Connect with us

Opini

Terserah Lord Trump, Juru Selamat Kerajaan yang Melampaui Tugas Jesus

Published

on

[Foto: Ahmad Sirulhaq]
tabulanews.id – Susan Finley tidak terlahir di Westeros, di daratan Eropa di masa medieval. Ia adalah warga negara biasa yang bekerja di bisnis retail-Walmart, Grand Junction, Colorado, Amerika Serikat. Ia juga bukan suku Wilding, yang ganas dan tahan banting, serta mampu bertahan dalam cuaca beku.  Susan Finley hanyalah seorang rakyat biasa berusia 53 tahun. Ajal menjemputnya di apartemennya sendiri, yang kemudian ditemukan oleh kakek-neneknya. Menurut berita, ia memilih tak ke rumah sakit lantaran tak punya biaya.

Ia tidak mati karena korona, tidak pula mati di tangan para jagal seperti nasib para tawanan di Winterfell,  suatu kerajaan di abad pertengahan Eropa, dalam serial Game of Thrones. Susan Finley mati karena mengidap gejala flu biasa. Itu saja. Beberapa hari sebelum malaikat maut mengantar nyawanya pada tempat terakhir, ia kehilangan pekerjaan. Singkatnya, ia tak mampu bayar biaya kesehatan. Bukanlah suatu kebetulan, jika di tempat-tempat lain, biaya kesehatan kadang naik, kadang turun, kadang naik lagi.

Susan Finley meninggal jauh sebelum korona, jauh sebelum winter is coming di kerajaan Paman Sam. Beberapa hari sebelum Susan Finley meninggal,  ia di-PHK. Nasibnya, tak jauh-jauh dari kebanyakan orang—terjatuh, lalu tertimpa tangga. Itu terjadi pada Mei 2016, beberapa bulan sebelum salah satu salah satu Lord datang dengan mengejutkan di salah satu di Seven Kingdoms, Lord Trump namanya.

Lord Trump adalah “anak haram” dari Partai Republik. Semula, kehadirannya tidak pernah benar-benar diinginkan. Sesaat sebelum debat bersama Hillary pada 2016, beberapa petinggi Partai Republik sempat menyesali keputusannya yang keliru. Tapi, bagaimanapun, perang harus segera diamankan dan dimenangkan. Salah satu ucapan paling melegenda dalam pemilu di Kerajaan Paman Sam ialah: ada beberapa alasan mengapa orang bisa menang. Pasal satu, Anda harus punya uang. Saya tidak perlu jelaskan bunyi pasal dua, karena begitu Anda ingat bunyi pasal satu, pasal yang lain menjadi tidak begitu penting. Dengan begitu, tidak akan pernah ada pasal tiga.

Baca Juga: Hegemoni Digital dan Oligarki Milenial di Tengah Badai Covid

Memang, dalam politik dan juga dalam perang, seperti yang terjadi di Seven Kingdoms, kita tidak pernah benar-benar merasakan perbedaan, mau anak haram atau anak halal. Baik dari partai atau dari dinasti, tidak sepenuhnya dapat memberi arti. Bukankah si tangan buntung, Kingslayer ‘Jaime Lannister’, juga menikah dengan saudaranya yang sedarah biru, Cersei Lannister?. Jhon Snow pun sangat dekat dengan Lady Shansa, saudara tiri dari keturunan yang sah? Ya, sebaiknya lupakan semua trah, biarpun itu anak haram jadah.  Yang terpenting, semua hidup dalam satu visi yang sama dan terarah, bagaimana menjadi penakluk Seven Kingdoms; bagaimana menjadi protector the realm. Di luar itu, terserah sudah.

Wajar saja, bila “anak haram” bernama Lord Trump, yang tak pernah mendapatkan pembelajaran politik dan strategi perang yang mumpuni, tampil selalu percaya diri dalam keawamannya. Bahkan, Bran Stark pun belajar memanah dan memanjat semenjak kecil, yang membuatnya terjatuh, kemudian lumpuh. Tapi, dengan begitu, ia terlatih melewati segala macam upaya pembunuhan yang datang bertubi-tubi, termasuk dari kepuangan Black Walkers. Tapi, sekali lagi, Lord Trump, tak butuh semua keahlian jenis itu. Intinya, bagaimana ia tetap bisa melenggang di istana Kerajaan Gedung Putih.

Bila memang saatnya, itu sudah menjadi takdirnya. Apakah itu takdir kebetulan? Lord Trump, tak ubahnya ibarat Pangeran Tommen Baratheon, yang tiba-tiba jadi penguasa di Seven Kingdom, hanya karena kematian konyol saudaranya, King Joffery Baratheon yang jahat itu. Padahal, kita tahu, Lord Trump juga bukanlah orator ulung seperti Tyrion Lannister–walaupun sama-sama punya bakat muslihat yang cukup jahat dan hebat.

Kadangkala, adakalanya orang butuh sedikit berfilsafat, seperti Tyrion Lannister itu, baik untuk tujuan yang sesat, atau sekadar untuk cari selamat. Entah itu filsafat yang dikutip dari orang-orang hebat, maupun filsafat yang dikarang secara otodidak. Begitu ada orang mengolok-olok datang mendekat, cukup kutip satu pendapat, yang akan membuat orang langsung tercekat dan terpikat. Kau pun tahu, hanya dengan modal itu, Tyrion Lannister berhasil meyakinkan ratu naga Khaleesi—janda manis bekas istri Daenerys Targaryen—jadi penasihat pribadi.

Tapi, Lord Trump tak perlu berfilsafat, bahkan untuk tujuan segenting apa pun, karena–begitu ia terdesak—ia hanya butuh tempat untuk ia dapat mengumpat-umpat. Apa saja yang terlintas di pikirannya, bisa dengan segera terancam jadi kambing hitam saat itu pula. Jangan-jangan, mengumpat-umpat dan mencari kambing hitam, juga adalah semacam bakat alam, yang membuat Lord Trump cukup mampu bertahan di tengah berbagai kepungan dalam gejolak musibah wabah.

Begitu winter is coming, Lord Trump sudah diperingati jauh-jauh. Tapi, ia malah balik menuduh: lawan politiknya sudah mulai bikin rusuh. Lord Trump tak terima diperlakukan seperti itu. “Liahatlah betapa kecil dampak korona di negara kita,” kata Lord Trump, di awal-awal ketika ia masih bisa berjalan dengan dada tegak lurus. “Dalam hitungan minggu, semua korona akan lenyap,” katanya dalam media-breifing, yang diadakan dengan rutin, “karena kita memiliki sistem kesehatan terbaik di dunua”. Tapi, dalam hitungan minggu, wabah menyerang dengan cepat. Ya, di Kota New York, winter is coming begitu cepat, tak butuh pengamatan dari para kesatria Night’s Watch dari atas tembok salju yang dingin untuk mengetahui datangnya bahaya.

