Connect with us

Hukum

UU ITE: Antara Hukum dan Kepentingan Penguasa

Published

on

tabulanews.id – Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eloktronik secara sah diberlakukan pada 2008. Alih-alih menjamin hak dan kebebasan warga negara menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara bertanggung jawab, undang-undang ini justru mengancam lahirnya kritik. Bahkan memakan banyak korban terutama dari kalangan masyarakat biasa.

Setahun setelah disahkan, UU No. 11 Tahun 2008 ini mulai memakan korban. Kasus pertama yang masih lekat di ingatan kita adalah kasus Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga yang mengeluhkan pelayanan yang diberikan rumah sakit Omni Internasional Alam Sutera dalam curhatnya melalui email yang ia kirim kepada teman-teman terdekat pada 15 Agustus 2008.

Email tersebut kemudian tersebar luas di internet. Curhatan hati Prita kemudian membuat pihak rumah sakit berang dan melaporkannya kepada penegak hukum pada 6 September 2008. Kasus tersebut terus bergulir dengan berbagai proses hingga lima tahun lamanya. Pada tahun 2012, Prita akhirnya bebas setelah mendapatkan dukungan publik secara masif dan permohonan PK yang diajukannya dikabulkan MA pada 2012.

Pada 2010, Nazriel Irham atau yang kerap disapa Ariel Peterpan saat itu harus menerima jerat UU ITE dan UU Pornografi karena video berhubungan sex dirinya tersebar luas di Internet. Saat sidang di Pengadilan Negeri Bandung pada 2010, Ariel dinyatakan bersalah dan divonis 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta.

Meskipun hanya menjalani hukuman dua tahun satu bulan karena mendapatkan keringanan beberapa kali, akan tetapi kasus ini menjadi bukti betapa kita sulit menghindar dari jerat UU ini.

Pada 2013, salah seorang aktivis bernama Muhammad Arsyad asal Makassar dituduh melanggar UU ITE. Aktivis anti korupsi yang getol menolak praktik korupsi tersebut dilaporkan oleh salah seorang anggota DPRD Kota Makassar dari partai Golkar karena menulis melalui Mesenger BBM yang dianggap mencemarkan nama baik Nurdin Halid.

Arsyad bahkan pernah dikeroyok sekelompok orang setelah menjadi narasumber di salah satu stasium televisi di Makassar. Dalam acara tersebut, Arsyad dianggap menghina keluarga Nurdin Halid. Melalui sidang Pengadilan Tinggi Makassar pada 28 Mei 2014, Arsyad akhirnya dibebaskan dari seluruh tuntutan karena minimnya bukti yang dapat ditunjukkan pihak pelapor.

Salah seorang mahasiswi bernama Anindya Joediono juga sempat dijerat UU ITE karena menulis di media sosial facebook pribadinya. Tulisan itu mengenai kronologi penggerebekan asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang dilakukan oleh aparat pada bulan Juli 2018. Padahal, ketika aparat melakukan tindakannya, Anindya berada di tempat kejadian dan mendapatkan perlakuan pelecehan seksual dari seorang laki-laki yang berada di dekatnya saat itu. Tetapi, ia justru diancam dengan UU ITE.

Selain Anindya yang seorang mahasiswi, baru-baru ini juga ramai diperbincangkan kasus Baiq Nuril, salah seorang mantan staf honorer tata usaha SMAN 7 Mataram Mataram yang juga tidak lepas dari buasnya jerat UU ITE.

Baiq Nuril yang diduga mendapatkan pelecehan seksual dari Muslim, mantan Kepala SMAN 7 Mataram yang juga bekas pimpinannya.

Meskipun pada 2017 Pegadilan Negeri Mataram memutuskan Nuril tidak bersalah dan membebaskannya dari status tahanan, akan tetapi jaksa mengajukan banding hingga kasasi ke MA.

