Connect with us

Opini

Tanggapan Terhadap Tulisan Dr. Muazar Habibi berjudul ‘Catatan Seorang Tim Ahli Percepatan Penanganan dan Dampak Covid-19 tentang Covid-19’

Published

on

[Foto: Henry Surendra, Ph.D]

Tulisan lengkap Dr. Muazar Habibi bisa diakses di tautan berikut https://bidikntb.com/catatan-seorang-tim-ahli-percepatan-penanganan-dan-dampak-covid-19-tentang-covid-19/

DISCLAIMER:
Saya sebelumnya telah mengundang Dr. MA Muazar Habibi untuk menyelenggarkan diskusi online (daring) terbuka untuk memberikan edukasi yang baik ke publik NTB. Namun, beliau menyatakan tidak bersedia. Untuk memudahkan pembaca memahami poin tulisan yang disampaikan Dr. Muazar Habibi dan tanggapan saya, saya akan mem-bold di poin-poin tulisan yang bersangkutan.

Kendati saya sering dibully menyatakan bahwa covid-19 itu seperti flu biasa, yang bombastis itu justru efek media sehingga memunculkan kekawatiran yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Saya sebagai salah satu Tim Ahli Percepatan Penanganan dan Dampak Covid-19 (Ahli Psikologi) telah bertemu dengan berbagi orang baik masyarakat pada umumnya, PDP, ODP dan bahkan yang positif dan sudah sembuh dari covid-19. Ada beberapa catatan menarik dari apa yang saya peroleh ketika berinteraksi dengan mereka. Nanti mungkin catatan saya ini bisa dikoreksi oleh para dokter dan ahli lainnya, namun apa yang saya sampaikan ini empiris dan ilmiah.

1. Masyarakat sendiri bingung, sisi lain pasar selalu dibuka di NTB ini sejak awal sampai kini, tetapi anehnya tidak ada satupun cluster pasar. Yang lebih banyak justru cluster Gowa yang disebut-sebut memberikan konstribusi besar pada naiknya covid-19.

TANGGAPAN 1:
Saya akan mulai dari definisi klaster. Klaster kasus adalah sekumpulan kasus yang jalur penularannya mengarah ke satu sumber yang sama (kasus indeks). Klaster Gowa memberikan kontribusi besar karena banyaknya jamaah tabligh yang secara bersamaan menghadiri satu acara yang sama di waktu yang sama, yakni yang diadakan di Gowa. Jumlah jamaah yang pergi ke Gowa saja sudah banyak Pak (sekitar 4.000-an), Jadi, tidak mengherankan apabila sebagian besar dari orang ini terpapar virus saat berkerumun di Gowa atau saat dalam perjalanan pulang-pergi bersama-sama. Selanjutnya, semua kasus yang jalur penularannya terhubung dengan kasus dari Gowa ini akan masuk ke dalam kluster Gowa. Sekalipun ada banyak orang yang tertular di pasar atau pun di mall, selama jalur penularannya berhubungan dengan kasus Gowa ya akan tetap masuk ke klaster Gowa. Kenapa tidak ada klaster Pasar?
Karena COVID-19 ini menular dari orang ke orang Pak. Virus ini tidak ada begitu saja di NTB. Virus ini dibawa ke NTB melalui beberapa jalur, yaitu jalur kasus Gowa, jalur kasus Jakarta, Bogor, dan, kasus-kasus lain yang tertularnya di luar NTB (kasus impor). Nah, dari kasus-kasus impor ini lah kemudian ditelusuri siapa saja yang pernah kontak dengan mereka dalam 14 hari terakhir. Selanjutnya kasus-kasus yang tertular dari kasus impor tersebut akan dikelompokkan menjadi klaster-klaster sesuai dengan jalur penularannya. Karena virus ini datangnya dari luar dan dibawa orang (tidak ada secara alami di NTB atau Indonesia), jadi tidak mungkin ada definisi klaster pasar. Akan lain ceritanya apabila virus ini ditularkan dari hewan ke manusia, seperti flu burung misalnya. Jika demikian, bisa saja ada klaster pasar karena pengunjung dan pedagang pasar sangat mungkin tertular dari unggas yang diperjual-belikan di pasar. Semoga ini cukup jelas nggih Pak.

2. Kemudian saya temui beberapa cluster Gowa yang asalnya dinyatakan positif dan di karantina lalu pulang untuk menjaga etika saya cari no HP dan tidak tatap muka langsung tetapi melalui media VC WA. Para cluster ini selama karantina, diminta olah raga, makanan cukup dan diberikan vitamin. Setelah itu walau ada beberapa yang memang harus dirawat tidak sampai ada yang masuk ICU atau perawatan sampai diinfus segala bahkan tidak ada yang namanya diberikan nafas tambahan dari alat ventilator, Alhamdulillah wa syukurilah beliau-beliau sehat bugar kembali.

TANGGAPAN 2:
Pasien klaster Gowa tidak semuanya baik-baik saja, apalagi seperti pernyataan Bapak bahwa COVID-19 ini hanya seperti terkena flu biasa. Kenyataanya ada juga yang meninggal Pak. Silakan cek beritanya di sini: https://www.vivanews.com/berita/nasional/45854-pasien-klaster-gowa-di-ntb-meninggal-total-positif-61-orang
Saya bahkan mendapat informasi dari tenaga kesehatan yang menangani pasien di NTB bahwa ada satu kasus klaster Gowa yang datang dengan kondisi batuk berdarah. Setiap kasus memang akan mengalami gejala yang berbeda-beda dan menurut WHO, mayoritas kasus (80%) memang akan bergejala ringan atau tidak bergejala sehingga tidak membutuhkan penanganan medis yang kompleks. Namun, orang-orang ini tetap bisa menularkan ke orang lain yang rentan sakit berat dan meninggal seperti kelompok lanjut usia atau orang dengan penyakit penyerta. Strategi penanggulangan pendemi yang efektif adalah pemutusan rantai penularan. Oleh karena itu, penting untuk mendeteksi kasus sebanyak-banyaknya untuk kemudian diobati sesuai kondisi klinisnya dan diisolasi agar tidak menularkan ke orang lain. Jika penularan tidak terkendali, maka dikhawatirkan akan terjadi lonjakan kasus yang melebihi kapasitas rumah sakit dan tenaga medis sehingga akan banyak pasien COVID-19 dan pasien lainnya yang terlantar serta terancam meninggal apabila tidak mendapat perawatan yang optimum.

3. Masih ingat dengan cluster 1 dan 2? Yang beliau adalah tokoh agama dan punya lembaga pesantren. Isu pertama kali yang muncul dan informasi yang saya terima pesantren ditutup karena ada yang terpapar bahkan 1 desa dan kecamatan terpaksa ditutup di Lombok Timur. Tetapi kemudian beliau dinyatakan sehat dan santri-santri tidak ada yang terpapar bahkan anak-anaknya juga tidak ada, anehnya sang tukang urut Alhamdulillah negatif covid-19.