Sistem kesehatan di kerajaan Lord Trump terbaik di dunia? Tunggu dulu. Bukan hanya kematian Susan Finley yang tidak membuktikan itu, tapi juga statistik yang jarang-jarang bisa berdusta. Sebanyak 25 persen populasi penduduk di bawah kekuasaan Kerajaan Gedung Putih menunda perawatan. Mereka tak kuat,  biaya medis yang terus merambat dan membuat orang mudah melarat. Dalam keadaan normal, Kerajaan Lord Trump hanya punya 2,9 tempat tidur rumah sakit dan 2,6 dokter untuk 1000 penduduk, di bawah Kerajaan Trinidad dan Tobago. Harapan hidup bayi yang baru lahir berada di bawah rata-rata angka Kerajaan Chile; dan  Kerajaan Chile bukan Kerajaan Maju. Mona Chalabi, editor data The Guardian, menelanjangi itu sudah lama.

Di samping itu, sebelum winter is coming, menurut cataan Michael Sainato, seorang penulis bidang hak-hak sipil di the Miami Times, ada 25 persen populasi di bawah kendali Lord Trump yang menunda perawatan medis karena alasan biaya. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana cara Lord Trump akan mudah bertahan ketika winter is coming? Petugas medis di bawah kekuasaan Lord Trump dilarang berbicara terbuka, kata Richard Wolff, Profesor emeritus bidang ekonomi Marxis di University of Massachusetts Amherst, Amerika Serikat. Jika ada di antara mereka terpapar korona, mereka akan pergi ke rumah sakit lain, karena mereka tahu rumah sakit tempat mereka bekerja tidak akan memberi pertolongan apa-apa.

Baca Juga: Corona dan Skenario Tentang Akhir Sejarah

Jika masih kurang percaya pada Mona Chalabi atau Michael Sainato, buka saja data resmi di situs WHO, sekali klik langsung terang benderang. Tanpa harus meminjam mata tajam Bran Stark, yang dapat melihat bahaya dalam gelap hanya dengan memejam sesaat. Pendapatan Domestik Bruto (gross domestic produc/GDP) rakyat di bawah kendali Lord Trump memang terbilang agak tinggi. Tapi, apa artinya GDP yang tinggi, jika kekayaan tidak tersebar secara merata? GDP tak pernah benar-benar memotret kenyataan. Dalam setiap rumus GDP di dunia, hal itu berarti pengeluaran 38 juta penduduk miskin (lihat povertyusa, 2018) rakyat Lord Trump, akan diakumulasikan bersamaan dengan pengeluaran deretan orang terkaya di Amerika macam Jeff Bezos atau Warren Buffett scara nasional, lalu dibagi rata.

Dengan alutsista seburuk itu, dan tanpa persiapan apa-apa, entah kenapa orang-orang senang sekali mencari alibi pada Lord Trump pada waktu winter si coming. Kalau Lord Trump saja tidak bisa, apalagi Lord-Lord yang lain, katanya. Bukankah, Lord Boris Jhonson, penguasa di Britania Raya, pencetus kekebalan kawanan, akan tampak memiliki performa sempurna jika hari ini ia disandingkan dengan Lord Trump? Padahal, Lord-Lord itu adalah para penyangkal kalau winter is coming. Lord-Lord jenis itu memang tidak bisa kita harapkan untuk menaklukkan ratu naga. Orang tak mau becermin pada apa yang dilakukan Lord Rodrigo Dutarte Philipina, atau Lord Nguyen Phu Trong Vietnam, atau Lady Tsai Ing-wen Taiwan, atau Lord-Lord hebat yang lain di kerajaan tetangga. Kita tidak usah sebut Lord Kim Jong Un, kedengarannya kerlalu komunis.

Padahal, dalam perang di Seven Kindoms, begitu winter is coming, mayat-mayat terkapar setiap saat. Seperti yang diperingatkan Tyrion pada keponakannya King Joffery, “Hati-hati menghina saya seperti monster, karena hari ini raja-raja pun mudah mati di mana-mana seperti lalat.” Begitu winter is coming, Lord Trump menghina para jurnalis Asia diliputi perasaan rasis, “Itu karena virus China.” Ia berceloteh seperti itu bukan sekali. Ia tak pernah benar-benar menerima disalahkan. Ia menantang semua orang, mulai dari pemimpin WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hingga mantan Presiden Barack Obama. Tak ada yang selamat dari sumpah serapah dan makian Lord Trump, tidak juga Gubernur New York, Andrew Comomo, yang dianggapnya terlalu banyak mengeluh. Jika Lord Trump sedang menonton TV di rumah, mungkin dia yang harus segera bangun dan bekerja, balas Andrew Comomo.

Tapi, seperti Lord Tyrion, Lord Trump pun tak pernah kehilangan akal, mulai dari yang tampak bagus, hingga yang benar-benar bulus. Pada waktu rakyatnya sudah kehilangan harapan, “Bagaimaana kalau kita menyuntikkan zat disinfektan ke tubuh korban?,” kata Lord Trump tiba-tiba, tanpa tedeng aling-aling, “Kedengarannya bagus,” terangnya.  Bahkan, Lord Jerinx pun tak pernah berkhayal akan hal seekstrem itu—mencelakakan orang lain. Lord Jerinx hanya ingin mencelakakan dirinya sendiri.

Ide menyuntikkan zat disinfektan ke tubuh yang terpapar ibarat mendorong pasukan sendiri dari puncak tertinggi benteng berdinding salju the Walls, tempat kediaman para Crows Rangers Night’s Watch, di Castle Black. Atau, sebanding dengan perlakuan pada fanatik agama di Westeros di Kerajaan Utara, dekat singgasana iron throne, yang memaksa pengakuan dosa para tahanan kemudian menyuruhnya berjalan telanjang di penjuru kota. Tapi, Lord Trump tak pernah benar-benar peduli, apakah semua perkataan dan tindakannya itu bakal bawa bumerang untuk nasib suram jutaan orang atau tidak. Sampai suatu ketika, Fox News pun ikut menentangnya. Tak butuh waktu lama, ia pun kembali berubah pikiran. Antara keseriusan dan kepura-puraannya hanya ada garis tipis, bahkan hampir serupa. Kalau Anda kurang jeli dan hati-hati, Kau pun bisa terpana setengah mati, alih-alih sakit hati.

Ide “cemrelang” yang dilontarkan Lord Trump tentang penyuntikan disinfektan itu, jauh sebelum ia mendapuk dirinya-sendiri menjadi juru selamat yang melampaui tugas Jesus. Saat itu, 23 Desember 2019, winter is coming baru saja tiba di daratan China, kota Wuhan, belum sampai di kota New York, suatu jarak di antara dua benua yang terbentang cukup jauh. “Siapa yang berbuat lebih banyak untuk orang Kristen hari ini? Bukan Yesus,” katanya, menjawab dirinya sendiri. “Dia telah menghilang; tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Tapi, saya di sana setiap hari melindungi gereja dari kaum liberal gila,” pungkasnya, seperti yang ditulis The Babylon Bee, situs berita agama dan politik.

