebagai tanda bahwa uang sudah siap diserahkan.

“Uang di dalam amplop cokelat dikasih Totok. Uang dimasukkan ke kantong kanan Muhir,” sebut Sudenom.  Saat bersamaan petugas kemudian datang meringkus dan mengggelandang ketiganya ke Kantor Kejari Mataram.

Uang Fee Proyek dari Dana Pribadi Totok

Dalam sidang yang berlangsung sampai petang itu, Tjatur Totok Hadianto juga diperiksa. Totok  menceritakan kronologi bagaimana dirinya bisa ikut terciduk dalam operasi tangkap tangan yang sempat menghebohkan warga NTB. Dalam kesaksiannya, Totok mengikuti apa yang diperintahkan atasannya, yakni menyiapkan uang untuk diberikan kepada Muhir, anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram.

Pada pertemuan pertama Kamis malam, Totok mengaku membawa uang tunai Rp10 juta. Rp1 juta diberikan kepada Muhir. Sementara Rp800 ribu dipakai membayar jamuan makan malam.

“Dilihatkan di HP-nya Haji Muhir, ada daftar nama sekolah. Sempat lihat ini anggarannya Rp4,2 miliar itu. Nanti kurangnya diambilkan dari dana aspirasi dia,” kata Totok.

Serah terima uang belum selesai. Totok kembali diajak Sudenom bertemu Muhir di Warung Encim Jumat (14/9) pagi. Setelah menerima arahan Sudenom, Totok lalu mengeluarkan amplop cokelat berisi uang tunai Rp30 juta.

“Saya kasih, diambil (Muhir). Dimasukkan ke kantong celana sebelah kanan. Setelah itu saya pesan makan,” ucap Totok. Tak lama usai memesan ke bagian kasir, Totok kembali ke tempat duduk semula. Dia kemudian menduga ada yang tidak beres dengan skenario penyerahan uang karena suasana mendadak mulai ramai.

Pesanan makanan datang. Totok mulai makan. Dia melihat Muhir beranjak ke depan warung. Lantas kembali ke tempat duduk persis di hadapannya.

“Amplop itu diserahkan ke saya lagi, dilempar ke meja. Karena ramai, namanya juga uang, saya masukkan lagi ke kantong. Kantong saya. Pas digeledah, amplop diambil dari saku saya,” kata Totok.

Anggota majelis hakim, Ferdinand M Leander lalu bertanya. “Itu yang yang dikasih ke terdakwa itu, uang dari mana?”. “Ini uang pribadi, kebetulan pagi harinya saya ke teman saya ambil bayaran rehab rumah,” jawab Totok.

“Jadi bukan uang dinas, atau uang proyek,” sergah Ferdinand. “Bukan,” kata Totok kembali menegaskan jawabannya.

Totok juga bersaksi kerap meminjami Sudenom uang meski tidak banyak. Jumlahnya bervariasi mulai dari  Rp1 juta  sampai Rp 5 juta.

Penasihat hukum Muhir, Achmad Ernady penasaran. Bagaimana seorang PNS yang tergolong masih muda, bawahan kepala dinas, sering meminjami uang ke atasannya.

“Ya gimana ya, ya kalau lagi ada saya kasih. Kalau lagi tidak ada, ya tidak saya kasih. Tapi tetap dibayar. Diganti,” bebernya.

Hakim anggota, Abadi lalu menanyakan apa dasar Totok mau menyiapkan uang sesuai perintah Sudenom.

“Ya Pak Kadis ngomong sama saya, siapkan (uang) ini. Kalau tidak dikasih uang ini, tahulah Muhir ini,” terang Totok.

“Pak Kadis memang sering cerita, Muhir sering minta ke dinas kalau ada rapat kunker. Dan dikasih sama Pak Kadis,” imbuhnya.

Terdakwa Muhir yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kota Mataram diberi kesempatan menanggapi kesaksian dua orang tersebut. Muhir berdalih keterangan saksi tidak sesuai fakta.

“Yang Rp1 juta di Taliwang Nada itu tidak ada, itu untukbayar makan. Yang di Encim saya tidak pernah kantongi. Amplop saya tolak, tapiSudenom memaksa,” tutup Muhir yang pernah menjadi murid Sudenom semasa duduk dibangku sekolah dasar.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Hukum

Dugaan Pungli Dana Covid Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang

Published

on

By

[Foto: Aksi masyarakat saat menuntut transparansi dan covid di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Lombok Tengah]
tabulanews.id – Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020 masyarakat di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang beramai-ramai mendatangi kantor Kepala Desa Montong Gamang. Masyarakat menuntut Kadus Dusun Gonjong untuk melepaskan jabatannya sebagai Kadus Dusun Gonjong. Tuntutan tersebut diduga berlandaskan adanya pungli yang dilakukan oleh Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang.

Zainal Arifin salah satu masyarakat yang ikut aksi dalam penuntutan tersebut mengatakan hak masyarakat diambil. Bantuan dana covid dari pemerintah tidak semuanya diterima oleh masyarakat, terdapat potongan yang diminta oleh Kadus dengan motif sedekah seikhlasnya, tetapi Zainal tetap menganggap hal tersebut adalah pungli.