TANGGAPAN 3:
Sekali lagi saya tegaskan Bapak keliru memahami istilah atau konsep dasar kluster. Untuk kluster Jakarta (pasien nomor 1) telah menularkan ke pasien nomor 2, 6, 9, 10, 25. Jadi, klaim Bapak sangat fatal mengatakan tidak ada yang terpapar oleh pasien nomor 1. Lagipula tidak ada yang aneh dengan ini Pak. Jika kenyataannya tidak ada orang lain yang tertular dari kasus pengelola pesantren ini, bukan berarti virus ini tidak mampu menularkan ke orang lain. Lihat lah hampir 7 juta orang di dunia dan nyaris 29.000 orang di Indonesia yang tertular. Atau jangan jauh-jauh, lihat lah total kasus di NTB yang kini mencapai 705 kasus dan 18 kematian per tanggal 4 Juni (https://corona.ntbprov.go.id/). Kita harusnya berterima kasih atas respons cepat yang dilakukan petugas kesehatan. Mereka telah dengan segera merawat dan mengisolasi pasien, serta gerak cepat melakukan pelacakan kontak dan karantina untuk mencegah penularan meluas dari klaster ini.

4. Secara riel saya tau ada beberapa pejabat Lombok Barat yang ikut Rapit Tes, pada rapit tes pertama dengan produk dari negara tertentu dinyatakan reaktif covid-19, tetapi kemudian dilakukan tes ulang dengan produk rapit tes lainnya dan swap toh hasilnya negatif dan beliau-beliau sehat bugar.

TANGGAPAN 4:
Hail rapid test yang reaktif tidak menunjukkan bahwa seseorang sedang sakit COVID-19, melainkan menunjukkan ada tidaknya antibodi spesifik terhadap virusnya. Jika kemudian hasil swabnya negatif maka dapat berarti dua hal. Pertama, rapid test tersebut menangkap antibodi virus lain yang serupa dengan virus penyebab COVID-19 (bisa jadi yang dideteksi adalah antibodi SARSCOV atau MERSCOV). Kedua, bisa jadi orang tersebut memang betul sudah terinfeksi COVID-19, namun virus tidak lagi terdeteksi saat dilakukan swab karena orang yang bersangkutan sudah sembuh. Antibodi jangka panjang (IgG) akan diproduksi tubuh di sekitar hari ke-10 setelah infeksi dan akan bertahan di tubuh selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi, tidak aneh kalau rapid testnya positif namun swab negatif apabila sesorang sudah sembuh dari COVID-19. Saya pernah membahas tentang ini di media lokal Hasil Rapid Tes Positif Belum Tentu Positif Corona dan di kelas umum yang bisa disaksikan videonya di youtube (https://youtu.be/ou78kzZeOKM)

5. Pada beberapa kesempatan pejabat negara ini yaitu Presiden, keluar dalam acara bersama banyak orang juga pakai masker tidak seperti layaknya pakai masker, diletakkan di dagunya termasuk Gubernur NTB, pakai masker tetapi juga tidak dipakai sebagainya layaknya pakai masker! Artinya apa? Beliau-beliau ini tentu tau resiko covid-19, kalau memang berbahaya. Kenapa demikian adanya pakai masker?

TANGGAPAN 5:
Saya kurang jelas pesan apa yang ingin Bapak sampaikan di sini. Apakah Bapak bermaksud mengatakan bahwa Pak Gubernur tidak tahu cara memakai masker yang benar? Atau bahwa Pak Gubernur menganggap remeh penularan COVID-19? Atau Bapak mau bilang kalau Gubernur NTB sebenarnya meyakini bahwa COVID-19 ini tidak berbahaya dan hanya seperti flu biasa (seperti yang Bapak klaim) sehingga beliau merasa tidak perlu menggunakan masker dengan benar? Mohon klarifikasinya Pak.

6. Saya pun tanya kepada beberapa keluarga yang meninggal karena covid-19. Dari 3 yang saya tanyakan, 1 usia dibawah 40 tahun yang meninggal. 2 diatas 50 tahun. Keluarga mengatakan bahwa yang meninggal itu memang positif covid-19 tetapi punya penyakit lainnya seperti Diabetes Melitus dan 2 nya mengemukakan bahwa punya riwayat penyakit paru-paru (tidak menyebut spesifik penyakit paru-paru apa)

TANGGAPAN 6:
Singkat saja Pak. Lantas kalau beliau tidak terkena COVID-19 dan hanya kena flu biasa, apakah beliau-beliau akan meninggal saat itu juga Pak? Jika Bapak bisa buktikan demikian, saya akan kampanye bahwa COVID-19 sama seperti flu biasa.

7. Sekarang ada salah satu mantan mahasiswa saya yang ayahnya dikatakan positif covid-19. Saat kontrol ke dokter pada mulanya adalah karena memang kontrol rutin karena punya penyakit paru-paru, usianya sekitar 60an ke atas. Setelah sampai di klinik langsung di nyatakan positif covid dan harus dirawat di RS, anehnya yang diminta merawat adalah anak nya sendiri, sudah dilakukan rapit tes, tetapi yang merawat tidak positif covid-19? Aneh kan padahal merawat selama bebepa hari. Dan saat di rumah sakit, hanya diberikan antibiotik, vitamin dan perawatan penyakit parunya. Alhamdulillah sampai sekarang beliau sehat. Semoga tetap sehat.

TANGGAPAN 7:
Saya gagal paham dengan pemikiran Bapak. Apakah Bapak berharap semua orang yang merawat pasien COVID-19 akan tertular secara otomatis? Tentu tidak Bapak. Risiko merawat pasien COVID-19 tentu akan berbeda-beda. Dari yang Bapak ceritakan ini, Ayahanda yang sakit tidak sampai memerlukan prosedur pertolongan seperti pemasangan ventilator yang meningkatkan risiko tenaga kesehatan untuk tertular karena ada prosedur memasukkan alat ke dalam tenggorokan pasien yang merupakan sarang virus. Dalam teori, ada yang disebut dengan dosis-respons. Semakin besar dosis paparan virus, maka semakin besar risiko seseorang tertular. Kalau petugasnya menggunakan APD dan tidak ada prosedur risiko tinggi, maka dosis paparannya akan rendah sehingga kemungkinan tertular pun akan rendah.

8. Saya prihatin dengan para tenaga kesehatan yang terpapar covid-19, mereka saat ini sangat dibutuhkan oleh kita semua dalam menangani Covid-19 ini. Namun saya juga merasa aneh, beberapa yang terpapar justru bukan dari perawat dan dokter yang langsung merawat pasien covid-19 bahkan ada dokter spesialis kandungan dan juga dokter spesialis anastesi?! Bisa jadi memang penularannya dari pasien tanpa gejala. Tetapi pasien tanpa gejala itu kemana? Apa yang bersangkutan masuk perawatan RS atau sehat? Ini yang perlu di identifikasi secara khusus.