Keyakinan Lord Trump sebagai Protector of The Realm itu, melebihi kepercayaan diri King Robb Stark, putra tertua pasangan raja dan ratu Lady Catelyn and Lord Eddard Stark, yang hendak mencari siasat perang kemudian terperangkap di sarang musuh, yang berakibat kematian sia-sia bersama orang tua dan istri terkasih yang tak direstui, tanpa sedikit pun perlawanan, justru di tengah perayaan pesta pernikahannya. Karena itulah, barangkali, pada 23 April lalu, Columnis Australia, Van Badham, menyematkan penghargaan pada Lord Trump, sebagai pemenang penghargaan tahun 2020, tapi sebagai orang terburuk dalam hal penanganan musibah wabah korona, yang dikabarkan dengan apik beserta kriteria-kriteria tertentu di halaman The Guardian.

Begitulah, kadang ke kiri, kadang ke kanan; kadang ke atas, kadang ke bawah. Ia hanya asal bicara, mentang-mentang punya mulut besar. Hanya dalam tempo lebih satu sebulan, Lord Trump mengeluarkan lebih dari 260 ribu kata, seperti ditulis tiga jurnalis The New York Times dari 9 Maret sampai 17 April. Kata-kata itu adalah kata yang diambil dari pernyataan-pernyataan Trump dan dokumen-dokumen yang ada. Di antara ratusan ribu kata itu, yang paling banyak  adalah ucapan selamat pada dirinya sendiri, sebanyak 600 kali. Ada juga ucapan selamat diberikan pada orang lain, 360 kali. Selebihnya, hanya makian ke orang lain, 110 kali.

Seperti ungkapan lama: manusia boleh berencana, Lord yang menentukan. Dengan begitu, kita tidak pernah benar-benar tahu, siapakah dan dari klan kerajaan manakah di Westeros Lord Trump berasal. Mungkin dia adalah The King sekaligus penasihat. Atau, bisa jadi Trump hanya menumpang tempat duduk di kursi singgasana iron throne, tanpa tahu siapa yang mengendalikan dirinya yang sesungguhnya, seperti nasib raja kecil King Tommen. Bukankah dengan begitu, sabda-sabda Tywin Lannister pada anaknya, Tyrion Linnaster, sembari menyidir cucunya King Joffery dan King Tommen, benar adanya? “Orang boleh punya mahkota, tapi belum tentu ia punya kekuasaan.”  Nasihat itu terbukti mangkus, langsung pada dirinya sendiri, ketika dipanah sampai mati di kamar mandi, justru oleh anaknya sendiri—Tyrion Linnaster, yang paling ia benci.

Pada kenyataannya, winter is coming bukanlah perang dagang, sebagaimana diyakini dan sering diumbar-umbar Lord Trump. Di Witeros pun sesungguhnya, winter is coming adalah perang untuk hidup melawan kematian. Jhon Snow, Sang Gagak Night’s Watch,  mungkin satu-satunya Ranger yang menyadari itu, winter is coming bukan perang penaklukan kerajaan dan kekuasaan di Seven Kingdoms. Dengan begitu, Jhon Snow terus-menerus hidup berpetualang dalam upaya mencari sekutu untuk keselamatan umat manusia yang tinggal di Westeros—tak peduli apakah sekutu itu datang dari musuh-musuhnya yang baru saja kalah perang di medan pertempuran, atau sekutu yang datang dari hasil diplomasinya ditemani Lady Shansa di kerajaan yang lain. Satu catatan penting lagi dari kisah heroik Jhon Snow, sekutu itu tak harus terlalu banyak, yang penting kekuatannya. Kadang, hari-hari ini, kita juga sering ditipu oleh angka dan data banyak-banyak, tapi tidak pernah menembak tepat sasaran.

Dalam winter is coming, terlalu banyak kerajaan, dan terlalu banyak Lord. Hingga, kita pun tak pernah bisa yakin, mana Lord yang baik, mana Lord yang jahat. Kita juga tidak pernah benar-benar bisa tahu untuk bisa yakin, apakah Lord Trump adalah tipe Lord pembawa berkah, atau tipe Lord pemicu pertumpahan darah, demikian juga pada saat musibah wabah.

Tapi, Lord tetaplah Lord. Apa pun titahnya, sebaiknya jalani saja. Di atas semua itu, sembari ingat-ingatlah pesan Jaqen H’ghar, pada murid tersayangnya, Arya Stark: “Di dunia ini hanya ada satu Dewa: Dewa Kematian. Kapan pun ia datang, hanya satu hal yang perlu dikatakan, not today—bukan hari ini.” Dengan begitu, pada waktu winter is coming, terserah Anda berada di tengah kerumunan, terserah Anda berada di konser amal atau di terang cahaya Mal menjelang lebaran; terserah pada waktu mencari lailatul qadar atau mencari baju lebaran, bilang saja pada Dewa Kematian itu, dengan penuh percaya diri pada herd immunity diri sendiri yang telah tertempa selama ini:  “not today”—tidak hari ini. Ya, hari ini, hanya itu senjata yang masih tersisa, tak lebih, tak kurang.

 

Ahmad Sirulhaq

Dosen Analisis Wacana Universitas Mataram

Peneliti di Lembaga Riset Kebudayaan dan Arus Komunikasi (LITERASI NTB)

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Opini

Gubernur dan Pengharapan yang Suram

Published

on

By

[Facebook: Bang Zul Zulkieflimansyah]
tabulanews.id – Serupa bintang iklan, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) memang terlihat sangat artistik, selalu ada momen sebagai bahan untuk disampaikan ke publik, apalagi tempat-tempat yang berbau wisata dan memiliki nilai popularitas tinggi.

Sebagai  seorang Gubernur yang mengidentikkan dirinya sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat, akun media sosialnya tak jarang memposting kunjungan Gubernur ke Desa-desa, bercengkrama dengan warga desa, dan memperlihatkan Gubernur sampai di pelosok-pelosok. Pada situasi normal, hal itu sah-sah saja, namun kunjungan beberapa hari terakhir ini justru mendapatkan tanggapan dari publik, bahkan menjadi perbincangan di media nasional.

Salah satunya adalah kunjungan Gubernur di Desa Bayan pada 31 Januari lalu, menjadi perhatian publik, karena Gubernur sendiri seakan-akan melanggar protokol kesehatan. Kita tahu bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja, ada bencana non-alam yang sedang mengancam, di tengah situasi itu justru Gubernur mempertontonkan kepada publik bahwa Gubernur bersama para Pejabat pemerintahan Provinsi NTB sedang beramai-ramai berendam di kolam renang, tanpa jarak, dan seperti tidak ada kehawatiran atas penyebaran corona.