“Ada banyak masyarakat yang mengeluh karena bantuan yang diterima selalui dimintai potongan oleh Kadus dengan beralasan sedekah seikhlasnya, solawat lah bahasanya itu, tapi tetap itu adalah pungli. Masyarakat harus sadar dan harus berani bersuara” ungkapnya.

Selain itu, Zainal juga menuntut supaya Kadus Dusun Gonjong untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai seorang Kadus karena dianggap tidak layak menduduki posisi tersebut. “segera mundur lah dari posisinya sebagai seorang Kadus, berikan orang yang lebih berkompeten untuk duduk di posisi itu, selesai perkara dan tak ada lagi aksi” pungkasnya.

Pada aksi itu juga, Mukti Ali sebagai koordinator aksi menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat desa, menurutnya tidak hanya pendistribusian dana covid saja yang bermasalah tetapi juga transparansi anggaran dana covid desa Montong Gamang yang dianggap bermasalah. “selain pendistribusian dana covid yang bermasalah, transparansi juga bermasalah. Kita kan tidak tau kisaran harga sabun berapa, kisaran harga masker berapa. Ya jadi selain pendistribusiannya yang bermasalah, transparansi anggaran juga bermasalah” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, kepala Desa Montong Gamang H.M. Amin Abdullah membantah adanya ketidaktransparansian dana covid yang bersumber dari dana desa. Menurutnya dana covid yang bersumber dari dana desa sudah sesuai prosedur karena sudah melalui musyawarah dusun untuk mendapatkan warga yang layak mendapatkan bantuan covid, proses penyaluran sudah digodok dari tingkat bawah.

“Kalau dana covid yang kita berikan dari dana desa itu saya rasa sudah sesuai prosedur, lalu kemudian musdus (musyawarah dusun) di tingkat dusun untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan, jadi saya rasa ini tidak bermasalah karena sudah digodok pada tingkat bawah” tutupnya.

 

Continue Reading

Hukum

Provokator Perusakan Gedung UIN Mataram Terdeteksi

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polisi mendalami para pelaku perusakan gedung Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Pelaku pelemparan kaca gedung disinyalir orang suruhan. Mereka sengaja dihasut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mataram AKP Joko Tamtomo pihaknya sudah mengidentifikasi pelakunya. “Sampai saat ini yang kita temukan pelaku pelemparannya ada dua orang,” kata Joko menjawab konfirmasi, Selasa (3/3/2020).

Pelaku pelemparan diduga digerakkan provokator. Pelaku pelemparan diidentifikasi dengan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Provokator dikenali dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Baca Juga: Aksi Perusakan Kampus UIN Mataram Dilaporkan ke APH

“Nanti kalau sudah kita tangkap 170-nya pasti dia ngomong 160-nya. Kalau sudah tertangkap nanti akan bicara semua,” jelas Joko.

Sebelumnya diberitakan, gedung baru UIN Mataram Kampus II dirusak sejumlah orang tak dikenal pada Minggu Dini hari sekira pukul 00.20 Wita. Terdapat 10 titik rusak yang didominasi kaca yang kerugiannya sampai Rp1 miliar. Perusakan itu ditengarai imbas dari perusahaan outsourcing security PT Rajawali yang memutus kontrak petugas keamanan UIN Mataram.

Continue Reading

Hukum

Polisi Rem Kasus Bakal Calon Kepala Daerah

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polda NTB menurunkan laju penyelidikan dugaan korupsi yang diduga melibatkan bakal calon kepala daerah. Diketahui, saat ini sedang diselidiki dua kasus yang diduga melibatkan anggaran rumah dinas Bupati dan Bupati Lombok Utara, dan anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018.

Kasus itu masih tahap penyelidikan. Penyidik Subdit III Tipikor masih mencari indikasi perbuatan melawan hukumnya. Begitu juga dengan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan.

Baca Juga: Pakai Mahar Politik, Parpol dan Calon Terancam Didiskualifikasi

Dirkrimsus Polda NTB Kombes Pol Gusti Putu Gede Ekawana menerangkan bahwa penanganan hanya direm saja. Belum dihentikan. “Kita ndak bisa masuk,” ungkapnya, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, Polri tidak ingin dialati lewat laporan-laporan tersebut. Apalagi penanganan kasus itu malah membuat suasana Pilkada 2020 nanti makin gaduh.

Namun Eka memastikan bahwa kasus itu akan dibuka lagi setelah Pilkada usai. Dua kasus yang ditangani itu kini tahapan penanganannya masih penyelidikan. Penyidik masih mencari minimal dua alat bukti yang cukup.

Untuk kasus sewa rumah dinas Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara, Polda NTB menyelidiki penggunaan anggarannya yang sebesar Rp2,4 miliar. Biaya item sewa rumah dinas per tahunnya Rp90 juta.

Item lainnya berupa anggaran pemeliharaan rutin rumah jabatan untuk bupati sebesar Rp437,7 juta, Belanja jasa kantor Rp408 juta. Belanja makan minum tamu termasuk harian pegawai yang sampai Rp1,43 miliar. Untuk wabup belanja makanan dan minuman mencapai Rp938 juta untuk satu tahun anggaran.

Kemudian, kasus anggaran KONI se-NTB tahun 2018. Di Polda NTB yang diusut yakni anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018 sebesar Rp8 miliar. Sumber anggaran dari hibah APBD Kota Mataram.

Continue Reading

Trending