TANGGAPAN 8:
Petugas kesehatan bisa terpapar saat merawat pasien yang diketahui positif atau pasien terifeksi namun tidak diketahui positif oleh petugas yang menangani. Jangan heran kalau banyak dokter gigi atau spesialis THT yang tidak merawat pasien COVID-19 namun tertular. Itu sangat bisa terjadi karena pasien-pasien yang mereka tangani bisa jadi adalah pembawa virus, hanya saja belum teridentifikasi sebagai kasus positif karena belum diperiksa.

9. Tentang banyaknya kasus positif Covid-19 di NTB yang berdampak pada anak, saya memang bukan ahli penyakit anak tetapi membaca beberapa artikel terbaru bahwa rapit tes ini erat kaitannya dengan imun seseorang apalagi anak. Penyakit anak itu lebih sering adalah ISPA seperti batuk, pilek dan demam. Nah ketika dirapit tes pada saat mereka sakit, apalagi menggunakan rapit tes produk negara tertentu bisa jadi langsung positif. Lha wong pejabat yang sehat bugar dites dengan rapit tes produk negara itu aja bisa positif apalagi anak-anak? Apalagi jika anak-anak itu saat diperiksa dalam kondisi kurang fit karena batuk, pilek dan demam.

TANGGAPAN 9:
Pak Doktor yang terhormat, rapid test bukan alat diagnosa melainkan alat untuk skrining. Rapid test mengukur keberadaan antibodi spesifik terhadap virus SARS-COV-2 yang menjadi penyebab COVID-19. Apabila sesorang dinyatakan reaktif berdasarkan rapid test, maka harus dilakukan pemeriksaan PCR untuk memastikan apakah di dalam sampel lendir tengorokan orang tersebut terdapat virusnya atau tidak. Meskipun seseorang reaktif rapid test namun negatif PCR, bukan berarti orang tersebut tidak pernah terinfeksi virus. Bisa jadi orang tersebut sudah pernah terpapar virus, namun sudah sembuh sehingga virus tidak lagi dapat terdeteksi oleh tes PCR.
Kekeliruan mendasar dari gagasan Bapak dalam poin ini adalah menganggap bahwa semua kasus anak yang positif di NTB adalah berdasarkan pemeriksaan rapid test. Ini KEKELIRUAN FATAL ! Pernyataan Bapak ini sangat-sangat tidak mendasar. Jika Bapak tidak tahu bagaimana diagnosa COVID-19 ditegakkan, harusnya Bapak tanya ke Satgas atau ke dinas kesehatan, cross check ke bagian laboratorium rujukan, dan cross check lagi dengan membaca panduan nasional pengendalian COVID-19. Kalau Bapak kesulitan melakukan itu, Bapak bisa googling protokol diagnosa COVID-19 di Indonesia! Sesederhana itu Pak. Jangan blunder seperti ini. Kan bikin malu kolega Bapak yang masuk ke dalam tim ahli. Bikin malu Bupati atau siapapun yang mengangkat Bapak sebagai tim ahli tingkat kabupaten.

10. Maka seperti kata Dr. Jack direktur RSU Kota Mataram dalam Lombok Post hari ini 2 Juni 2020 mengemukakan akan melakukan swap ulang pada anak yang dinyatakan positif covid-19, saya lebih percaya beliau selain direktur juga dokter yang tentu hal impiris dan pengalaman sebagai direktur RS rujukan covid-19 sudah tau bagaimana sebenarnya covid-19 ini.

TANGGAPAN 10:
Bapak berhak untuk memilih percaya siapa pun. Akan tetapi, Bapak perlu melakukan cross check ke sumber lain sebelum Bapak mengambil kesimpulan. Sebagai seorang Doktor dan dosen, saya yakin Bapak paham dengan metodologi penelitian ilmiah. Tentu Bapak sudah hafal bahwa untuk menyimpulkan suatu pertanyaan secara kualitatif, harus dilakukan triangulasi data. Kalau pun Bapak memilih mengambil kesimpulan hanya berdasarkan “keterangan ahli”, tentu Bapak juga masih ingat bahwa Bapak harus bertanya ke beberapa ahli sampai Bapak mendapatkan jawaban yang menunjukkan kesepakatan dari para ahli tersebut. Mohon maaf, harus saya katakan bahwa penarikan kesimpulan berdasarkan pendapat satu orang sangat tidak mencerminkan kajian ilmiah seorang ahli.(*)

Oleh: Henry Surendra, PhD
Epidemiolog

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Tanggapan Terhadap Tulisan Dr. Muazar Habibi berjudul ‘Catatan Seorang Tim Ahli Percepatan Penanganan dan Dampak Covid-19 tentang Covid-19’ – COVID-19 di Indonesia

Komentar

Opini

Gubernur dan Pengharapan yang Suram

Published

on

By

[Facebook: Bang Zul Zulkieflimansyah]
tabulanews.id – Serupa bintang iklan, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) memang terlihat sangat artistik, selalu ada momen sebagai bahan untuk disampaikan ke publik, apalagi tempat-tempat yang berbau wisata dan memiliki nilai popularitas tinggi.

Sebagai  seorang Gubernur yang mengidentikkan dirinya sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat, akun media sosialnya tak jarang memposting kunjungan Gubernur ke Desa-desa, bercengkrama dengan warga desa, dan memperlihatkan Gubernur sampai di pelosok-pelosok. Pada situasi normal, hal itu sah-sah saja, namun kunjungan beberapa hari terakhir ini justru mendapatkan tanggapan dari publik, bahkan menjadi perbincangan di media nasional.

Salah satunya adalah kunjungan Gubernur di Desa Bayan pada 31 Januari lalu, menjadi perhatian publik, karena Gubernur sendiri seakan-akan melanggar protokol kesehatan. Kita tahu bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja, ada bencana non-alam yang sedang mengancam, di tengah situasi itu justru Gubernur mempertontonkan kepada publik bahwa Gubernur bersama para Pejabat pemerintahan Provinsi NTB sedang beramai-ramai berendam di kolam renang, tanpa jarak, dan seperti tidak ada kehawatiran atas penyebaran corona.

Tanggapan Gubernur yang mengatakan “itu terjadi secara spontan” memperlihatkan dirinya gagal dalam memaknai diri sebagai teladan, memperlihatkan diri tanpa kendali, mestinya Ia menyadari bahwa kondisi dalam darurat dan ada batasan-batasan dalam berkegiatan.  Penulis hanya mengingatkan, di NTB ada Pergub No 13 tahun 2020 tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 yang ditetapkan Gubernur pada bulan juni 2020 lalu, di dalamnya mengatur protokol dan batasan-batasan dalam berkegiatan. Jika Gubernur tidak mampu menyampaikan isi Pergub itu secara utuh pada publik, setidaknya Gubernur bersikap sesuai aturan yang sudah ditetapkannya. Menjadi teladan!