Tanggapan Gubernur yang mengatakan “itu terjadi secara spontan” memperlihatkan dirinya gagal dalam memaknai diri sebagai teladan, memperlihatkan diri tanpa kendali, mestinya Ia menyadari bahwa kondisi dalam darurat dan ada batasan-batasan dalam berkegiatan.  Penulis hanya mengingatkan, di NTB ada Pergub No 13 tahun 2020 tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 yang ditetapkan Gubernur pada bulan juni 2020 lalu, di dalamnya mengatur protokol dan batasan-batasan dalam berkegiatan. Jika Gubernur tidak mampu menyampaikan isi Pergub itu secara utuh pada publik, setidaknya Gubernur bersikap sesuai aturan yang sudah ditetapkannya. Menjadi teladan!

Publik bisa membaca yang ingin dilakukan Gubernur adalah membantu untuk mempromosikan tempat-tempat wisata, tapi dalam penyampaian justru membuat hati rakyat terpukul. Pesan-pesan yang disampaikan justru menunjukkan perilaku yang dapat menimbulkan terjadinya penularan covid-19. Berjuta rakyat yang sudah mencoba menahan diri membatasi aktivitas, ribuan pedagang harus menutup sementara atau membatasi jualannya dengan harapan corona segera berlalu, namun semua pupus ketika pemimpinnya sendiri terlihat tidak serius!

Bukan kali ini saja, beberapa kali dalam postingan di akun media sosialnya sering terlihat tidak mengindahkan protokol kesehatan, kadang berkerumun tanpa mengenakan masker dan tanpa sekat, sebut saja kunjungannya di Pulau sumbawa menjelang pemilu 2020 lalu. Sebagai seorang Gubernur, sah saja melakukan kunjungan dan meninjau situasi daerahnya sampai ke pelosok, menginap di rumah warga, semuanya tidak masalah dalam kerangka pendekatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Namun, di saat situasi sedang darurat, di saat kondisi kasus corona terus meningkat, bahkan angka kematian di atas rata-rata nasioanal, Gubernur dituntut untuk memiliki visi dalam penanganan bencana.

Rupanya Gubernur memang ingin lebih fokus pada menjaga kestabilan ekonomi daripada pencegahan penyebaran virus, sebetulnya dua hal itu seperti dua mata pisau yang sama pentingnya. Gubernur tidak bisa abai atas penyebaran covid yang terus meningkat, dan menjaga kestabilan ekonomi juga menjadi keharusan. Jika timpang pada salah satunya, maka kita akan menghadapi situasia yang disebut dengan mati massal. Jika kita unggul mempertahankan ekonomi kemudian virus bebas merayap ke tubuh kita, maka kita akan mati sia-sia, begitu juga, tatkala kita berhasil mencegah penyebaran virus tapi ekonomi kita anjlok, maka kita akan mati kelaparan.

Sedari awal memang Gubernur tidak terlalu fokus memutus rantai penyebaran covid ini, terlihat ketika angka penyebaran kasus mulai muncul di NTB pada maret 2020 lalu, sikap Gubernur justru mempromosikan tempat-tempat wisata yang siap dikunjungi, bukan merumuskan strategi dalam membentuk ketahanan daerah menahan virus. Sikap ini memperlihatkan kegagalan Gubernur menangkap resiko atas bencana yang melanda.

Kita memang sangat lemah dalam memitigasi setiap bencana sehingga kita selalu gagap dalam menyelesaikan masalah yang menimpa. Tingginya kasus terkonfirmasi positif adalah bukti di mana kita gagap merumuskan strategi penanganan, angka kasus positif tembus 8.188 pada 7 februari lalu, lantas apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita hanya bisa menghitung angka, angka penambahan kasus dan angka kematian.

Lonjakan kasus yang sangat tinggi adalah akibat dari lemahnya komitmen pemerintah daerah. Wujud komitmen itu adalah dari kebijakan, regulasi, dan implementasi. Gubernur sendiri sudah mengeluarkan Pergub Penanggulangan dan penanganan covid-19, namun Gubernur sendiri kerap kali melanggarnya. Apalagi yang diharapkan dari sikap kepemimpinan yang lebih akrobatik, poto sana-sini, dan mengedepankan popularitas daripada substansi ini?

Kinerja Gubernur memang sangat mengecewakan, komitmen dalam pencegahan sangat rendah, Lombok Post edisi 27 Januari lalu mengulas lemahnya penelusuran yang dilakukan petugas terhadap kontak erat pasien positif. Berdasarkan standar WHO, 1 pasien positif minimal penelusuran dilakukan 30 kontak erat, nyatanya di NTB dari 1 pasien positif hanya dilakukan penelusuran terhadap 7 orang kontak erat. Jika memang serius mau melakukan pencegahan, mestinya penelusuran terhadap kontak erat ini lebih massif lagi.

Dalam ulasan Lombok Post pada edisi yang sama, dari 7.234 akumulasi pasien yang tercatat pada 21 januari hanya dilakukan penelusuran terhadap 49.672 orang kontak erat, jika mengikuti standar WHO harusnya yang ditelusuri sebanyak 217.020 orang, berarti yang belum ditelusuri sebanyak 167.348 orang

Sekali lagi, Gubernur seperti pengharapan yang diselimuti kabut tebal dan nampak kehilangan arah. Tidak terlihat visi dalam pembangunan daerah ini kedepan, yang ada hanya usaha untuk membangun popularitas.

Meminjam istilah Yudi Latif sangatlah relevan untuk mendefinisikan situasi saat ini, Ia menuliskan “Indonesia ibarat kapal besar yang limbung; terperangkap dalam pusaran gelombang hari ini; tanpa jangkar kuat ke masa lalu, tanpa arah jelas ke masa depan”.

Dalam kerangka yang lebih kecil, daerah ini sedang terperangkap dalam pusaran gelombang dan nahkodanya tanpa arah yang jelas.

 

Jumaidi

Mantan Ketua GMNI Cabang Mataram 2013-2015

 

Continue Reading

Opini

Selamat Datang Tahun Baru, Panjang Umur Orde (paling) Baru

Published

on

[Foto: Ahmad Sirulhaq]
tabulanews.id – “Agar negara kuat, rakyat harus lemah. Tapi, saya tidak mau mengatakan, agar rakyat kuat, negara harus lemah. Aku hanya menginginkan tawar-menawar yang seimbang” (Cak Nun).

Saya lupa kiranya kapan tepatnya Cak Nun menulis itu, dan dalam buku apa. Mungkin juga saya lupa, yang menulis itu juga bukan Cak Nun, saya tidak ingat betul. Yang saya ingat, saya membacanya di Perpustakaan Daerah ketika saya menjadi mahasiswa baru, tahun 1999, satu tahun setelah reformasi bergulir.  Dugaanku waktu itu, pernyataan itu pasti ditujukan untuk rezim otoriter Orde Baru, yang pada saat itu baru saja tenggelam ke dalam lubang kubur yang digali dari palu godam reformasi.