Pada 26 September lalu, MA kemudian memutuskan Nuril bersalah dan divonis enam bulan penjara dan denda 500 juta. Meskipun dukungan untuk membebaskan Nuril banyak datang dari berbagai lapisan masyarakat, kasus hukum Nuril hingga kini masih berjalan.


UU ITE Mengancam Masyarakat Biasa

Jika kita perhatikan, korban yang terjerat UU ITE kebanyakan merupakan masyarakat biasa, dengan kata lain, orang berkuasa menggunakan UU tersebut untuk mempertahankan kuasanya.

Ada relasi kuasa yang tidak seimbang terlihat dari berbagai kasus yang terjadi. Kasus Prita memperlihatkan bahwa seorang ibu rumah tangga yang mengeluhkan pelayanan dengan mudah dilaporkan pihak rumah sakit yang memiliki kuasa lebih atas pasiennya.

Kasus Arsyad memperlihatkan anggota DPRD yang memiliki kuasa dan akses lebih mudah terhadap hukum bisa dengan mudah melaporkan aktivis anti korupsi yang notabene masyarakat biasa.

Relasi kuasa yang tidak seimbang juga terlihat pada kasus Anindya yang menyorot perlakuan aparat. Kasus Nuril juga memperlihatkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara kepala sekolah dan guru honorer.

Kepala sekolah menggunakan kuasanya untuk menghindar dari perbuatannya dengan tameng UU ITE. Meskipun, Ariel Peterpan merupakan artis terkenal, tetapi relasi kuasa yang tidak seimbang nampak terlihat jelas ketika massa Front Pembela Islam (FPI) getol menyuarakan supaya Ariel dipenjara ketika kasusnya bergulir. Sementara itu,

FPI merupakan organisasi massa yang cukup dipertimbangkan kekuatanya dalam konstelasi politik beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data dari Safenet, sepanjang tahun 2008 hingga 2016, total kasus yang dilaporkan berdasarkan UU ITE mencapai 126 kasus.

Berdasarkan data tersebut terlihat jelas betapa kalangan masyarakat biasa rentan terjerat UU ini dan kalangan yang berkuasa kerap kali menggunakannya untuk membungkam masyarakat.

Pasalnya, data dari Safenet menunjukkan bahwa 50 pelapor merupakan aparatur negara. Sementara itu, 32 merupakan profesional di bidang tertentu, 28 masyarakat sipil dan 14 merupakan pelaku bisnis, dan sisanya tidak diketahui sebanyak 2 orang.

Aparatur negara yang mendominasi pelapor adalah walikota, bupati, gubernur, walikota yakni sebesar 40 persen, 14 persen oleh DPR/DPRD, Jaksa/Hakim 14 persen, dan PNS 14 persen. 12 persen pelapor berasal dari penegak hukum seperti Polisi, TNI, BNN. Panwaslu dan KPAI sebesar 4 persen dan disusul kementerian sebesar 2 persen.

Sementara itu, alasan pihak yang berkuasa melapor tidak jauh dari pencemaran nama baik dan penghinaan. Laporan didominasi oleh pejabat negara yang “merasa” menemukan penghinaan sebesar 64 persen, dituduh korupsi 28 persen, dituduh melakukan kekerasan 4 persen, menemukan penghinaan terhadap kelompok masyarakat tertentu 2 persen, dan lainnya 2 persen.

Berdasarkan gambaran data yang telah disebutkan, kita bisa menarik benang merah bahwa orang yang berkuasa kerap menggunakan UU No.11 Tahun 2008 ini untuk membungkam kritik dari masyarakat biasa.

Meskipun pada 27 Oktober 2016 lalu DPR telah mengesahkan rancangan revisi UU ITE, potensi UU tersebut untuk menjerat masyarakat biasa tetap besar.

Hal ini dapat terlihat karena pasal 27 ayat 3 dalam UU tersebut yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penginaan dan/atau pencemaran nama baik” belum dihapuskan.

UU ITE Berpotensi Membungkam Media Massa

Selain rentan menjerat masyarakat biasa, UU ITE tahun 2008 juga berpotensi membungkam media massa. Terlebih saat ini media massa sebagian besar berbentuk elektronik dan atau digital. Potensi ini juga bisa dilihat pada pasal 27 ayat 3.