Publik bisa membaca yang ingin dilakukan Gubernur adalah membantu untuk mempromosikan tempat-tempat wisata, tapi dalam penyampaian justru membuat hati rakyat terpukul. Pesan-pesan yang disampaikan justru menunjukkan perilaku yang dapat menimbulkan terjadinya penularan covid-19. Berjuta rakyat yang sudah mencoba menahan diri membatasi aktivitas, ribuan pedagang harus menutup sementara atau membatasi jualannya dengan harapan corona segera berlalu, namun semua pupus ketika pemimpinnya sendiri terlihat tidak serius!

Bukan kali ini saja, beberapa kali dalam postingan di akun media sosialnya sering terlihat tidak mengindahkan protokol kesehatan, kadang berkerumun tanpa mengenakan masker dan tanpa sekat, sebut saja kunjungannya di Pulau sumbawa menjelang pemilu 2020 lalu. Sebagai seorang Gubernur, sah saja melakukan kunjungan dan meninjau situasi daerahnya sampai ke pelosok, menginap di rumah warga, semuanya tidak masalah dalam kerangka pendekatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Namun, di saat situasi sedang darurat, di saat kondisi kasus corona terus meningkat, bahkan angka kematian di atas rata-rata nasioanal, Gubernur dituntut untuk memiliki visi dalam penanganan bencana.

Rupanya Gubernur memang ingin lebih fokus pada menjaga kestabilan ekonomi daripada pencegahan penyebaran virus, sebetulnya dua hal itu seperti dua mata pisau yang sama pentingnya. Gubernur tidak bisa abai atas penyebaran covid yang terus meningkat, dan menjaga kestabilan ekonomi juga menjadi keharusan. Jika timpang pada salah satunya, maka kita akan menghadapi situasia yang disebut dengan mati massal. Jika kita unggul mempertahankan ekonomi kemudian virus bebas merayap ke tubuh kita, maka kita akan mati sia-sia, begitu juga, tatkala kita berhasil mencegah penyebaran virus tapi ekonomi kita anjlok, maka kita akan mati kelaparan.

Sedari awal memang Gubernur tidak terlalu fokus memutus rantai penyebaran covid ini, terlihat ketika angka penyebaran kasus mulai muncul di NTB pada maret 2020 lalu, sikap Gubernur justru mempromosikan tempat-tempat wisata yang siap dikunjungi, bukan merumuskan strategi dalam membentuk ketahanan daerah menahan virus. Sikap ini memperlihatkan kegagalan Gubernur menangkap resiko atas bencana yang melanda.

Kita memang sangat lemah dalam memitigasi setiap bencana sehingga kita selalu gagap dalam menyelesaikan masalah yang menimpa. Tingginya kasus terkonfirmasi positif adalah bukti di mana kita gagap merumuskan strategi penanganan, angka kasus positif tembus 8.188 pada 7 februari lalu, lantas apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita hanya bisa menghitung angka, angka penambahan kasus dan angka kematian.

Lonjakan kasus yang sangat tinggi adalah akibat dari lemahnya komitmen pemerintah daerah. Wujud komitmen itu adalah dari kebijakan, regulasi, dan implementasi. Gubernur sendiri sudah mengeluarkan Pergub Penanggulangan dan penanganan covid-19, namun Gubernur sendiri kerap kali melanggarnya. Apalagi yang diharapkan dari sikap kepemimpinan yang lebih akrobatik, poto sana-sini, dan mengedepankan popularitas daripada substansi ini?

Kinerja Gubernur memang sangat mengecewakan, komitmen dalam pencegahan sangat rendah, Lombok Post edisi 27 Januari lalu mengulas lemahnya penelusuran yang dilakukan petugas terhadap kontak erat pasien positif. Berdasarkan standar WHO, 1 pasien positif minimal penelusuran dilakukan 30 kontak erat, nyatanya di NTB dari 1 pasien positif hanya dilakukan penelusuran terhadap 7 orang kontak erat. Jika memang serius mau melakukan pencegahan, mestinya penelusuran terhadap kontak erat ini lebih massif lagi.

Dalam ulasan Lombok Post pada edisi yang sama, dari 7.234 akumulasi pasien yang tercatat pada 21 januari hanya dilakukan penelusuran terhadap 49.672 orang kontak erat, jika mengikuti standar WHO harusnya yang ditelusuri sebanyak 217.020 orang, berarti yang belum ditelusuri sebanyak 167.348 orang

Sekali lagi, Gubernur seperti pengharapan yang diselimuti kabut tebal dan nampak kehilangan arah. Tidak terlihat visi dalam pembangunan daerah ini kedepan, yang ada hanya usaha untuk membangun popularitas.

Meminjam istilah Yudi Latif sangatlah relevan untuk mendefinisikan situasi saat ini, Ia menuliskan “Indonesia ibarat kapal besar yang limbung; terperangkap dalam pusaran gelombang hari ini; tanpa jangkar kuat ke masa lalu, tanpa arah jelas ke masa depan”.

Dalam kerangka yang lebih kecil, daerah ini sedang terperangkap dalam pusaran gelombang dan nahkodanya tanpa arah yang jelas.

 

Jumaidi

Mantan Ketua GMNI Cabang Mataram 2013-2015

 

Continue Reading

Opini

Selamat Datang Tahun Baru, Panjang Umur Orde (paling) Baru

Published

on

[Foto: Ahmad Sirulhaq]
tabulanews.id – “Agar negara kuat, rakyat harus lemah. Tapi, saya tidak mau mengatakan, agar rakyat kuat, negara harus lemah. Aku hanya menginginkan tawar-menawar yang seimbang” (Cak Nun).

Saya lupa kiranya kapan tepatnya Cak Nun menulis itu, dan dalam buku apa. Mungkin juga saya lupa, yang menulis itu juga bukan Cak Nun, saya tidak ingat betul. Yang saya ingat, saya membacanya di Perpustakaan Daerah ketika saya menjadi mahasiswa baru, tahun 1999, satu tahun setelah reformasi bergulir.  Dugaanku waktu itu, pernyataan itu pasti ditujukan untuk rezim otoriter Orde Baru, yang pada saat itu baru saja tenggelam ke dalam lubang kubur yang digali dari palu godam reformasi.