Agar negara kuat, rakyat harus lemah”? Barangkali, hikayat ini masih bisa diperbaiki: “agar negara kuat dan rakyat lemah, jangan ada oposisi”. Lebih dari dua puluh tahun sejak runtuhnya Orde Baru, saat ini, kredo ini tak pernah bisa menjadi lebih benar, kecuali dalam satu hal, tinggalkan satu partai saja untuk berteriak dengan putus asa: Partai Keadilan Sejahtera, biar tidak terlalu kentara. Toh ia partai kecil. Lagi pula, setelah ditinggal yatim piatu oleh Gerindra dan PAN, suaranya tidak akan bisa mengubah keadaan. Kehadirannya pun tidak akan bisa genap mencapai 20 persen presidential threshold untuk mengamankan satu kandidat saja di Pemilu Presiden 2024. Di samping itu, setelah para dedengkotnya eksodus dan membangun permukiman baru di bawah naungan Gelora, PKS bisa apa? Biarkan “tokoh kita” Mardani Ali Sera berkoar-koar suka-suka. Bila perlu, biarkan dia buat tagar baru mulai mulai sekarang, #2024GantiPresiden, tak akan ada yang mendengar. Bukankah jagoannya di DKI-dua juga dengan mudah dilumpuhkan oleh kawan lamanya sendiri?—Gerindra.

Lalu, bagaimana kabar “tokoh kita” yang lain, Amien Rais? Amien Rais sudah tua, di usianya yang semakin senja, partainya pun sudah “porak poranda”. Dalam kondisi tubuh yang sudah tak akan sanggup lagi memekikkan “people power”, ia justru—secara perlahan-lahan—dimakan oleh anak ideologisnya sendiri: Partai Amanat Nasional, sisa hasil keringatnya di zaman reformasi. Kali ini, di bawah kendali Zulkifli Hasan, PAN sepertinya ingin sejenak merasakan nikmatnya kue kekuasaan. Jika terlalu lama menahan lapar, apa salahnya? Bukankah, ia pun, dalam Pemilu, calonnya kalah terus-menerus? Barangkali, PAN juga sudah jemu diajak Amien Rais “berperang” di medan yang sama sekali tidak tepat: Perang Badar di antara Makkah dan Madinah, sementara musuhnya tidak jauh-jauh dari Monas. Musuhnya pun tidak sepadan. Bagaimana mungkin ia akan bisa menang terhadap musuh yang dijuluki Partai Setan?, sementara setan sendiri tidak pernah kelihatan? Dengan google map sekalipun, titik koordinat setan tidak terlalu mudah ditemukan.

Baca Juga: Greta Thunberg, Undang-Undang  Cilaka, dan Invasi atas Bumi Manusia

Namun, saat negara semakin kuat, PAN bukan satu-satunya partai yang memakan bapak kandungnya.  Nasib sial yang serupa juga terjadi di tempat lain. Tommy Soeharto, yang mencoba mencari nostalgia dengan berupaya membangkitkan “arwah” Sang Bapak Pembangunan lewat Partai Berkarya langsung tersingkir dari partai yang ia buat sendiri, pada saat partai itu masih baru berumur jagung.  Di luar itu, kita pun tahu, Partai Demokrat—secara berangsur-angsur—ditinggalkan oleh para pemain lamanya. SBY memang tidak dimakan oleh Demokrat, namun selama ini ia banyak menumpuk “anak-anak durhaka”, yang mudah pergi meninggalkan rumah satu-persatu, mulai dari Si Poltak Raja Minyak, Roy Suryo pengamat IT paling jeli,  TGB Zainul Majdi, dan banyak lagi. Mungkin, mereka melihat gelagat bahwa Demokrat tidak akan mampu jadi juru selamat sehingga mereka pun minggat. Dua anak biologis SBY juga susah payah didongkrak lewat sisa-sisa kharisma yang ada dari Sang Ayah. Mereka tak bisa bertengger di atas aras tabulasi data survei untuk masa empat tahun mendatang. Radar pemilu presiden 2024 tak mampu menjangkaunya. Rupanya, dalam demokrasi, tidak semua orang beruntung membangun dinasti; tidak semua yang berdarah biru bisa melenggang dengan mulus dalam pemilu.

Bagaimana dengan “tokoh kita” yang lain, Prabowo Subianto?  Bukan hanya suaranya yang lenyap, tapi juga orangnya. Kesatria padang pasir itu sudah paling awal meninggalkan arena pertempuran yang digariskan. Sebelum luka para pendukungnya sembuh, ia tiba-tiba bersemayam dalam tubuh kekuasaan, memanen buah untuk sesuatu yang tidak pernah ia perjuangkan—demikian menurut Irma Chaniago, ketika Sandi menyusul Sang Mentor satu tahunan kemudian. Sesungguhnya, nasib Prabowo masih bisa akan jauh lebih baik, andaikata anak angkat yang kemudian disebutnya diambil “from the gutter” tidak kadung tersandung benih benur.  Dalam tiga kali pemilu berdara-darah, satu menjadi calon wapres dan dua calon presiden, tak satu pun kemenangan dapat dipetik Gerindra. Ini tentu sangat melelahkan. Logistik pun tentu sudah semakin menipis. Walapuan nama Prabowo masih berkibar di lingkaran survei, bagaimana Anda bisa yakin akan mampu mengamankan kemenangan dengan mengandalkan tangan kosong? Itu konyol. Tanpa biaya, tidak ada partai yang bisa apa-apa. Gerindra pun tak setangguh PDIP dalam hal puasa berturut-turut tanpa “Hari Raya”. Prabowo pun bukan pula Alexander the Great, yang sanggup melampaui berbagai medan pertempuran sampai titik darah penghabisan.

Lain demokrasi, lain monarki. Ini demokrasi, Bung. Demokrasi butuh biaya, dan—asal Kau tahu—itu tidak murah. One man one vote; vox populi vox dei. Betul, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi,  jika suatu saat ada suara Tuhan tidak bisa ditekuk dengan bantuan hantu-hantu komunis Amien Rais dan hantu-hantu radikal Denny Siregar, maka logistik itu sangat dibutuhkan di waktu “fajar”, tentunya sebelum ayam mulai berkokok. Tak boleh terlalu cepat, tak boleh terlalu lambat. Sebab, begitu azan sudah mengetuk pintu subuh, Tuhan bisa saja curiga: suara-Nya diam-diam sedang ditukar dengan uang, beras, mie, dan tepung terigu. Kotak suara boleh saja dari kardus, tapi kredibilitas dan kesakralan demokrasi harus segera dibungkus; harus sebaik mungkin dijaga dan diamankan, bahkan dari pandangan Tuhan.  Selebihnya, jika Anda mau ganti suara-suara Tuhan itu di tengah jalan atau di tikungan menuju penghitungan, itu soal lain. Tuhan—mungkin—dalam hal ini tak terlalu keberatan.