Media massa, yang notebene setiap hari membuat dan mendistribusikan informasi dengan mudah bisa terjerat UU ini. Salah satu contoh yang masih lekat dalam ingatan kita adalah kasus yang menimpa tirto.id yang dilaporkan oleh pengusaha sekaligus politikus Perindo Hary Tanoesoedibjo dengan tuduhan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik melalui publikasi tulisan Allan Nairn (seorang jurnalis asal AS) pada 2017 lalu. Ancaman bagi tirto.id pada saat itu tidak lain adalah pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Selain itu, kasus pelaporan oleh rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) terhadap serat.id juga menambah daftar penggunaan UU ITE untuk membungkam media. Pasal yang digunakan pelapor juga adalah pasal 27 ayat 3.

Rektor Unnes, Fathur Rokhman melaporkan pimpinan redaksi Serat.id, Zakki Amali ke Polda Jawa Tengah atas nama Humas Unnes Hendi Pratama dengan tuduhan serat.id telah mencemarkan nama baik rektor.

Meskipun Ketua Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Semarang, Edi Faisol telah menyatakan bahwa pihak Unnes harusnya melapor ke dewan pers untuk kasus tersebut, akan tetapi kasus tersebut dapat menjadi gambaran betapa UU ITE juga rentan menjerat media.

Padahal, laporan mendalam yang dipublikasikan Serat.id telah memenuhi standar penggarapan karya jurnalistik dan telah melalui proses 1,5 bulan meskipun media tersebut belum lolos verifikasi faktual dari Dewan Pers.

Hingga saat ini, UU ITE yang cenderung mengakomodasi kepentingan penguasa masih akan terus menghantui dan memakan korban terutama masyarakat biasa. Perubahan yang lebih baik ke arah kepentingan masyarakat biasa nampaknya belum dapat diharapkan meski telah direvisi oleh DPR pada 2016 lalu.

Gerakan masyarakat dari akar rumput seperti Paguyuban Korban UU ITE yang ditujukan sebagai sistem edukasi dan perlindungan kepada masyarakat supaya tidak menjadi korban UU ITE yang ada saat ini mesti diberikan apresiasi, perhatian, dan dukungan dari masyarakat luas terutama masyarakat biasa. Dengan mendukung dan mengambil bagian dalam gerakan serupa, masyarakat bisa menyuarakan dan melawan ketidakadilan hukum yang telah, sedang dan mungkin sewaktu-waktu bisa menjerat.

Memahami Hubungan Kekuasaan dan Hukum

Benang merah yang dapat ditarik dari berbagai kasus UU ITE adalah banyaknya aparatur negara yang menggunakan UU tersebut untuk melaporkan pihak yang dituduhnya menghina, memfitnah dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sebenarnya relasi kuasa dan hukum bisa dipahami dalam konteks ini?

Salman Luthan, dalam tulisannya berjudul Dialektika Hukum dan Kekuasaan yang dipublikasikan pada Jurnal Hukum. No. 14. Vol. 7. Agustus.2000: 83-100 menjelaskan bahwa ada dua pola hubungan dalam dialektika hukum dan kekuasaan yakni hukum adalah kekuasaan itu sendiri, dengan kata lain hukum identik dengan kekuasaan dan hukum sebagai sesuatu yang berbeda dari kekuasaan.

Hubungan jenis kedua ini melahirkan beberapa hubungan karena hukum dikonsepsikan berbeda dari kekuasaan. Pertama, hubungan yang bisa terbentuk adalah supermasi kekuasaan atas hukum. Dalam hubungan ini, kekuasaan dan atau orang-orang yang memiliki kuasa menentukan hukum seperti apa yang akan diberlakukan. Dalam hubungan ini, orang-orang yang memiliki kuasa menjadikan hukum sebagai alat untuk mengontrol, membungkam dan atau melanggengkan kekuasaannya.