Agar negara kuat, rakyat harus lemah”? Barangkali, hikayat ini masih bisa diperbaiki: “agar negara kuat dan rakyat lemah, jangan ada oposisi”. Lebih dari dua puluh tahun sejak runtuhnya Orde Baru, saat ini, kredo ini tak pernah bisa menjadi lebih benar, kecuali dalam satu hal, tinggalkan satu partai saja untuk berteriak dengan putus asa: Partai Keadilan Sejahtera, biar tidak terlalu kentara. Toh ia partai kecil. Lagi pula, setelah ditinggal yatim piatu oleh Gerindra dan PAN, suaranya tidak akan bisa mengubah keadaan. Kehadirannya pun tidak akan bisa genap mencapai 20 persen presidential threshold untuk mengamankan satu kandidat saja di Pemilu Presiden 2024. Di samping itu, setelah para dedengkotnya eksodus dan membangun permukiman baru di bawah naungan Gelora, PKS bisa apa? Biarkan “tokoh kita” Mardani Ali Sera berkoar-koar suka-suka. Bila perlu, biarkan dia buat tagar baru mulai mulai sekarang, #2024GantiPresiden, tak akan ada yang mendengar. Bukankah jagoannya di DKI-dua juga dengan mudah dilumpuhkan oleh kawan lamanya sendiri?—Gerindra.

Lalu, bagaimana kabar “tokoh kita” yang lain, Amien Rais? Amien Rais sudah tua, di usianya yang semakin senja, partainya pun sudah “porak poranda”. Dalam kondisi tubuh yang sudah tak akan sanggup lagi memekikkan “people power”, ia justru—secara perlahan-lahan—dimakan oleh anak ideologisnya sendiri: Partai Amanat Nasional, sisa hasil keringatnya di zaman reformasi. Kali ini, di bawah kendali Zulkifli Hasan, PAN sepertinya ingin sejenak merasakan nikmatnya kue kekuasaan. Jika terlalu lama menahan lapar, apa salahnya? Bukankah, ia pun, dalam Pemilu, calonnya kalah terus-menerus? Barangkali, PAN juga sudah jemu diajak Amien Rais “berperang” di medan yang sama sekali tidak tepat: Perang Badar di antara Makkah dan Madinah, sementara musuhnya tidak jauh-jauh dari Monas. Musuhnya pun tidak sepadan. Bagaimana mungkin ia akan bisa menang terhadap musuh yang dijuluki Partai Setan?, sementara setan sendiri tidak pernah kelihatan? Dengan google map sekalipun, titik koordinat setan tidak terlalu mudah ditemukan.

Baca Juga: Greta Thunberg, Undang-Undang  Cilaka, dan Invasi atas Bumi Manusia

Namun, saat negara semakin kuat, PAN bukan satu-satunya partai yang memakan bapak kandungnya.  Nasib sial yang serupa juga terjadi di tempat lain. Tommy Soeharto, yang mencoba mencari nostalgia dengan berupaya membangkitkan “arwah” Sang Bapak Pembangunan lewat Partai Berkarya langsung tersingkir dari partai yang ia buat sendiri, pada saat partai itu masih baru berumur jagung.  Di luar itu, kita pun tahu, Partai Demokrat—secara berangsur-angsur—ditinggalkan oleh para pemain lamanya. SBY memang tidak dimakan oleh Demokrat, namun selama ini ia banyak menumpuk “anak-anak durhaka”, yang mudah pergi meninggalkan rumah satu-persatu, mulai dari Si Poltak Raja Minyak, Roy Suryo pengamat IT paling jeli,  TGB Zainul Majdi, dan banyak lagi. Mungkin, mereka melihat gelagat bahwa Demokrat tidak akan mampu jadi juru selamat sehingga mereka pun minggat. Dua anak biologis SBY juga susah payah didongkrak lewat sisa-sisa kharisma yang ada dari Sang Ayah. Mereka tak bisa bertengger di atas aras tabulasi data survei untuk masa empat tahun mendatang. Radar pemilu presiden 2024 tak mampu menjangkaunya. Rupanya, dalam demokrasi, tidak semua orang beruntung membangun dinasti; tidak semua yang berdarah biru bisa melenggang dengan mulus dalam pemilu.

Bagaimana dengan “tokoh kita” yang lain, Prabowo Subianto?  Bukan hanya suaranya yang lenyap, tapi juga orangnya. Kesatria padang pasir itu sudah paling awal meninggalkan arena pertempuran yang digariskan. Sebelum luka para pendukungnya sembuh, ia tiba-tiba bersemayam dalam tubuh kekuasaan, memanen buah untuk sesuatu yang tidak pernah ia perjuangkan—demikian menurut Irma Chaniago, ketika Sandi menyusul Sang Mentor satu tahunan kemudian. Sesungguhnya, nasib Prabowo masih bisa akan jauh lebih baik, andaikata anak angkat yang kemudian disebutnya diambil “from the gutter” tidak kadung tersandung benih benur.  Dalam tiga kali pemilu berdara-darah, satu menjadi calon wapres dan dua calon presiden, tak satu pun kemenangan dapat dipetik Gerindra. Ini tentu sangat melelahkan. Logistik pun tentu sudah semakin menipis. Walapuan nama Prabowo masih berkibar di lingkaran survei, bagaimana Anda bisa yakin akan mampu mengamankan kemenangan dengan mengandalkan tangan kosong? Itu konyol. Tanpa biaya, tidak ada partai yang bisa apa-apa. Gerindra pun tak setangguh PDIP dalam hal puasa berturut-turut tanpa “Hari Raya”. Prabowo pun bukan pula Alexander the Great, yang sanggup melampaui berbagai medan pertempuran sampai titik darah penghabisan.

Lain demokrasi, lain monarki. Ini demokrasi, Bung. Demokrasi butuh biaya, dan—asal Kau tahu—itu tidak murah. One man one vote; vox populi vox dei. Betul, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi,  jika suatu saat ada suara Tuhan tidak bisa ditekuk dengan bantuan hantu-hantu komunis Amien Rais dan hantu-hantu radikal Denny Siregar, maka logistik itu sangat dibutuhkan di waktu “fajar”, tentunya sebelum ayam mulai berkokok. Tak boleh terlalu cepat, tak boleh terlalu lambat. Sebab, begitu azan sudah mengetuk pintu subuh, Tuhan bisa saja curiga: suara-Nya diam-diam sedang ditukar dengan uang, beras, mie, dan tepung terigu. Kotak suara boleh saja dari kardus, tapi kredibilitas dan kesakralan demokrasi harus segera dibungkus; harus sebaik mungkin dijaga dan diamankan, bahkan dari pandangan Tuhan.  Selebihnya, jika Anda mau ganti suara-suara Tuhan itu di tengah jalan atau di tikungan menuju penghitungan, itu soal lain. Tuhan—mungkin—dalam hal ini tak terlalu keberatan.

Dalam demokrasi, logistik juga tidak hanya dibutuhkan untuk pasangan yang terlalu lemah, tapi juga untuk pasangan yang terlalu kuat. Ada kalanya musuh Anda terlalu lemah kemudian Anda bisa terancam melawan kotak kosong. Melawan kotak kosong tidak hanya melukai “adat demokrasi”, tapi juga merupakan semacam bentuk pertarungan yang berat.  Kenangan akan kekalahan Walikota Makassar 2018 melawan kotak kosong adalah bukti bahwa hal itu bukan omong kosong. Jadi, Anda harus menyiapkan logistik, dalam hal ini,  untuk menemukan lawan yang tidak sepadan.