Dalam demokrasi, logistik juga tidak hanya dibutuhkan untuk pasangan yang terlalu lemah, tapi juga untuk pasangan yang terlalu kuat. Ada kalanya musuh Anda terlalu lemah kemudian Anda bisa terancam melawan kotak kosong. Melawan kotak kosong tidak hanya melukai “adat demokrasi”, tapi juga merupakan semacam bentuk pertarungan yang berat.  Kenangan akan kekalahan Walikota Makassar 2018 melawan kotak kosong adalah bukti bahwa hal itu bukan omong kosong. Jadi, Anda harus menyiapkan logistik, dalam hal ini,  untuk menemukan lawan yang tidak sepadan.

Tapi, jika rakyat lemah dan negara kuat, rencana untuk menatap jauh pada pemilu presiden 2024 bisa semakin mantap. Makin banyak koalisi, rencana akan makin jadi; makin sedikit oposisi, makin mudah mengelola dinasti. Selain dapat meratakan jalan dalam pembahasan dan pengesahan undang-undang, ini adalah kesempatan untuk menaikkan biji pion-pion di posisi garis-lintang raja-musuh di atas papan catur, agar siap dijadikan benteng, kuda, atau luncur. Dengan demikian, apalagi yang perlu dirisaukan?—semua sudah diatur.  Kemenangan berikutnya sudah menunggu di ambang mata. Di luar sana, LSI Denny JA sudah siap menanti momen untuk memecahkan rekor barunya sendiri—lepas dari kenyataan bahwa upayanya untuk merebut jabatan komisaris keburu habis. Apalagi, bagi Denny JA, dinasti itu bukan dosa. Bagaimana jika yang terpilih nanti adalah anak, atau menantu, atau cucu, dari mereka-mereka yang hanya punya darah biru? Apa kata orang-orang? Tidak apa-apa, itu pilihan Tuhan. Vox populi vox dei. Walaupun banyak terdengar narasi Tuhan, demokrasi tidak pernah terlalu sakral dan tidak pula terlalu profan. Tapi, menolak pilihan Tuhan kedengarannya tidak terlalu sopan.

Tapi ingat, walaupun kekuatan sudah tersusun dengan rapi, dalam politik Anda tidak boleh berjudi dengan cara main api, apalagi masih ada FPI. Ia adalah salah satu yang tersisa dari remah-remah oposisi. Pemimpin besarnya pun sudah kembali, jangan-jangan ia nanti akan pimpin revolusi. Tapi, tragedi tiba-tiba terjadi. Bermula dari kerumunan itu, ribuan pengikutnya melumpuhkan bandara Soekarno-Hatta. Para pendukungnya mengabaikan protokol kesehatan, sementara keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka Rizieq harus diselidik. Kurang apa lagi ancaman korona di Indonesia, grafiknya konsisten mengawang di bawah menteri Terawan. Itu pun dengan bantuan Lord yang paling banyak pekerjaan. Tapi, Rizieq tiba-tiba datang memperburuk keadaan. Karena itu, ia harus segera diawasi. Kesalahanya bukan cuma satu: melanggar protokol covid dan menghasut, demikian bunyi pasal itu. Ia masih beruntung, tidak bermimpi bertemu nabi. Selanjutnya, kita pun tahu, di KM 50, apa yang terjadi, terjadilah. Dalam koridor tindakan tegas dan terukur, enam nyawa “orang radikal” pengawal Riziek langsung hilang karena melawan. Dalam demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi toleransi, kehilangan nyawa orang-orang “in-toleransi” mudah ditoleransi, tentu dalam maklumat keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.  Tak lama setelah itu, secara de jure, FPI pun mati ketika pemimpinnya masih berdiri di balik jeruji besi.

Ketika negara kuat, dan rakyat lemah, tidak ada oposisi yang terlalu susah untuk dihadapi, tidak pula FPI. Tapi, orang radikal sebenarnya tak harus dihabisi, jika kita mengingat pesan Trumbo, penulis-skenario Amerika berhaluan ultra-kiri masa Kennedy. Menurut Trumbo, “sebenarnya orang radikal dan orang kaya bisa membuat kombinasi sempurna: orang radikal bisa berjuang dengan kemurnian Tuhan, yang kaya menang dengan tipu daya setan.”  Dari kacamata Trumbo ini, beberapa jenis anomali-anomali dalam demokrasi terlihat lebih mudah dicerna dalam hati. Serta, kenyataan bahwa radikal tidak melulu berarti menjual lewat mimbar  melainkan juga membeli saat fajar, adalah benar. Persoalannya, jika hantu-hantu radikal sudah terasa hambar, dan hantu-hantu komunis sudah tidak lagi laris, dalam tiap pemilihan, rakyat sudah tidak lagi punya hiburan. Sebaliknya, segala jenis hiburan serta-merta berubah menjadi ketakutan, jika apa yang sudah bersemayam dalam kematiannya yang panjang, tiba-tiba bangkit dari kuburan.

 

Ahmad Sirulhaq

Dosen Bidang Linguistik, Universitas Mataram

Peneliti Lembaga Riset Kebudayaan dan Arus Komunikasi (LITERASI NTB)

Editor Tabulanews.id

Continue Reading

Opini

Catatan Akhir Tahun Pendidikan Indonesia Sebelum dan Ketika Pandemi: Aksi dan Obsesi

Published

on

[Foto: Ahmad Junaidi]
tabukanews.id – Baru-baru ini, tiga peneliti dari Bank Dunia mengeluarkan hasil kajian mereka tentang kondisi pendidikan Indonesia di masa pandemi. Dengan metode tertentu, mereka mengeluarkan kesimpulan bahwa siswa-siswi Indonesia hanya berhasil mendapatkan 33% ‘efektivitas’ belajar dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ),  bila dibandingkan dengan kegiatan tatap muka. Dengan klaim hilangnya kesempatan belajar sebanyak 67% ini, mereka lalu memproyeksikan bahwa siswa Indonesia akan kehilangan 22 poin di tes PISA, dan ketika dewasa dan bekerja, mereka akan mendapatkan gaji tahunan lebih rendah sampai dengan tujuh juta rupiah jika dibandingkan dengan yang seharusnya didapatkan jika belajar seperti biasa dengan mekanisme tatap muka. [1]

Saya kagum dengan kemampuan meneliti dan memprediksi kawan-kawan Bank Dunia ini. Simulasinya teruji. Namun pada saat yang sama, saya merasa ingin muntah. Sedih. Seolah-olah penurunan angka PISA dan pendapatan itu hanya akan dialami oleh Indonesia, dan seolah-olah ekonomi dunia akan tetap berjalan seperti biasa, melindas dan menyeleksi mereka yang tak mampu ikut laju pasar bebas.

Data tadi adalah data tahun 2020. Untuk merespon itu, kita harus tahu dulu kinerja kita di tahun-tahun sebelumnya agar perbandingan lebih adil dan berempati pada keadaan. Kita akan menengok ke tahun 2018, 2019, dan 2020. Setelah itu, kajian Bank Dunia itu kita bisa sikapi sebagai bekal menuju 2021.