Kedua, hubungan yang bisa terbentuk adalah supermasi hukum atas kekuasaan. Dalam pola hubungan ini, hukum menjadi panglima dan kekuasaan tunduk terhadap hukum. Dengan kata lain, hubungan ini menyebabkan penguasa tidak bisa semena-mena menggunakan hukum untuk kepentingannya. Kedudukan orang, baik berkuasa maupun tidak, akan sama di mata hukum.

Ketiga, hubungan yang bisa terbentuk antara kekuasaan dan hukum adalah hubungan simbiotik. Hubungan ini memiliki konsekuensi melahirkan hubungan fungsional antara hukum dan kekuasaan. Kekuasaan memiliki fungsi tertentu terhadap hukum, dan hukum juga memiliki fungsi tertentu terhadap kekuasaan.

Kekuasaan berfungsi sebagai alat untuk membentuk hukum, dan melaksanakan hukum. Sedangkan hukum bisa menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan, untuk mengontrol kekuasaan, dan mengawasi kekuasaan.

Berdasarkan maraknya berbagai kasus UU ITE yang cenderung menyasar warga biasa dan pihak pelapor didominasi oleh kalangan yang memiliki kuasa, tampak bahwa relasi kekuasaan dan hukum dalam UU ITE merupakan dominasi kekuasaan atas hukum. Alih-alih menunjukkan supermasi hukum, fakta dan data di lapangan justru menunjukkan UU ITE semakin sering digunakan sebagai alat membungkam oleh pihak yang berkuasa terhadap masyarakat biasa.

Continue Reading
Click to comment

Komentar

Hukum

Dugaan Pungli Dana Covid Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang

Published

on

By

[Foto: Aksi masyarakat saat menuntut transparansi dan covid di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Lombok Tengah]
tabulanews.id – Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020 masyarakat di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang beramai-ramai mendatangi kantor Kepala Desa Montong Gamang. Masyarakat menuntut Kadus Dusun Gonjong untuk melepaskan jabatannya sebagai Kadus Dusun Gonjong. Tuntutan tersebut diduga berlandaskan adanya pungli yang dilakukan oleh Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang.

Zainal Arifin salah satu masyarakat yang ikut aksi dalam penuntutan tersebut mengatakan hak masyarakat diambil. Bantuan dana covid dari pemerintah tidak semuanya diterima oleh masyarakat, terdapat potongan yang diminta oleh Kadus dengan motif sedekah seikhlasnya, tetapi Zainal tetap menganggap hal tersebut adalah pungli.

“Ada banyak masyarakat yang mengeluh karena bantuan yang diterima selalui dimintai potongan oleh Kadus dengan beralasan sedekah seikhlasnya, solawat lah bahasanya itu, tapi tetap itu adalah pungli. Masyarakat harus sadar dan harus berani bersuara” ungkapnya.

Selain itu, Zainal juga menuntut supaya Kadus Dusun Gonjong untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai seorang Kadus karena dianggap tidak layak menduduki posisi tersebut. “segera mundur lah dari posisinya sebagai seorang Kadus, berikan orang yang lebih berkompeten untuk duduk di posisi itu, selesai perkara dan tak ada lagi aksi” pungkasnya.

Pada aksi itu juga, Mukti Ali sebagai koordinator aksi menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat desa, menurutnya tidak hanya pendistribusian dana covid saja yang bermasalah tetapi juga transparansi anggaran dana covid desa Montong Gamang yang dianggap bermasalah. “selain pendistribusian dana covid yang bermasalah, transparansi juga bermasalah. Kita kan tidak tau kisaran harga sabun berapa, kisaran harga masker berapa. Ya jadi selain pendistribusiannya yang bermasalah, transparansi anggaran juga bermasalah” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, kepala Desa Montong Gamang H.M. Amin Abdullah membantah adanya ketidaktransparansian dana covid yang bersumber dari dana desa. Menurutnya dana covid yang bersumber dari dana desa sudah sesuai prosedur karena sudah melalui musyawarah dusun untuk mendapatkan warga yang layak mendapatkan bantuan covid, proses penyaluran sudah digodok dari tingkat bawah.