Tapi, jika rakyat lemah dan negara kuat, rencana untuk menatap jauh pada pemilu presiden 2024 bisa semakin mantap. Makin banyak koalisi, rencana akan makin jadi; makin sedikit oposisi, makin mudah mengelola dinasti. Selain dapat meratakan jalan dalam pembahasan dan pengesahan undang-undang, ini adalah kesempatan untuk menaikkan biji pion-pion di posisi garis-lintang raja-musuh di atas papan catur, agar siap dijadikan benteng, kuda, atau luncur. Dengan demikian, apalagi yang perlu dirisaukan?—semua sudah diatur.  Kemenangan berikutnya sudah menunggu di ambang mata. Di luar sana, LSI Denny JA sudah siap menanti momen untuk memecahkan rekor barunya sendiri—lepas dari kenyataan bahwa upayanya untuk merebut jabatan komisaris keburu habis. Apalagi, bagi Denny JA, dinasti itu bukan dosa. Bagaimana jika yang terpilih nanti adalah anak, atau menantu, atau cucu, dari mereka-mereka yang hanya punya darah biru? Apa kata orang-orang? Tidak apa-apa, itu pilihan Tuhan. Vox populi vox dei. Walaupun banyak terdengar narasi Tuhan, demokrasi tidak pernah terlalu sakral dan tidak pula terlalu profan. Tapi, menolak pilihan Tuhan kedengarannya tidak terlalu sopan.

Tapi ingat, walaupun kekuatan sudah tersusun dengan rapi, dalam politik Anda tidak boleh berjudi dengan cara main api, apalagi masih ada FPI. Ia adalah salah satu yang tersisa dari remah-remah oposisi. Pemimpin besarnya pun sudah kembali, jangan-jangan ia nanti akan pimpin revolusi. Tapi, tragedi tiba-tiba terjadi. Bermula dari kerumunan itu, ribuan pengikutnya melumpuhkan bandara Soekarno-Hatta. Para pendukungnya mengabaikan protokol kesehatan, sementara keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka Rizieq harus diselidik. Kurang apa lagi ancaman korona di Indonesia, grafiknya konsisten mengawang di bawah menteri Terawan. Itu pun dengan bantuan Lord yang paling banyak pekerjaan. Tapi, Rizieq tiba-tiba datang memperburuk keadaan. Karena itu, ia harus segera diawasi. Kesalahanya bukan cuma satu: melanggar protokol covid dan menghasut, demikian bunyi pasal itu. Ia masih beruntung, tidak bermimpi bertemu nabi. Selanjutnya, kita pun tahu, di KM 50, apa yang terjadi, terjadilah. Dalam koridor tindakan tegas dan terukur, enam nyawa “orang radikal” pengawal Riziek langsung hilang karena melawan. Dalam demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi toleransi, kehilangan nyawa orang-orang “in-toleransi” mudah ditoleransi, tentu dalam maklumat keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.  Tak lama setelah itu, secara de jure, FPI pun mati ketika pemimpinnya masih berdiri di balik jeruji besi.

Ketika negara kuat, dan rakyat lemah, tidak ada oposisi yang terlalu susah untuk dihadapi, tidak pula FPI. Tapi, orang radikal sebenarnya tak harus dihabisi, jika kita mengingat pesan Trumbo, penulis-skenario Amerika berhaluan ultra-kiri masa Kennedy. Menurut Trumbo, “sebenarnya orang radikal dan orang kaya bisa membuat kombinasi sempurna: orang radikal bisa berjuang dengan kemurnian Tuhan, yang kaya menang dengan tipu daya setan.”  Dari kacamata Trumbo ini, beberapa jenis anomali-anomali dalam demokrasi terlihat lebih mudah dicerna dalam hati. Serta, kenyataan bahwa radikal tidak melulu berarti menjual lewat mimbar  melainkan juga membeli saat fajar, adalah benar. Persoalannya, jika hantu-hantu radikal sudah terasa hambar, dan hantu-hantu komunis sudah tidak lagi laris, dalam tiap pemilihan, rakyat sudah tidak lagi punya hiburan. Sebaliknya, segala jenis hiburan serta-merta berubah menjadi ketakutan, jika apa yang sudah bersemayam dalam kematiannya yang panjang, tiba-tiba bangkit dari kuburan.

 

Ahmad Sirulhaq

Dosen Bidang Linguistik, Universitas Mataram

Peneliti Lembaga Riset Kebudayaan dan Arus Komunikasi (LITERASI NTB)

Editor Tabulanews.id

Continue Reading

Opini

Catatan Akhir Tahun Pendidikan Indonesia Sebelum dan Ketika Pandemi: Aksi dan Obsesi

Published

on

[Foto: Ahmad Junaidi]
tabukanews.id – Baru-baru ini, tiga peneliti dari Bank Dunia mengeluarkan hasil kajian mereka tentang kondisi pendidikan Indonesia di masa pandemi. Dengan metode tertentu, mereka mengeluarkan kesimpulan bahwa siswa-siswi Indonesia hanya berhasil mendapatkan 33% ‘efektivitas’ belajar dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ),  bila dibandingkan dengan kegiatan tatap muka. Dengan klaim hilangnya kesempatan belajar sebanyak 67% ini, mereka lalu memproyeksikan bahwa siswa Indonesia akan kehilangan 22 poin di tes PISA, dan ketika dewasa dan bekerja, mereka akan mendapatkan gaji tahunan lebih rendah sampai dengan tujuh juta rupiah jika dibandingkan dengan yang seharusnya didapatkan jika belajar seperti biasa dengan mekanisme tatap muka. [1]

Saya kagum dengan kemampuan meneliti dan memprediksi kawan-kawan Bank Dunia ini. Simulasinya teruji. Namun pada saat yang sama, saya merasa ingin muntah. Sedih. Seolah-olah penurunan angka PISA dan pendapatan itu hanya akan dialami oleh Indonesia, dan seolah-olah ekonomi dunia akan tetap berjalan seperti biasa, melindas dan menyeleksi mereka yang tak mampu ikut laju pasar bebas.

Data tadi adalah data tahun 2020. Untuk merespon itu, kita harus tahu dulu kinerja kita di tahun-tahun sebelumnya agar perbandingan lebih adil dan berempati pada keadaan. Kita akan menengok ke tahun 2018, 2019, dan 2020. Setelah itu, kajian Bank Dunia itu kita bisa sikapi sebagai bekal menuju 2021.