Catatan Tiga Tahun Terakhir

Pada 2018, Pendidikan Dasar dan Menengah masih bercerai dengan Perguruan Tinggi. Pendidikan Indonesia di bawah Muhadjir Effendy dan Muhammad Natsir tak banyak menyita perhatian publik. Siapa yang peduli berita pendidikan di tengah dominasi berita Pilpres Cebong VS Kampret? Letupan berita pendidikan hanya diisi kisah klasik perjuangan anak SD di pedalaman yang berangkat sekolah menyeberangi sungai atau bergelantungan di jembatan, gaji guru honor yang tak manusiawi, ranking buruk PISA Indonesia, dan hal trivial seperti musisi-musisi beken Indonesia menyanyi lagu #SemuaGuruSemuaMurid di perayaan Hardiknas. Di kampus-kampus sesekali terdengar berita rektor sibuk seminar pencegahan radikalisme. Mulai merebak juga berita kekhawatiran masuknya perguruan tinggi asing dan impor dosen dari luar negeri.

Pada 2019 anggaran naik 11% dari tahun sebelumnya. [2] Boom! Kenaikan itu sendiri bisa dipakai mendobelkan dana perguruan tinggi tahun itu. Bahkan anggaran sekolah vokasi naik hampir tiga kali lipat [3] sesuai arah industrialisasi Indonesia. Cukup menggembirakan, walaupun tentu itu masih jauh panggang dari api. 2019 juga diwarnai dengan urusan PPDB dan zonasi yang membelah insan pendidikan Indonesia menjadi dua kubu, setuju dan tak setuju. Perdebatan berakhir dengan revisi kuota jalur prestasi, yang merupakan bukti bahwa demonstrasi ibu-ibu anti zonasi membuahkan hasil.

Akhir Oktober 2019, Perguruan tinggi kembali ke pangkuan Kemendikbud dengan seorang Nadiem Makarim sebagai kaptennya. Begitu banyak kritik dan suara sumbang. Tak hanya para begawan kampus penuh gelar yang merasa terpinggirkan. Mereka yang progresif pun penuh ragu. Nadiem melenggang saja bersama kawanan muda penuh semangat di kabinet baru Jokowi-Ma’ruf. Dengan meminjam istilah-istilah pendidikan dari kawan-kawannya sesama anak muda, Nadiem melambungkan dua program dengan tajuk Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

Tahun 2020, seperti seorang anak muda inovatif dari kota yang ingin membawa perubahan di sebuah sekolah di desa, Nadiem menarasikan optimisme. “Kejar ketertinggalan. Keluar dari pola pikir lama”. Tapi, belum sempat membuktikan apa-apa, datanglah gelombang pandemi. Buyar semua rencana. Pendidikan menjadi salah satu dimensi kehidupan terdampak Covid-19. Empat menteri memerintahkan penutupan sekolah. Rumah-rumah berubah menjadi sekolah darurat dengan orang tua sebagai tutor dadakan yang tak terlatih. Beban psikososial menyeruak. Berita anak naik pohon naik bukit mencari sinyal internet pun mengglobal masuk New York Times. [4] Sementara itu kampus milik asing pertama di Indonesia telah dibuka di Jakarta. [4a]

Fluktuasi Kinerja dalam Angka

Apakah di 2020 kita mengalami krisis besar di dunia pendidikan kita? Sekilas semua terlihat terjun bebas. Tapi, sebelum menyimpulkan itu, mari kita lihat dulu angka-angka berikut.

Pada 2018, dana pendidikan mencapai 444 Triliun yang kemudian naik drastis sebanyak 48 Triliun menjadi 492 Triliun pada 2019. Pada 2020, walau naik, kenaikannya tak cukup mengesankan, yaitu hanya 13 Triliun menjadi 505 Triliun. [5] [6] [7] Kenaikan ini berbanding terbalik dengan perbaikan fasilitas. Pada 2018 dan 2019, 50% ruang kelas dikategorikan rusak di semua jenjang pendidikan. Pada 2020, angka kelas rusak malah naik menjadi 70%. Fokus 2020 sepertinya memang bukan untuk memperbaiki ruang kelas. [5] [6] [7]

Kita bisa juga melihat kinerja Pendidikan Anak Usia Dini sebagai jenjang yang menjalankan peran penting dalam upaya mempersiapkan literasi anak Indonesia. Angka partisipasi kasar (APK) siswa di PAUD turun dari tahun 2018 yaitu 37,9% menjadi 36,9% pada 2019. Angka naik lagi pada 2020 yaitu 37,5%, namun tetap lebih rendah dari tahun 2018. [5] [6] [7]

Angka partisipasi di SD mencatatkan hasil gemilang. Pemerintah mengklaim angka partisipasi kasar (APK) pada 2018, 2019, dan 2020 di SD bahkan melebihi 100%. Artinya, ada warga di luar usia 7-12 tahun yang mengambil program setara SD. [5] [6] [7]. Di samping itu, Angka melek huruf warga usia 15 sd 59 tahun dilaporkan 98,07% pada 2018. Naik 0,24% pada 2019. Sayangnya, pada 2020, turun menjadi 96%. [5] [6] [7]

Angka penting lainnya adalah rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun. Pada 2018, angka tersebut berada pada 8,58 tahun. Pada 2019, naik menjadi 8,75 tahun. Ketika ramai muncul berita anak berhenti sekolah ketika PJJ, laporan 2020 malah mencatatkan sebaliknya. Ada kenaikan angka rata-rata lama sekolah menjadi 8,90 tahun. [5] [6] [7]

Penetrasi internet penting untuk dilihat. Akses internet oleh penduduk usia 5 sd 24 tahun naik konsisten dari 45% pada 2018, 53% pada 2019, dan 59% pada 2020. [5] [6] [7]. Hal ini berbanding terbalik dengan angka lulusan SMA sederajat yang melanjutkan kuliah. Nyatanya, setelah landai pada 2018 dan 2019 di angka 36,7%, angka malah turun menjadi 30,85% di 2020. [5] [6] [7]

Di kampus Indonesia yang begitu mendewakan angka publikasi, bersyukurlah bahwa sejak 2018, kita merajai Scopus Asia Tenggara setelah sebelumnya bercokol di peringkat 4 dan 5. Pada 2019, publikasi naik drastis [8], bahkan sampai ada klaim sampai dengan naik 400%! [9] Sayangnya belum ada data yang keluar untuk 2020.

Secara umum, ada yang naik dan turun pada 2019 jika 2018 adalah patokannya. Ada juga yang turun dan naik pada 2020 jika patokannya adalah 2019. Bertambahnya angka rata-rata lama sekolah pada 2020 adalah prestasi tersendiri dan penurunan angka partisipasi di perguruan tinggi harus disikapi di 2021. Bertambahnya angka ruang kelas rusak bisa disebabkan kriteria yang berubah atau memang karena ada perubahan fokus anggaran.

Lalu, bagaimana Kinerja Nadiem?