“Kalau dana covid yang kita berikan dari dana desa itu saya rasa sudah sesuai prosedur, lalu kemudian musdus (musyawarah dusun) di tingkat dusun untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan, jadi saya rasa ini tidak bermasalah karena sudah digodok pada tingkat bawah” tutupnya.

 

Continue Reading

Hukum

Provokator Perusakan Gedung UIN Mataram Terdeteksi

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polisi mendalami para pelaku perusakan gedung Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Pelaku pelemparan kaca gedung disinyalir orang suruhan. Mereka sengaja dihasut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mataram AKP Joko Tamtomo pihaknya sudah mengidentifikasi pelakunya. “Sampai saat ini yang kita temukan pelaku pelemparannya ada dua orang,” kata Joko menjawab konfirmasi, Selasa (3/3/2020).

Pelaku pelemparan diduga digerakkan provokator. Pelaku pelemparan diidentifikasi dengan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Provokator dikenali dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Baca Juga: Aksi Perusakan Kampus UIN Mataram Dilaporkan ke APH

“Nanti kalau sudah kita tangkap 170-nya pasti dia ngomong 160-nya. Kalau sudah tertangkap nanti akan bicara semua,” jelas Joko.

Sebelumnya diberitakan, gedung baru UIN Mataram Kampus II dirusak sejumlah orang tak dikenal pada Minggu Dini hari sekira pukul 00.20 Wita. Terdapat 10 titik rusak yang didominasi kaca yang kerugiannya sampai Rp1 miliar. Perusakan itu ditengarai imbas dari perusahaan outsourcing security PT Rajawali yang memutus kontrak petugas keamanan UIN Mataram.

Continue Reading

Hukum

Polisi Rem Kasus Bakal Calon Kepala Daerah

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polda NTB menurunkan laju penyelidikan dugaan korupsi yang diduga melibatkan bakal calon kepala daerah. Diketahui, saat ini sedang diselidiki dua kasus yang diduga melibatkan anggaran rumah dinas Bupati dan Bupati Lombok Utara, dan anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018.

Kasus itu masih tahap penyelidikan. Penyidik Subdit III Tipikor masih mencari indikasi perbuatan melawan hukumnya. Begitu juga dengan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan.

Baca Juga: Pakai Mahar Politik, Parpol dan Calon Terancam Didiskualifikasi

Dirkrimsus Polda NTB Kombes Pol Gusti Putu Gede Ekawana menerangkan bahwa penanganan hanya direm saja. Belum dihentikan. “Kita ndak bisa masuk,” ungkapnya, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, Polri tidak ingin dialati lewat laporan-laporan tersebut. Apalagi penanganan kasus itu malah membuat suasana Pilkada 2020 nanti makin gaduh.

Namun Eka memastikan bahwa kasus itu akan dibuka lagi setelah Pilkada usai. Dua kasus yang ditangani itu kini tahapan penanganannya masih penyelidikan. Penyidik masih mencari minimal dua alat bukti yang cukup.

Untuk kasus sewa rumah dinas Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara, Polda NTB menyelidiki penggunaan anggarannya yang sebesar Rp2,4 miliar. Biaya item sewa rumah dinas per tahunnya Rp90 juta.

Item lainnya berupa anggaran pemeliharaan rutin rumah jabatan untuk bupati sebesar Rp437,7 juta, Belanja jasa kantor Rp408 juta. Belanja makan minum tamu termasuk harian pegawai yang sampai Rp1,43 miliar. Untuk wabup belanja makanan dan minuman mencapai Rp938 juta untuk satu tahun anggaran.

Kemudian, kasus anggaran KONI se-NTB tahun 2018. Di Polda NTB yang diusut yakni anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018 sebesar Rp8 miliar. Sumber anggaran dari hibah APBD Kota Mataram.

Continue Reading

Trending