Catatan Tiga Tahun Terakhir

Pada 2018, Pendidikan Dasar dan Menengah masih bercerai dengan Perguruan Tinggi. Pendidikan Indonesia di bawah Muhadjir Effendy dan Muhammad Natsir tak banyak menyita perhatian publik. Siapa yang peduli berita pendidikan di tengah dominasi berita Pilpres Cebong VS Kampret? Letupan berita pendidikan hanya diisi kisah klasik perjuangan anak SD di pedalaman yang berangkat sekolah menyeberangi sungai atau bergelantungan di jembatan, gaji guru honor yang tak manusiawi, ranking buruk PISA Indonesia, dan hal trivial seperti musisi-musisi beken Indonesia menyanyi lagu #SemuaGuruSemuaMurid di perayaan Hardiknas. Di kampus-kampus sesekali terdengar berita rektor sibuk seminar pencegahan radikalisme. Mulai merebak juga berita kekhawatiran masuknya perguruan tinggi asing dan impor dosen dari luar negeri.

Pada 2019 anggaran naik 11% dari tahun sebelumnya. [2] Boom! Kenaikan itu sendiri bisa dipakai mendobelkan dana perguruan tinggi tahun itu. Bahkan anggaran sekolah vokasi naik hampir tiga kali lipat [3] sesuai arah industrialisasi Indonesia. Cukup menggembirakan, walaupun tentu itu masih jauh panggang dari api. 2019 juga diwarnai dengan urusan PPDB dan zonasi yang membelah insan pendidikan Indonesia menjadi dua kubu, setuju dan tak setuju. Perdebatan berakhir dengan revisi kuota jalur prestasi, yang merupakan bukti bahwa demonstrasi ibu-ibu anti zonasi membuahkan hasil.

Akhir Oktober 2019, Perguruan tinggi kembali ke pangkuan Kemendikbud dengan seorang Nadiem Makarim sebagai kaptennya. Begitu banyak kritik dan suara sumbang. Tak hanya para begawan kampus penuh gelar yang merasa terpinggirkan. Mereka yang progresif pun penuh ragu. Nadiem melenggang saja bersama kawanan muda penuh semangat di kabinet baru Jokowi-Ma’ruf. Dengan meminjam istilah-istilah pendidikan dari kawan-kawannya sesama anak muda, Nadiem melambungkan dua program dengan tajuk Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

Tahun 2020, seperti seorang anak muda inovatif dari kota yang ingin membawa perubahan di sebuah sekolah di desa, Nadiem menarasikan optimisme. “Kejar ketertinggalan. Keluar dari pola pikir lama”. Tapi, belum sempat membuktikan apa-apa, datanglah gelombang pandemi. Buyar semua rencana. Pendidikan menjadi salah satu dimensi kehidupan terdampak Covid-19. Empat menteri memerintahkan penutupan sekolah. Rumah-rumah berubah menjadi sekolah darurat dengan orang tua sebagai tutor dadakan yang tak terlatih. Beban psikososial menyeruak. Berita anak naik pohon naik bukit mencari sinyal internet pun mengglobal masuk New York Times. [4] Sementara itu kampus milik asing pertama di Indonesia telah dibuka di Jakarta. [4a]

Fluktuasi Kinerja dalam Angka

Apakah di 2020 kita mengalami krisis besar di dunia pendidikan kita? Sekilas semua terlihat terjun bebas. Tapi, sebelum menyimpulkan itu, mari kita lihat dulu angka-angka berikut.

Pada 2018, dana pendidikan mencapai 444 Triliun yang kemudian naik drastis sebanyak 48 Triliun menjadi 492 Triliun pada 2019. Pada 2020, walau naik, kenaikannya tak cukup mengesankan, yaitu hanya 13 Triliun menjadi 505 Triliun. [5] [6] [7] Kenaikan ini berbanding terbalik dengan perbaikan fasilitas. Pada 2018 dan 2019, 50% ruang kelas dikategorikan rusak di semua jenjang pendidikan. Pada 2020, angka kelas rusak malah naik menjadi 70%. Fokus 2020 sepertinya memang bukan untuk memperbaiki ruang kelas. [5] [6] [7]

Kita bisa juga melihat kinerja Pendidikan Anak Usia Dini sebagai jenjang yang menjalankan peran penting dalam upaya mempersiapkan literasi anak Indonesia. Angka partisipasi kasar (APK) siswa di PAUD turun dari tahun 2018 yaitu 37,9% menjadi 36,9% pada 2019. Angka naik lagi pada 2020 yaitu 37,5%, namun tetap lebih rendah dari tahun 2018. [5] [6] [7]

Angka partisipasi di SD mencatatkan hasil gemilang. Pemerintah mengklaim angka partisipasi kasar (APK) pada 2018, 2019, dan 2020 di SD bahkan melebihi 100%. Artinya, ada warga di luar usia 7-12 tahun yang mengambil program setara SD. [5] [6] [7]. Di samping itu, Angka melek huruf warga usia 15 sd 59 tahun dilaporkan 98,07% pada 2018. Naik 0,24% pada 2019. Sayangnya, pada 2020, turun menjadi 96%. [5] [6] [7]

Angka penting lainnya adalah rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun. Pada 2018, angka tersebut berada pada 8,58 tahun. Pada 2019, naik menjadi 8,75 tahun. Ketika ramai muncul berita anak berhenti sekolah ketika PJJ, laporan 2020 malah mencatatkan sebaliknya. Ada kenaikan angka rata-rata lama sekolah menjadi 8,90 tahun. [5] [6] [7]

Penetrasi internet penting untuk dilihat. Akses internet oleh penduduk usia 5 sd 24 tahun naik konsisten dari 45% pada 2018, 53% pada 2019, dan 59% pada 2020. [5] [6] [7]. Hal ini berbanding terbalik dengan angka lulusan SMA sederajat yang melanjutkan kuliah. Nyatanya, setelah landai pada 2018 dan 2019 di angka 36,7%, angka malah turun menjadi 30,85% di 2020. [5] [6] [7]

Di kampus Indonesia yang begitu mendewakan angka publikasi, bersyukurlah bahwa sejak 2018, kita merajai Scopus Asia Tenggara setelah sebelumnya bercokol di peringkat 4 dan 5. Pada 2019, publikasi naik drastis [8], bahkan sampai ada klaim sampai dengan naik 400%! [9] Sayangnya belum ada data yang keluar untuk 2020.

Secara umum, ada yang naik dan turun pada 2019 jika 2018 adalah patokannya. Ada juga yang turun dan naik pada 2020 jika patokannya adalah 2019. Bertambahnya angka rata-rata lama sekolah pada 2020 adalah prestasi tersendiri dan penurunan angka partisipasi di perguruan tinggi harus disikapi di 2021. Bertambahnya angka ruang kelas rusak bisa disebabkan kriteria yang berubah atau memang karena ada perubahan fokus anggaran.

Lalu, bagaimana Kinerja Nadiem?

Dalam menilai kinerja menteri, hal pertama yang harus dilakukan adalah memilah mana hal yang menjadi tanggung jawab menteri, mana yang tergantung situasi dan arah kebijakan penguasa negara. Tidak ada menteri yang bisa mengambil keputusan sendiri dalam masa ini.