Dalam menilai kinerja menteri, hal pertama yang harus dilakukan adalah memilah mana hal yang menjadi tanggung jawab menteri, mana yang tergantung situasi dan arah kebijakan penguasa negara. Tidak ada menteri yang bisa mengambil keputusan sendiri dalam masa ini.

Memastikan kampus melakukan rekonstruksi kurikulum sesuai cita-cita Kampus Merdeka adalah tugas Nadiem. Namun, membuka sekolah di Januari 2021 bukanlah sesuatu yang Nadiem bisa putuskan sendiri. Memastikan program organisasi penggerak (POP) tidak didikte ormas feodal adalah tugas Nadiem, tapi menaikkan angka jumlah siswa yang melanjutkan ke bangku kuliah bukanlah sesuatu yang bisa dia kontrol semua variabelnya. Bagaimana dengan larangan demonstrasi untuk mahasiswa? Ini inisiatif Nadiem atau menteri yang lebih kuat dari Nadiem?

Menghapus Ujian Nasional dan menggantinya menjadi assessment nasional adalah prestasi terbesar Nadiem. Federasi Guru Seluruh Indonesia (FGSI) mengamini ini. Kebijakan Kurikulum Darurat juga dinilai cukup responsif. Selebihnya, prestasi Nadiem dianggap tak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Merdeka Belajar, Guru Penggerak, relaksasi dana BOS, pembelajaran jarak jauh, serta pelaksanaan Program Organisasi Penggerak dianggap kurang bahkan tidak memuaskan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai Kampus Merdeka sarat potensi komersialisasi, liberalisasi, dan komodifikasi pendidikan. Kelompok akademisi dan aktivis bahkan menuding Kampus Merdeka memiliki ikatan mesra tersembunyi dengan Omnibus Law. Belum lagi ketika ada edaran dilarang demo menentang Omnibus Law.

Tapi, selain kritik-kritik ini, saya kira kita harus bersepakat bahwa Nadiem banyak melakukan perbaikan. Penghapusan UN adalah cita-cita lama para guru besar Indonesia [10]. Nadiem bertahan dari gempuran pihak yang memaksakan pembukaan sekolah tapi juga perlahan mengorganisir persiapan untuk itu. Kampus Merdeka masih dalam tahap rekonstruksi kurikulum di perguruan tinggi. Sejauh ini, kampus-kampus menggeliat. Nadiem berhasil menata sistem informasi yang lebih baik di kementerian dengan semakin mudahnya akses data atau informasi. Banyak hal bagus yang sudah dilakukan. Tapi juga banyak pekerjaan rumah yang menunggu solusi.

Terlepas dari beragamnya penilaian terhadap Nadiem, menjadikan kinerja Nadiem sebagai ukuran atas kinerja pendidikan Indonesia sama dengan mereduksi makna sistem pendidikan nasional. Ada banyak kementerian dan lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab atas kerja-kerja peningkatan kualitas pendidikan. Tuntutan-tuntutan perubahan itu harus ditujukan pada banyak pihak. Dan tentu saja, juga tidak adil mengukur kinerja sistem pendidikan ini dengan hanya mengukur kinerja mereka di 2020, tahun penuh kejutan dan ketidakpastian. Dampak pandemi belum berakhir. Keputusan-keputusan baru akan muncul dengan Nadiem sebagai komunikatornya. Ada baiknya sekarang Nadiem berlomba dengan statistik negeri sendiri dan melihat progress relatif terhadap tantangan pandemi.

Menuju 2021

Kajian tiga peneliti Bank Dunia di atas memang patut dijadikan pertimbangan. Di satu sisi, kita tahu guru dan interaksi manusia tak akan bisa tergantikan setidaknya sampai satu dekade ke depan.  Namun, pertimbangan itu tidak boleh mengalahkan prinsip dasar hak anak dan hak siswa. Jika benar hanya 33% efektivitas dari Pembelajaran Jarak Jauh, bolehkah itu dijadikan alasan memperparah kondisi pandemi dan mengorbankan nyawa kelompok rentan? Kita tahu negara kita mengaburkan angka kematian Covid-19 sampai dengan 17% [11]. Laporan nasional berbeda dengan data daerah dengan selisih sekitar 400 Jiwa. Zona Hijau adalah Zona Merah yang menyamar. Rasio testing kita adalah salah satu yang paling buruk di dunia. Nadiem harus melihat ini. Dia harus memimpin dan menghadirkan pandangan yang jelas kepada Presiden sebagai komandan perang melawan Covid-19. Ada baiknya juga saat ini dia menunda obsesi terhadap angka PISA yang selalu disebut-sebutnya itu dan fokus pada memberikan kebebasan dan bimbingan bagi sekolah untuk melaksanakan PJJ dengan baik secara mandiri dan jika memungkinkan tatap muka, protokol kesehatan harus menjadi hukum dengan pelaksanaan yang jelas. Khawatir anak kita kehilangan 7 juta per tahun ketika dewasa? Lebih khawatirlah jika Indonesia kehilangan ratusan dokternya.

2021 harus menjadi persiapan kebangkitan pendidikan nasional. Program Guru Penggerak tak cukup hanya melatih 2000an guru per angkatan. Apa langkah nyata untuk perbaikan LPTK dan program-program turunannya? Apa kabar relaksasi BOS yang mengakibatkan pemerintah daerah merasa tak bertanggung jawab terhadap guru honorer bergaji tak manusiawi [12]? Apakah tahun depan kelas rusak kita akan naik menjadi 80%? Kemerdekaan berfikir masihkah dilindungi di kampus ataukah kita jatuh pada pemenjaraan intelektual baru [13]? Apa kabar dukungan untuk kontekstualisasi pendidikan di masyarakat adat [14]?

Anggaran pendidikan untuk 2021 telah disetujui sebanyak 550 T [15], naik 45 T dari sebelumnya. Pertanyaannya, berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan dengan uang segitu melalui pendidikan masa pandemi yang lebih melindungi? Pembukaan sekolah sudah diterbitkan peraturannya. Dan hanya kepatuhan terhadap aturan itu yang dapat mengukur literasi kita. Taat pada anjuran ilmu pengetahuan dan peraturan penting ini lah yang merupakan pengejawantahan nilai PISA yang sebenarnya.

Publikasi ilmiah Indonesia juga naik sebanyak 400%. Pertanyaannya, apakah angka ini berbanding lurus dengan peningkatan tingkat literasi dan kepercayaan pada ilmu pengetahuan dari kelas menengah terdidiknya? Apakah artikel-artikel yang terbit itu pernah dikomunikasikan dalam bahasa yang lebih bisa diterima?

Mari kita jawab bersama di 2021 dengan langkah-langkah kemanusiaan berlandaskan ilmu pengetahuan yang nyata, bukan sekedar obsesi terhadap angka.

 

Ahmad Junaidi

(Dosen Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mataram; Kandidat Doktor Bidang Pendidikan di Monash University, Australia; Pembina Yayasan Jage Kastare, Lombok Tengah)

Continue Reading

Trending