Memastikan kampus melakukan rekonstruksi kurikulum sesuai cita-cita Kampus Merdeka adalah tugas Nadiem. Namun, membuka sekolah di Januari 2021 bukanlah sesuatu yang Nadiem bisa putuskan sendiri. Memastikan program organisasi penggerak (POP) tidak didikte ormas feodal adalah tugas Nadiem, tapi menaikkan angka jumlah siswa yang melanjutkan ke bangku kuliah bukanlah sesuatu yang bisa dia kontrol semua variabelnya. Bagaimana dengan larangan demonstrasi untuk mahasiswa? Ini inisiatif Nadiem atau menteri yang lebih kuat dari Nadiem?

Menghapus Ujian Nasional dan menggantinya menjadi assessment nasional adalah prestasi terbesar Nadiem. Federasi Guru Seluruh Indonesia (FGSI) mengamini ini. Kebijakan Kurikulum Darurat juga dinilai cukup responsif. Selebihnya, prestasi Nadiem dianggap tak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Merdeka Belajar, Guru Penggerak, relaksasi dana BOS, pembelajaran jarak jauh, serta pelaksanaan Program Organisasi Penggerak dianggap kurang bahkan tidak memuaskan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai Kampus Merdeka sarat potensi komersialisasi, liberalisasi, dan komodifikasi pendidikan. Kelompok akademisi dan aktivis bahkan menuding Kampus Merdeka memiliki ikatan mesra tersembunyi dengan Omnibus Law. Belum lagi ketika ada edaran dilarang demo menentang Omnibus Law.

Tapi, selain kritik-kritik ini, saya kira kita harus bersepakat bahwa Nadiem banyak melakukan perbaikan. Penghapusan UN adalah cita-cita lama para guru besar Indonesia [10]. Nadiem bertahan dari gempuran pihak yang memaksakan pembukaan sekolah tapi juga perlahan mengorganisir persiapan untuk itu. Kampus Merdeka masih dalam tahap rekonstruksi kurikulum di perguruan tinggi. Sejauh ini, kampus-kampus menggeliat. Nadiem berhasil menata sistem informasi yang lebih baik di kementerian dengan semakin mudahnya akses data atau informasi. Banyak hal bagus yang sudah dilakukan. Tapi juga banyak pekerjaan rumah yang menunggu solusi.

Terlepas dari beragamnya penilaian terhadap Nadiem, menjadikan kinerja Nadiem sebagai ukuran atas kinerja pendidikan Indonesia sama dengan mereduksi makna sistem pendidikan nasional. Ada banyak kementerian dan lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab atas kerja-kerja peningkatan kualitas pendidikan. Tuntutan-tuntutan perubahan itu harus ditujukan pada banyak pihak. Dan tentu saja, juga tidak adil mengukur kinerja sistem pendidikan ini dengan hanya mengukur kinerja mereka di 2020, tahun penuh kejutan dan ketidakpastian. Dampak pandemi belum berakhir. Keputusan-keputusan baru akan muncul dengan Nadiem sebagai komunikatornya. Ada baiknya sekarang Nadiem berlomba dengan statistik negeri sendiri dan melihat progress relatif terhadap tantangan pandemi.

Menuju 2021

Kajian tiga peneliti Bank Dunia di atas memang patut dijadikan pertimbangan. Di satu sisi, kita tahu guru dan interaksi manusia tak akan bisa tergantikan setidaknya sampai satu dekade ke depan.  Namun, pertimbangan itu tidak boleh mengalahkan prinsip dasar hak anak dan hak siswa. Jika benar hanya 33% efektivitas dari Pembelajaran Jarak Jauh, bolehkah itu dijadikan alasan memperparah kondisi pandemi dan mengorbankan nyawa kelompok rentan? Kita tahu negara kita mengaburkan angka kematian Covid-19 sampai dengan 17% [11]. Laporan nasional berbeda dengan data daerah dengan selisih sekitar 400 Jiwa. Zona Hijau adalah Zona Merah yang menyamar. Rasio testing kita adalah salah satu yang paling buruk di dunia. Nadiem harus melihat ini. Dia harus memimpin dan menghadirkan pandangan yang jelas kepada Presiden sebagai komandan perang melawan Covid-19. Ada baiknya juga saat ini dia menunda obsesi terhadap angka PISA yang selalu disebut-sebutnya itu dan fokus pada memberikan kebebasan dan bimbingan bagi sekolah untuk melaksanakan PJJ dengan baik secara mandiri dan jika memungkinkan tatap muka, protokol kesehatan harus menjadi hukum dengan pelaksanaan yang jelas. Khawatir anak kita kehilangan 7 juta per tahun ketika dewasa? Lebih khawatirlah jika Indonesia kehilangan ratusan dokternya.

2021 harus menjadi persiapan kebangkitan pendidikan nasional. Program Guru Penggerak tak cukup hanya melatih 2000an guru per angkatan. Apa langkah nyata untuk perbaikan LPTK dan program-program turunannya? Apa kabar relaksasi BOS yang mengakibatkan pemerintah daerah merasa tak bertanggung jawab terhadap guru honorer bergaji tak manusiawi [12]? Apakah tahun depan kelas rusak kita akan naik menjadi 80%? Kemerdekaan berfikir masihkah dilindungi di kampus ataukah kita jatuh pada pemenjaraan intelektual baru [13]? Apa kabar dukungan untuk kontekstualisasi pendidikan di masyarakat adat [14]?

Anggaran pendidikan untuk 2021 telah disetujui sebanyak 550 T [15], naik 45 T dari sebelumnya. Pertanyaannya, berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan dengan uang segitu melalui pendidikan masa pandemi yang lebih melindungi? Pembukaan sekolah sudah diterbitkan peraturannya. Dan hanya kepatuhan terhadap aturan itu yang dapat mengukur literasi kita. Taat pada anjuran ilmu pengetahuan dan peraturan penting ini lah yang merupakan pengejawantahan nilai PISA yang sebenarnya.

Publikasi ilmiah Indonesia juga naik sebanyak 400%. Pertanyaannya, apakah angka ini berbanding lurus dengan peningkatan tingkat literasi dan kepercayaan pada ilmu pengetahuan dari kelas menengah terdidiknya? Apakah artikel-artikel yang terbit itu pernah dikomunikasikan dalam bahasa yang lebih bisa diterima?

Mari kita jawab bersama di 2021 dengan langkah-langkah kemanusiaan berlandaskan ilmu pengetahuan yang nyata, bukan sekedar obsesi terhadap angka.

 

Ahmad Junaidi

(Dosen Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mataram; Kandidat Doktor Bidang Pendidikan di Monash University, Australia; Pembina Yayasan Jage Kastare, Lombok Tengah)

Continue Reading

Trending